12 09 2014

KONTROVERSI RUU PILKADA

Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Rancangan UU tentang Pilkada yang akan dibahas di DPR menunai kontroversi dari berbagai kalangan karena akan mengembalikan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Kelompok yang setuju RUU usulan Pemerintah (Kemendagri) tersebut pada umumnya mempunyai beberapa alasan antara lain bahwa dalam konstitusi (UUD 1945) tidak secara tegas dinyatakan bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, tetapi hanya dinyatakan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dipilih secara demokratis (Pasal 18 ayat 4). Selain itu, DPRD merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi perwakilan sebagaimana bunyi Sila ke-4 Pancasila. Dengan demikian, jika dipilih oleh wakil rakyat (DPRD) pun tidak menyimpang dari makna dan dapat demokratis serta dijamin tidak melanggar konstitusi.
Alasan lain yang dikemukakan bahwa pilkada langsung memakan biaya yang sangat besar baik dari pengeluaran pemerintah daerah (APBD) untuk penyelenggaraan pilkada maupun dari pihak pasangan calon untuk biaya politik dan politik uang. Biaya besar yang dikeluarkan pasangan calon dapat berdampak kepada kinerja kepala daerah terpilih yang kemudian cenderung berusaha mengembalikan uang yang telah dikeluarkan. Akibatnya, kepala daerah melakukan korupsi. Mendagri menyatakan bahwa 320 kepala daerah (60%) tersangkut hukum dan paling besar kasus korupsi yang diduga akibat dari pilkada langsung. Konon dalam pemilihan langsung bupati/walikota sang kandidat dapat mengeluarkan biaya antara Rp. 10 s/d Rp. 20 milyar; sedangkan untuk pilkada gubernur sang kandidat harus menguras kantongnya antara Rp.25 s/d 50 milyar bahkan lebih. Dana itu untuk sewa perahu atau membayar parpol yang mengusung, biaya operasional tim kampanye, belanja atribut dan souvenir, biaya saksi, biaya kampanye, bantuan sosial dan termasuk politik uang.
Kemudian alasan menonjol lain yang digunakan untuk penguat pilkada agar dipilih DPRD lagi adalah bahwa pilkada langsung berpotensi dan rentan atau rawan terjadi konflik horizontal atau antar pendukung akibat kompetisi yang belum dewasa atau ketidakpuasan terhadap proses pilkada yang diduga tidak fair atau peserta yang kalah tidak mau menerima kekalahan dan kepekaan-kepekaan politik lainnya yang belum bisa disikapi secara dewasa dalam berdemokrasi. Memang ada sejumlah pilkada yang diwarnai konflik yang tertutup maupun terbuka (kerusuhan, anarkis) sehingga dapat merobek kerukuran sosial seperti hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan menjadi tidak harmonis dan dampak-dampak kehidupan sosial dan politik lainnya.
Akibat yang dinilai semakin parah dan terpaksa semakin berpacu besar-besaran dana untuk meraih kemenangan adalah praktek transaksional atau politik uang yang tidak saja untuk membeli atau mempengaruhi pemilih yang menantang kandidat dengan ungkapan wani piro tetapi juga untuk berusaha membeli suara di tingkat penyelenggara pilkada.
Akibat-akibat yang dinilai negatif atau mudarat sebagaimana yang dikemukan di atas tidak akan terjadi atau bisa diminalkan jika kepala daerah dipilih DPRD. Dengan demikian, biaya akan dapat dihemat karena proses pemilihan tidak berbelit-belit, tidak perlu banyak petugas, tidak membutuhkan surat suara yang banyak, tidak ribut soal DPT, tidak dibentuk PPK, PPS, KPPS, tidak perlu ada aparat keamanan (hansip, polisi) sampai di TPS dan lain-lainnya. Ringkasnya, jika dipilih DPRD maka biaya akan jauh lebih murah sehingga biaya yang mestinya untuk pilkada langsung bisa dialihkan untuk kepentingan rakyat yang lain.
Dari pihak peserta atau kandidat juga akan relatif murah atau lebih hemat mengeluarkan ongkos politik karena tidak ada biaya kampanye, tidak perlu membeli souvenir (kaos dll), bagi-bagi sembago, tidak ada biaya transportasi dan akomodasi untuk keliling wilayah, dan pengeluaran lain-lainnya. Dengan demikian, jika ongkos politik menjadi kepala daerah dipilih oleh DPRD relatif jauh lebih murah, maka jika terpilih menjadi kepala daerah diharapkan tidak terlibat korupsi untuk mengembalikan biaya politik.
Demikian halnya konflik horizontal antar pendukung atau konflik vertikal antara kandidat/pendudkung dengan penyelenggara dapat dicegah atau tidak bakal terjadi. Pendek kata, bagi mereka yang setuju terhadap pilkada dipilih kembali oleh DPRD beralasan bahwa pilkada langsung dinilai banyak mudaratnya daripada manfaat. Jika Pilkada dikembalikan ke DPRD maka akibat negatif akan teratasi atau paling tidak dapat diminimalkan. Seandainya ada persoalan (konflik) akan terlokalisir di DPRD tidak meluas ke masyarakat dan hal ini akan mudah diselesaiakan.
Bagaimana alasan yang menolak usulan RUU tersebut?. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) secara tegas mengeluarkan pernyataan sikap menolak RUU pilkada yang akan dipilih oleh DPRD. Demikian juga sejumlah pakar/akademisi khususnya di bidang ilmu politik dan ilmu hukum tata negara, para penggiat/aktivis demokrasi, mahasiswa, lembaga-lembaga survei, beberapa parpol, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya secara tegas juga beramai-ramai menolak RUU tersebut.
Ungkapan penolakan mereka diwujudkan dengan kalimat keras dan nada “marah” seperti pilkada dipilih DPRD sama saja merampok hak rakyat, perampasan hak pilih rakyat, tidak akan ada lagi daulat rakyat karena akan berubah menjadi daulat elite, bakal terjadi sabotase suara rakyat, dan sebagainya.
Alasan utama menolak pada dasarnya lebih ditekankan kepada hak untuk memilih secara langsung yang sudah dirasakan mulai tahun 2005 akan hilang. Situasi ini dianggap makna demokrasi kehilangan roh dan semangat kerakyatannya dan menjauhkan hubungan emosi antara rakyat dan pemimpinnya (kepala daerah) yang kepuasan batin seperti ini tidak dapat digantikan oleh wakilnya (DPRD). Rasa memiliki pemimpin dan kedekatan dengan pemimpin melalui pilkada langsung tidak dapat dinilai dengan uang dan digantikan oleh DPRD.
Demokrasi bukan sekedar sarana atau prosedur akan tetapi lebih dari itu (substansial) untuk menempatkan rakyat sebagai pihak yang berdaulat atas negeri ini. Jadi, pilkada di pilih DPRD sama saja melecehkan rakyat sebagai pihak yang berdaulat, pihak yang mempunyai hak. Juga tidak ada jaminan bahwa jika dipilih DPRD maka DPRD akan menyuarakan suara rakyat dan kepala daerah yang terpilih merupakan yang terbaik dan akan dekat dengan rakyat. Bisa jadi malahan kepala daerah terpilih bakal kurang dekat dengan rakyat dan cenderung lebih dekat ke DPRD karena dipilih oleh DPRD.
Selain hak memilih dirampas, pilkada oleh DPRD juga akan menghilangkan hak rakyat untuk dipilih. Selama ini pilkada langsung sesuai UU sudah menghargai adanya calon independen. Ini berarti hak konstitusi rakyat dan demokrasi sangat dihormati. Jika kemudian kepala daerah dipilih DPRD sama saja menutup rapat-rapat calon independen yang artinya sama saja hak dipilih mengikuti kompetisi pilkada telah dikubur.
Alasan pilkada menghabiskan atau menghambur-hamburkan uang negara juga alasan yang mengada-ada. Demokrasi memang mahal demi menghargai hak azasi rakyat. Namun, prosesnya bisa dicarikan jalan keluar agar dari sisi biaya dapat dihemat, misalnya pilkada langsung di seluruh Indonesia, baik pilkada gubernur maupun bupati/walikota, dapat dilaksanakan secara bersamaan atau serentak dalam satu hari. Jika segalanya sudah memungkinkan dapat dilakukan dengan teknologi E-Voting yang tidak lagi membutuhkan surat suara, kotak suara, berbagai formulir, dan lain sebagainya. E-voting juga bisa menghindari proses rekapitulasi yang lama dan manipulasi suara yang berarti mencegah atau menghidarkan dari konflik dan tidak bakal terjadi gugatan hasil pilkada.
Agar menghemat biaya politik bagi kandidat, metode kampanye harus diatur kembali dan ada pembatasan biaya setiap metode kampanye. Metode kampanye yang hanya menyedot uang tetapi dinilai tidak efektif untuk menyampaikan visi dan misi kandidat, seperti rapat akbar, baliho, bantuan sosial dan lain-lainnya harus dihentikan diganti yang metode berbiaya relatif murah tetapi efektif untuk menyebarluaskan visi misi kandidat. Praktek politik uang akan semakin tidak laku seiring dengan peningkatan kesadaran rakyat dalam berdemokrasi sebagai akibat semakin baiknya tingkat pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
Dan yang lebih penting agar kandidat tidak menghabiskan uang banyak adalah menghapus /melarang perilaku parpol untuk memungut biaya dari kandidat dengan dalih dan sebutan apapun. Parpol harus intropeksi diri dan jika mempunyai kemauan politik secara sungguh-sungguh membangun kualitas demokrasi adalah berani meninggalkan praktek kotor meminta uang dari kandidat. Dengan kata lain, paradigma berfikir parpol harus dirubah dari minta biaya kandidat menjadi membiaya kandidat untujk berkompetisi.
Jika parpol Koalisi Merah Putih yang sebelumnya menolak gagasan (RUU) kepala daerah dipilih DPRD kemudian tiba-tiba berubah setuju, hal ini merupakan sikap akibat kekalahan pilpres dan akan terus melakukan perlawanan politik dengan memanfaatkani peluang yang didapat dan berhasil ada harapan Koalisi Merah Putih akan bisa menguasi pimpinan daerah dan akan berdampak kurang baik terhadap jalannya pemerintahan Jokowi-JK khususnya dalam berkomunikasi dengan kepala daerah yang mungkin dapat dikuasai oleh KMP. Namun, tidak perlu khawatir karena ada peluang bagi legal standing untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Palembang , 7 September 2014.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: