31 08 2015

PETAHANA DAN PILKADA

Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Sejak rakyat memilih langsung kepala daerah (bupati/walikota, gubernur) telah terbangun iklim politik baru baik yang bersifat meningkatkan kualitas demokrasi maupun sebaliknya mencederai demokrasi. Yang bisa meningkatkan kualitas berdemokrasi antara lain adanya peluang kepada siapa saja WNI sepanjang memenuhi persyaratan undang-undang dipersilahkan maju sebagai calon kepala daerah. Dengan demikian, pilkada merupakan wahana proses regenerasi dan alih pemimpin menjadi berjalan baik, dan ini akan memberi semangat rakyat untuk berdemokrasi baik sabagai pihak yang dipilih maupun sebagai pemilih serta melahirkan pemimpin daerah yang relatif aspiratif dan berkualitas.
Sedangkan iklim politik yang mencederai demokrasi antara lain memunculkan perilaku politik transaksional yang semakin marak dengan berbagai wujud, dan yang tidak kalah seru adalah fenomena politik dinasti. Politik dinasti merupakan fenomena baru yang ditandai bahwa kepala daerah yang terpilih adalah keluarga dari kepala daerah yang akan diganti (petahana/incumbent) seperti isteri atau suami atau anak atau kakak atau adik atau menantu. Politik dinasti dinilai tidak sehat, tidak fair dan tidak adil karena terpilihnya keluarga petahana diduga kuat ada unsur sangat dibantu oleh petahana yang menggunakan jabatannya untuk memuluskan keluarganya bisa memenangkan kompetisi pilkada. Dan umumnya berhasil. Efek dari politik dinasti memunculkan adanya perilaku KKN dan kualitas kepemimpinan yang diragukan sehingga akan merugikan rakyat dan daerah (contoh: politik dinasti Provinsi Banten dibawah Gubernur Ratu Atut) .
Untuk mencegah dan menghentikan politik dinasti yang mencederai demokrasi dan berdampak negatif tersebut, maka dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada telah diatur dalam Pasal 7 mengenai persyaratan calon kepala daerah/wakil kepala daerah huruf r berbunyi: “tidak mempunyai konflik kepentingan dengan petahana”. Dalam pasal penjelasan dikemukan maknanya adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1(satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.
UU tersebut oleh KPU dijabarkan melalui Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. Namun dalam PKPU tersebut khususnya pasal 4 huruf q bunyinya sama dengan UU No 8 Tahun 2015 pasal 7 huruf r sehingga makna tidak mempunyai konflik kepentingan dengan petahana dinilai masih membingungkan. Hal ini karena banyak daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2015 (akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015) banyak kepala daerahnya yang sudah 2 (dua) kali menjadi kepala daerah habis masa jabatannya 3 atau 4 bulan sebelum bulan Desember 2015. Berarti sudah tidak menjadi petahana karena masa jabatannya sudah habis. Dalam Pasal 1 angka 19 PKPU No 9 Tahun 2015 yang disebut Petahanan adalah gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota yang sedang menjabat. KPU merumuskan pengertian petahana karena dalam UU No 8 tahun 2015 tidak dirumuskan. Dan pengertian petahana yang dirumuskan KPU tersebut memang benar.
KPU kemudian mengeluarkan Surat Edaran Nomor 302/KPU/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 antara lain berisi penjelasan makna petahana. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota yang (1) masa jabatannya berakhir sebelum masa pendaftaran; atau (2) mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir yang dilakukan sebelum masa pendaftaran; atau (3) berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir dan terjadi sebelum masa pendaftaran, maka tidak termasuk dalam pengertian Petahana pasal 1 angka 19.
Dengan dikeluarkannya surat edaran KPU tersebut, maka sejumlah kepala daerah yang semula keluarganya mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah terhambat karena ada syarat tidak ada konflik kepentingan dengan petahana ibarat mendapat durian runtuh yakni dengan cara kepala daerah yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai kepala daerah sebelum pendafataran calon kepala daerah sehingga statusnya tidak lagi petahana. Dengan demikian, keluarganya yang mencalonkan kepala daerah atau wakil kepala daerah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU No 8 tahun 2015 pasal 7 huruf r.
Dalam UU Pemerintahan Daerah diatur bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan (antara lain karena berakhir masa jabatannya, berhalangan tetap, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan sebagainya). Tetapi untuk yang berhenti karena permintaan sendiri dalam UU pemda tidak ada penjelasan mengenai alasan apa saja kepala daerah/wakil kepala daerah bisa menyatakan mengundurkan diri. Jika alasan yang digunakan adalah demi memuluskan keluarganya bisa mencalonkan kepala daerah maka harus dikaji dan ditelaah secara mendalam baik dari segi etika politik maupun semangat untuk menghapuskan politik dinasti yang mencederai demokrasi.
Kepala daerah yang mengundurkan diri demi kepentingan pribadi dan keluarganya dari sisi undang-undang pilkada dan aturan KPU memang tidak melanggar akan tetapi dari etika politik memang tidak patut apalagi dipilih langsung oleh rakyat. Jika dilihat dari segi UU pemerintahan daerah bisa dikategorikan melanggar sumpah/janji jabatan karena mengabaikan kepentingan negara dan rakyat (umum) sekaligus tidak amanah karena dipilih oleh rakyat langsung. Ketika dilantik menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah di depan sidang paripurna DPRD mengucapkan sumpah/janji yang berbunyi: ”Demi Allah saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD Negara RI tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan nagsa”.
Dengan mencermati bunyi sumpah/janji tersebut, maka kepala daerah yang mengundurkan diri sama saja tidak berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa karena lebih berbakti kepada keluarganya dan kepentingan dirinya. Jika demikian halnya berarti pengunduran diri tersebut sebagai bentuk pelanggaran sumpah/janji dan tindakan seperti ini bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Untuk itu,
Jika semangat undang-undang, semangat pemerintah, semangat KPU, semangat DPRD dan semangat seluruh rakyat Indonesia demi mencegah dan menghapus politik dinasti yang mencederai demokrasi, maka permintaan mundur kepala daerah sebaiknya tidak dikabulkan. DPRD sebagai pintu pertama mestinya tidak begitu saja menerima dan meneruskan ke pemerintah atas penguduran diri kepala daerah tetapi harus benar-benar dicermati agar ke depan bisa terwujud pilkada yang lebih berkualitas dan berkeadilan. Jika DPRD tidak berkuasa membendung secara administratif dan politis maka gawang terakhir di Kementerian Dalam Negeri apakah akan mengabulkan penguduran diri kepala daerah atau tidak. Jika Kemendagri juga tidak bisa berkutik maka harapannya kepada KPU mempunyai nyali tidak untuk mencoret pencalonan keluarga kepala daerah yang bersangkutan. Jika KPU pun takut melanggar aturan yang dibuat sendiri maka harapan satu-satunya adalah kepada rakyat pemilih. Apakah rakyat pemilih akan ikut menyuburkan politik dinasti atau tidak. Jika tidak maka calon tersebut tidak perlu dipilih.
Agar tidak menimbulkan polemik dan mencegah politik dinasti, ke depan UU Pilkada perlu direvisi dengan tambahan aturan yang menyatakan bahwa kepala daerah yang masa jabatannya sudah berakhir atau yang mengundurkan diri belum genap lima tahun maka keluarganya (anak, isteri, adik, kakak, menantu, ipar) tidak boleh mencalonkan diri menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah. Aturan ini untuk mencegah perilaku yang tidak etis kepala daerah yang mundur hanya demi kepentingan keluarganya dan mengabaikan kepentingan rakyat dan negara. Terimakasih.
Catatan:
– Dimuat di Harian Sriwijaya Post tanggal 22 Juni 2015.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: