19 10 2016

PUNGLI MARAK  BIROKRASI TAK SEHAT

 Oleh:
Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI/Rektor Unitas

Pungli (pungutan liar) kembali menjadi perhatian pemerintah dan sorotan publik belakangan ini karena di era pemerintah melalui tangan KPK yang sedang  gencar memberantas korupsi dengan operasi tangkap tangannya, ternyata praktek pungli tidak surut dan semakin meresahkan masyarakat. Upaya keras KPK mencegah dan memberantas  korupsi  tidak berpengaruh terhadap para pelaku pungli. Para pelaku pungli menilai dan  menganggap bahwa pungli bukan korupsi apalagi yang dipungut dan dikumpulkan uang receh , tidak ratusan juta atau milyar,  serta tidak mengambil dan merugikan uang negara sehingga tidak perlu ditakuti. Namun, para  pelaku pungli lupa bahwa  tindakannya merugikan masyarakat yang bisa  berdampak pada biaya tinggi  dan jika dilakukan oleh birokrat akan menjatuhkan citra pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan pelindung masyarakat.  Untuk itu,  Sikap tegas pemerintah   dalam menangani pungli antara lain  dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) OPP (Operasi Pemberantasan Pungli) patut diapresiasi dan didukung. Dalam waktu yang relatif tidak lama, Kapolri melalui Polda Metro Jaya telah  menangkap tangan praktek pungli di Kementerian Perhubungan. Hal ini membuktikan  bahwa Pungli masih marajela di di berbagai instansi pemerintah baik di tingkat   pusat maupun di tingkat daerah.

Pungutan liar atau pungli sebagaimana  yang dikenal masyarakat adalah uang yang dipungut dari masyarakat oleh oknum atau sekelompok oknum  baik dari institusi pemerintah (birokrat) maupun pihak lain dengan melanggar aturan sah/resmi yang berlaku  ditetapkan oleh  pemerintah. Pungutan di luar ketentuan resmi oleh oknum atau sekelompok oknum tersebut pada umumnya terjadi di birokrasi pemerintah yang melayani kebutuhan masyarakat yang bersifat administratif, misalnya untuk  memperoleh perijinan tertentu seperti  ijin usaha/berdagang, ijin mengemudi, ijin keramaian, ijin trayek transportasi, ijin investasi, ijin pertambangan, ijin mendirikan bangunan, uji (kir) kendaraan umum, dan ijin-ijin yang lain, bahkan untuk  mendapatkan identitas diri yakni kartu keluarga, akta kelahiran dan  KTP tidak bebas dari pungli.

Selain pungli di bidang administratif, pungli bisa terjadi di bidang pelayanan jasa kebutuhan dasar masyarakat seperti di bidang pendidikan dan  kesehatan. Berita pungli di bidang pendidikan dasar dan menengah khususnya pada tahun ajaran baru sudah bukan hal yang baru. Masyarakat sering mengeluh maraknya pungli di sekolah dengan berbagai kedok dan alasan.  Katanya sudah ada sekolah gratis, ada dana bos tetapi masih juga ada pungutan. Contoh, berita yang masih hangat terjadi di SMP Negeri 1 Talang Ubi Kabupaten Pali sebagaimana dimuat oleh media massa lokal (Tribun Sumsel, 14 Okt) yakni dengan dalih bantuan sukarela para siswanya dipungut Rp.25.000 yang katanya untuk biaya pengecatan sekolah.  Kendatipun dilakukan oleh lembaga (sekolah) dan untuk kepentingan lembaga tetapi  tanpa dasar hukum yang sah dan jelas dari pemerintah maka pungutan tersebut jelas pungli.

Dalam bidang pelayanan kesehatan pun tidak lepas dari pungli. Tega-teganya orang yang sedang sakit masih harus menangung sakit hati karena pungli. Sebagaimana dikabarkan oleh KORANKABAR.COM (18/3/2016) di Kota Sampang Madura ada pasien yang menggunakan layanan BPJS di RSUD setempat tetapi masih dipungut biaya ratusan ribu sampai tiga kali dengan berbagai alasan oleh oknum rumah sakit tanpa mau memberi tanda bukti pembayaran, dan diduga  masih banyak kisah dan modus pungli yang umumnya terjadi di rumah sakit milik pemerintah.

Malahan dalam tubuh birokrasi sendiri terjadi pungli yang sering dkatakan jeruk makan jeruk. Sulit membuktikan tetapi sering menjadi bahan omongan sekaligus keluhan bahwa agar PNS/ASN  bisa lancar naik pangkat/golongan apalagi akan menduduki atau naik jabatan  tertentu harus “rela” setor kepada pihak-pihak tertentu. Modus dan alasannya macam-macam baik secara terselubung maupun terus terang, halus atau setengah memaksa. Praktek jeruk makan jeruk jelas melanggar aturan, entah disebut pungli, suap, ucapan terimakasih, sedekah dan seribu alasan lainnya.

Pungli tidak saja dilakukan oleh oknum birokrat atau PNS, tetapi juga bisa dilakukan oleh oknum atau kelompok oknum masyarakat. Misalnya parkir liar. Mereka yang menjadi tukang parkir dan besarnya parkir  tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah dan uang parkir yang diperoleh tidak jelas ke mana mengalirnya, ke pemerintah atau tidak.  Demikian juga yang terjadi di bidang trasportasi khususnya pada saat kebutuhan akan transportasi melonjak  seperti hari libur/besar idul fitri kerap kali dijumpai ongkos yang ditarik  penyedia jasa angkutan sering tidak sesuai (lebih mahal) dari ketentuan pemerintah.

Pungli yang bukan rahasia lagi,  sangat kentara dan kasat mata serta pelakunya juga sudah tidak mempunyai rasa sungkan dan malu adalah pungutan liar di    jembatan timbang yang mengutip sopir angkutan barang atau truk. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah membuktikan dengan sidaknya menemukan pungli yang marak tersebut. Demikian juga dengan  oknum polisi lalu lintas yang secara halus agar pelanggar lalin bersedia membayar denda/tilang di tempat. Kasus polisi lalu lintas di Depansar yang minta uang damai kepada turis Belanda yang melanggar lalu lintas membuat geger masyarakat dan mempermalukan institusi kepolisisn  di dunia karena  peristiwanya diunggah di Youtube tanggal 1 April 2013 dengan judul Corruption police in Bali (vivanews, 4/4/2013). Perilaku polisi di Bali itu hanya salah satu contoh kecil yang ketahuan dan ini merupakan fenomena gunung es.

Mengapa pungli bisa terjadi?. Sejumlah penyebab bisa dikemukakan dan dan diulas d tulisan ini. Pungli yang terjadi di lingkungan birokrasi pemerintah dan dilakukan oleh oknum birokrat bisa dikarenakan sistem yang dibangun dalam memberi pelayanan kepada masyarakat secara cepat, nyaman, mencukupi dan murah belum bisa diwujudkan dengan baik.   Misalnya, untuk mendapatkan surat perijinan tertentu harus membutuhkan waktu lama, antre pajang dan lama, berbelit belit dan kerepotan lainnya. Situasi yang serba tak nyaman dan dituntut kebutuhan surat perijinan itu mendesak, maka kondisi  ini menciptakan peluang pungli sangat besar. Kadangkala masyarakat sendiri tidak sabar dengan situasi seperti ini sehingga rela memberi uang lebih kepada oknum agar bisa cepat beres.  Jadi, sistem yang belum bagus memungkinkan oknum dan masyarakat bisa main mata untuk berbuat sama-sama melanggar aturan. Jika seperti ini yang terjadi, maka yang menjadi korban adalah mereka/masyarakat yang tidak mempunyai uang untuk membayar pungli. Jadilah, pemerintah berkesan  buruk dan tidak di mata orang miskin.

Selain faktor sistem pelayanan yang belum baik, faktor manusia (SDM) atau birokrat ikut ambil ambil peran besar karena tindakan pungli dilakukan oleh oknum birokrat yang berupa manusia. Ada kemungkinan karena sang birokrat penghasilannya (gaji) tidak mencukupi untuk hidup satu bulan maka untuk menutupi kekurangannya dengan mencari seseran/tambahan melakukan pungli. Dengan kata lain, sistem penggajian pemerintah belum bisa mencukupi kebutuhan dasar birokrat sehingga kekurangan mendorong kecurangan. Umumnya pungli ini dilakukan oleh pegawai rendahan. Akan tetapi jika gaji sudah cukup dan dilakukan oleh oknum birorkrat yang golongan tinggi dan manusia birokrat tersebut menyadari bahwa pungli merupakan perbuatan melanggar hukum tetapi  yang bersangkutan tetap melakukannya, maka bisa dipastikan bahwa oknum manusia tersebut mentalnya sudah bobrok. Mereka sudah tidak layak dan tidak pantas sebagai pelayanan masyarakat, sebagai abdi negara, mereka rakus. Oknum birokrat atau aparat polisi/militer  pelaku pungli seperti ini harus dipecat. Langkah Presiden Jokowi akan memecat oknum PNS yang melakukan pungli harus didukung dan segera diwujudkan agar bisa membawa efek jera untuk tidak main-main dengan pungli di kalangan oknum PNS, polisi dan tentara.

Faktor pengawasan internal  atau pengawasan melekat yang lemah juga ikut menyumbang terjadinya pungli. Anak buah yang bisa melakukan pungli berarti atasan langsungnya tidak mengawasi dengan baik perilaku anak buahnya bertugas, atau bisa jadi atasan justru terlibat di dalamnya dengan membiarkan pungli terjadi karena dirinya mendapat setoran. Jika seperti ini yang terjadi maka pungli sudah menjadi bagian dari sistem dan jika sudah berlangsung lama  menjadi budaya buruk yang sulit membongkarnya. Dalam kasus penangkapan pelaku pungli di Kementerian Perhubungan, sebenarnya  Menteri Perhubungan sudah mengetahui bahwa dalam institusinya ada budaya pungli, sudah mengingatkan anak buahnya, tetapi tidak digubris. Karena tidak sanggup membenahi sendiri akhirnya Menteri meminta Kapolri untuk membongkarnya.  Selain pengawasan melekat dari atasan langsung yang tidak berfungsi baik, pengawasan dari lembaga pengawas seperti inspektorat kurang menjangkau terhadap birokrat nakal sehingga seandainya tahu pun tidak bisa bertindak.

Faktor masyarakat yang membutuhkan pelayanan juga penting untuk dilihat sebagai faktor yang ikut memicu munculnya pungli. Perilaku masyarakat acapkali memancing atau membangkitkan  oknum birokrat untuk melakukan pungli. Misalnya, pengendara sepeda motor atau mobil ketahuan menerobos lampu merah kemudian dihentikan polisi lalu lintas terus  diajak ke pos polisi untuk dibuatkan surat tilang.  Pengendara menolak untuk ditilang tetapi meminta “damai” yang diartikan bersedia membayar berapa diminta oknum polantas tersebut. Jika akhirnya terjadi  pemberian uang damai, jelas sekali pengendara beperan penting sehingga terjadi pungli. Jika pengendara sadar bahwa dirinya bersalah  dan taat hukum seharusnya bisa menerima kesalahan dan lebih baik menerima surat tilang daripada membayar uang damai yang tidak sah (pungli). Kasus perilaku masyarakat tersebut hanya  contoh sebagian kecil dari perilaku-perilaku lainnya dalam berhubungan dengan birokrasi pemerintah yang mencerminkan belum sadar hukum terlepas dari kondisi sistem pelayanan dan  birokrasi pemerintah yang belum baik. Semestinya petugas hukum yang bermental baik harus berani menolak rayuan pengendara yang salah tersebut. Di sini, contoh kasus ini menunjukkan ke dua belah pihak yang mengerti hukum tidak mau sadar hukum. Kesadaran itu harus diwujudkan dalam tindakan.

Apa yang harus dilakukan?.  Salah satu agenda reformasi adalah melakukan pembenahan birokrasi pemerintah dengan membuat aturan baru, sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, sistem penggajian PNS yang relatif  bisa mencukupi kebutuhan dasar dan lain-lain. Sederet aturan untuk membenahi dan mencegah perilaku korup dan pungli birokrat telah dibuat sejak reformasi bergulir, antara lain: Tap MPR Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme; UU No. 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas KKN; UU No.20 Tahun 2001 tentagn Tndak Pidana Korupsi; Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Kode Etik PNS, Panca Pasetya Korpri,   PP No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.  Peraturan Menteri No. 24 Tn 2006 tentagn Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan aturan lainnya di tingkat daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan PNS pun telah dilakukan kebijakan remunerasi yakni kompensasi yang diterima oleh PNS/ASN sebagai imbalan dari jasa yang telah dikerjakannya sehingga yang diterima tidak hanya gaji tetapi ditambah beban tugas yang dikerjakan. Kemudian  para guru dan dosen sudah diberi tunjangan khusus melalui kebijakan sertifikasi dosen dan guru. Para penegak hukum yakni  hakim dan jaksa pun pendapatannya sudah ditingkatkan. Artinya, dari sisi pendapatan para PNS atau birokrat atau aparatur sipil negara sudah jauh memadai dibandingkan dengan di awal tahun dua ribuan.

Daya dan upaya keras telah dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik  baik membangun sistem dengan berbasis internet (on line) dan meningkatkan kesejahteraan PNS agar mampu melayani masyarakat dengan baik. Namun demikian, sampai sekarang kondisi pelayanan yang berkualitas dan memuaskan publik belum terwujud.    Imbalan baliknya mestinya kinerja birokrat dalam melayani masyarakat jauh lebih baik. Tapi fakta, masih ada pungli, masih bergentayangan birokrat srakah, tamak, tidak selalu puas dan cukup dengan yang telah diterima, tidak pernah bersyukur.   Oleh karena itu, dalam proses rekrutmen awal dan proses diklat para ASN lebih ditekankan lagi kepada aspek moralitas dan mentalitas agar bisa merubah mindset dari minta dilayani ke sikap melayani serta sikap berani menolak pemberian dalam bentuk apa pun dari masyarakat yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Dalam pelaksanaan fungsi manajemen hal yang tidak bisa didelegasikan adalah fungsi pengawasan khususnya pengawasan melekat. Oleh karena itu, agar pungli bisa dicegah dan diberantas maka atasan langsung harus lebih proaktif dan rajin mengontrol anak biuahnya yang mempunyai potensi melakukan pungli karena tugas pekerjaannya. Dan jika kemudian anak buah  terbukti melakukan pungli jangan segan untuk ditindak tegas dan jika perlu dipecat. Tentu hal ini bisa efektif jika si atasan langsung sudah teruji bermental baik dan berintegritas tinggi.  Selain pengawasan melekat yang ketat, untuk mencegah pungli  perlu ada rotasi atau pergantian horizontal secara berkala agar suasana kerja selalu kondusif dan segar. Karena teman kerja selalu bergantian maka  satu sama lain akan segan, malu dan takut  untuk berbuat yang menyimpang aturan/pungli

Bicara birokrasi dan pungli, Ingat jajak pendapat harian Kompas (29/11/2015) tentang Birokrat dan Pelayanan Publik yang antara lain diulas dan dikemukakan bahwa kendati reformasi birokrasi terus bergulir dan bergerak ke arah positif terutama terkait etos kerja ASN melayani publik, namun di sisi lain ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menuntaskan reformasi birokrasi. Sebanyak 55,2% responden berpendapat bahwa birokrat masih gampang disuap. Dengan demikian citra birokrasi masih negatif alias  belum sehat akibatnya  pungli pun masih semarak. Wajarlah jika Dorodjatun Kuntjoro Jakti dalam tulisannya di Majalah Prisma No 10 yang terbit bulan Oktober 1980  membuat tulisan tentang birokrasi di negara ketiga dengan judul: Birokrasi di Negara Dunia Ketiga Alat Rakyat, Alat Penguasa atau Penguasa?. Ternyata mewujudkan birokrasi sebagaimana yang dicita-citakan Max Weber bukan hal yang mudah yakni impersonal dan netral. Nah, harus gimana lagi ya. Terimakasih.

 

Palembang, 15 Oktober 2016.

 

Catatan:

  • Tulisan ini dimuat di Harian Sriwijaya Post Selasa 19 Oktober 2016

 

 

 


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: