5 12 2015

KURSI WAWAKO PALEMBANG

Oleh:
Joko Siswanto
Dosen FISIP Palembang

Harnojoyo sejak dilantik menjadi Walikota Palembang tanggal 10 September 2015 untuk menggantikan Romi Herton yang diberhentikan karena kasus hukum, sampai saat masih “jomblo” alias sendirian karena kursi wakil walikota masih belum ada yang menduduki. Masyarakat tentu bertanya-tanya mengapa masih dibiarkan kosong? Apakah tidak diperlukan wawako?.Ada masalah apa dengan parpol dan DPRD?. Dan sederet pertanyaan anakan lain yang mengikutinya.
Dalam UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU, Pasal 176 berbunyi:
(1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhalangan tetap, berhenti, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung.
(2) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Ketentuan pasal 176 ayat (1) tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa yang memilih wakil walikota adalah DPRD dari calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang mengusung pasangan terpilih (Romi Herton dan Harnojoyo). Gabungan parpol dimaksud adalah PDIP, PD, PAN, PPP dan PKS. Di luar gabungan parpol tersebut tidak berhak mengajukan calon wakil walikota karena pasangan calon walikota yang diusung dinyatakan kalah.. Gabunagan parpol dimaksud adalah Golkar, Hanura,PKB, Gerindra dan parpol kecil lainnya. Partai Nasdem juga tidak mempunyai hak untuk megajukan calon wakil walikota karena baru ikut pemilu 2014. Sedangkan parpol yang mengusung pasangan calon walikota waktu itu parpol peserta pemilu 2009. Parpol kecil yang mempunyai kursi di parlemen periode 2009-2014 maupun parpol yang tidak mempunyai kursi juga tidak mempunyai hak mengusung calon wawako karena yang berhak hanya parpol peserta pemilu 2014 dan yang mendapat kursi.
Makna memilih berarti harus ada calon lebih dari satu atau minimal 2 (dua) calon wakil walikota. Namun dalam ketentuan pasal 176 tersebut tidak ada ketentuans tentang jumlah calon wakil wali kota yang harus diusulkan oleh gabungan parpol tersebut. Hal ini berbeda jika yang berhalangan tetap adalah pasangan kepala daerah maka pasangan calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol pengusung secara tegas dinyatakan 2 (dua) pasang calon sebagaimana yang diatur dalam pasal 174 sebagai berikut:
(1) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipilih.
Sebagai pembanding lain, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam Pasal 131 berbunyi sebagai berikut:
(1) Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 127 ayat (2), dan Pasal 128 ayat (7), jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden.
(2) Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan.
Dalam PP tersebut di atas secara jelas dan tegas dicantumkan 2 (dua) calon wakil kepala daerah yang harus diusulkan oleh parpol pengusung dan sisa waktu masa jabatan lebih dari 18 bulan. Dari sisa waktu, maka untuk pengisian wakil walikota Palembang memenuhi aturan untuk diadakan pemilihan karena masih ada waktu lebih 18 bulan karena secara normal baru akan berakhir Juli 2018 sejak Harnojoyo dilantik sebagai Walikota tanggal 10 September 2015. Namun sayang, PP tersebut sudah tidak berlaku karena PP tersebut merupakan aturan pelaksana UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan pilkada.
Akibat tidak ada ketentuan yang tegas tentang jumlah calon wakil walikota yang harus diusulkan oleh parpol pengusung maka dalam tubuh parpol pengusung tampak belum kompak terbukti beredar nama calon wakil walikota lebih dari dua di parpol pengusung. PDIP secara resmi sudah mengusulkan nama calon ke DPRD yakni Yudha Rinaldi dan dari PAN mengusulkan nama calon Yudi S Bram. Dengan adanya dua calon tersebut sebenarnya sudah cukup syarat minimal untuk dilakukan pemilihan oleh DPRD sehingga parpol pengusung lain tidak perlu mencari-cari lagi calon wakil walikota.
Meskipun sudah ada dua calon, tetapi DPRD Palembang tidak akan berani melakukan pemilihan karena dalam pasal 176 ayat 3 menyatakan bahwa tatacara pengusulan dan pengangkatan wakil walikota akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Sampai detik ini PP yang yang dimaksud belum terbit. Jika DPRD Palembang berdasarkan Peraturan Tata Tertib Pemilihan saja berani melakukan pemilihan maka resikonya hukumnya sangat besar..
Situasi menggantung yang tidak jelas seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut mengingat sosok wakil walikota Palembang sangat dibutuhkan untuk membantu Walikota dalam melaksanakan pembangunan khususnya untuk mempersiapkan sebagai tuan rumah Asian Games tahun 2018. Untuk itu DPRD dan juga Gubernur Sumsel sebagai wakil Pemerintah Pusat bahkan wakil DPD maupun DPR asal Sumsel harus mendesak Pemerintah agar segera mengeluarkan PP tersebut atau aturan lain yang bisa dijadikan dasar hukum yang kuat bagi DPRD Palembang melakukan pemilihan wakil walikota. Partai yang bukan pengusung dan tidak berhak mengusulkan calon wakil walikota sudah sepatutnya juga ikut aktif menekan Pemerintah segera mengeluarkan PP sebagai wujud tanggung jawab terhadap masyarakat Palembang. Ada kesan parpol non pengusung kurang greget dan kurang semangat untuk memilih calon wakil walikota.
Jika Pemerintah ada unsur kesengajaan tidak menerbitkan PP berarti ada skenario lain yang dikaitkan dengan pengajuan pilkada serentah jilid dua yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 sehingga pengisian jabatan wakil walikota Pelembang akan dibiarkan kosong sampai diadakan pilkada serentak jilid dua.. Apabila cara berfikir pemerintah seperti itu, artinya Pemerintah sewenang-wenang dan membungkam aspirasi daerah dan hak mengatur rumah tangga (otonomi) dalam menentukan pimpinan daerah padahal UU N0 8 Tahun 2015 sangat jelas kekososngan wakil kepala daerah harus diisi.

Palembang, 15 November 2015.

Catatan :
– Tulisan ini telah dimuat di harian Sriwijaya Post, Selasa 24 November 2015.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: