2 02 2016

ORMAS DI ERA DEMOKRASI

Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP Unsri

Di awal tahun 2016 ini organisasi kemasyarakatan (ormas) Gafatar menjadi buah bibir masyarakat dan menjadi berita utama media massa karena dinilai merupakan ormas yang menyimpang dari kaidah ideologi Pancasila dan keyakinan yang dikembangkan tidak sesuai dengan ajaran agama yang berlaku di Indonesia. Banyak keluarga hilang rela menjual tanah dan hartanya untuk bergabung dengan Gafatar. Penganutnya lumayan banyak tersebar di seluruh Indonesia.

Ormas Gafatar hanyalah satu dari ribuan bahkan puluhan ribu organisasi yang lahir dari kesadaran masyarakat, oleh dan untuk masyarakat yang wujudnya bisa bermacam-macam ada yang berbasis sosial keagamaan, sosial ekonomi, sosial politik, kepemudaan, organisasi profesi, pemberdayaan masyarakat, LSM dan sebagainya.
Berdasarkan catatan Kemendragri di tahun 2013 jumlah ormas di Indonesia ada 139.957 organisasi. Ormas tercatat tersebut dengan rincian yakni 65.577 ormas di bawah kendali Kemendagri, 25.406 ormas di bawah Kementrian Sosial, 48.866 ormas di bawah Kementrian Hukum dan HAM, dan 108 ormas Asing di Kementrian Luar Negeri (lensaindonesia.com). Selain yang resmi tercatat, ormas yang tidak tercatat tidak kalah banyaknya baik yang berskala kampung, kecamatan, daerah sampai nasional, misalnya ormas atau LSM musiman yakni ormas dan LSM yang muncul ketika ada hajatan politik pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pilkada.

Sebagian besar ormas yang tercatat maupun yang tidak tercatat tersebut muncul setelah orde baru tumbang atau di era demokrasi. Iklim demokrasi adalah kebebasan dan persamaan bagi setiap warga negara dalam segala bidang kehidupan. Salah satu kebebasan itu adalah berserikat atau berkelompok sesuai kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Bak cendawan di musim hujan maka di era demokrasi ini masyarakat memanfaatkan hak kebebasan berserikat untuk mendirikan ormas atau LSM selain parpol tentunya.

Kondisi dan peluang seperti ini tidak ada pada rezim orde baru yang otoriter dan represif. Pada masa orde baru, masyarakat tidak mudah mendirikan ormas, LSM atau organisasi profesi. Semua harus meminta ijin dan restu pemerintah dan tidak boleh ada organisasi profesi yang kembar. Contoh, pada waktu rezim orde baru Mochtar Pakpahan mendirikan ormas buruh yakni Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) tapi kehadirannya dianggap merepotkan pemerintah karena pemerintah sudah mempunyai wadah SPSI (serikat pekerja Seluruh Indonesia). Jadi, organisasi buruh/pekerja harus hanya satu alias tidak boleh kembar atau lebih dari satu untuk satu profesi. Akibatnya, SBSI dan Moctar Pakpahan selalu dikejar-kejar pemerintah dan diberangus kegiatannya karena dianggap berani dan melawan pemerintah maka dicap sebagai musuh pemerintah.

Ormas-ormas yang ada saat ini basis ideologinya juga bermacam-macam. Kendati secara formal berdasar Pancasila, akan tetapi dalam operasionalnya menonjolkan salah satu sila sebagai basis perjuangannya. Penonjolan tersebut khususnya ormas Islam acap kali berlebihan atau kebablasan sehingga dicap ormas yang radikal atau ekstrim. Atau ada ormas secara terang-terangan berani menyatakan ideologinya bukan Pancasila tetapi Islam garis keras atau radikal. Menurut Kapolri, sebanyak 17 organisasi di Indonesia teridentifikasi disusupi paham radikal. Dua di antaranya adalah organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso dan Laskar Jundullah. Hal ini diungkap Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti saat memberi pengarahan di depan 2.039 prajurit TNI dan Polri di Mako Raider/Yonif 700 di Makassar (news.okezone.com.11/5/2015).

Malahan menurut Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah Abu Hapsin menyatakan gerakan organisasi keagamaan di Indonesia semakin menggeliat pasca-Reformasi seperti saat ini. Abu Hapsin menyebut ada 28 organisasi keagamaan di Solo Raya yang berpotensi menjadi organisasi keagamaan yang radikal. “Dari 28 ormas potensi radikal itu sudah ada yang menuju menjadi ormas radikal,” kata Abu Hapsin dalam diskusi Tinjauan Kritis RUU Keamanan Nasional yang digelar Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah, Selasa, 10 Maret 2015. Hanya, Abu Hapsin tak menyebut nama 28 organisasi potensi radikal itu. Solo Raya merujuk pada daerah Solo dan sekitarnya, seperti Sragen, Klaten, Karanganyar, Boyolali, Wonogiri, dan Sukoharjo (TEMPO.CO,Rabu, 11 Maret 2015).
Atau kalau tidak secara terang-terang berideologi radikal, kemungkinan ada ormas yang mengembangkan ideologi lain atau keyakinan yang menyimpang dari Pancasila yang dibungkus dengan berbagai kegiatan sosial ekonomi sebagai kedok mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang dilakukan ormas Gafatar.

Dari sisi teori sistem politik, organisasi di luar partai politik tersebut dinamakan kelompok kepentingan (interest group). Kehadiran kelompok kepentingan tersebut pada dasarnya berjuang untuk kepentingan anggota kelompoknya yang seringkali dibalut dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Di negara demokrasi kehadiran kelompok kepentingan sangat penting karena melalui ormas-ormas yang berkiprah di masyarakat tersebut dapat dijadikan media sekaligus dapat untuk mengetahui gambaran aspirasi yang berkembang di masyarakat serta dapat untuk mendeteksi dan mengetahui tingkat penerimaan suatu kebijakan pemerintah di masyarakat. Kehadiran dan kiprah ormas dan LSM di negara demokrasi merupakan cerminan adanya partisipasi politik yang positif dan harus mendapat perhatian dan peran semestinya dalam sistem politik.

Mengapa di pasca reformasi atau di era demokrasi saat ini ormas yang tumbuh ratusan ribu dan ada yang berpaham radikal tumbuh subur?. Sejumlah asumsi alasan dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, tumbangnya pemerintahan orde baru melalui gerakan reformasi ikut menuding dan memojokkan ideologi Pancasila ikut berperan penting dalam melanggengkan kekuasaan otoriter di bawah Presiden Soeharto melalui gerakan penataran ideologi P-4. Pancasila dianggap ideologi yang tidak tepat dengan paham demokrasi. Pancasila dinilai telah menjadikan rakyat kurang maju, kurang sejahtera, mengekang kebebasan dan konotasi negatif lainnya tentang Pancasila. Akibatnya, Pancasila seperti ditinggalkan masyarakat dan beralih kepada eforia kebebasan atas nama demokrasi. Pemerintah sendiri dengan tap MPR membubarkan Penataran P-4 yang secara implisit bisa dinilai mengesampingkan Pancasila.

Dalam kondisi pemerintah dan masyarakat kurang peduli terhadap Pancasila dan tidak ada pegangan baru, maka ideologi-ideologi yang semula musuh Pancasila mulai muncul kembali tanpa ada pengawasan dari Pemerintah. Lahirlah ormas-ormas radikal yang ingin kembali mendirikan Negara Islam Indonesia. Jadi, munculnya radikalime baru ini akibat reformasi yang meninggalkan Pancasila. Pemerintah dan masyarakat baru sadar kembali ke Pancasila setelah bom meledak di mana-mana (Bom Bali 1 dan 2, dll) dan kerusuhan berbasis SARA terjadi di berbagai daerah (Kalbar, Poso, Ambon, Situbondo, Aceh, dll) yang dilakukan dan digerakkan oleh ormas-ormas radikal yang bukan berideologi Pancasila.

Kedua, setelah orba tumbang yang langsung mendapat perhatian dan dibenahi oleh pemerintah adalah partai politik, maka tidak demikian halnya dengan ormas. Jika parpol terus dibuatkan undang-undang yang baru karena dianggap penting dan strategis sebagai soko guru demokrasi yang akan ikut pemilu, maka tidak demikian halnya dengan ormas. Pemerintah sama sekali tidak menyentuh dan menata ormas. Ormas dibiarkan tumbuh liar tanpa arah dengan mengembangkan ideologi masing-masing. Pemerintah lalai bahwa demokratisasi bukan hanya untuk parpol tetapi juga ormas sebagai wadah masyarakat untuk berserikat dan berekspresi. Tampaknya pemerintah khawatir jika langsung membenahi ormas akan dituding mengekang kebebasan, memasung demokrasi, pelanggaran HAM dan sebagainya karena rakyat lagi eforia menikmati kebebasan, kendati kebebasan yang salah makna dan salah langkah. Akibatnya, ormas menjadi terlanjur tumbuh berkembang pesat tanpa kendali dan ideologi terlanjur liar menjalar ke mana-mana tanpa arah.

Bukti ketidakseriusan pemerintah menata ormas adalah membiarkan UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai produk orde baru yang masih tetap berlaku di era demokrasi sampai tahun 2013. Pemerintah baru mengesahkan dan mengeluarkan UU keormasan yang baru pada atanggal 2 Juli 2013 yakni UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Jadi, selama 15 tahun kehadiran ormas ibarat tanpa dasar hukum yang memadai karena UU No.8 Tahun 1985 sudah kadaluwarsa dari sisi isinya. Dengan demikian, wajar jika ormas kemudian seperti liar.

Kehadiran UU ormas yang baru bukannya disambut gembira akan tetapi dihadang dengan penolakan berupa demonstrasi dimana-mana yang intinya UU yang baru sangat mengekang kebebasan. Adalah Pimpinan Pusat Organisasi Muhammadiyah yang kemudian mengajukan gugatan ke MK untuk uji materi UU Ormas. Dari total 21 pasal yang dimohonkan, MK membatalkan 10 pasal yakni Pasal 8, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 34, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 59 ayat (1) huruf a. Dengan begitu, peran negara yang membatasi atau mempersulit ruang gerak ormas menjadi berkurang. Prinsipnya, ormas yang tidak berbadan hukum dapat mendaftarkan diri kepada semua tingkat instansi pemerintah yang bertanggung jawab dan dapat pula tidak mendaftarkan diri. Ketika ormas yang tidak berbadan hukum telah mendaftarkan diri haruslah diakui keberadaannya dalam lingkup daerah maupun nasional. Sebaliknya jika tidak mendaftarkan diri, negara tidak dapat menetapkan ormas tersebut sebagai Ormas terlarang sepanjang tidak mengganggu keamanan/ketertiban umum, atau pelanggaran hukum (tribunnews.com. 4 Januari 2015). Adanya persyaratan yang mudah mendirikan ormas dan rendahnya kontrol pemerintah maka wajar jika ormas tumbuh subur.

Ketiga, munculnya gerakan radikalisme di dunia khususnya di negara negara Timur Tengah seperti Al-Qaeda dan sekarang ISIS yang membawa-bawa ajaran Islam telah memberi inspirasi dan seperti memacu bibit-bibit radikalisme yang memang sudah tersemai di bumi Indonesia untuk tidak gentar dan tidak takut melawan kekuasaan yang ada. Bibit-bibit radikalisme seperti mendapatkan tempat dan dukungan oleh organisasi besar seperti ISIS dan Al-Qaeda. Mereka yang sudah termakan doktrin jihad dan kafir yang tidak tepat berusaha bergabung ke ISIS. Mereka rela meninggalkan Indonesia untuk sementara berjuang bersama ISIS dan kemudian pulang ke Indonesia dengan ajaran dan tindakan yang lebih militan dan radikal. Terjadilah kemudian bom di Sarinah Jln MH Thamrin Jakarta.

Keempat, berdasarkan hasil jajak pendapat harian Kompas (30/3/2015) dengan pertanyaan hal apa yang mendorong berkembangnya radikalisme bernuansa agama di Indonesia?. Dari sampel yang ditanya sebesar 30,2% memberi jawaban kurangnya pemahaman yang benar tentang agama. Artinya, pemahaman terhadap agama yang dianut kurang benar atau salah dalam menafsirkan atau sengaja disalahkan untuk mendapat atau bisa dicetak orang-orang pemberani. mengikuti ajaran yang radikal.
Kelima, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada indikasi kuat mereka yang mengikuti ormas radikal atau ormas yang berideologi non Pancasila dari latar belakang sosial ekonomi pada umumnya atau mayoritas dari masyarakat ekonomi lemah dan tingkat pendidikan yang rendah atau menengah. Mereka pada dasarnya kecewa, frustasi, tidak puas dengan keadaan ekonominya. Namun peluang untuk bekerja atau mendapatkan penghasilan yang memadai tidak kunjung diperoleh. Di sisi lain ada ajaran dan ajakan yang memberi harapan besar dan menjanjikan akan bisa hidup lebih enak jika mengikuti ajaran tertentu. Dalam kondisi psikologis terjepit dan kecewa seperti itu dan pemerintah tidak hadir maka ajaran dan ajakan baru yang menyenangkan penuh asa tersebut disambut dengan baik dan gembira. Tidak tahunya ajaran tersebut menyesatkan bukannya membawa kebaikan tetapi semakin dirundung kesusahan.

Fenomena ormas Gafatar contoh jelas mereka tidak puas dengan pemerintah maka bergerak sendiri mengelompok ibarat “negara dalam negara. Suatu bentuk perlawanan halus terhadap negara karena kecewa dari sisi ekonomi. Pendek kata, kemiskinan atau faktor ekonomi bisa menjadikan seseorang bertindak radikal. Jajak pendapat Kompas menunjukkan bahwa 19,2% mereka bersikap radikal dikarenakan kesenjangan ekonomi.
Berdasarkan asumsi penyebab tersebut, maka sudah selayaknya dan seharusnya pemerintah sebagai pihak atas nama negara harus bersikap membina, melindungi dan memelihara agar ormas dan pengikutnya tetap dapat berkembang sesuai visi dan misinya ke jalan yang benar, tidak radikal dan membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ormas adalah keniscayaan yang harus diakui dan diajak kerja sama agar sistem politik berjalan demokratis. Untuk itu, pemerintah harus melakukan upaya penanaman nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila secara aktif dengan berbagai metode dan sarana yang melibatkan pihak-pihak yang dipercaya untuk melaksanakannya. Sasaran penguatan kebangsaan harus diutamakan mereka yang rentan terpengaruh ideologi radikal.

Langkah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Keamanan, dengan melaksanakan pendidikan bela negara harus didukung dan bisa ditingkatkan pelaksanaannya baik cakupan pesertanya maupunn jumlahnya sehingga melalui pendidikan bela negara akan tumbuh di dada masyarakat Indonesia rasa kebangsaan atau nasionalisme dan patriotisme yang kuat dan akhirnya ormas radikal akan semakin sempit untuk bergerak.

Ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah dan ormas Islam moderat lainnya harus dirangkul pemerintah untuk dilibatkan dalam upaya membangun umat dan memahami agama secara benar dalam negara yang berideologi Pancasila yang mengakui multi kultural, multi etnik, multi agama dan multi-multi yang lain yang dibingkai dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Dan akhirnya yang terpenting, secara umum pemerintah harus berusaha keras meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara riil sehingga rakyat tidak lagi tergiur oleh iming-iming fatamorgana kehidupan yang lebih baik yang faktanya tidak ada tapi justru akan menyengsarakan.

Palembang, 30 januari 2016.

Catatan :
-Tulisan ini dimuat di harian Sriwijaya Post, Senin 1 Februari 2016


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: