28 02 2016

MEMAKNAI PELANTIKAN SERENTAK KEPALA DAERAH

Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Rangkaian terakhir dari proses pemilihan kepala daerah tanggal 9 Desember 2015 adalah pelantikan calon terpilih kepala daerah menjadi kepala daerah. Prosesi upacara pelantikan, tempat pelantikan dan yang melantik sangat berbeda dibandingkan dengan pelantikan kepala daerah/wakil kepala daerah periode-periode sebelumnya. Pada periode sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik di hadapan sidang paripurna istimewa DPRD yang umumnya dilaksanakan di Gedung DPRD setempat. Untuk gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Untuk bupari/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.

UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU, dalam Pasal 163 ayat (1) menyatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Presiden di ibu kota negara. Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa serah terima jabatan gubernur dilakukan di ibu kota propinsi. Kemudian Pasal 164 ayat (1) berbunyi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Dalam penjeleasannya dikemukakan bahwa serah terima jabatan bupati/walikota dilakukan di ibu kota kabupaten/kota.

Presiden RI baru saja melantik 7 (tujuh) pasang Gubernur/Wakil Gubernur terpilih di Istana Negara pada tanggal 12 Februari 2016, yakni Gubernur/Wakil Gubernur Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan. Ini merupakan pelantikan serentak yang pertama kali gubernur dan wakil gubernur hasil pilkada serentak yang dilantik oleh Presiden di Istana. Sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama dilantik sebagai Gubernur DKI. Sedangkan untuk pelantikan serentak bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota hasil pilkada serentak akan dilantik oleh Gubernur yang dipusatkan atau terpusat di ibu kota provinsi masing-masing pada tanggal 17 Februari 2016.
Perubahan tradisi pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut tidak sekedar atau semata-mata perubahan seremonial untuk mencari suasana yang berbeda, tetapi dibalik perubahan tradisi pelantikan tersebut harus dilihat dan dimaknai secara positif dan lebih mendalam. Gubernur yang langsung dilantik oleh presiden di ibu kota negara secara serentak dan disaksikan oleh wakil presiden dan para pejabat tinggi negara, akan menumbuhkan rasa bangga dan secara pribadi serta psikologis bisa menumbuhkan sikap kedekatan hati antara presiden dan para gubernur. Situasi adanya kedekatan hati yang kemudian menjadi senafas dan sejiwa antara presiden dan para gubernur akan mempermudah dalam berkomunikasi dan koordinasi sebagai satu jalur komando pemerintahan yang diharapkan akan bisa lebih bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan demikian, rasa persatuan dan kesatuan dalam mengelola pemerintahan antara presiden (pusat) dan gubernur (daerah) akan bisa terjalin lebih baik yang dilandasi rasa saling asah, asuh dan asih atau sikap saling menghargai, menghormati, saling koreksi, saling kerjasama, saling membantu, saling memiliki yang dilingkupi suasana saling menyayangi. Kemungkinan adanya perbedaan parpol pengusung dan pendukung antara presiden dan gubernur yang selama ini diduga ikut menghambat dalam kemudahan berkomunikasi dan koordinasi yang kemudian merembet tidak sinkronnya program pembangunan antara pusat dan daerah dan kurang taatnya daerah kepada pusat, lambat laun pun akan lenyap karena sudah ada jalinan kasih dari hati ke hati yang harmonis antara presiden dan para gubernur. Diharapkan para gubernur pun tidak bertindak sebagai politikus yang membela dan loyal kepada parpol pengusungnya tetapi akan bersikap sebagai negarawan yang berusaha keras hanya akan membela kepentingan rakyat dan untuk memajukan kesejahteraan rakyat di daerahnya masing-masing dalam naungan visi dan misi presiden.

Sebagai Negara Kesatuan RI, membina dan menjaga agar NKRI tetap solid adalah suatu keharusan mutlak yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Hubungan pusat dan daerah selalu mengalami pasang surut karena ketidakpedulian pusat terhadap daerah terbukti dalam sejarah perjalanan NKRI ada sejumlah daerah yang mbalelo, berontak ingin melepaskan diri dari NKRI. Dengan adanya pelantikan gubernur oleh presiden di ibu kota negara, maka hal ini sebagai salah satu kegiatan yang bisa dimaknai sebagai wujud pengakuan, penghargaan dan penghormatan pusat akan pentingnya keberadaan dan peran daerah dalam menjaga keberadaan dan keutuhan NKRI.

Selain sebagai kepala daerah otonom, gubernur juga sebagai organ pemerintah pusat (presiden) yang ada di daerah sehingga dengan pelantikan langsung oleh presiden maka suasana kebatinan gubernur akan berbeda jika dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. Gubernur seperti diingatkan dan akan selalu ingat bahwa dirinya juga bertindak sebagai perpanjangan tangan presiden (pusat) yang ada di daerah yang harus menunjukkan loyalitasnya kepada presiden yang diwujudkan dengan sikap bertanggung jawab dan mempunyai komitmen untuk mau melaksanakan secara sungguh-sungguh terhadap program-program pemerintah pusat yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab dan wujud kehendak presiden. Selama ini khususnya di era pasca orba, dirasakan oleh pemerintah pusat bahwa program-program pembangunan pemerintah pusat kurang sinkron dan kurang direspon dengan baik oleh daerah karena gubernur tidak merasa sebagai organ pusat yang ada di daerah. Dengan dilantik oleh presiden maka perasaan dan kesadaran sebagai orang pusat akan menjadi lebih kuat dan akan bisa lebih mampu melaksanakan perintah presiden.

Jika peran gubernur sebagai organ pusat tidak atau belum dilaksanakan dengan maksimal, maka dengan dilantik oleh presiden seperti dimotivasi dan diberi semangat sekaligus diberi kekuatan yang dimaknai bahwa gubernur harus berani bertindak dan bersikap sebagai orang pusat dalam melakukan pembinaan maupun pengawasan terhadap pemerintahan di bawahnya (kabupaten dan kota). Selama ini timbul kesan dan juga fakta bahwa masih ada bupati dan walikota yang bersikap berani dan meremehkan gubernur.. Gubernur dianggap bukan atasan bupati/walikota karena sama-sama daerah otonom dan tidak ada otonomi berjenjang. Gubernur juga mengeluh masih adanya bupati dan walikota yang sukar diatur dan berani melawan atasan. Hubungan gubernur dan bupati/walikota yang tidak harmonis akan berdampak buruk dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pelantikan gubernur oleh presiden menjadikan kedudukan gubernur lebih berwibawa di mata bupati dan walikota yang selama ini seringkali bupati dan walikota menganggap gubernur bukan atasan mereka.

Dari sisi sesama gubernur yang dilantik, maka pelantikan serentak dapat dijadikan pertemuan awal saling kenal, saling menjanjagi dan silahturahmi yang memberi kesan positif karena dalam suasana hati yang senang dan bisa membuka wawasan serta rangsangan untuk membangun kerjasama antar daerah yang belum banyak dilakukan. Demikian juga dengan para pejabat tinggi negara yang hadir akan memberi motivasi sekaligus bentuk kontrol moral yang bersifat preventif untuk tidak main-main dengan kekuasaan yang dimiliki sehingga gubernur tidak terjerat kasus hukum seperti korupsi dan lain-lain

Pelantikan Bupati/Walikota
Tanggal 17 Februari 2016 dipilih pemerintah untuk melakukan pelantikan serentak pasangan bupati dan walikota terpilih pada pilkada serentak 9 Desember 2015. Pelantikan dilakukan oleh gubernur di wilyahnya masing-masing di ibu kota provinsi. Pelantikan tidak lagi di hadapan sidang paripurna istimewa DPRD kabupaten/kota melainkan menjadi wewenang penuh gubernur. Dengan prosesi seperti ini pemerintah ingin menempatkan gubernur sebagai pihak yang mempunyai otoritas sebagai organ pusat yang patut ditaati dan dihormati oleh bupati dan walikota.

Gubernur mempunyai wewenang untuk membina, melakukan koordinasi dan mengawasi roda pemerintahan dan pembangunan di kabupaten dan kota atas nama pemerintah pusat atau perpanjangan tangan presiden. Dengan pelantikan serentak dan terpusat maka gubernur bisa mengambil titik awal untuk secara serius melaksanakan wewenangnya sebagai organ pusat sehingga roda pemerintahan dan pembangunan di kabupaten dan kota dapat terkoordinasi dengan baik, mencegah terjadinya penyelewengan,korupsi dan bisa mengatur akselerasi percepatan perubahan menuju yang lebih baik akan bisa berjalan terukur dan terkontrol.
Posisi gubernur yang berada di tengah-tengah antara presiden dan bupati mempunyai peran strategis sebagai jembatan arus informasi dan aspirasi dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Untuk itu agar posisi gubernur maksimal sebagai organ pusat sudah selayaknya diperkuat dengan institusi yang mampu mendukung peran gubernur untuk membina, melakukan koordinasi dan mengawasi jalannya pemerintahan kabupaten dan kota. Perencanaan pembangunan yang terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus sudah menjadi kebutuhan bersama dengan memperkuat posisi gubernur untuk bisa bermain ke atas dan ke bawah yang bermanfaat untuk semuanya.

Prof Dr. Purwo Santosa ahli pemerintahan dan politik lokal dari UGM dalam dialog di salah satu radio swasta nasional (12/2) menyatakan bahwa sudah saatnya dalam pelaksanaan otonomi daerah para pejabat dan institusi pemerintahan lokal meninggalkan sikap adu kuat otoritas atau mengandalkan otoritas yang berakhir menang kalah, tetapi sudah saatnya otonomi daerah diwujudkan dengan ilmu pengetahuan. Menyusun program kerja hanya atas dasar kepentingan atau perasaan kepalaaerah atau elite lokal sudah saatnya ditinggalkan. Sudah saatnya segala sesuatu yang mau dikerjakan pemerintah daerah baik kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasaanya dan evaluasi harus dilandasi dengan perhitungan dan pemikiran ilmiah sehingga segalanya bisa terarah, terukur, efisien dan efektif. Untuk itu, gubernur, bupati dan walikota hendaknya bisa memanfaatkan para tenaga ahli yang ada di perguruan tinggi. Jalinan kerjasama pemda dan perguruan tinggi belum banyak dilakukan. Untuk itu, pelantikan serentak dan terpusat ini bisa dijadikan titik awal merubah paradigma kebijakan yang semata-mata atas dasar otoritas menjadi paradigma kebijakan berbasis ilmu pengetahuan (scientific policy). Patut dicontoh sebagaimana yang diterapkan pada institusi Polri yang sudah meninggalkan investigasi dan pemeriksaan tersangka yang dulunya dengan ancaman, penekanan dan penyiksaan yang mengabaikan HAM (tradisional) kini sudah berubah dengan ilmu pengetahuan atau ilmiah (modern) yang disebut scientific invistigation yang lebih humanis dan menghargai HAM dan hasilnya pun akurat.

Pelantikan serentak dan terpusat bupati dan walikota oleh gubernur hendaknya dijadikan kebangkitan bagi bupati dan walikota untuk sadar bahwa ke depan tidak lagi bersikap mbalelo atau kurang peduli terhadap gubernur dan bertindak sebagai raja-raja kecil. Ingatlah bahwa wilayah kabupaten dan kota merupakan bagian dari provinsi, bagian NKRI. Era demokrasi adalah era good governance yang benar-benar harus dilaksanakan dengan komitmen tinggi agar bisa terwujud clean government. Untuk itu, para bupati/walikota harus mempunyai keberanian diri segaligus memerintahkan bawahannya untuk berani melawan terhadap bentuk tindakan apa saja yang masuk dalam kategori korupsi. Tantangan utama adalah tekanan dan permintaan dari oknum anggota dewan dalam menyusun RAPBD. Jika ada oknum anggota dewan atau dewan itu sendiri berusaha untuk mempersulit atau menyalahgunakan wewenangnya demi kepentingan individu dan kelompoknya maka bupati/walikota harus berani bersikap melawan sepanjang yang dilakukan benar dari sisi kepentingan rakyat dan hukum. Rakyat akan mendukung bupati dan walikota yang benar dan pro kepentingan rakyat.; dan sebaliknya akan melawan oknum anggota dewan yang bersalah. Kasus Bupati Muba dan Pimpinan DPRD dan sejumlah anggota serta pejabat daerah yang terlibat korupsi yang berkaitan dengan APBD hendaknya dijadikan contoh negatif bagi pata bupati dan walikota untuk tidak mengulangi kesalahan fatal yang sangat memalukan dan menjatuhkan martabat daerah, institusi, keluarga dan dirinya sendiri serta merugikan rakyat dan negara.

Jadikan momentum pelantikan bupati dan walikota serentak ini sebagai media awal untuk saling sapa dan penjajagan kerja sama antar daerah dalam lingkup provinsi khususnya wilayah perbatasan yang umumnya rawan akan perhatian sehingga sering terjadi sengketa perbatasan dengan segala konsekuensi sosial, ekonomi dan politik. Jika para bupati dan walikota memahami posisinya dan perannya serta dilandasi sikap saling asah, asuh dan asih sesama bupati dan walikota dibawah koordinasi gubernur, maka tidak ada persoalan rakyat dan daerah yang tidak bisa diselesaikan bersama. Egoisme daerah harus ditinggalkan demi terwujudnya kebersamaan untuk menggapai kesejahteraan rakyat.

Gubernur, bupati dan walikota adalah pemimpin yang selalu menjadi sorotan rakyatnya. Untuk itu rakyat hanya ingin melihat pemimpinnya bekerja dengan mengikuti prophetic leadership atau kepemimpinan kenabian yakni shiddiq (benar), amanah (dapat dipercaya), fathonah (cerdas) dan tabligh (menyampaikan). Jika makna prophetic leadership dipahami dan diresapi sungguh-sungguh kemudian dilaksanakan, Insya Allah akan menjadi bupati dan walikota yang dicintai rakyatnya dan bisa membawa kesejahteraan masyarakat, daerah dan negara. Selamat bekerja dan sukses para gubenur,bupati dan walikota yang baru dilantik semoga Allah swt memberi petunjuk dalam memimpin daerahnya masing-masing. Amin.

Palembang, 13 Februari 2016.

Catatan:
– Tulisan ini telah dimuat di harian Sriwijaya Post , Rabu 17 Februari 2016


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: