6 03 2015

PELAJARAN DARI KASUS APBD JAKARTA
Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Konflik Gubernur DKI dan DPRD tentang APBD yang masing-masing saling menyalahkan karena adanya usulan anggaran siluman berujung kepada upaya untuk mencari kebenaran dengan cara sendiri-sendiri. DPRD DKI memilih menggunakan hak angket untuk mengetahui secara mendalam atau menyelidiki tentang hal itu, sedangkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lebih memilih melaporkan kasus APBD ke KPK karena ada dugaan pihak DPRD terlibat atas kemunculan anggaran siluman tersebut.
Publik atau rakyat selama ini belum pernah disuguhi tontonan konflik terbuka antara kepala daerah dan DPRD yang berpangkal pada APBD sebagaimana yang terjadi di DKI sehingga sangat menarik untuk disimak dan dikaji dari berbagai sudut pandang. Seperti apa ending drama konflik tersebut akan berakhir kita tunggu penyelesaian secara politik, hukum dan administratif yang sedang diusahakan penyelesaiannya.
Berdasar kasus DKI tersebut dapat diambil pelajaran yang sangat berharga dalam upaya pembenahan proses penyusunan APBD baik dari sisi proses normatif administratif maupun proses politis dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Pelajaran pertama yang dapat diambil dari kasus DKI di atas yakni asas good governance (tata kelola yang baik) belum menjadi kebutuhan pokok dan terkesan masih diabaikan oleh para pejabat di eksekutif maupun politisi di legislatif. Good governance yang sangat terkenal di dunia pemerintahan bukan hal asing bagi pejabat dan politisi tetapi tampaknya belum menjadi nafas dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik dan implementasinya. Good governance mempunyai delapan ciri utama yakni partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, efektifitas dan efisiensi, dan akuntabilitas. Kurangnya kepedulian para pejabat publik terhadap azas good governance dalam proses penyusunan kebijakan publik akan berakibat kepada proses dan hasil kebijakan publik yang akhirnya bermasalah sebagaimana yang terjadi di DKI tentang kasus APBD. Oleh karena itu, agar dalam proses perumusan kebijakan publik (baca APBD) tidak bermasalah dan akan membawa manfaat besar bagi rakyat, sudah menjadi keharusan bagi setiap pejabat dan politisi untuk menjunjung tinggi dan taat azas terhadap good governance.
Pelajaran kedua yang dapat diambil dari kasus APBD DKI adalah kurang atau malah tidak disadarinya oleh anggota DPRD dan pejabat eksekutif bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah (gubernur dan jajarannya) dan DPRD. Kedua institusi itu ibarat suami isteri atau dua sisi mata uang yang sama. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, keduanya harus saling percaya, saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan. Semangat yang harus dibangun adalah semangat kebersamaan untuk kepentingan rakyat, bukan semangat untuk menjatuhkan dan semangat kalah menang. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika suami isteri selalu bertengkar atau tidak akur maka yang akan menjadi korban adalah anak-anak (rakyat). Jika kepala daerah dan DPRD tidak guyub dan masing-masing mementingkan egonya maka bisa dipastikan akan mengganggu jalannya pemerintahan, pelayanan dan pembangunan.
Ketiga, cara berkomunikasi merupakan hal penting dalam menjalin hubungan baik dengan siapapun termasuk berkomunikasi antara suami isteri, antara kepala daerah dan DPRD. Kasus APBD DKI tidak sekedar materi APBD itu sendiri tetapi juga dikaitkan dengan persoalan sikap dan perilaku cara dan gaya berkomunikasi Gubernur Ahok yang dinilai kurang santun, ceplas ceplos, menyinggung lawan bicara, temperanmental, dan terkesan melawan dengan DPRD. Bandingkan dengan cara Jokowi berkomunikasi yang lebih dingin, santai dan tidak menyinggung lawan bicara.
Cara dan gaya berkomunikasi bisa menentukan isi komunikasi diterima atau tidak. Miskipun isi komunikasi penting dan bermanfaat namun jika cara penyampaiannya buruk dan menyakitkan maka pihak lawan bicara sulit untuk mau menerima. Sebaliknya, jika cara berkomukasinya santun, baik dan enak maka isi pesan yang disampaikan akan mudah dan cepat bisa diterima. Karakter Ahok dan Jokowi memang berbeda. Tetapi bukan berarti cara berkomunikasi dan isi komunikasi tidak bisa diatur dan diperbaiki. Oleh karena itu, seorang pejabat publik (eksekutif) khususnya kepala daerah harus bisa menjunjung etika dan hati-hati dalam berbicara lebih-lebih dengan mitra kerja sekaligus pihak yang mempunyai wewenang mengawasi dirinya (DPRD). Pejabat publik harus bisa mengindari ngumbar (obral) omongan tetapi harus bisa menata omongan agar efektif berbicara dan berdampak positif bagi pihak-pihak yang terkait.
Keempat, dalam proses penyusunan RAPBD peran DPRD sangat menentukan, dan sudah menjadi rahasia umum seringkali ada oknum atau kelompok oknum anggota DPRD yang menggunakan posisinya dan bertindak mengatasnamakan untuk kepentingan masyarakat memasukkan program-program tertentu melalui mitra kerjanya (SKPD/Dinas) tanpa melalui proses rakorbang dari bawah. Seringkali dalam upaya ini diiringi pemaksaan atau intimidasi. Pihak SKPD umumnya tidak berani untuk menolak permintaan oknum anggota dewan tersebut. Jika program usulan oknum atau kelompok oknum DPRD berhasil maka dikemudian hari akan menjadi proyeknya yang akan dilaksanakan oleh perusahaannya atau rekan bisnisnya yang sudah disiapkan dengan rapi. Dari sini akan mendapat proyek yang berarti uang seseran sebagai anggota dewan.
Ditemukakannya perusahaan fiktif atau bodong yang menang tender dalam pengadaan UPS pada APBD 2014 di DKI sebenarnya fenomena gunung es. Praktek-praktek proyek tidak tepat sasaran dengan modus kolusi antara oknum atau sejumlah oknum anggota DPRD dengan pihak pejabat eksekutif daerah sebenarnya terjadi di mana-mana di seluruh indonesia. Jika praktek seperti ini terbongkar biasanya yang menjadi korban pejabat eksekutif bukan anggota dewan karena pengguna anggaran, tender dan yang bertanggung jawab pelaksanaan proyek adalah pihak atau pejabat eksekutif yang bersangkutan. Oknum anggota DPRD bebas dari jeratan korupsi dan menikmati uang rakyat.
Untuk mencegah program siluman muncul dan praktek kotor seperti ini bisa dihindari maka selain anggota dewan dan pejabat eksekutif menyadari bahwa itu tidak benar dan berdosa kepada rakyat dan Tuhan, maka perlu diberi batasan yang jelas tentang pelaksanaan fungsi anggaran lembaga legislatif. Maksudnya, fungsi anggaran dewan jangan terlalu masuk ngobok-obok terhadap usulan kepala daerah tetapi cukup bisa melihat dan menilai kepatutan dan kewajaran suatu program baik dari sisi nilai/besaran uang dan urgensi kepentingan rakyat. Jika usulan program sudah pantas dan wajar maka disetujui dan jika tidak atau kurang wajar dan tidak pantas perlu dan harus ada perbaikan atau perubahan.
Pelajaran kelima yang bisa dipetik dari kasus APBD di DKI adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang seringkali mandul dilaksanakan atau kebablasan dilaksanakan. Mandul dalam arti pengawasan preventif yang mestinya dilakukan dalam proses penyusunan APBD tidak maksimal dilakukan ketika melakukan pembahasan anggaran. Kasus APBD 2015 DKI hanya dibahas selama dua hari dari sekian banyak program. Akibatnya, banyak program tang tidak tepat sasaran dan tidak tepat biaya.
Sedangkan pengawasan DPRD yang kebablasan berupa pengawasan lapangan yang mestinya bersifat politis tetapi dilakukan secara teknis dan jika ditemukan kekeliruan atau kejanggalan dalam pelaksanaan berujung kepada “pemerasan” terhadap SKPD atau pihak yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. Dan telah menjadi rahasia umum bahwa SKPD atau mitra kerja Komisi DPRD seringkali dijadikan ATM bagi oknum anggota Dewan. Pejabat eksekutif biasanya tidak bisa menolak permintaan atau “pemerasan” dari oknum anggota Dewan. Contoh jelas kasus korupsi di SKK Migas dimana Ketua SKK Migas, Rubiandini, tidak bisa menolak permintaan ung lebaran oleh Sutan Batugana. Praktek seperti ini juga terjadi di daerah hanya saja belum ada yang terungkap. Untujk itu, mohon sadarlah jika masih ada anggota dewan yang berperilaku seperti ini.
Pelajaran keenam yang harus menjadi bahan renungan semua pihak adalah bahwa lembaga legislatif adalah wakil rakyat yang tidak ada lembaga yang secara legal formal bertugas mengawasi DPR/DPRD. Lembaga legislatif benar-benar mempunyai kekuasaan dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Masyarakat khususnya di daerah pada umumnya buta apa yang terjadi antara DPRD dan Pemerintah daerah dalam menyusun APBD. Harus disadari bahwa APBD wujud kedaulatan rakyat. Untuk itu pengawasan terhadap DPRD tergantung oleh kepedulian masyarakat dan media massa terhadap peran DPR/DPRD. Jika masyarakat dan media massa kurang peduli tehadap perilaku dewan maka dewan pun akan bertindak semaunya sendiri. Oleh karena itu, ayo kita peduli terhadap lembaga legislatif paling tidak meminta raperda APBD wajib dipaparkan melalui public hearing atau dipublikasikan sebelum diketok palu menjadi Perda APBD.

Palembang, 4 Maret 2015.
Catatan: Tulisan ini telah dimuat di Harian Sumatera Ekspres, Kamis 5 Maret 2015.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: