11 02 2015

KASUS KAPOLRI:
SULITNYA PRESIDEN JOKOWI
MENGAMBIL KEPUTUSAN

Oleh:
Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Ketegasan dan keberanian Presiden Jokowi mengambil keputusan dengan menenggelamkan kapal pencuri ikan untuk membuat efek jera dalam menanggulangi tindak illegal fishing di lautan Indonesia sangat dipuji rakyat. Hasilnya pun terlihat, pencurian berkurang drastis. Demikian juga keberanian dan ketegasan Presiden Jokowi mengambil keputusan menolak grasi bagi bandar narkoba terpidana mati dan kemudian benar-benar dieksekusi, rakyat juga memujinya dan mayoritas rakyat setuju terhadap langkah presiden karena presiden sebelumnya tidak berani melakukannya.
Illegal fishing dan narkoba suatu tindak kriminal yang sangat terang benderang bertentangan dengan norma hukum. moralitas dan norma agama yang bisa dipastikan sangat merugikan rakyat, bangsa dan negara. Jika Presiden Jokowi bertindak tegas dan berani adalah hal yang sebenarnya sangat wajar karena landasannya jelas yakni melanggar hukum dan moral agama. Pasti keputusannya dan tindakannya sangat didukung, dipuji dan dibenarkan oleh rakyat LSM, ormas dan parpol baik pujian yang dinyatakan secara terbuka baik oral dan tulisan baik di media massa, elektronik dan di media sosial maupun hanya ada di dalam hati.
Presiden Jokowi memutuskan dengan berani, tegas dan cepat karena yang dilawan hal yang ukurannya jelas yakni perbuatan kejahatan yang dimusuhi manusia. Dasar bertindaknya juga jelas yakni ada norma hukum yang didukung norma agama. Tujuannya juga dimengerti rakyat yakni untuk melibas kejahatan demi menegakkan kebenaran, kebaikan dan keadilan. Dukungan politik pun akan aman karena bakal didukung rakyat dan semua lembaga politik maupun non politik.
Akan tetapi untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan menetapkan atau memilih atau melantik seseorang dinilai sangat lambat, kurang berani dan terkesan tidak tegas. Ketika terpilih sebagai presiden, Jokowi berjanji akan membentuk kabinet yang ramping dan memilih menteri tanpa kompromi politik dengan parpol pengusung dan secepat mungkin akan diumumkan. Namun fakta menunjukkan bahwa kabinet tetap gemuk dan waktunya tidak cepat karena harus melakukan komunikasi politik tarik ulur dengan parpol dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dan kini kembali ketegasan dan keberanian Presiden Jokowi diuji berkaitan dengan pelantikan Kapolri.
Tiga Peran Pemimpin
Ada tiga peran pemimpin yang harus dilakukan dalam menjalankan kepemimpinannya yakni interpersonal role, informational role dan decisional role (Henry Mintzberg, 1973). Peran pertama berkaitan dengan seremonial dan kemampunan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia secara wajar dalam suasana formal dan informal. Presiden Jokowi merupakan figur yang berhasil dalam melakukan peran ini dengan perilaku blusukan yang sangat populis dan genuine sehingga menjadi contoh pemimpin yang merakyat, sederhana dan jujur sehingga citranya bagus. Sebelum dirinya dilantik sebagai Presiden, ia merendah dan mengalah untuk mengunjungi Prabowo. Ketegagan politik pun menjadi reda suasana pun cair dan Prabowo rival politiknya pun akhirnya hadir dalam pelantikan Presiden. Hubungan interpersonal menjadi baik berimbas hubungan politik menjadi mulus.
Peran kedua berkaitan dengan kemampuan dalam mengelola informasi baik mengumpulkan, memilah-milah dan menyebarkan informasi. Presiden Jokowi masih dipandang mampu menjalankan peran ini dengan baik kendatipun termasuk tidak pandai bicara apalagi sebagai orator. Blusukan sebagai icon Jokowi selain berdimensi berperan dalam interpersonal juga berdimensi informational role yakni kemampuan berperan dalam mengumpulkan informasi dari rakyat. Kunjungan Presiden Jokowi ke luar negeri yang perdana tidak lama setelah dilantik dan paparan dalam mempromosikan Indonesia pada waktu KTT APEC di Bejing November 2014 mendapat apresiasi yang luar biasa dari dunia dan dinilai hebat. Artinya peran yang berkaitan dengan informasi sangat baik dimainkan Presiden Jokowi.
Peran ketiga pemimpin yakni berkaitan dengan pengambilan keputusan. Peran ini merupakan peran yang paling berat, strategis dan sangat penting yang harus diambil oleh pemimpin karena sangat menentukan dan berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinannya. Jika salah atau tidak tepat atau kurang tepat dalam memutuskan maka resikonya adalah kegagalan. Jika gagal taruhannya jabatan dan kehormatan. Dan ini kehilangan segala-galanya yang tidak bisa disembuhkan dengan nilai uang seberapa pun besarnya..
Setiap keputusan yang diambil pemimpin selalu membawa resiko. Keputusan yang baik adalah keputusan yang dinilai paling kecil resikonya yang ditanggung oleh rakyatnya/anak buahnya, organisasinya, dan juga dirinya baik dari sisi politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya. Perlu disadari bahwa tidak ada keputusan yang bisa menyenangkan atau memuaskan semua pihak. Mereka yang tidak puas atau tidak senang biasanya tidak tinggal diam. Jika kuat akan melakukan perlawanan secara terang-terangan maupun halus terselubung. Jika merasa lemah terpaksa menerima dengan sakit hati dan mengumpat.
Pengambilan keputusan yang dilakukan pemimpin umumnya berkaitan dengan kemampuan berfikir entepreneurship atau kewirausahaan yakni kemampunan menciptakan ide-ide baru dan kreatif dalam memajukan organisasi dan mensejahterakan rakyat. Kemudian keputusan yang berhubungan dengan memecahkan persoalan yang dinilai mengganggu jalannya organisasi. Dan terakhir yang berkaitan dengan alokasi sumber baik dana, orang/SDM dan barang/fasilitas atau jasa.
Presiden Jokowi yang hampir empat bulan menjabat ini, dalam peran mengambil keputusan yang berkaitan dengan kewirausahaan maupun menghalau gangguan dinilai baik dan mendapat apresiasi rakyat seperti orientasi pembangunan yang menekankan kemaritiman yang selama ini hanya bangga sebagai negara maritim tetapi tidak pernah diwujudkan. Ide NKRI untuk menjadi poros maritim dunia, membangun tol laut dan berani memberantas pencurian ikan serta eksekusi hukuman mati gembong-gembong narkoba merupakan contoh pengambilan keputusan yang berjiwa kewirausahaan dan penghalau gangguan yang mendapat dukungan masyarakat.
Sedangkan keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya khususnya SDM dan secara khusus lagi yang berkaitan dengan keputusan memilih atau mengangkat seseorang untuk menduduki jabatan tampaknya belum menunjukkan sikap yang mandiri dan berani. Memilih dan mengangkat menteri sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan ujian pertama yang dirasakan Presiden Jokowi memutuskan orang.
Kali ini Presiden Jokowi diuji yang kedua kalinya yang jauh lebih berat karena dihadapkan kepada pengambilan keputusan yang menguras energi, njlimet, dilematis dan benar-benar bertaruh akan nama besarnya, jabatan dan harga diri yakni harus memutuskan antara melantik atau tidak melantik Komjen (Pol) Budi Gunawan menjadi Kapolri.
Presiden tampak sangat pening, bingung, dilematis sehingga memberi kesan buruk di masyarakat sebagai Presiden yang tidak tegas, tidak cepat dan tidak berani mengambil keputusan yang ditunggu seluruh rakyat Indonesia. Kali ini Presiden Jokowi diuji kepemimpinannya dan dapat menggerus daya pikatnya selama ini menjadi semakin tidak populer. Masyarakat pun menjadi jengkel marah dan ada yang menyatakan kecewa memilih Jokowi.
Dilema yang dihadapi Presiden Jokowi karena berhadapan dengan rakyat yang umumnya memihak KPK yang pada dasarnya tidak setuju melantik Budi Gunawan yang berstatus tersangka untuk dilantik sebagai Kapolri, di sisi lain harus berhadapan dengan DPR yang telah menyetujui Budi Gunawank untuk dilantik serta tuntutan elite parpol yang juga minta Budi Gunawan dilantik sebagai Kapolri.
Posisi terjepit Presiden Jokowi benar-benar menyulitkan dirinya sehingga sebelum memutuskan harus berkomunikasi dengan berbagai pihak dan juga membentuk Tim Sembilan untuk membantu berfikir mencari jalan keluar yang paling baik.
Persoalan bertambah pelik dan menjadi benang kusut yang membuat Presiden bertambah mumet ketika Polri menangkap komisioner KPK Bambang Widjajanto yang dijadikan tersangka berkaitan dengan kesaksian palsu ketika menjadi pengacara pada sengketa Pilkada Kab Kota Waringin Barat di MK tahun 2010. Dan berita buruk menyusul bahwa komisioner yang lain yakni Abraham Samad (Ketua) dan Pandu Praja (wakil) akan mengikuti Bambang untuk dijadikan tersangka dalam kasus yang berbeda di masa lalu sebelum menjadi komisioner. Terasa sekali nuansa politik dan tindakan hukum tidak bisa dilepaskan.
Dengan demikian kasus cicak versus buaya kembali terjadi. KPK versus Polri kembali terulang. Kendatipun yang terlilit persoalan hukum adalah hersifat personal akan tetapi tetap akan membawa nama lembaga dan tidak bisa dilepaskan dari lembaga. Kesan balas dendam dan saling sandera serta pamer kekuatan siapa yang lebih hebat tampak jelas sekali. Institusi Polri kelihatan tidak mau diremehkan dan dikalahkan KPK. Dan akibatnya KPK akan lumpuh atau paling tidak terhambat dalam menjalankan tugas jika hampir semua komisionernya tersandung persoalan hukum. Koruptor dan pihak yang merasa didzalimi KPK bertepuk tangan gembira.
Dengan demikian Presiden Jokowi tidak hanya harus segera memutuskan untuk menyelesaikan persoalan jabatan Kapolri tetapi juga harus mengambil keputusan untuk menyelesaikan “sengketa” KPK dan POLRI yang keduanya saling berhubungan erat. Presiden harus save KPK dan save Polri.
Tentang jabatan Kapolri, yang membuat Presiden Jokowi menjadi sulit memutuskan karena yang dihadapi bukan semata-mata kasus hukum yang bersifat personal akan tetapi lebih disebabkan sarat dengan persoalan politik dan kepentingan kelompok serta perseorangan. Dibalik memilih Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri terdapat kepentingan parpol khususnya parpol pengusung Jokowi dan terkhusus lagi PDIP. Posisi Presiden Jokowi di PDIP yang oleh Puan Maharani (Menko Kesra) hanya berstatus petugas parpol mengidikasikan bahwa Presiden Jokowi harus patuh kepada Ketua Umum PDIP. Dan hal ini bukan rahasia lagi bahwa Presiden Jokowi dibawah kendali Ketua Umum PDIP dan ini menjadikan tidak ada kemandirian dan tidak ada keberanian dalam mengambil keputusan terutama hal-hal yang strategis. Hutang politik Presiden Jokowi dengan PDIP (baca Megawati) sangat besar sehingga nyali menjadi kecil.
Rakyat juga bertanya tanya mengapa ada kesan kuat PDIP mendesak Presiden Jokowi segera melantik Budi Gunawan?. Apakah semata-mata Budi Gunawan waktu itu pernah menjadi ajudan Presiden Megawati?. Ataukah selama ini mungkin Budi Gunawan telah banyak berkorban untuk PDIP demi kemenangan Jokowi-JK yang diusung PDIP dan koalisinya dengan imbal sulih jabatan Kapolri?.
Jika PDIP dan parpol koalisinya berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi tentu akan mendukung langkah KPK dan lantang menolak dengan membuat pernyataan melarang Presiden Jokowi melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri. Yang terjadi sebaliknya, Plt Sekjen PDIP, Hasto Kristianto dengan cara sendiri dan mengaku atas nama diri sendiri justru menyerang komisioner Abraham Samad (Ketua KPK) telah mengotori jabatan Ketua KPK dengan berpolitik praktis yang dinilai melanggar kode etik dan pidana.
Tindakan Plt Sekjen PDIP memberi kesan sangat kuat membela Budi Gunawan kendatipun berdalih demi menegakkan kebenaran dan menjaga wibawa KPK. Terlepas yang disangkakan kepada Abraham Samad benar atau salah, juga komisioner yang lain, yang jelas dengan serangan balik seperti itu sama saja menempuh jalan politik bumi hangus barji barbeh (bubar siji bubar kabeh/hancur satu hancur semua). Budi Gunawan batal jadi Kapolri dan masuk bui maka komisioner KPK pun harus berhenti menjadi komisioner KPK dan juga harus juga masuk bui.
Untuk bisa lepas dari kemelut dilematis antara demi rakyat (KPK, tidak melantik Budi Gunawan) atau demi parpol/DPR (Polri, melantik Budi Gunawan), maka Presiden Jokowi harus berani kembali ke jati dirinya sebagai pemimpin pro rakyat yang dipilih rakyat. Presiden itu milik semua golongan. Presiden itu untuk kepentingan semua. Presiden Jokowi harus mengambil keputusan yang bersandar kepada kebenaran moralitas/agama sebagai kebenaran mutlak yang tidak terbantahkan dan yang memihak mayoritas rakyat sebagai kebenaran demokrasi yang juga tidak terbantahkan. Selain itu jangan lupa bahwa sikap luhur dan etika pejabat harus dijunjung tinggi dan ditegakkan yakni bahwa pejabat negara lebih-lebih presiden harus mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara di atas kepentingan perseorangan, kelompok, golongan mapun parpol.
Presiden juga mempunyai hak prerogatif atau hak istimewa dalam memilih pembantu-pembantunya. Presiden bisa mengganti atau mencopot kapan saja terhadap menterinya tanpa bisa digugat atau di-PTUN-kan pihak yang dicopot atau diganti.
Atas dasar hal-hal di atas, jelasnya Presiden Jokowi akan elok dan dipuji rakyat jika tidak melantik yang berstatus tersangka (terlepas dari motif disangkakan) karena dari pijakan moralitas agama, demokrasi, etika politik dan budi luhur tidak tepat. Resiko memang bakal kurang disukai atau dianggap mbalelo oleh parpol pengusung terutama PDIP dan khususnya oleh elte parpol pengusung. Namun demikian di sisi lain tetap akan didukung dan dicintai rakyat. Pilih yang mana Pak Presiden, pro rakyat atau pro elite parpol?. Memilih orang memang sulit karena menentukan nasib orang, tetapi akan lebih sulit jika tidak memutuskan apa-apa karena bakal menyakiti banyak orang. Cari calon Kapolri baru saja Pak Presiden. Semoga cepat diambil keputusan agar sakit pusingnya cepat berkurang.

Palembang, 6 Februari 2015.

Catatan: Tulisan ini dimuat di Harian Sriwijaya Post, Rabu 11 Februari 2015.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: