31 12 2015

TAHUN KEGADUHAN POLITIK

Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Hukum waktu menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi pada masa kini merupakan rentetan atau pengaruh atau akibat dari peristiwa masa lalu dan apa yang bakal terjadi pada masa datang adalah rentetan atau pengaruh atau akibat yang terjadi pada masa kini. Peristiwa politik baik di tingkat nasional maupun lokal yang terjadi tahun 2015 juga tidak lepas dari hukum waktu tersebut. Peristiwa politik penting dan menonjol yang terjadi di tingkat nasional yang dimaksud di sini adalah yang terjadi di lembaga kepresidenan dan DPR serta hubungan keduanya.

Di Januari 2015 Presiden Jokowi diuji dan ditantang oleh persoalan yang bikin geger dan gaduh jagad politik nasional yakni tentang usulan calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan ke DPR untuk dimintakan persetujuannya. Tiga hari setelah diusulkan ke DPR tiba-tiba KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi saat ia menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi SDM Polri 2003-2006.. Namun DPR tetap meluluskan Budi Gunawan dalam uji kelayakan dan kepatutan terlepas dari status hukumnya.

Meskipun DPR meluluskan dan menekan agar Presiden Jokowi untuk melantiknya namun Presiden Jokowi tidak terpengaruh tekanan tersebut mengingat di masyarakat terjadi pro kontra yang luar biasa. Selain itu, Budi Gunawan yang merasa terhina dengan statusnya tersebut terus melakukan upaya hukum mengajukan gugatan praperadilan. Dengan demikian ada alasan yang lebih kuat bagi Presiden Jokowi untuk menangguhkan melantik Budi Gunawan. Untuk sementara Wakapolri Komjen Badrodin Haiti ditetapkan sebagai pelaksana tugas Kapolri.
Situasi menjadi tambah panas dan gaduh ketika gugatan praperadilan Budi Gunawan oleh hakim tunggal Sarpin diputuskan bahwa penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK tidak sah, artinya Budi Ginawan tidak bersalah. Kegaduhan pro kontra atas keputusan tersebut menjadi tambah rame. Situasi politik tambah panas. Hubungan DPR dan Presiden menjadi kurang harmonis. DPR meminta dan mendesak agar segera melantiknya karena sudah diputuskan tidak bersalah, Mengingat situasi pro kontra dalam masyarakat tersebut, akhirnya Presiden Jokowi berani tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri tetapi melantik Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapaolri pada bulan April 2015 dan Komjen Budi Gunawan kemudian ditetapkan sebagai Wakapolri. Situasi politik nasional pun reda.

Politik nasional lain yang menonjol adalah tuntutan terhadap Presiden Jokowi agar melakukan pergantian menteri yang dinilai kinerjanya tidak bagus dan koordinasi antar kementerian dinilai buruk. Tuntutan tersebut akhirnya terpenuhi dengan mengganti dan menggeser sejumlah menteri pada bulan Agustus 2015. Namun setelah dilakukan reshuffle kabinet bukannya para menteri tambah kompak dan memperbaiki koordinasi, malah tambah gaduh saling meyerang dan menyalahkan. Malahan ada menteri koordinator yang baru yakni Rizal Ramli menantang debat Wakil Presiden tentang energi listrik. Situasi para menteri yang tidak kompak dan menimbulkan kedagudan politik nasional seperti ini menuai kecaman dan kritik masyarakat karena akan menggangu kinerja kementerian yang bersangkutan dan bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tuntutan reshuffle menjalang tutup tahun 2015 kembali mencuat setelah PAN menyatakan bergabung dengan pemerintah. Kemudian dari Pansus DPR yang mengkaji kasus Pelindo II merekomendasikan kepada Pemerintah (Presiden Jokowi) agar RJ Lino CEO Pelindo II dan Menteri BUMN Rini Sumarno untuk diganti. Bagi Presiden Jokowi tuntutan reshuffle kabinet jilid dua ini merupakan tantangan politik yang harus segera ditanggapi untuk tidak menimbulkan kegaduhan politik di akhir tahun 2015.

Peristiwa politik nasional yang menarik dan menyita perhatian publik dan sangat gaduh di masyarakat dan di DPR adalah kasus pimpinan DPR yang tersandung pelanggaran etika politik. Kasus pertama adalah ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dinyatakan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) melakukan pelanggaran kode etik dengan kategori ringan karena terbukti ketika berkunjung ke Amerika Serikat sempat menemui atau hadir dalam acara jumpa pers calon presiden AS Donald Trump dari Partai Republik di New York di bulan September. Kehadiran Setya Novanto dan Fadli Zon membuat heboh rakyat Indonesia dan kalangan politisi/legsilator di Senayan karena tidak ada korelasinya dengan kepentingan Indonesia dan dinlai sangat memalukan.

Kasus pelanggaran kode etik yang kedua dan benar-benar sangat gaduh adalah atas kasus pertemuan antara Setya Novanto selaku Ketua DPR yang ditemani pengusaha minyak Reza Chalid dan Presiden Direktur Freport Indonesia Maroef Sjamsoeddin sebanyak tiga kali. Pembicaraan dalam pertemuan ketiga tersebut direkam oleh Maroef dengan HP miliknya dan oleh Menteri ESDM Sudirman Sahid dilaporkan ke MKD karena telah mencatut nama Presiden dalam kaitannya dengan perpanjangan kontrak PT Freport Indonesia. Kasus yang dikenal dengan sebutan papa minta saham tersebut benar-benar menyita perhatian masyarakat. Politik nasional heboh, gaduh, citra DPR semakin terpuruk. Masyarakat semua menyalahkan Setya Novanto. MKD didesak masyarakat agar bersidang menjatuhkan hukuman berat dan memecat Stya Novanto sebagai Ketua DPR.

Akhirnya, di saat-saat detik terakhir MKD bersidang untuk mengambil keputusan tiba-tiba surat pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR diterima MKD. Sidang MKD pun tidak dilanjutkan dengan tidak mengambil keputusan apa pun terhadap pelanggaran tersebut kendati masing-masing anggota MKD menyatakan pendapat bahwa Setya Novanto telah melakukan pelanggaran kode etik, ada yang menyatakan kategori sedang dan ada yang berat.

Walaupun dinilai terlambat dan pengunduran diri Setya Novanto belum menyelesaiakn esensi masalahnya, paling tidak publik agak terpuaskan dan citra DPR tidak terjadi terpuruk. Dari kasus Setya Novanto (yang baru pertama kali dalam sejarah politik di Indonesia seorang Ketua DPR mundur karena tersandung kasus etika) menunjukkan bahwa etika politik belum tertanam dengan baik dalam diri pejabat publik dan ini merupakan fenomena gunung es. Dalam negara demokrasi, bukan sekedar hukum yang dijadikan acuan tetapi juga etika politik yang menekankan segi kepantasan (baik buruk). Ke depan hendaknya kasus seperti ini jangan terjadi dan para pejabat dituntut mau belajar dari kasus ini jika ingin tetap ingin menjadi pejabat publik yang bermartabat.

Selain peristiwa politik yang membuat kegaduan tersebut di atas, patut diacungi jempol adalah agenda politik nasional berupa pilkada serentak yang dapat berlangsung sukses, aman, lancar dan tertib meskipun ada beberapa daerah yang ditunda pelaksanaannya karena persoalan pasangan calon. Kendati pelaksanaanya lancar, sebelumnya sempat menimbulkan kegaduhan politik yakni politik dinasti dan calon tunggal yang dilarang ikut pilkada. Setelah kedua persoalan tersebut digugat ke MK akhirnya MK menerima gugatan dan memutuskan bahwa hubungan darah dengan incumbent (politik dinasti) tidak berlaku dan calon tunggal tetap boleh ikut pilkada. Jadi, pilkada serentak 2015 merupakan tonggak baru dalam membangun demokrasi di tingkat lokal melalui pilkada.

Politik Lokal Sumsel
Di Sumsel kegaduhan dan heboh politik juga terjadi khususnya di Kota Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin. Di Palembang Walikota Romi Herton dicopot dari jabatannya karena terbukti menyuap ketua MK Akil Mochtar dalam memenangkan pilkada. Posisi Harnojoyo sebagai Wakil Walikota menjadi perdebatan dan pro kontra dalam masyarakat untuk diangkat menjadi walikota. Namun akhirnya semua reda setelah secara de yure dan de facto Wakil Walikota Haronoyo dilantik Gubernur Sumsel sebagai Walikota Palembang pada bulan September. Bukan berarti setelah Walikota dilantik semua beres, Masih ada PR karena kursi wakil walikota sampai sekarang masih kosong. Kekosongan wawako Palembang ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat dan khususnya di DPRD Palembang yang mempunyai wewenang untuk memilih wawako. UU No 8 tahun 2015 menyatakan bahwa pemilihan wawako oleh DPRD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sampai akhir tahun 2015 PP dimaksud belum turun. DPRD Palembang tidak bisa memilih wawako karena tersandera tidak ada dasar hukumnya. Untuk itu, Gubernur Sumsel yang juga sebagai sebagai wakil pemerintah pusat dan pimpinan parpol tidak hanya berpangku tangan tapi harus menekan Pemerintah Pusat segera mengeluarkan dasar hukumnya sehingga Walikota Palembang tidak “jomblo” .

Heboh politik di Musi Banyuasin dan membuat gaduh masyarakat Sumsel adalah terjadinya suap atau tindak pidana korupsi di kalangan DPRD dan Eksekutif. Malahan Bupati dan isterinya sudah ditetapkan sebagai tersangka, Demikian juga para pimpinan DPRD setempat. Jelas, pemerintahan dan pembangunan di Musi Banyuasin akan terganggu. Kasus ini juga fenomena gunung es. Sudah bukan rahasia lagi bahwa dalam proses kepala daerah meminta persetujuan DPRD tentang RAPBD tidaklah gratis. Jika para legislator dan pejabat di eksekutif masih main mata demi kepentingan diri dan kelompok alias korupsi, cepat atau lambat akan menyusul ditangkap KPK.

Semoga renungan politik pada akhir tahun 2015 dapat dijadikan pelajaran untuk memperbaiki diri ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih.

Palembang, 30 Desember 2015.
Catatan:
– Tulisan ini dimuat di Harian Sumatera Ekspres, Kamis 31 Desember 2015.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: