15 10 2016

 

 

PERILAKU PEJABAT PUBLIK DI ERA DEMOKRASI

Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Demokrasi adalah kebebasan dan persamaan yang dibatasi oleh hukum sebagai wujud kompromi agar dalam aktualisasi kebebasan dan persamaan tidak menimbulkan konflik. Selain hukum positif sebagi pembatas kebebasan yang harus dihormati, ada norma lain yang patut diperhatikan agar perilaku manusia mempunyai nilai dan makna dari sisi keadaban sehingga martabat sebagai manusia akan dihormati. Norma dimaksud adalah norma sosial atau etika sosial dan norma agama. Jika perilaku seseorang selalu dipandu dan berpedoman pada norma hukum, norma sosial dan norma agama maka kemungkinannya sangat kecil dalam berinteraksi sosial akan terjadi gesekan. Semestinya semakin tinggi status sosial seseorang (pendidikan, pekerjaan, jabatan) maka akan semakin baik dalam berperilaku, semakin terhormat dan bermartabat karena mampu menjaga dan mengendalikan diri agar tidak menyimpang dari norma-norma yang sudah seharusnya dipatuhi.

Ukuran sosial untuk melihat sikap perilaku seseorang dikatakan bermartabat dan santun jika dalam bertutur kata dan sikap perilakunya bisa menghormati pihak lain dengan memilih kata-kata dan kalimat yang tepat dan baik, nada dan irama suara yang  enak didengar, bahasa tubuh atau gerak tubuh yang menawan dilihat, sehingga semuanya memberi kesan terhormat, bermartabat, elegan dan mendapat apresiasi atau pujian sosial. Keberhasilan dan kesuksesan seringkali diawali dalam mengemas interaksi dengan pihak lain dalam wujud komunikasi yang bisa mengakibatkan pihak lain berkesan positif, terkenang di hati, dipuji, simpati dan akhirnya bisa jatuh hati atau menjadi lovers yang diwujudkan dalam bentuk sebagai pengikut, pemuja, pelanggan setia, pendukung, pemilih atau pembeli. Itulah dunia marketing yang selalu mengedepankan kesantuan dan menghormati konsumen atau pihak lain untuk menarik simpati agar mencapai sukses dalam berbisnis. Dan situasi tersebut juga berlaku dalam dunia publik yang menempatkan pejabat publik sebagai pemimpin, pelayan, pengayom, pelindung dan pamong bagi masyarakat yang sudah sepatutnya untuk selalu menebar kehangatan dan kesantunan dalam berkomunikasi dengan konsumen (rakyat) sehingga pejabat publik akan menerima pengembalian berupa simpati, hormat, kepatuhan, kesetiaan dan kewibawaan sebagai pejabat.

Etika berinteraksi dengan pihak lain tidak saja menyangkut cara berkomunikasi yang bersifat individual tetapi juga berkaitan dengan ketepatan institusi berinteraksi dengan institusi lain dilihat dari ranah struktural dan prosedural. Pejabat publik adalah representasi dari institusi yang dipimpinnya atau dimana pejabat tersebut bernaung. Pejabat publik adalah seorang figure head yang berperan bisa membawa citra baik dan buruk bagi institusinya. Suatu institusi publik atau daerah/negara akan bercitra buruk jika pejabatnya atau pemimpinnya berperilaku buruk dan sebaliknya. Bupati atau walikota yang tidak mau berkomunikasi dengan gubernur atau selalu menghindar bertemu gubernurnya adalah suatu perilaku yang tidak etis, melanggar prosedural  dan struktural. Akan dinilai janggal dan  tidak etis jika seorang kepala bagian tiba-tiba nylonong saja menghadap bupati untuk meminta tanda tangan dengan mengesampingkan asisten dan sekda. Akan dinilai tidak pantas dan tidak benar jika anggota dewan pergi ke suatu daerah kemudian di depan bupati menyatakan kedatangannya atas nama pimpinan dewan. Dinilai tidak menjunjung etika politik jika jabatan wakil kepala daerah yang kosong, yang sepatutnya diisi dari parpol tertentu yang berhak mengisinya kemudian diisi oleh calon dari parpol kendati mempunyai hak untuk mengusulkannya.

Etika politik memang tidak menyalahi norma  hukum positif. Pejabat publik yang melanggar etika politik dan atika sosial belum pasti melanggar norma hukum, akan tetapi yang melanggar norma hukum bisa dipastikan melanggar etika politik dan sosial. Yang jelas, adanya pelanggaran etika politik dan sosial bisa jadi akan  mengganggu keharmonisan dalam bermitra, mengganggu kenyamanan berkomunikasi, memunculkan persepsi buruk dan   akhirnya bisa berdampak kepada efektifitas kinerja pejabat yang bersangkutan dan berimbas kepada insitusi.

Belakangan ini banyak pejabat publik yang omongannya dan sikap perilakunya tidak mencerminkan nilai kemartabatan sebagai pejabat publik sekaligus juga melawan struktural dan tidak prosedural. Jabatannya tinggi, pendidikannya tinggi, so pasti status sosialnya tinggi tetapi omongan dan sikap perilakunya berbanding terbalik dengan statusnya. Omongan dan sikap perilakunya seringkali menimbulkan ketidaksenangan publik, menabur kebencian sosial dan kegaduhan/kontroversi sosial.

Kasus Setya Novanto sebagai Ketua DPR yang membawa nama lembaga tinggi negara (Presiden) dalam kasus minta saham Freeport adalah contoh nyata sebagai pejabat publik yang berinteraksi dengan membawa nama lembaga yang melawan etika, prosedural dan struktural. Contoh lain, para menteri yang saling lempar pernyataan dan saling serang melalui media sosial dan media massa sehingga menjadi kegaduhan politik merupakan perilaku yang tidak elok, tidak prosedural dan struktural serta tidak menjunjung tinggi etika sebagai pejabat publik. Demikian juga yang terjadi di PKS, politisi PKS yakni Fahri Hamzah yang juga Wakil Ketua DPR, diberhentikan oleh partainya dari keanggotaan dan otomatis berhenti sebagai Wakil Ketua DPR, terlepas dari kepentingan politik, konon alasannya karena dinilai oleh partainya sering kali pernyataannya, omonganya dan perilakunya dalam berinteraksi dengan pihak lain dianggap tidak santun, arogan atau tidak mencerminkan kader PKS yang ideologinya berkarakter religius-islami sehingga banyak pihak yang gerah dengan pernyataannya. Fahri Hamzah tidak terima atas pemecatan oleh partainya dan kini sedang menggungat partainya sehingga proses pemberhentian sebagai Wakil Ketua DPR belum diproses.

Contoh lain yang paling anyar adalah ada pejabat publik yang tantang menantang mengajak duel. Ada pegawai/staf Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menantang Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena  pernyataan Ahok yang berani melawan dan menyalahkan BPK. Semarah apa pun dan sekesal apa pun staf BPK (tentu PNS/ASN) tersebut marah dan kesal dengan Ahok tetap tidak patut, tidak etis, tidak benar dan tidak prosedural.

Ahok sebagai pejabat publik adalah yang paling kontroversi menjadi perbincangan sosial karena sering berkomunikasi dan membuat pernyataan yang dinilai arogan, tidak santun, pemarah, tidak mampu mengontrol emosi, berani melawan menteri dan predikat negatif lainnya. Perilaku dan tutur kata yang dinilai buruk tersebut sudah diingatkan oleh atasannya (wakil presiden), tetapi masih juga tidak berubah dan tidak diindahkan. Itulah karakter bawaan Ahok. Kendatipun dalam berkomunikasi dinilai banyak minusnya, di sisi lain Ahok juga dikenal sebagai gubernur yang dinilai jujur, berani melawan ketidakbenaran dan kemaksiatan, tegas, mampu membangun sistem tata kelola pemerintahan yang berazaskan good governance dan berani mengambil keputusan yang strategis kendati tidak populer demi masa depan Jakarta dan masyarakatnya yang lebih baik. Sikap perilaku Ahok dalam berkomunikasi yang dinilai melanggar norma ketimuran dan dalam menaggapi kasus RS Sumber Waras dan kasus reklamasi pantai utara Jakarta yang dinilai kelewatan karena menantang menteri, bisa menjadi nilai buruk dan menurunkan citra bagi Ahok sebagai calon gubernur terkuat saat ini untuk Pilgub DKI 2017.

Mengapa pejabat publik di era demokrasi saat ini kurang memperhatikan etika dalam berinteraksi dengan pihak lain?. Pada masa orde baru yang otoritarian hampir tidak dikenal dan tidak ada berita  pejabat publik yang berbicara semaunya sendiri seperti lepas kendali, dan juga tidak ada pejabat publik yang mbalelo atau berani melawan atasannya. Pejabat publik di era orde baru dari presiden, gubernur, bupati/walikota, camat sampai kades/lurah, para menteri, pejabat struktural di birokrasi dan anggota dewan memberi kesan lebih berwibawa, lebih disegani dan lebih dihormati masyarakat dibanding pejabat publik di era sekarang/demokrasi.

Di kala itu ada semacam etika dan aturan yang tidak tertulis yang dipatuhi dan dijalankan oleh pejabat publik bahwa pejabat publik kalau bicara harus hati-hati dan tidak sembarangan membuat pernyataan karena dampaknya bagi masyarakat sangat luas. Kalau tidak penting dan bukan wewenangnya untuk berbicara maka akan lebih bersikap diam atau no comment.

Malahan bagi pejabat publik yang menganut budaya jawa akan berpegang teguh kepada ungkapan yang berbunyi  sabda pandhita ratu, datan kena wola-wali artinya ucapan raja itu seperti ucapan resi, suhu, kyai, ulama yang dijadikan pedoman atau hukum yang mengandung nilai kebijaksanaan yang sangat tinggi sehingga akan ditaati rakyatnya. Jadi, raja tidak perlu banyak omong, cukup sekali (datan wola wali) tetapi manjur untuk mengatur pemerintahan. Dengan sedikit bicara banyak bekerja maka pejabat publik yang seperti raja akan disegani, dihormati dan berwibawa di mata rakyat. Itulah sebabnya para pembesar biasanya lebih banyak diam, tidak bicara jika tidak amat penting, demi menjaga wibawa dan kredibilitas. Tidak banyak bicara juga bisa mencegah terjadinya konflik dan salah pengertian. Diam itu emas dari pada bicara tidak ada manfaatnya.

Pada masa orde baru pun bawahan akan selalu bersikap sendiko dhawuh atau selalu siap menjalankan tugas sebagaimana yang terjadi dalam kultur militer dan polisi. Di kala itu tidak ada  bupati/walikota berani dengan gubernur dan melawan perintah gubernur. Pada waktu orde baru semua yang menjadi kepala daerah adalah militer dan birokrat sehingga kultur kesantunan sebagai pejabat publik sudah terbentuk. Demikian juga yang menjadi anggota dewan yang didominasi Golkar umumnya berlatar belakang birokrat dan militer. Tidak ada waktu itu anggota dewan saling tonjok dan nggebrak meja serta mencaci maki pimpinan dewan dan menjungkirkan meja. Terlepas dari sistem politik yang otoriter kala itu berpengaruh atau tidak, yang pasti etika pejabat publik di era orde baru jauh lebih baik, lebih santun dalam berbicara dan berperilaku daripada pejabat di  era demokrasi sekarang ini karena mayoritas pejabat publik/politik berlatar belakang birokrat dan militer/polisi.

Di era demokrasi ini, berdasarkan pengamatan penulis dan ini masih berupa hipotesis yang perlu pembuktian di lapangan, bahwa pejabat publik khususnya pejabat politik seperti kepala daerah dan anggota dewan, yang kurang mengindahkan etika politik dan etika sosial pada umumnya berasal dari kalangan yang latar belakang profesinya non birokrasi dan non militer/polisi. Kepala daerah dan/atau anggota dewan yang berlatar belakang pernah menjadi birokrat atau bekerja di lingkungan birokrasi pemerintahan atau berlatar belakang militer/polisi pada umumnya bisa lebih tampil elegan, santun dan menjunjung tata krama dalam berinteraksi antar sesama pejabat dan institusi. Hal ini dikarenakan para birokrat dan militer/polisi telah ditempa melalui pengalaman panjang mengurus kepentingan publik dan dibekali dengan pendidikan kepemimpinan berjenjang yang di dalamnya antara lain ada materi tentang etika pemerintahan atau administrasi negara.  Apalagi di kalangan militer/polisi sangat ditekankan etika dan selalu siap dalam segala tindakan dalam berinteraksi dengan pihak lain. Kalangan birokrat dan militer sudah terbiasa dijejali dengan aturan dan disiplin dalam menjalankan tugasnya dalam melayani kepentingan publik sehingga perilaku santun sebagai pelayan publik sudah menjadi hidupnya yang dijalani sehari-hari.

Kondisi ini sangat berbeda dengan yang berlatar belakang non birokrasi dan non militer/polisi yang tiba-tiba menjadi pejabat publik seperti kepala daerah dan anggota dewan yang bekal pengalaman dan pendidikan di bidang pemerintahan tidak cukup sehingga yang muncul adalah sikap dan perilaku yang dinilai keluar dari tradisi yang sepatutnya dilakukan pejabat publik. Hal ini karena terjadi kegagapan dan kegamangan diri sebagai pejabat publik yang sebelumnya nol pengalaman dan pendidikan dalam pemerintahan sehingga kemungkinan yang terjadi adalah tidak berani berbuat apa-apa atau sebaliknya bertindak ngawur atau   mumpung menjadi pejabat publik. Kondisi inilah yang menjadikan salah satu kemungkinan sebagai faktor banyak kepala daerah dan anggota dewan yang bukan berlatar belakang non birokrat dan non milter/polisi terjerat korupsi dan perbuatan tercela atau tidak santun. Tentu tidak semua seperti ini.

Ke depan untuk mencegah agar pejabat publik bisa mengedepankan etika dalam berinterkasi dengan pihak lain, baik sebagai individu maupun institusi, maka pemerintah tidak sekedar membuat peraturan kode etik bagi pejabat publik tetapi juga diberi pembekalan/pendidikan yang cukup dalam hal etika berinteraksi dengan pihak lain secara santun, elegan, terhormat sehingga dirinya pun akan dihormati dan disegani oleh pihak lain. Tentu,  perlu ada sanksi yang tegas bagi yang melanggar kode etik pejabat publik.

Akhirnya, demokrasi bukan arena kebebasan untuk mengumbar arogansi diri dalam berbicara dan bertindak, akan tetapi arena ujian bagaimana kita berbicara dan bersikap yang bermartabat, arena menguji kesantuan berinteraksi dengan pihak lain. Menguji iman seseorang bukan di tempat ibadah dan di tempat yang baik-baik, tetapi ujilah di arena publik yang banyak  kemaksiatan. Menguji kesantunan bukan di tempat yang banyak larangan tetapi ujilah di tempat yang banyak kebebasan. Di situlah kehormatan, harkat dan martabat seseorang akan terlihat.  Dan ternyata, kesantuan diri tidak dipengaruhi apakah sistem politik itu otoriter atau demokratis, tetapi dipengaruhi oleh tingkat kemampuan dalam mengendalikan diri yang dilandasi oleh akhlak mulia dan kesolehan hati.

Semoga pejabat publik di wilayah Sumsel bisa menjadi pejabat publik yang santun, ramah, elegan, bermartabat dan berwibawa dalam melayani rakyat.

Palembang, 16 April 2016.

Catatan: Tulisan ini dimuat di Harian Sriwijaya Post, 19 April 2016

 


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: