13 01 2016

MENUJU POLITIK SUMSEL YANG BERBUDAYA

Oleh:
Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Waktu berjalan terus dan berputar tanpa henti dan tanpa batas. Hanya manusia yang membuat batas imajiner ada tahun lama dan tahun baru, ada masa lalu masa kini dan masa datang. Tahun 2015 telah berlalu dengan kenangan yang mungkin indah dan menyenangkan tetapi mungkin juga sebaliknya yang buruk dan menyedihkan atau biasa-biasa saja tanpa kenangan yang berarti. Batas tahun biasanya untuk mawas diri, intropeksi, mengevaluasi, menilai hal-hal yang telah dikerjakan, mencari kelemahan dan kekurangaanya serta melihat kelebihan dan keberhasilannya. Atas dasar kekurangan dan kelemahan yang ada menjadi masukan untuk memperbaiki keadaan ke depan agar lebih baik, lebih berhasil, lebih menguntungkan, lebih bermanfaat, lebih sejahtera dan akhirnya tentu akan lebih membahagiakan

Salah satu bidang kehidupan setahun ke depan yang menarik untuk dibahas adalah kehidupan politik di tingkat lokal Sumatera Selatan. Dunia politik adalah dunia kekuasaan, arena konflik kepentingan dan panggung pencitraan para aktor politik yang sering kali dibalut dengan perilaku idealisme pura-pura, kepalsuan, manipulasi dan kebohongan yang semua itu demi memburu nama besar, nama baik dan kesan menyenangkan bagi rakyat. Politik yang dijalankan tanpa landasan moralitas dan budaya maka yang muncul adalah politik adu otot, adu argumentasi hukum, politik menang kalah dan politik balas dendam dan balas jasa.

Empat kelompok yang berhubungan dengan kekuasaan di tingkat lokal baik sebagai institusi maupun pribadi, yakni kepala daerah dan wakilnya, anggota dan DPRD, parpol dan rakyat aktivis (LSM, mahasiswa). Selama tahun 2015 kasus yang menonjol dan menyita perhatian publik di bidang politik adalah kasus tiga kepala daerah beserta isteri masing-masing yang diperiksa KPK karena tindak pidana korupsi. Pertama, yakni Walikota Palembang dan isterinya yang sudah dijatuhi hukuman dan dicopot dari jabatannya karena sudah terbukti secara sah melakukan penyuapan terhadap Ketua sekaligus hakim MK untuk memenangkan gugatan hasil pilkada Palembang.

Kedua, yakni Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan isterinya juga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan yang saat ini sedang menunggu proses peradilan dengan tuduhan sama seperti kasus Romi Herton melakukan tindak korupsi penyuapan kepada hakim dan Ketua MK Akil Mochtar. Ketiga, Bupati Musi Banyuasin Fahri dan isterinya juga ditahan KPK karena ditetapkan sebagai tersangka dugaan menyuap DPRD dalam rangka minta persetujuan RAPBD. Selain Bupati Fahri, tiga anak buah Fahri sudah dihukum karena bertindak sebagai operator atau pelaku di lapangan yang menyuap anggota DPRD Muba. Tiga kepala daerah yang melibatkan isterinya masing-masing tersandung kasus korupsi sungguh sangat memalukan dan membawa citra buruk Sumsel.

Di ranah lesgislatif sejumlah anggota dan semua pimpinan DPRD Kabupaten Muba diseret KPK dan saat ini sedang dalam proses hukum karena kasus tindak pidana korupsi dengan dugaan meminta dan menerima suap dari pihak eksekutif dalam upaya memuluskan persetujuan RAPBD. Kasus korupsi di Musi Banyuasin dengan modus suap menyuap untuk memuluskan persetujuan DPRD merupakan fenomena gunung es dan cara klasik yang mudah ditebak. DPRD mempunyai power full untuk menyetujui atau tidak menyetujui atas RAPBD dapat menyalahgunakan powernya untuk kepentingn diri dan kelompok dengan cara menekan, mengancam atau kerjasama (kolusi) dengan pihak eksekutif. Di pihak lain ada rasa kegamangan dan ketakutan dalam diri eksekutif jika kehendak DPRD tidak dipenuhi permintaannya akan dihambat, diancam, dipersulit, dicari-cari kesalahannya yang ujung-ujung minta jatah.

Perilaku legislator sebagaimana yang terjadi di DPRD Musi Banyuasin bukan rahasia umum meskipun tidak bisa disamaratakan semua anggota dewan seperti itu. Perilaku koruptif wakil rakyat tersebut karena secara ketatanegaraan tidak ada institusi formal negara yang bisa mengawasi perilaku legislator dan lembaga legislatif itu sendiri. Lembaga legislatif adalah mengawasi lembaga lain bukan untuk diawasi. Kondisi ini mendorong legislator bak malaikat pencabut nyawa bagi pihak eksekutif dan lembaga lembaga lainnya. Daripada bermasalah, terhambat, pertanggungjawaban tidak diterima dan lain-lai akhirnya manut saja dengan keinginan legislator. Suatu kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau institusi lebih-lebih kewenangannya besar maka jika tidak ada institusi lain yang melakukan kontrol ada kecenderungan kewenangan itu akan disalahgunakan. Kondisi seperri inilah yang masih terjadi di republik ini.

Selain perilaku koruptif para pejabat publik di eksekutif dan legislatif di atas, perilaku politik masyarakat yang juga masih mengedepankan arogansi dan hanya mementingkan kelompoknya adalah tindakan unjuk rasa yang melewati batas toleransi dari segi kepentingan umum. Pilkada serentak di Sumsel berjalan lancar, damai dan tertib. Hal ini patut diapresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pilkada kali ini. Namun sayang, pilkada yang mulus tersebut dinodai oleh pihak yang tidak puas dengan proses dan hasil pilkada tersebut dengan unjuk rasa yang berlebihan seperti menutup atau memblokir jalan Lintas Sumatera di Muratara sehingga mengganggu kepentingan umum.

Contoh-contoh perilaku politilisi dan pejabat publik yang korupsi dengan berbagai modus demi kemenangan (kekuasaan) dan untuk kepentingannya sendiri baik individu maupun kelompok serta perilaku masyarakat yang berunjuk rasa dengan cara anarkis dang mengganggu ketertiban umum adalah suatu contoh perilaku yang tidak saja melawan hukum tetapi lebih dari itu menunjukkan bahwa peradabannya masih rendah. Ukuran kehormatan seseorang, martabat seseorang sangat ditentukan oleh tingkat keluhuran budi pekertinya dalam bertindak, bersikap dan berbicara. Kehormatan dan martabat manusia sangat ditentukan oleh sikap dan tindakan dalam menghadapi persoalan yang selalu berbasis dan bersandar kepada norma hukum, norma agama dan norma sosial.
Negara menyadari akan hal tersebut maka dibuat aturan hukum. Salah satu perjuangan reformasi adalah memberantas kolusi korupsi dan nepotisme (KKN). Untuk itu, di awal reformasi MPR telah mengeluarkan Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Pasal 2 dikemukakan sebagai berikut:
(1) Penyelenggara negara pada Lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
(2) Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Komitmen rakyat yang tertuang dalam tap MPR tersebut seakan sekedar produk hiasan sejarah masa lalu yang hanya sebagai tanda kemunculan reformasi dan pajangan saja sehingga tidak banyak dimengerti atau dilupakan oleh para pejabat publik. Akibatnya perilaku KKN belum bisa lenyap dari bumi Indonesia. Demikian juga halnya dengan unjuk rasa yang telah diatur dalam UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum masih sering diabaikan oleh masyarakat. Demokrasi tidak melarang masyarakat berunjuk rasa akan tetapi diatur agar tidak mengganggu ketertiban umum dan merugikan masyarakat. Nah, kalau demo dengan memblokir jalan, siapa yang terganggu?. Mereka yang berdemonstrasi dengan berbagai cara yang merugikan masyarakat jelas termasuk masyarakat yang belum berbudaya hukum.

Berpolitik yang berbudaya berarti tidak hanya harus taat atau berdasar hukum positif, namun juga harus menjunjung tinggi etika. Ranah etika adalah kepantasan atau kepatutan yang menekankan kepada baik buruk, bukan salah benar. Seseorang yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum, Namun jika melanggar hukum bisa dipastikan melanggar etika. Perilaku koruptif pejabat publik dan demontrasi masyarakat yang anarkistis tidak semata-mata persoalan melanggar hukum tetapi juga ketidakpahaman tentang etika politik maupun etika sosial pada umumnya.

Kasus Ketua DPR Setya Novanto jelas-jelas melanggar etika politik. Pejabat publik tidak sembarangan bisa bertemu dengan pengusaha yang akan berimplikasi kepada perilaku yang tidak patut. Namun demikian, dirinya masih merasa tidak bersalah dan baru mau mengundurkan diri setelah terdesak dan tidak bisa mengelak lagi. Perilaku seperti Setya Novanto itu kemungkinan besar juga terjadi di daerah hanya saja tidak ketahuan.
Etika umumnya berbasis nilai kehidupan sosial yang tumbuh dalam praktek kehidupan bermasyarakat. Umumnya masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang mengedepankan etika kehidupan dan itu diajarkan secara turun temurun dalam praktek kehidupan yang nyata dan ditaati oleh anggota masyarakat. Siapa yang melanggar etika akan dikenai sanksi sosial. Etika sebagai salah satu wujud budaya selalu ada dalam kelompok etnis atau bangsa. Nilai-nilai budaya di suatu etnis atau sering disebut kearifan lokal saat ini semakin tergerus bahkan hilang karena kalah oleh budaya baru (modern) yang lebih masif dan permisif yang tidak jelas asal usulnya tapi kadang tidak sejalan dengan moralitas dan etika.

Ajaran budaya kerarifan lokal biasanya diwujudkan dalam suatu ungkapan kalimat berupa peribahasa atau pantun atau nyanyian/tembang dan sejenisnya. Misalnya, dalam kultur jawa ada ungkapan kalimat “kena iwake ora buthek banyune” atau “ikan tertangkap air tidak keruh”, Kalimat tersebut mengandung ajaran bahwa untuk meraih sesuatu atau memperjuangkan sesuatu harus dilakukan dengan cara yang sungguh-sungguh, cermat, hati hati, santun sehingga tidak sampai membuat gaduh, riuh dan mengacaukan situasi. Yang terjadi saat ini tidak seperti ungkapan tersebut. Tahun 2015 yang baru berlalu merupakan tahun kegaduhan politik karena banyak gaduhnya tujuan tidak tercapai. Demostrasi sebagai sarana menyampaikan pesan juga demikian, apalagi yang anarkistis, banyak gaduhnya tujuan tidak tercapai.

Ajaran kearifan lokal selalu dan pasti ada di semua etnis di Indonesia termasuk etnis-etnis asli di Sumatera Selatan seperti Palembang, Komering, Basemah, Semendo, dan lain-lain dalam wujud, warna, gaya dan bentuk yang berbeda. Tinggal kita dan pemerintah ada kemauan atau tidak untuk menggali dan mengembangkan kearifan lokal tersebut agar kemudian dapat diajarkan kepada generasi penerus secara berlanjut.

Pendidikan karakter atau pembentukan sikap harus dimulai sejak dini sehingga kultur kearifan lokal bisa terinternalisasi dengan baik dalam diri anak didik kemudian bisa membentuk kelakukan khas masyarakat Indonesia yang berbudaya tinggi. Jika hal ini bisa dilakukan, maka ke depan para pejabat publik, politisi, dan seluruh masyarakat akan bisa berperilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya luhur bangsa sebagai jati diri bangsa. Kondisi ini akan mewarnai politik masa depan yang tidak sekedar mencari hasil dengan menghalalkan semua cara tetapi diraih dengan cara-cara yang berbudaya, beradab dan beretika serta dilandasai dengan nilai moralitas tinggi.

Akhirnya, harapan ke depan tidak ada lagi pejabat yang koruptif, tidak beretika dan arogansi dalam negara Pancasila. Untuk itu butuh kerja keras dalam mendidik bangsa ini dalam rangka melakukan revolusi mental. Selamat tahun Baru 2016 semoga politik ke depan menjadi lebih berbudaya. Semoga. Terima kasih.
Catatan:
– Tulisan ini dimuat di Harian Sriwijaya Post, Rabu 6 Januari 2016.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: