7 06 2015

PILKADA 2015:
UJIAN SOLIDITAS PARPOL KOALISI

Oleh:
Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Pilkada 2015 yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember mendatang merupakan pilkada serentak gelombang pertama yang akan berlangsung di 269 daerah terdiri atas 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten. Sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 bahwa pilkada dapat diikuti oleh pasangan calon perorangan dan pasangan calon yang diusung oleh parpol atau gabungan parpol. Dari pengalaman pilkada pada masa lalu, jumlah peserta dari pasangan calon perorangan sangat rendah karena kemungkinan terpilihnya juga sangat kecil. Itulah sebabnya, mereka yang ingin menjadi kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah berlomba-lomba untuk mencari perahu (parpol) dengan berbagai cara dan pendekatan kepada parpol khususnya yang mempunyai kursi di parlemen.
Kondisi parpol setelah Pemilu 2014 baik pemilu legislatif maupun presiden sudah berbeda dibandingkan pasca pemilu 2009. Pada pemilu 2009 melahirkan koalisi parpol yang duduk di pemerintahan dengan pusat koaliasi Partai Demokrat dengan anggota PPP, PKB, PAN, PKS dan Golkar. Sedangkan parpol di luar pemerintahan tetapi tidak berkoalisi adalah PDIP, Hanura dan Gerindra. Kendati partai di tingkat nasional berkoalisi memenangkan pilpres dan memperkuat pemerintahan SBY-Budiono, tetapi untuk pilkada tidak berlaku koalisi sebagaimana di tingkat nasional. Pendek kata, baik parpol yang berkoalisi maupun yang tidak berkoalisi untuk kepentingan pilkada berjalan sendiri-sendiri. Di tingkat nasional kompak berkoalisi tetapi di tingkat daerah untuk kepentingan pilkada bisa menjadi lawan berkompetisi. Sebaliknya, mungkin parpol di tingkat nasional bermusuhan ketika pilkada malahan bergandengan mesra.
Yang menyatukan parpol pecah atau bersatu dalam pilkada hanyalah kepentingan untuk memenangkan satu pasangan calon yang bisa jadi satu pasangan calon tersebut jauh lebih kuat pengaruhnya dari pada mempertahankan konsistensi dan soliditas koalisi parpol tetapi tidak mendapatkan apa-apa (kandidat yang kuat). Harus diakui memang koalisi parpol yang dikomandoi Partai Demokrat kurang solid dan sering terjadi konflik sesama koalisi dalam isu-isu tertentu. Selain itu, juga tidak ada kesepakatan bahwa dalam pilkada harus juga berkoalisi.
Pada Pemilu 2014 melahirkan koalisi parpol yang sangat jelas, solid dan signifikan dalam proses menentukan kebijakan. Koalisi parpol yang mendapat kursi di parlemen tersebut yakni Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP plus PBB (tanpa kursi), dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari PDIP (motor koalisi), Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI (tanpa kursi). Sedangkan Partai Demokrat memilih tidak bergabung ke KIH maupun KMP dengan menyebut dirinya sebagai parpol penyeimbang. KMP kuat di parlemen dan KIH memegang kekuasaan pemerintahan. Belakangan ada dua partai terbelah yang menjadikan ada dua kubu di dua parpol yakni Golkar dan PPP. Masing-masing kubu dua parpol tersebut ada yang tetap berada di KMP tetapi ada yang cenderung kuat memihak ke KIH. Golkar dan PPP sampai menjelang pilkada masih terjadi konflik internal alias belum solid.
Berkaitan dengan pilkada 2015, bagaimana KIH dan KMP serta PD yang di luar koalisi, apakah akan kembali berjalan sendiri-sendiri sebagaimana pilkada yang sudah sudah atau mungkinkah pilkada mengikuti jejak pilpres 2014?.Mengacu kepada pilpres 2014, koalisi terbentuk didasarkan atas daya pikat calon presiden yang relatif seimbang yakni Jokowi (kader PDIP) dan Prabowo (Gerindra) serta kesesuaian visi misi capres dengan parpol yang berkoalisi. Berdasarkan hasil survei dari sejumlah lembaga survei hasilnya umumnya menempatkan urutan pertama Jokowi dan urutan kedua Prabowo dengan perbedaan yang tidak jauh. Atas dasar fakta ilmiah tersebut parpol yang mempunyai bakal calon tetapi hasil surveinya jauh dari kedua bakal calon tersebut maka lebih baik urung mencalonkan diri (ARB) karena parpol lain tidak akan mendukung jika bakal calonnya tidak dikehendaki rakyat.
Survei dalam pemilu pilpres 2014 sebenarnya sudah sangat membantu parpol untuk menggambarkan pilihan rakyat sekaligus bisa menggiring bakal calon yang layak jual. Dengan hanya dua pasang capres maka pilpres 2014 menjadi head to head, panas dan sangat menarik sebagai suatu kompetisi dengan segala dinamika taktik dan strategi untuk saling menjatuhkan. Sudah dipastikan karena hanya ada dua pasang calon maka akan berlangsung satu putaran yang berarti pilpres menjadi efisien dari dana, waktu, tenaga dan sebagainya.
Saat ini KIH dan KMP serta bakal calon kepala daerah masih bingung tidak jelas langkah yang ditempuh. Para bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bukan kader parpol belum mempunyai kepastian akan menggunakan perahu koalisi apa. Jika KIH dan KMP solid dan konsisten membangun koalisi sampai di tingkat daerah maka akan lebih mudah dalam menjaring bakal calon. Tentu yang harus digarap adalah kader-kader parpol koalisi adakah yang layak dan laku dijual sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jika penilaian internal koalisi tidak ada kader yang layak jual maka baru mencari dari luar kader melalui mekanisme seleksi yang ketat baik adminsitratif, integritas, kepemimpinan dan kompetensi. Jika sudah mendapat sejumlah bakal calon yang dinilai layak maka langkah selanjutnya dilempar ke masyarakat untuk mendapat tanggapan baik melalui jajak pendapat maupun survei. Hasil survei yang menempati urutan pertama dan kedua bisa menjadi jago yang siap diadu ke laga pilkada.
Dengan seleksi demikian akan lebih obyektif melihat kecenderungan masyarakat dalam menentukan pilihan. Calon yang duitnya banyak dan mampu membeli perahu tetapi kalah dalam survei harus tegas tidak dicalonkan. Survei tidak hanya sekali tetapi harus secara berkala. Mengingat pilkada tinggal 6 bulan lagi dan sekarang belum ada kepastian maka paling tidak tiga kali survei dilakukan untuk melihat perkembangan dukungan masyarakat terhadap calon yang diusung.
Jika koalisi solid dan konsisten dalam mengusung calon kepala daerah, maka kemungkinan pasangan calon yang akan bertarung bisa hanya dua pasang calon yakni dari kubu KMP dan KIH plus PD yang mau bergabung kemana apakah ke KMO atau KIH; atau bisa tiga pasang calon atau empat pasang calon dimana yang satu atau dua pasang calon adalah berasal dari pasangan calon perorangan. Tapi kemungkinan tidak banyak yang maju perorangan. Jika ini bisa terwujud maka kemungkinan besar pilkada akan melahirkan kepala daerah yang jauh berkualitas karena sudah melalui proses seleksi ketat baik di internal parpol koalisi maupun di masyarakat melalui survei. Pertarungan pun menjadi sengit dan sangat menarik dan sangat kompetitif. Dan bisa dipastikan hanya akan berlangsung satu putaran sehingga akan lebih efisien segala-galanya.
Berkaitan dengan survei, popularitas atau calon dikenal luas oleh masyarakat sangat penting. Kendala di daerah lebih-lebih di daerah terpencil agar bisa cepat populer adalah kurangnya atau tidak adanya media massa khususnya televisi lokal untuk sosialisasi bakal calon agar dikenal masyarakat tentang track record dirinya. Umumnya televisi lokal berada di ibu kota provinsi yang daya jangkau siarnya belum tentu bisa diterima oleh semua kabupaten/kota (terutama daerah di luar Jawa). Berdasarkan penelitian, televisi merupakan media massa yang paling berpengaruh dalam menyampaikan pesan kepada penonton dibanding media massa lainnya. Dengan selalu muncul di berbagai televisi nasional yang bisa ditonton di seluruh penjuru tanah air, maka masyarakat sangat mengenal wajah-wajah, sikap perilaku dan hafal jenis suara bakal bakal calon presiden Jokowi, Prabowo, Aburizal, Yusuf Kalla dan sebagainya. Untuk survei calon presiden pun hasilnya tidak akan bias.
Berbeda untuk calon kepala daerah, untuk sosialiasi diri agar populer maka media yang dipakai bakal calon atau pasangan calon kepala daerah hanya mengandalkan baliho, spanduk, berbagai bentuk selebaran, kunjungan tatap muka/pertemuan terbatas, atau aksi sosial. Jangkauannya terbatas, waktu ingatnya pendek dan sangat tergantung kocek masing-masing calon. Kehadiran media massa cetak (koran) lokal dan radio lokal sangat terbatas khususnya di daerah kabupaten sehingga sebagai media sosialaisasi juga tidak efektif. Akibatnya, hasil survei bisa bias karena masyarakat tidak mengenal semua bakal calon sehingga yang dijawab hanya yang diketahui.
Kendala ini bisa diatasi jika koalisi parpol mau bekerja keras melakukan sosialisasi bakal calon kepala daerah yang akan diusung secara struktural setelah bakal calon lulus seleksi ketat di tingkat koalisi parpol. Pilkada yang sudah-sudah bukan parpol yang sosialisasi tetapi seperti ditanggung sendiri oleh pasangan calon sehingga terkesan parpol lepas tangan. Ini jangan terjadi lagi jika koalisi parpol ingin mempunyai calon kepala daerah yang bisa menang.
Kurangnya dikenal masyarakat secara baik dan luas inilah yang menjadikan calon incumbent (petahana) pada umumnya menang kembali. Hal ini bisa diterima logis karena petahana mempunyai sarana dan kesempatan bisa langsung bertatatap muka dengan masyarakat sesering mungkin dengan berbagai acara pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan selama lima tahun meski jarang atau tidak pernah muncul di televisi. Wajar jika di benak masyarakat nama dan wajah yang tertanam dalam hatinya hanya petahana.
Apa yang dikemukakan di atas adalah jika KIH dan KMP masih kompak dan solid. Akan tetapi jika KIH dan KMP membiarkan parpol daerah berjalan sendiri untuk mencari calon pasangan yang bakal diusung maka hal ini sebagai indikasi KIH dan KMP rapuh dan tidak mampu membangun koalisi permanen sampai di tingkat bawah. Dampaknya, proses rekrutmen bakal calon kepala daerah oleh parpol di daerah bisa tidak transparan, jual beli perahu, dan konflik yang semuanya bisa berimbas kepada calon yang tidak berkualitas. Dan ini tidak ada bedanya dengan pilkada masa lalu yang belum terbangun koalisi parpol seperti KMP dan KIH. Negara yang menganut sistem multi parpol maka peran dan fungsi parpol jauh akan lebih efektif dan lebih banyak bermanfaat baik bagi parpol, pemerintahan dan masyarakat jika parpol berkoalisi daripada parpol berjalan sendiri.
Jadi, bagi KIH dan KMP pilkada 2015 adalah ujian soliditas koalisi dalam membangun dan mewujudkan kualitas demokrasi ke depan serta terpilihnya kepala daerah yang lebih baik.
Palembang, 29 Mei 2015
Catatan:
– Tulisan ini dimuat dalam Harian Sriwijaya Post, Rabu 3 Juni 2015A


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: