4 11 2015

UJARAN KEBENCIAN
dan
KEBEBASAN BERPENDAPAT

Oleh:
Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Selain bencana asap masih menyita perhatian publik dan pemerintah, publik kembali dibuat riuh rendah dan silang pendapat dalam memberi respon atas Surat Edaran Kapolri No 6/IX/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Sebelumnya publik juga dihebohkan langkah Kementerian Pertahanan RI tentang pendidikan bela negara. Ada kesan bahwa publik selalu bereaksi kurang bersahabat atau negatif dalam menanggapi kebijakan pemerintah tanpa lebih dulu membaca dan mempelajari secara sungguh-sungguh maksud tujuan dan alasan dikeluarkannya suatu kebijakan.
Jika yang kontra terhadap kebijakan pemerintah adalah dari kelompok oposisi maka akan dinilai wajar kendati mungkin tidak logis, yang penting melawan dulu demi citra sebagai kelompok oposan. Namun, jika yang kontra adalah dari orang atau kelompok yang bukan oposan dan hanya asal ngomong beda dengan pemerintah untuk popularitas atau sensasi politik belaka, maka orang atau kelompok orang seperti ini biarlah menikmati kebebasannya tetapi tidak perlu diperhatikan sepanjang tidak melakukan ujaran kebencian. .
Surat edaran Kapolri tentang ujaran kebencian tersebut dinilai sebagian masyarakat dan partai politik sebagai upaya melemahkan semangat berdemokrasi khususnya hak kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan melakukan kritik. Apa yang dimaksud ujaran kebencian?. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:1237) ujaran diberi makna kalimat atau bagian kalimat yang dilisankan. Jadi, ujaran kebencian merupakan ucapan lisan (speech) seseorang atau kelompok orang yang mengandung makna kebencian (hate) sehingga pihak yang terkena sasaran ucapan benci tersebut bisa menjadi sakit hati, marah, dendam, memusuhi dan suasana hati galau lainnya. Dari segi konsep, ujaran tidak hanya berupa ucapan/lisan tetapi juga bisa dalam bentuk tertulis baik kata maupun kalimat, gambar atau foto.
Dalam SE Kapolri tersebut secara gamblang dikemukakan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut penyebaran berita bohong; dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Bahwa ujaran kebencioan sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut, dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, orientasi seksual.
Dikemukakan pula dalam SE Kapolri tersebut bahwa ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosiak, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik, dan pemflet.
Dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, POLRI berpendapat bahwa perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa.
SE Kapolri tersebut sangat positif karena bersifat preventif dan mendidik masyarakat agar berperilaku dan berbuat hati-hati dalam mengeluarkan uneg-uneg, isi hati atau pemikiran agar tidak berdampak negatif bagi pihak lain dan dirinya sendiri. Fenomena dalam masyarakat dan telah menjadi fakta bahwa akibat kemajuan teknologi informasi menunjukkan adanya kecenderungan yang semakin kuat masyarakat terangsang untuk mudah melakukan ujaran, yang disadari atau tidak disadari, bisa bersifat kebencian khususnya yang melalui jejaring sosial. Banyak kejadian konflik antar individu, atau individu dengan kelompok atau sesama kelompok akibat dari ujaran yang bernada kebencian melalui jejaring sosial.
Selain itu, fakta yang harus disadari bahwa kondisi sosial masyarakat kita adalah heterogen dari sisi agama, etnik, suku, ras, golongan dan lain-lain yang berpotensi besar mudah terjadi perselisihan atau konflik. Oleh karena itu, bersikap dan bertindak antisipatif dan preventif kauh lebih penting dan utama daripada terlanjur terjadi konflik yang social cost akan sangat mahal.
Kemajuan teknologi selalu membawa dampak yang bersisi kebaikan dan keburukan. SE Kapolri sangat jelas untuk mempertegas aturan yang sudah ada agar lebih bisa dimengerti masyarakat dan untuk mencegah ujaran kebencian tidak semakin semarak dan berdampak negatif. SE Kapolri juga untuk mendidik masyarakat agar berperilaku santun dan beradab serta untuk hal-hal yang positif konstruktif dalam menggunakan teknologi informasi (internet) yang selama ini sudah kebablasan dalam memanfaatkan makna kebebasan.
Dikaitkan dengan kehidupan berdemokrasi khususnya dalam kebebasan berpendapat dan melakukan kritik, SE Kapolri tersebut tidak memberangus atau mengerdilkan atau untuk mematikan kebebasan berpendapat dan melakukan kritik. Mereka yang berpikiran bahwa SE Kapolri bertentangan dengan demokrasi adalah pikiran yang sesat, belum bahkan tidak mengerti makna dan hakekat demokrasi. Patut dikemukakan bahwa demokrasi tidak sekedar diberi makna adanya kebebasan, persamaan dan taat kepada hukum, tetapi juga di dalamnya mengandung etika politik (fatsoen) yang harus dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh siapapun yang mengaku demokrat. Di dalam demokrasi mengagungkan dialog dengan mengedepankan akal dan hati, bukan otot dan kekerasan.
Demokrasi tanpa kritik, tanpa protes, tanpa beda pendapat akan kehilangan roh demokrasi. Boleh masyarakat berdemonstrasi sebagai sarana menyampaikan pendapat di muka umum, namun harus ditaati dan diindahkan aturan yang berlaku. Kritik dengan ucapan atau tulisan atau gambar yang tidak pantas dari segi norma sosial, norma hukum, norma agama, norma susila sebenarnya justru mencerminkan mereka yang melakukan kritik belum masuk dalam kategori kelompok manusia yang beradab. Keberadaban manusia antara lain tercermin dalam perilaku yang menjunjung dan menghormati etika dan aturan, bukan arogansi yang menebar kebencian.
Demokrasi adalah gaduh, demokrasi adalah hiruk pikuk, riuh rendah, tetapi kegaduhan dan riuh rendah tersebut dipandu oleh akal, hati, etika dan norma sehingga kegaduhan berdemokrasi itu menjadi kesenangan yang dirindukan bukan menimbulkan kebencian yang menyakitkan sehingga wajib ditinggalkan.
Revolusi mental baru mempunyai makna mendalam jika kita sudah secara sadar mau merubah diri dari sikap dan berperilaku dari yang mengutamakan otot, menggunakan kekerasan dan melanggar hukum untuk berubah menjadi mengedepankan akal, hati, etika dan taat pada semua norma yang ada. SE Kapolri dapat dipandang sebagai upaya percepatan dalam melakukan revolusi mental dari perilaku melakukan ujaran kebencian untuk berubah menjadi perilaku ujaran kasih sayang atau persahabatan.
Berkaitan dengan perilaku unjuk rasa, kebijakan yang dilakukan Gubernur DKI untuk mengatur unjuk rasa hanya di tiga tempat (Parkir Timur Senayan, Alun-alun Demokrasi di DPR?MPR RI, dan di Silang Selatan Tugu Monas) bukan untuk melarang dan mambatasi masyarakat berunjuk rasa akan tetapi untuk mendidik dan manjadikan masyarakat lebih beradab dalam berdemokrasi dengan taat kepada hukum sehingga tercipta ketertiban umum. Dus, yang dilakukan Gubernur Ahok merupakan upaya untuk melakukan revolusi mental. Apa yang dilakukan Pemda DKI patut ditiru di daerah lain sehingga kehadiran unjuk rasa tidak lagi atau paling tidak mengurangi gangguan ketertiban umum yang selama ini serlalu terjadi jika berlangsung unjuk rasa.
Euforia reformasi yang selama ini dimaknai sebagai kebebasan dan persamaan yang kebablasan sudah saatnya harus diakhiri dengan kebijakan yang bisa merubah mental yang berciri biadab (tidak berbudaya) dan mengabaikan norma menjadi mental yang beradab (berbudaya) dan taat norma. Semoga SE Kapolri tersebut segera disosialisasikan sampai kepada masyarakat yang paling bawah oleh jajaran POLRI di daerah dan dipedomani untuk bisa bersikap tegas atas dasar hukum demi tercipta kehidupan masyarakat yang bertabur persahabatan, bukan menabur kebencian yang bisa merusak suasana guyub rukun masyarakat dan sendi persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih.
Palembang, 2 November 2015.

Catatan:
– Dimuat di harian Sriwijaya Post, Rabu 4 November 2015


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: