30 11 2014

MEMPERKUAT KAPASITAS KELOMPOK KEPENTINGAN
BERBASIS NILAI-NILAI KEBANGSAAN

Oleh: H. Joko Siswanto
(Ketua Bidang Agama, Budaya dan Pengembangan Karakter Bangsa
Dewan Pakar ICMI Korwil Sumatera Selatan , Dosen FISIP UNSRI)

”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertaqwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal”.
(Al Quran Surat Al Hujarat ayat 13)

Pendahuluaan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2007 di hadapan Sidang Paripurna DPR RI antara lain mengemukakan:
“Saya ingin menyegarkan ingatan kita akan kerangka dasar dalam kehidupan bernegara. Ada empat pilar utama yang menjadi nilai dan konsensus dasar yang selama ini menopang tegaknya Republik Indonesia tercinta, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sepanjang perjalanan sejarah bangsa kita, selalu ada saja ujian terhadap pilar-pilar utama kehidupan bernegara. Dalam era globalisasi dan era transformasi nasional dewasa ini, kembali kita menghadapi tantangan terhadap empat pilar utama itu. Terhadap rongrongan itu, pertama-tama kita harus menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa, sudah final.Pancasila adalah ideologi nasional bangsa kita, dan dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila adalah falsafah bangsa; welthanchaung, pandangan hidup bangsa (way of life), serta perekat dan pemersatu bangsa kita. Kita masih ingat, pada tahun 1998 di awal reformasi, awal perubahan besar negeri kita, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ketika itu, telah mengeluarkan TAP MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 yang mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang sekaligus, secara eksplisit, menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara.
Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa, marilah kita hidupkan, kita amalkan, dan kita pegang teguh Pancasila sebagai dasar negara kita. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memuat cita-cita, tujuan nasional, dan dasar negara, juga harus kita pertahankan. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), juga sudah final, dan tidak dapat digantikan dengan bentuk negara yang lain. Di tengah-tengah keragaman bangsa kita yang majemuk, seloka Bhinneka Tunggal Ika harus terus kita aktualisasikan, sebagai keniscayaan kehidupan bangsa yang beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Kita harus tetap bersatu, bertekad bulat, dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Memang, kita tidak ingin Pancasila dan UUD 1945 kita sakralkan, karena memang keduanya tidak perlu disakralkan. Namun, pemikiran untuk mengganti Pancasila dengan ideologi dan dasar negara lain, ataupun untuk mengubah Pembukaan UUD 1945 yang merupakan ruh dan jiwa dari konstitusi kita, tentulah tidak akan kita berikan tempat dalam kehidupan bernegara kita”.

Dalam istilah Yudi Latif dalam bukunya Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (2011) kondisi NKRI yang berideologi Pancasila yang dibangun dalam tumpuan kemajemukan bangsa itu sudah dinyatakan paripurna atau tuntas sebagai Negara Paripurna.

Pidato Presiden SBY tersebut untuk menjawab sekaligus menegaskan bahwa masih adanya pihak-pihak atau sebagian masyarakat Indonesia yang masih tidak atau kurang atau belum sejalan atau masih ragu tentang NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan kondisi faktual akan pluralitas bangsa (Bhineka Tunggal Ika) sebagai pilihan terbaik dalam mengarungi hidup berbangsa dan bernegara.
Keraguan sebagian masyarakat tersebut diwujudkan antara lain masih adanya indikasi sebagian kelompok masyarakat yang selalu berusaha untuk mendirikan negara agama (Islam), masih ada yang ingin NKRI dirubah menjadi negara serikat, masih ada yang enggan dan malu menyebut Pancasila sebagai ideologi bangsa, masih ada kelompok masyarakat yang merasa lebih hebat daripada kelompok yang lain, masih ada kelompok minoritas tidak nyaman hidup di negeri sendiri, masih ada kelompok yang suka memaksakan kehendak, masih ada segolongan yang bersikap ekstrim dan sikap-sikap lain yang intinya tidak sepaham dengan empat hal yang telah menjadi konsensus dasar bangsa.
Era demokrasi patut disambut gembira. Kebebasan dapat dinikmati sehingga masyarakat tidak lagi hidup dalam ketakutan untuk bebas berserikat, bebas menyuarakan pendapat, bebas menjalankan dan mengikuti ibadah sesuai dengan keyakinannya dan kebebasan hak-hak dasar manusia lainnya. Salah satu yang menonjol dalam menikmati kebebasan adalah kebebasan masyarakat dalam berserikat atau berorganisasi baik dalam kategori politik (orpol), organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan latar belakang yang bervariasi, organisasi profesi (orprof) dan organisasi berbasis pendampingan atau pemberdayaan masyarakat (LSM). Meminjam istilah Gabriel A Almond (1974) kelompok masyarakat yang berorganisasi di luar partai politik disebut interest group atau kelompok kepentingan.
Perlu diketahui bahwa berdasarkan catatan yang ada di kementeria saja jumlah kelompok kepentingan pada tahun 2013 sebesar 139.957. Dengan rincian di Kementerian Dalam Negeri tercatat 65.577 ormas/LSM. Di Kementerian Sosial tercatat 25.406 ormas/LSM. Di Kementerian Hukum dan HAM tercatat 48.866 dan Kementerian Luar Negeri tercatat 108 ormas/LSM (VIVAnews.,24 Juli 2013). Jumlah tersebut belum yang tercatat di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan di kecamatan. Sebagai contoh, untuk di Provinsi Sumatera Selatan saja yang tercatat di Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel jumlah ormas/LSM sebanyak 704.
Dalam sistem politik, kelompok kepentingan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dan berpengaruh besar terhadap kinerja sistem politik, apalagi jumlahnya sangat besar. Kelompok kepentingan tidak saja berperan sebagai tempat tumbuh berkembangnya dan sumber aspirasi diperoleh, akan tetapi juga sebagai persemaian kader pemimpin bangsa dan tempat SDM direkrut sebagai calon pemimpin bangsa yang akan duduk di kursi anggota legislatif, pimpinan eksekutif (presiden, kepala daerah), di jajaran birokrasi dan lembaga-lembaga negara lainnya.

Permasalahan
Fakta sekarang menunjukkan bahwa mereka yang duduk dalam lembaga negara baik di tingkat nasional dan lokal yang harus menggerakkan roda sistem politik telah mengalami kemerosotan kualitas diri khususnya dari sisi integritas moral pejabat, dan hal ini dapat berdampak terhadap kinerja kelembagaan negara yang bersangkutan. Catatan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa sebanyak 327 kepala daerah tersangkut masalah hukum, 80% diantaranya berkaitan dengan korupsi (VIVAnews.com,13 Sep.2014). Sedangkan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang terlibat korupsi sejak tahun 2005 -2014 sebanyak 3.169 anggota. Untuk yang duduk di birokrasi sebanyak 1.221 PNS terjerat kasus korupsi (republika online, 13 Agustus 2014).
Untuk yang duduk di DPR, menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan bahwa dari 2007 sampai dengan April 2014 sudah 74 anggota DPR terlibat korupsi (tempo.co; 15 April 2014). Belum yang duduk di pimpinan lembaga negara lainnya seperti menteri, komisioner, hakim, jaksa yang relatif banyak juga terlibat korupsi.
Dampak dari lemahnya integritas moral penyelenggara negara tersebut dapat berdampak kepada kinerja lembaga publik yang bersangkutan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Governance Index sebagaimana yang dimuat dalam Laporan IGI 2014 24 Kabupaten/Kota di Indonesia antara lain mengemukakan bahwa 34 DPRD kab/kota yang dijadikan sampel penelitian di seluruh Indonesia semuanya masuk dalam kategori berkinerja buruk karena indek tertinggi hanya 5,22 (DPRD Kota Tarakan) dan terendah 2,10 (DPRD Kabupaten Seluma Bengkulu). Untuk peringkat tata kelola pemerintah daerah maka ke 34 pemerintah daerah tersebut juga belum baik karena index tertinggi hanya 6,85 (Kota Yogyakarta) dan terendah 3,39 (Kabupaten Seluma Bengkulu).
Di tingkat nasional, kinerja anggota DPR 2009 -2014 juga masih buruk (83%). Hasil penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Fornappi) pada bulan April 2014 menunjukkan rapor merah. Basis penilaian mengacu pada masa reses, keaktifan di dalam rapat komisi, dan akuntabilitas keuangan anggota. Hasilnya, 61,3% (316 anggota) bernilai sangat buruk; 22,5% (117 anggota) berpredikat buruk; 9,8% (51 anggota) mendapat nilai baik; dan hanya 0,8% (4 orang anggota) yang bernilai sangat baik kinerjanya (inilahcom, 3 April 2014).
Dampak buruk kinerja personal anggota dewan tersebut tentu berpengaruh dan merembet terhadap kinerja kelembagaan. Selama kurun lima tahun (2009-2014) DPR hanya mampu menyelesaikan RUU 126 menjadi UU dari 248 RUU yang masuk program legislasi nasional atau prolegnas (metronews.com, 1 Oktober 2014).
Terlepas dari kemungkinan adanya kelemahan dari sisi sistem, kinerja kelembagaan publik tersebut menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan masih rendah dan hal ini disebabkan oleh faktor penting yakni kualitas sumber daya manusia, bukan dari sisi intelektualitas akan tetapi patut diduga karena faktor moralitas khusunya moralitas yang berhubungan dengan penghayatan terhadap nilai-nilai kebangsaan yang masih rendah. Dari sisi inteletualitas umumnya mereka berpendidikan tinggi (berijazah S1, S2 dan S3). Meskipun demikian patut diduga rasa kebangsaan mereka yang berpendidikan tinggi tersebut masih tipis.
Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka pada kesempaqtan ini penulis mencoba mengangkat persoalan bagaimana memperkuat kapasitas kelompok kepentingan yang berbasis nilai-nilai kebangsaan dengan asumsi bahwa SDM yang masuk dalam lembaga infra struktur politik (partai politik) dan supra struktur politik (lembaga-lembaga negara) yang terangkum dalam sistem politik Indonesia, pada umumnya berasal dari anggota kelompok kepentingan (LSM, ORMAS, ORPROF), dan kelompok kepentingan tersebut belakangan ini (khususnya pasca orde baru) pada umumnya kurang serius dalam memahami dan menghayati nilai-nilai kebangsaan. Mengurus organisasi kelompok kepentingan tidak sekedar berbekal kemampuan manajemen tetapi juga harus dilandasi nilai-nilai kebangsaan.
Nilai-Nilai Kebangsaan
Istilah kebangsaan umumnya disamakan dengan istilah nasionalisme yakni suatu paham yang mengajarkan bahwa setiap warga negara diharuskan mencintai bangsa dan negaranya. Jika mengacu pendapat Hans Khon dalam bukunya berjudul Nasionalisme Arti dan Sejarahnya (1984:11) dikemukakan bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Lebih lanjut dikemukakan oleh Hans Khon bahwa perasaan sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada di sepanjang sejarah dengan kekuatan yang berbeda-beda. Akan tetapi baru pada akhir abad ke delapan belas Masehi nasionalisme dalam arti kata modern menjadi suatu perasaan yang diakui secara umum. Dan nasionalisme kini makin lama makin kuat peranannya dalam membentuk semua segi kehidupan khususnya bangsa harus membentuk suatu negara yang meliputi seluruh bangsa yang kemudian dikenal sebagai negara bangsa.
Dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia, nasionalisme terbangun melalui proses panjang dengan tonggak politis pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Sejak itu virus paham nasionalisme atau kebangsaan Indonesia menyebar di lubuk hati rakyat Indonesia sebagai kekuatan pembangkit yang dahsyat untuk gerakan dan perjuangan Indonesia merdeka. Dan terbukti berhasil.
Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia selalui mendapat ujian baik dari dalam diri Bangsa Indonesia maupun dari pihak luar. Dengan kemajemukan atau pluralitas bangsa dari sisi etnis, agama, kultur dan geografis yang berbentuk kepulauan maka Negara dan Bangsa Indonesia dikatakan sebagai bangsa yang mudah pecah sebagaimana yang dikemukakan oleh Lee Khoon Choy dalam bukunya A Fragile Nation: The Indonesian Crisis (1999) yang antara lain menyatakan bahwa NKRI dengan peritiwa gerakan reformasi yang menumbangkan rezim pemerintahan orde baru bisa mengalami perpecahan. Namun fakta menunjukkan NKRI masih utuh, Bangsa Indonesia masih ada. Meskipun demikian, masih banyak tantangan dari dalam seperti konflik horizontal yang sering masih terjadi baik karena SARA maupun konflik kepentingan ekonomi dan harga diri serta gerakan-gerakan yang bersifat ideologis politis.
Tantangan ideologis saat ini semakin kuat dengan kemunculan gerakan ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria) dan Boko Haram di Nigeria Afrika Barat yang berideologi Islam radikal atau ekstrim. Kendati dari letak geografis jauh namun gagasan atau ide gerakan radikalisme Islam atau ekstrimisme dapat menjadi inspirasi bagi kelompok masyarakat di Indonesia yang mempunyai bibit dan niat untuk megembangkan radikalisme atau ekstrimisme ajaran Islam yang bertentangan dengan makna Islam itu sendiri.
Agar nilai-nilai kebangsaan Indonesia mempunyai wajah yang jelas dan dapat diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya oleh lembaga infra struktur dan supra struktur politik, maka Lembaga Ketahanan Nasional RI sebagai lembaga kajian dan pendidikan yang berkaitan dengan nasionalisme telah menyusun nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Menurut Lemhannas dalam Buku Induk Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia Yang Bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa (2012:52)), dikemukakan bahwa nilai-nilai kebangsaan Indonesia hakekatnya merupakan nilai yang disepakati dan dipandang baik yang melekat pada diri setiap warga negara Indonesia berupa norma-norma dan etika kebaikan yang terkandung dan menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, UUD RI 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika yang dicerminkan dari sikap dan perilaku setiap warga negara sebagai bangsa Indonesia yang senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengesampingkan tanggung jawab untuk menghargai bangsa dan negara lain.
Nilai-nilai kebangsaan tersebut merupakan kristalisasi nilai yang terkandung dalam konsensus dasar bangsa yang meliputi:
I. Nilai Ketuhanan, yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran untuk memahami:

1) Bahwa terbentuknya bangsa dan negara Indonesia adalah berkat perjuangan dari seluruh komponen bangsa yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa;
2) Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius yang mempunyai dasar-dasar norma dan etika yang berdasarkan agamanya mempunyai kaidah dan ukuran tentang kebenaran dan keadilan yang dilandasai oleh ajaran agama;
3) Bahwa kehidupan beragama masyarakat Indonesia dilandasi oleh kebebasan untuk memeluk agama bagi setiap orang dan toleransi yang tinggi dengan dijamin dalam melaksanakan syariatnya;
4) Bahwa masyarakat Indonesia menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan agama yang dianutnya;
5) Bahwa sistem kenegaraan yang dibangun didasarkan pada ajaran dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, baik norma agama maupun norma adat.

II. Nilai Kemanusiaan, yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran, yaitu:
1) Bahwa setiap warga negara Indonesia mengakui kedudukan setiap individu manusia sebagai manusia yang berbudaya, menghargai nilai-nilai sebagai manusia sosial yang beradab (homo homini socious) yang mampu beradaptasi dengan lingkungan alam dan sosialnya, bukan manusia bar-bar yang memangsa sesamanya (homo homini lopus);
2) Bahwa bangsa Indonesia dan negara menjamin hak-hak yang bersifat asasi dari seluruh warga negaranya, disamping memberi kewajiban kepada setiap warga negaranya untuk menghormati hak-hak asasi orang lain;
3) Bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama atau sederajad secara hukum, secara politik, dan dalam memenuhi kehidupannya;
4) Bahwa setiap warga negara menjamin adanya hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan pikirannya;
5) Bahwa negara mempunyai tanggung jawab yang bersifat mutlak untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan rakyatnya, menjamin terhadap anak dan masyarakat terlantar, mengupayakan untuk menyiapkan lapangan pekerjaan untuk memenuhi kehidupan rakyatnya dan mencapai kemakmuran.

III, Nilai Persatuan, yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran, yaitu:
1) Bahwa bangsa Indonesia adalah satu kesatuan dalam bingkai NKRI dan tidak perbedaan meskipun terdiri dari berbagai suku, ras, agama, budaya, dan adat istiadatnya;
2) Bahwa dalam menjalin hubungan antar sesama komponen bangsa selalu mengedepankan semangat kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah untuk mufakat, membangun keharmonisan, menjaga keseimbangan, dan menumbuhkan solidaritas sosial;
3) Bahwa dalam setiap menghadapi ancaman dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepentingan nasional menjadi acuannya;
4) Bahwa ada kesadaran bagi seluruh warga negara tentang hakekat sebagai satu bangsa yang disebut bangsa Indonesia;
5) Bahwa adanya jiwa dan semangat rela berkorban demi negara dan bangsanya.

IV. Nilai Demokrasi, yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran yaitu:
1) Bahwa adanya kesadaran mengenai kekuasaan tertinggi (kedaulatan) ada di tangan rakyat sehingga setiap pemegang kekuasaan tidak boleh berlaku sewenang-wenang;
2) Bahwa bangun negara dan sistem kenegaraan yang dibangun didasarkan pada sistem kerakyatan dengan pemisahan kekuasaan bagi kelembagaan pemerintahan;
3) Bahwa negara menjamin adanya kebebasan bagi warga negaranya;
4) Bahwa negara memberikan kesempatan yang sama bagi semua warfga negara dalam berpartisipasi di berbagai bidang kehidupan yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan;
5) Bahwa ada kesadaran untuk taat, tunduk, dan patuh terhadap peraturan perundangan-undangan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan negara tanpa kecuali, baik untuk semua warga negara maupun para pemegang kekuasaan, atau dengan kata lain adanya supremasi hukum;
6) Bahwa adanya jaminan terwujudnya keadilan dalam penegakan hukum;
7) Bahwa adanya kehidupan politik yang bebas, bersih, dan mampu menyalurkan aspirasi warga negaranya sehingga semua produk kebijakan publik adalah benar-benar untuk kjeopentingan bangsa.

V. Nilai Keadilan, yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran, yaitu:
1) Bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan kepada aturan yang disepakati bersama (hasil konsensus) yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang sama, jaminan untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama, dan jaminan untuk memperoleh perlindungan yang sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan penyelenggaraan kepentingannya;
2) Bahwa setiap warga negara akan diperlakukan sama di hadapan hukum;
3) Bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam menetapkan nilai-nilai pengambilan keputusan dan kebijakan berkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

VI. Nilai Pluralis dan Multikulturalis, yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran, yaitu:
1) Bahwa adanya kesadaran terhadap realita bangsa Inddonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, etnis dan ras, agama, adat istiadat, budaya dan bahasa yang berbeda satu sama lain;
2) Bahwa dalam kehidupan berbangsa yang majemuk dan multkultur harus menjunjung tinggi toleransi, perlu penghormatan dan pengorbanan satu sama lain, perlu menjaga hubungan yang seimbang dan harmoni, memerlukan saling kepedulian yang tinggi, dan cara pandang yang mencerminkan sikap dan perilaku yang sederajad, serta tidak ada pelemahan dan memandang rendah posisi, diantara mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3) Bahwa dalam kehidupan yang plural dan multikultuiral secara integral mengandung jiwa dan semangat penghormatan dan kesederajadan (respect and equality), kebebasan (fainess), non diskriminasi, solidaritas dan toleransi (non iscrimination, solidarity, and tolerancy), pengorbanan/kepedulian (empathy), kekeluargaan /gotong royong (cooperation), tanggung jawab (responsibility), dan kepercayaan (trust).

VII. Nilai Patriotik, yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran, yaitu:
1) Bahwa semua warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut bela negara sesuai dengan bidang tugas dan profesinya demi kejayaan negara dan bangsa Indonesia;
2) Bahwa semua warga negara mempunyai kesadaran untuk rela berkorban dan melakukan apa saja demi bangsa dan negara;
3) Bahwa semua warga negara akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negaranya di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4) Bahwa setiap warga negara tidak akan melakukan tindakan yang merugikan, merusak, dan menghancurkan bangsa dan negaranya, dan tidak akan melakukan tindakan untuk kepentingan bangsa atau negara lain.
(Lemhannas, Buku Induk Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia yang Bersumber dari Empat Konsensus Dasar Negara, 2012, hal.53-57).

Upaya yang Ditempuh
Nilai-nilai kebangsaan tersebut di atas harus menjadi panduan dan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk membangun jati diri bangsa (nation character building) dan membangun kesadaran mengenai sistem kenegaraan dan sistem nasional dalam menata kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu nilai-nilai kebangsaan tersebut harus disosialisasikan, diinternalisasikan, diinstitusionalisasikan secara terus menerus kepada semua generasi bangsa dan disesuakan dengan dinamika tuntutan perkembangan jaman.
Salah satu yang harus menjadi prioritas untuk diberikan pendidikan nilai-nilai kebangsaan adalah organisasi atau kelompok kepentingan baik LSM, Ormas dan Orprof yang jumlahnya ratusan ribu. Keberadaan dan peran kelompok kepentingan ini sangat penting dalam percaturan kegiatan sosial ekonomi dan politik. Mereka mempunyai motivasi dan landasan beranekan ragam dan bergerak dalam berbagai segi kehidupan. Ada diantara kelompok kepentingan atau LSM dan ormas yang merasa sudah pintar dan tidak mau diberi pendidikan politik tentang nilai-nilai kebangsaan dan menganggap tabu ada intervensi pemerintah. Dan ada kesan negara takut dengan LSM dan ormas yang melawan seperti ini (radikal). Dan ini tidak boleh terjadi. Semua kelompok kepentingan harus ditundukkan oleh Negara jika memang tidak benar di jalan Allah dan bagi eksistensi NKRI.
Jika mereka semua dapat dibekali nilai-nilai kebangsaan dan menghayati yang kemudian menyadari untuk dilaksanakan maka kinerja sistem politik Insya Allah akan baik karena digerakkan oleh SDM yang umumnya dari kelompok kepentingan yang sudah mempunyai tingkat kesadaran kebangsaan yang tinggi.
Pemerintah khususnya Kemendagri dan Lemhannas mempunyai tanggung jawab dalam proses sosialisasi atau pendidikan politik tentang nilai-nilai kebangsaan bagi kelompok kepentingan. Selama ini kesan yang muncul pemerintah belum secara sungguh-sungguh dan secara khusus terencana dengan baik melakukan gerakan sosialisasi dan pendidikan politik tentang nilai-nilai kebangsaan bagi kelompok kepentingan. Untuk teknis penyelenggaraan jika tidak mampu dilaksanakan dalam jajaran kemendagri dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi sehingga dapat disiapkan kurikulum, metode dan tenaga pendidiknya. Jika hal ini benar-benar dapat dilakukan mudahan-mudahan konflik horizontal dan vertikal dan gerakan radikalisme dalam masyarakat akan hilang, pejabat yang korupsi akan semakin berkurang, unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat tidak anarkistis, dan tidak akan ada lagi anggota dewan yang arogan dan marah-marah dengan menggulingkan meja.
ICMI sebagai salah satu kelompok kepentingan yang bersifat kader yang berbasis keagamaan (Islam) dan mengedepankan keilmuaan (intelektualitas) harus bisa menjadi garda terdepan dalam membantu pemerintah dalam menyebarluaskan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khusunya dalam ikut membangun dan mewujudkan kinerja sistem politik agar selalu dapat berorientasi untuk kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat sehingga NKRI akan menjadi negara yang gemah ripah loh jinawe tata titi tentrem karta raharjo atau negara yang Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur. Amin.
Semoga ada faedahnya untuk bahan diskusi.Terima kasih.

Palembang, 1 November 2014


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: