4 11 2014

POLITIK ASAL MENANG
Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Dinamika proses pemilu legislatif dan presiden 2014 serta hasilnya telah membuka lembaran baru dan warna lain dalam jagad perpolitikan di Indonesia lima tahun ke depan. Kemenangan pasangan calon presiden Jokowi-JK yang diusung oleh koalisi PDIP, NASDEM, PKB,Hanura dan PKPI tidak serta merta langsung bisa diterima secara legowo dan ksatria oleh pasangan capres Prabowo-Hatta yang diusung oleh Gerindra, Golkar, PKS, PPP,PAN dan PBB. Upaya hukum pun ditempuh dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi namun gugatannya ditolak MK. Sempurnalah kesedihan dan kepedihan kelompok Prabowo-Hatta.
Perlawanan secara hukum sudah final, maka mereka tidak tinggal diam untuk bisa menebus kekalahan itu, yakni melalui perjuangan politik untuk meraih kemenangan dalam hal yang lain. Merasa parpol-parpol pendukung Prabowo-Hatta yang kemudian membentuk Koalisi Merah Putih (KMP) perolehan kursi lebih banyak (292 kursi) dibandingkan parpol-parpol pendukung JOKOwi-JK (Koalisi Indonesia Hebah/KIH) yang hanya 207 kursi, maka KMP sangat percaya diri akan mampu melakukan manuver politik melalui DPR. Arena pertempuran politik medannya sangat luas karena semua persoalan yang dilakukan eksekutif bisa dipolitisasi di DPR dan waktu yang tersedia cukup panjang (lima tahun) sehingga KMP dengan manuvernya akan bisa menjadikan pihak lawan (KIH dan Pemerintah) kelimpungan dan kedodoran.
Sekenario politik pun mulai diatur dengan manis oleh KMP jauh hari sebelum anggota DPR yang baru dilantik. Menyadari bahwa PDIP yang muncul sebagai pemenang pemilu dan pasangan capres Jokowi-JK dinilai lebih kuat dan berpotensi menang daripada pasangan capres Prabowo-Hatta, maka di tengah-tengah masyarakat sibuk menghadapi pillpres, DPR mengesahkan RUU MD3 menjadi UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014 untuk mengganti UU Nomor 27 Tahun 2009. Hal paling penting dari UU MD3 Nomor 17 tahun 2014 yang kemudian dapat dikatakan sebagai sumber kekisruhan di DPR adalah pasal 84 ayat (1) yang berbunyi: Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Sedangkan UU MD3 yang diganti (Nomor 27 Tahun 2009) dalam pasal 82 ayat (1) berbunyi: Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.
Dengan perubahan UU tersebut maka KMP nantinya akan dapat menguasai pimpinan DPR yang baru. Sebaliknya, kendati PDIP menang pemilu terpaksa harus gigit jari karena tidak mungkin bisa duduk di kursi ketua DPR. Kondisi seperti ini nantinya bakal merepotkan pemerintah yang presidennya berasal dari PDIP. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, maka sebelum DPR yang baru resmi dilantik pihak PDIP mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar bunyi pasal 84 ayat 1 UU No.17 tahun 2014 tersebut harus dikembalikan seperti dalam pasal 82 ayat 1 UU Nomor 27 Tahun 2009 dengan alasan sudah sewajarnya jika pimpinan dewan merupakan cermin kekuatan yang ada di masyarakat. Ternyata gugatanPDIP ditolak MK. Dan akhirnya di kemudian hari fakta politik benar-benar terjadi. Kini, Ketua DPR dan wakilnya disapu bersih oleh kelompok KMP. PDIP jelas sangat kecewa dan sangat gundah karena bayangan ke depan bakal tidak mulus hubungan kerja antara pemerintah dan DPR. Skor politik menjadi 1-1. KMP menguasai DPR (legislatif) dan KIH menguasasi Pemerintah (eksekutif).
Dengan kemenangan bisa menguasai Dewan, maka KMP akan lebih bisa mampu memainkan perannya untuk “mengalahkan” kembali kehendak KIH. Pertarungan kedua adalah berkaitan dengan RUU Pilkada yang dirubah dari pilkada langsung oleh rakyat menjadi pilkada dipilih oleh DPRD. Kelompok KMP yang diawal-awal setuju dengan pilkada langsung berubah sikap menjadi tidak setuju pilkada langsung. Sedangkan kelompok KIH yang dimotori PDIP setuju pilkada langsung. Posisi Partai Demokrat (PD) sebagai penyeimbang juga setuju pilkada langsung tetapi dengan berbagai persyaratan tidak bisa diterima oleh kelompok KMP. Akhirnya, ditempuh voting untuk memutuskannya. Diluar dugaan sikap PD walk out tidak ikut voting. KIH kecewa berat dengan sikap Fraksi PD. Hasilnya KMP memenangkan pertarungan itu melalui voting, yakni pilkada dipilih oleh DPRD. Skor politik menjadi 2-1 untuk kemenganan KMP.
Pertempuran politik KMP dan KIH yang ketiga adalah dalam memperebutkan alat kelengkapan dewan khususnya jabatan ketua-ketua komisi. KIH menginginkan musyawarah dan bagi-bagi kursi untuk ketua komisi. Pihak KMP tidak mengindahkan usulan KIH. Hasilnya, KMP menguasai jabatan di komisi-komisi. Kembali KIH yakni PDIP dan kawan-kawan harus gigit jari kembali. Skor politik semakin telak menjadi 3-1 untuk KMP.
Kekalahan 4-1 juga sudah di depan mata KIH jika nanti Peraturan Pemerintah Penggant UU Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2014 yang dikelurkan Presiden SBY yang membatalakn UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang dipilih oleh DPRD. Perpu tersebut menyetujui pilkada langsung dengan sejumlah persyaratan atau perubahan. Ini sejalan dengan kehendak KIH. Namun, perpu harus mendapat persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya. Jika kondisi dan sikap politik KMP masih menjalankan politik asal menang, maka perpu akan ditolak. Fraksi PD memegang kartu as. Jika fraksi PD mempunyai komitmen dengan perpu yang notabene perpu dikeluarkan presiden dan presidennya ketua umum PD, maka fraksi PD sudah seharusnya setuju dengan pilkada langsung yang berarti harus cerai sementara dengan KMP. Ini berkah bagi KIH. Kendatipun demikian tetap belum aman untuk KIH dalam rangka mengamnkan kebijakan Jokowi-Jk ke depannya. KIH tetap galau dan resah.
Kekalahan demi kekalahan dalam pertarungan di dewan menjadikan kelompok KIH tidak lagi bisa menahan kemarahan dan kekesalan. Terbayang ke depan nantinya segalanya divoting dan pasti akan selalu kalah karena jumlahnya memang kalah banyak. Sikap Fraksi PD kelihatan tidak tegas alias abu-abu tetapi condong sangat kuat ke KMP terbukti dapat jatah di kursi pimpinan dewan dan komisi-komisi. Sedangkan kondisi PPP masih berantakan alias belum solid karena ada dua kubu sehingga di dewan pun ada yang mengarah ke KIH dan ada yang ke KMP.
Situasi yang tidak kondosif dan bakal merugikan KIH, mendorong KIH harus membuat gebrakan politik untuk melawan dominasi KMP, yakni dengan membentuk pimpinan dewan tandingan dengan alasan sudah tidak percaya lagi terhadap kepemimpinan dewan yang dikuasai KMP dan tidak mau mendengarkan aspirasi KIH. Kini di Dewan benar-benar panas. Ada dualisme pimpinan dewan.
Apa yang dilakukan KIH sebenarnya bentuk luapan kemarahan akibat “dikalahkan” terus dan bakal akan “kalah” terus kendati yang dilakukan dengan membentuk pimpinan dewan tandingan sudah disadari tidak konstitusional. Hanya dengan cara seperti itu untuk bisa menundukkan sikap keangkuhan KMP agar mau diajak bermusyawarah. Di sisi lain KMP dengan argumentasi yang selalu berdasar kepada landasan peraturanperundangan berusaha meyakinkan KIH bahwa apa yang dilakukan telah benar sesuai konstitusi. Jika sikap KMP kemudian tetap tuli tidak mau mendengarkan protes KIH atau tetap ingin berusaha agar KIH jangan sampai bisa menang di DPR sehingga DPR harus dikuasai KMP, maka jalan pemerintahan dan pembangunan lima tahun ke depan bakal terseok-seok. Tampaknya KMP akan menjegal dan mengganggu roda pemerintahan Jokowi-JK melalui trik politik konstitusional di Dewan. Jika ini benar-benar akan dilaksanakan oleh KMP, maka dipastikan Jokowi-Jk bisa gagal mewujudkan visi dan misinya. Dan jika gagal maka Jokowi tidak akan populer lagi yang akhirnya rakyat tidak akan memilih jika maju lagi dalam Pilpres tahun 2019. Ini peluang bagi KMP untuk bisa merebut kursi RI 1 dan 2 pada pilpres tahun 2019.
Apakah angan-angan politik KMP bisa mulus?. Tentu saja tidak. KMP harus ingat dan sadar bahwa dirinya sebagai anggota dewan karena dipilih oleh rakyat. Jika dewan tetap kisruh masing-masing koalisi tidak mau untuk mengalah demi kepentingan rakyat dan hanya ingin balas dendam, main politik asal menang dan adu kekuasaan sehingga menggabaikan aspirasi rakyat, maka rakyat pasti akan turun tangan dan kalau perlu menuntut dilakukan pemilu legislatif ulang agar terpilih wakil rakyat yang berjiwa negarawan bukan politisi. Anggota dewan yang berjiwa negarawan akan memikirkan kepentingan rakyat bangsa dan negara sedangkan politisi umumnya hanya akan mementingkan kelompok (parpol) dan dirinya sendiri.
Sebelum rakyat marah dan melawan DPR, seyogyanya dengan cepat para ketua umum parpol bersikap arif untuk duduk bersama dan berjiwa besar untuk bermusyawarah menyelesaikan anggotanya yang bertengkar di dewan. Ingatlah ajaran kearifan lokal budaya jawa menyatakan wani ngalah dhuwur wekasane atau berani bersikap mengalah (bukan kalah) nanti akan menang di kemudian hari. Mereka yang ada di kursi dewan sebenarnya hanya wayang-wayang saja atau para robot politik dari ketua umum parpol. Para ketum parpol sebagai dalang harus menyelesaikan ini dengan segera jika masih mempunyai jiwa negarawan. Namun jika masih ada dendam membara di hati para ketua umum parpol dan merasa bahagia jika lawan politiknya jatuh terkapar tanpa daya sehingga yang dimainkan hanya politik asal menang, maka akan terjadi kebuntuhan politik yang memicu rakyat menjadi marah, dan ini berbahaya, instabilitas politik akan melanda bumi pertiwi. Nilai-nilai Pancasila sudah diabaikan oleh anggota dewan terhormat. Bersatulah anggota dewan, rukunlah, dirimu dipilih rakyat untuk memperjuangkan kesejahateraan rakyat, dipilih bukan untuk bertengkar di depan rakyat rebutan kekuasaan di dewan. Tinggalkan politiuk asal menang. Bangunlah politik kebersamaan. Politik adalah kompromi kepentingan bukan saling membunuh.

Palembang, 1 Nov 2014.
Catatan: Artikel ini telah dimuat di harian Sriwijaya Post, Senin 3 November 2014.A


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: