8 09 2014

TANTANGAN POLITIK JOKOWI-JK MEMBENTUK KABINET
Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih yang tinggal menunggu pelantikan, saat ini sedang disibukan untuk mempersiapkan dua hal yang sangat penting dan strategis dalam upaya memuluskan jalannya pemerintahan lima tahun ke depan, yakni proses pembentukan kabinet dan merayu parpol tertentu yang mengelompok dalam koalisi merah putih agar mau bersedia bergabung untuk memperkuat dukungan di parlemen.
Untuk melancarkan tugas-tugas penting tersebut, Jokowi-JK dibantu oleh Tim Transisi. Selain tugas tersebut, Tim Transisi tentunya juga melaksanakan hal-hal penting lainnya dalam berbagai bidang agar pergantian rezim berjalan mulus dan pemerintahan dapat dimulai tanpa hambatan yang berarti.
Tradisi baru pembentukan Tim Transisi dan komunikasi yang baik antara presiden yang bakal diganti dan presiden yang menggantikan patut dilembagakan sehingga pergantian rezim yang mulus memberi nilai plus dalam praktek demokrasi yang menjunjung etika politik demi kesinambungan pemerintahan dan pembangunan.
Dalam berbagai kesempatan sejak dicalonkan sebagai calon presiden oleh PDIP, Jokowi selalu menyatakan bahwa parpol yang ingin bergabung mendukung dirinya harus tanpa syarat apapun agar dirinya tidak tersandera dan terjebak dalam menyusun kabinet. Syarat yang dimaksud adalah meminta jatah jabatan menteri atau kekuasaan lainnya.
Sikap dan prinsip Jokowi tersebut bercermin dari pemerintahan SBY dengan kabinet pelanginya yang menterinya banyak direkrut dari parpol yang berkoalasi atau yang mendukung SBY tetapi kinerja kabinet SBY tidak efektif. SBY tidak bisa leluasa menentukan menterinya karena sejak awal sudah tersandera adanya kompromi politik dengan parpol koalisinya. Kendati SBY menang mutlak (60%) pada pilpres 2009 dan mempunyai wewenang penuh (hak prerogatif) dalam memilih menteri untuk duduk di kabinetnya, namun SBY tidak percaya diri jika tidak mengajak parpol lain bersama-sama menikmati kekuasaan. Untuk itu, SBY merangkul sejumlah ketua parpol dan kader parpol untuk menduduki kursi menteri. Jadilah kabinet pelangi, warna warni, yang diisi sebagian besar oleh parpol koalisi yang jumlah menteri setiap parpol sesuai dengan kompromi atau kesepakatan sejak awal berdasarkan kekuatan parpol di parlemen. Akhirnya, semua ketua umum parpol menjadi menteri seperti Hatta Rajasa (PAN) sebagai Menko Perekonomian, Surya Darma Ali (PPP) sebagai Menteri Agama, Muhaimin Iskandar (PKB) sebagai Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi, dan dan Tifatul Sembiring (PKS) sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi.
Kondisi kabinet SBY yang dibentuk atas dasar kompromi politik tersebut, akhirnya dalam perjalanannya terjadi bongkar pasang menteri dan malahan sejumlah menteri tersangkut korupsi baik dari partainya sendiri maupun partai lain. Rangkap jabatan sebagai ketua umum atau pengurus parpol dan sebagai menteri juga menjadikan konsentrasi terbagi, tidak fokus dan tidak ada komitmen karena terjadi konflik kepentingan antara sebagai ketua parpol (kelompok) dan sebagai menteri yang mengurusi kepentingan umum. Jika tidak mampu menempakan diri secara baik maka berakibat kepada buruknya kinerja sebagai menteri.
Jokowi tentu mengambil pengalaman berharga dari proses pembentukan dan kinerja kabinet SBY tersebut. Jokowi tidak ingin kabinetnya berkinerja buruk. Jokowi tidak ingin kebebasan menentukan menteri terganggu oleh ulah parpol yang ingin meminta kekuasaan/jabatan. Oleh karena itu, menteri yang akan dipilih Jokowi adalah yang mempunyai kemampuan (profesional) di bidangnya, mempunyai sikap kepemimpinan yang kuat agar berani bertindak melawan mafia di kementeriannya, mempunyai komitmen dan integritas tinggi sehingga tidak akan terjebak dan melakukan tindak pidana korupsi. Struktur kabinet juga akan dibuat tidak gemuk dengan menggabungkan beberapa kementerian dan akan menghilangkan jabatan wakil menteri yang dinilai pemborosan dan tidak efektif.
Untuk memilih orang-orang yang memenuhi kriteria tersebut, Jokowi membuka tangan untuk menerima usulan dari berbagai kalangan khususnya kelompok-kelompok relawan Jokowi-JK yang telah ikut berperan dalam kemenangan Jokowi-JK. Tim Transisi akan melakukan penilaian dan menelusuri rekam jejaknya kemudian disodorkan ke Jokowi untuk memilih dari alternatif calon yang masuk. Sebagi presiden yang mempunyai hak prerogatif, Jokowi mempunyai wewenang penuh dalam menentukan orang-orang yang akan dijadikan menteri. Jika usulan hasil seleksi Tim Transisi yang berasal dari usulan masyarakat dinilai oleh Jokowi tidak cocok atau tidak dapat bekerjasama dengan dirinya maka Jokowi dapat menentukan pilihannya sendiri sepanjang memenuhi kriteria yang ditentukan.
Gagasan dan langkah Jokowi tersebut bisa diterima dan ideal, Namun akankah bisa terwujud dan akan efektif jika terwujud?. Sejumlah pengamat politik meragukan karena ini persoalan politik yang identik dengan kepentingan dan bag-bagi kekuasaan/jabatan. Tidak ada makan siang gratis. Tidak ada parpol yang mau mendukung tanpa mendapat jatah kekuasaan. Oleh karena itu, koalisi parpol pendukung Jokowi-Jk (PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, PKPI) pasti akan mendapat jatah kekuasaan berupa jabatan menteri atau jabatan lainnya kendati yang menjadi menteri tidak mesti ketua umumnya.
Jika proses rekrutmen menteri dikaitkan dengan kekuatan di parlemen, maka tantangan Jokowi-JK dalam menjalankan pemerintahan akan berat. Kursi parpol koalisi PDIP jumlahnya kalah banyak dibandingkan koalisi merah putih yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PKS, PPP dan PAN. Koalisi merah putih mendeklarasikan diri sebagai koalisi permanen yang pada dasarnya dibentuk atas dasar emosi akibat kalah pilpres dan tidak bisa menerima kekalahan dengan ikhlas. Seandainya memang fakta politik demikian, bisa dipastikan kebijakan dan program kerja Jokowi-JK akan selalu kandas diganjal koalisi merah putih yang bakal garang bersikap yang dilandasai rasa dendam karena kalah dalam pilpres.
Mumpung belum terjadi, maka saat sekarang Jokowi dan Tim Transisi harus melakukan komunikasi politik terus menerus dengan ketum parpol yang dinilai masih bisa membelot dari koalisi merah putih. Ketum PAN Hatta Rajasa dan para tokoh senior PPP sudah memberi sinyal bisa bergabung ke Jokowi-JK. Tentu saja untuk mau bergabung tidak gratis alias harus ada imbalan kekuasaan. Lagi-lagi ini merupakan tantangan bagi Jokowi dalam membentuk kabinet yang tidak ingin tersandera oleh transaksi kekuasaan. Jokowi – JK dan Tim Transisi harus bersikap realistik dalam dunia politik yang hakekatnya bagi-bagi kekuasaan dan jabatan publik. Jadi, jika PAN dan PPP atau mungkin Golkar bisa ditarik dan bersedia mendukungnya, maka Jokowi-JK tidak perlu malu untuk memberi jatah kekuasaan (menteri) atau jabatan lainnya kepada mereka sepanjang yang memangku jabatan tersebut amanah, komitmen dan berintegritas.
Jika Jokowi bersikukuh tidak mau bertransaksi kekuasaan dengan parpol lain demi menjaga kemandirinya bersikap, maka bisa dipastikan langkah ke depan pasti berat. Pemerintahan SBY yang sudah bagi-bagi kekuasaan kepada parpol koalisinya saja parpol yang bersangkutan masih tidak bersahabat dan tidak loyal, apalagi parpol sama sekali tidak mendapat apa-apa.
Bagaimana sikap Partai Demokrat yang ketua umumnya juga sebagai Presiden?. SBY selalu membuat pernyataan akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK meskipun tidak harus di pemerintahan dan sering juga menyatakan akan berperan sebagai parpol penyeimbang. Artinya, Partai Demokrat di parlemen tampaknya akan bersikap seperti Fraksi ABRI di jaman parlemen masa lalu. Fraksi ABRI baik di parlemen pusat maupun di daerah selalu bersikap yang mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Jika kebijakan Jokowi-JK benar-benar pro rakyat, bangsa dan negara, maka tidak sungkan Partai Demokrat akan mendukung sepenuhnya kebijakan yang diambil Jokowi-JK khususnya dukungan politik di parlemen, dan tentunya sebaliknya. Jadi, Partai Demokrat memberi sinyal sebagai penyeimbang akan bersikap dan berperan seperti Fraksi ABRI di parlemen masa lalu. Dan itu bukan hal yang aneh karena SBY seorang mantan militer yang selalu mengedepankan kebersamaan dan keharmonisan serta berusaha menjauhkan dari konflik. Jika Partai Demokrat masuk koalisi sama saja sudah pasang kuda-kuda untuk bermusuhan dan berkonflik.
Jika Jokowi-JK tidak mampu menggandeng parpol tertentu untuk ikut dalam gerbong pemerintahannya dan praktis di parlemen musuhnya menjadi banyak, maka senjata pamungkas Jokowi-JK adalah dukungan rakyat. Pengalaman Jokowi sebagai Gubernur DKI pernah dituntut mundur atau akan dilengserkan oleh DPRD DKI, maka rakyatlah yang melakukan perlawanan terhadap DPRD DKI dan akhirnya DPRD DKI tidak lagi berani bersuara karena takut parpolnya bakal tidak dipilih rakyat dalam pemilu. Senjata pamungkas seperti itu akan digunakan oleh Jokowi-JK jika kebijakan-kebijakan yang dibangun untuk kesejahteraan rakyat akan digagalkan oleh DPR. Itulah sebabnya, Jokowi tidak ingin kelompok-kelompok relawan yang mendukung kesuksesan Jokowi-JK memenangkan pilpres 9 Juli lalu kemudian akan membubarkan diri. Kelompok-kelompok relawan dari berbagai kalangan dan daerah tersebut diminta Jokowi untuk mengawal pemerintahannya dan tentunya sekaligus dapat dijadikan sumber kekuatan utama untuk melawan DPR jika DPR selalu ngrecoki langkah kebijakan pemerintahannya. Prinsipnya, jika rakyat mendukung Jokowi-JK, maka tidak ada rasa takut berhadapan dengan DPR. Beranikah DPR melawan rakyat?. Resiko politiiknya parpol akan dijauhi rakyat, parpol tidak akan laku waktu pemilu.
Akhirnya, inilah Jokowi presiden pilihan rakyat yang ingin membangun tradisi baru baik dalam proses rekrutmen menteri maupun membangun dan membangkitkan semangat rakyat untuk berperan serta dalam proses demokrasi dan pemerintahan secara suka rela. Selamat bekerja Jokowi-JK semoga berhasil membangun negeri dan mensejahterakan rakyat.

Palembang, 5 September 2014.

Catatan : – Tulisan ini dimuat di Harian Sriwijaya Post, Senin 8 September 2014.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: