21 06 2014

NYOBLOS : SIKAP DEWASA BERPOLITIK
Oleh:
Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Pemilihan umum merupakan peristiwa politik yang paling penting dan menjadi ciri utama suatu negara disebut demokrasi atau tidak. Tidak sekedar melaksanakan pemilu saja tetapi pemilu yang berlangsung kompetitif dan dilandasai asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.
Pemilu yang kompetitif akan berlangsung menarik dan mendebarkan karena sulit diprediksi secara pasti siapa yang bakal muncul menjadi pemenang. Pemilu-pemilu pasca orde baru sudah berlangsung kompetitif karena sebelum pemilu tidak dapat diprediksi secara pasti pemenangnya. Hal ini berbeda dengan pemilu-pemilu selama orde baru yang tidak kompetitif karena sudah dapat diduga secara pasti yang bakal menjadi pemenang jauh jauh hari sebelum pemilu dilaksanakan.
Pemilu tahun 1999 yang muncul sebagai pemenang adalah PDIP. Pemilu tahun 2004 pemenangnya adalah Partai Golkar dan Pemilu 2009. Pemilu 9 April 2014 siapa yang bakal menang?. Tidak ada yang yakin dan berani menjawab dengan pasti. Parpolnya sendiri sulit untuk yakin sebagai pemenang. Dua lembaga survei terkenal mengeluarkan hasil surveinya dengan hasil yang berbeda. Lingkaran Survei Indonesia mengumumkan bahwa Golkar mempunyai elektabilitas tertinggi (21,9%), yang mungkin akan menjadi pemenang pertama, disusul PDIP 21,1%, urutan ketiga Gerindra 11,1% dan keempat Demokrat 7,6% (Vivanews,2/4). Sedangkan lembaga survei Charta Politica Indonesia merilis hasil surveinya dengan hasil PDIP 21,2 % mempunyai elektabilitas tertinggi yang kemungkinan besar akan menang, disusul Golkar 16,4%, Gerindra 12,% dan Partai Demokrat 8 % (Liputan6.com,26/3). Politik mempunyai sisi kehidupan sebagai seni menduduga-duga dan seni serba kemungkinan, bukan suatu keniscayaan sehingga pemilu yang kompetitif selalu menarik untuk diduga, diprediksi dan dibahas apa yang mungkin bangkal terjadi dan yang tidak mungkin bisa terjadi.
Pemilu membutuhkan partisipasi rakyat yang sadar dan dengan ikhlas datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilu yang sehat dan suskses adalah pemilu yang diikuti oleh pemilih dengan senang hati, datang ke TPS bukan karena mobilisasi, dan pemilih bebas menentukan pilihan tanpa takut tekanan dari siapapun. Suasana hati pemilih seperti itu sudah dirasakan pemilih sejak pemilu pertama (1999) pasca orde baru sampai sekarang. Saking nyamannya pemilih menikmati kebebasan dalam menggunakan hak pilihnya, sampai akhirnya tingkat partisipasi dan kepedulian terhadap pemilu semakin menurun. Data menunjukkan bahwa partisipasi pemilu tahun 1999 cukup tinggi yakni 92%, tapi Pemilu 2004 turun menjadi 84% dan partisipasi pemilu 2009 melorot tinggal 71%.
Kendati partisipasi 71% masih masuk kategori baik, namun kecenderungan partisipasi yang semakin melorot tersebut membuat semua pihak, terutama penyelenggara pemilu (KPU), menjadi gundah jangan-jangan partisipasi pemilu 2014 semakin turun lagi. Melihat data demikian, maka KPU pasang target partisipasi Pemilu 2014 dapat mencapai 75%. Upaya yang dilakukan selain gencar sosialisasi dengan berbagai medote dan kerjasama dengan berbagai pihak, juga memudahkan secara administratif agar warganegara yang sudah berhak memilih dapat dengan mudah menggunakan hak pilih tanpa kendala teknis administratif.
Sebenarnya tingkat partisipasi antara 60% – 70% masih dalam kelompok wajar dan tidak perlu dirisaukan mengingat yang dianut adalah voluntary voting yang menempatkan tindakan memilih atau ikut pemilu adalah sebagai hak sebagaimana hak-hak asasi lainnya seperti hak bicara atau mengemukakan pendapat dan hak berkelompok atau berorganisasi. Orang mau bicara atau tidak bicara, ikut beroganisasi atau tidak ikut berorganisasi tidak ada yang bisa melarang. Demikian juga hak untuk memilih atau tidak memilih juga tidak ada yang bisa melarang. Negara-negara demokrasi yang menganut voluntary voting umumnya tingkat partisipasinya juga dalam kategori sedang-sedang saja, malahan ada yang partisipasinya di bawah 60 % seperti yang pernah terjadi AS, India, Inggris pada pemilu pemilu dekade belakangan ini.
Kondisi tersebut berbeda jika yang dianut suatu negara adalah compulsory voting yang menempakan mengikuti pemilihan umum atau memilih sebagai kewajiban warga negara sebagaimana kewajiban membayar pajak. Karena memilih diposisikan sebagai kewajiban, maka jika warganegara yang sudah memenuhi persyaratan memilih tetapi tidak ikut pemilu akan dikenakan sanksi bisa berupa denda, kerja sosial, penjara, tidak dapat menjadi pegawai negeri, dan sebagainya. Dengan demikian, negara-negara yang menganut ikut memilih sebagai kewajiban maka tingkat partisipasinya sangat tinggi di atas 90%, seperti Australia, Singapura, Austria dan di negara-negara Amerika Latin.
Semula di negara-negara yang sudah mapan sistem pemilunya, khususnya yang voluntary voting, tingkat partisipasi pemilunya juga tinggi. Setelah sistem pemilu dan demokrasinya mantap dan pemahaman politik warganya semakin baik, maka peristiwa pemilu sudah menjadi bagian proses politik yang dianggap hal yang biasa saja sehingga masyarakat pun tidak begitu hiruk pikuk menyambut pemilu dengan berlebihan. Model kampanye akbar yang lebih berkesan hura-hura dan tidak efektif pun mulai tidak dijadikan metode yang utama untuk mendulang suara. Kampanye pun mengarah ke metode dialogis, tertutup dan door to door yang lebih bisa mencerdaskan pemilih. Akhirnya, rakyat menjadi percaya kepada penyelenggara, caleg dan parpol bahwa proses pemilu akan berjalan lancar dan hasilnya dapat dipercaya serta bakal menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang relatif berkualitas, amanah dan tidak korup. Dengan demikian, kendati tingkat partisipasi hanyha dalam kategori sedang, akan tetapi pemilu tetap mempunyai bobot yang tinggi karena wakil rakyat yang dihasilkan juga berkualitas dan aspiratif.
Kondisi kita, yang sama-sama voluntary voting, kualitas proses pemilu belum setara dengan negara-negara yang demokrasi dan sistem pemilunya sudah mantap. Jika partisipasinya semakin menurun bukan karena rakyatnya sudah cerdas sebagai pemilih akan tetapi lebih dikarenakan persoalan teknis dan administratif sehingga rakyat tidak dapat memilih. DPT yang belum akurat dan selalu bermasalah setiap menjelang pemilu merupakan indikasi bahwa teknis administratif masih lemah. Selain itu, proses rekrutmen caleg oleh parpol dan peran parpol belum terbukti mampu menunjukkan kualitas yang diharapkan masyarakat. Sebagai bukti, selama kampanye berlangsung 21 hari tidak banyak atau bahkan tidak ditemukan caleg atau parpol yang menyebarluaskan tentang visi, misi dan program yang bakal diperjuangkan secara meluas dalam media kampanyenya.
Tidak ditemukan atau jarang sekali dijumpai caleg atau parpol yang menyebar leaflet, brosur, pamlet, buku saku, selebaran yang memuat secara ringkas platform parpol atau caleg yang aspiratif di dapil masing-masing. Umumnya caleg lebih condong narsis dengan membuat kartu nama, poster, spanduk, baliho yang hanya memuat foto dan nama atau menyebarluaskan alat peraga surat suara yang memuat gambar parpol dan nama dirinya yang dicoblos paku. Malah ada yang membuat alat peraga surat suara yang disertai riwayat hidup yang kurang berkaitan erat dengan track record yang bersangkutan, yakni dengan memuat nama dan pekerjaan orang tuanya, nama saudara-saudaranya dan pekerjaan masing-masing, dan informasi keluarga lainnya. Program yang akan dilakukan jika terpilih sama sekali tidak tercantum. Kelangkaan informasi ini menyebabkan masyarakat buta tentang program caleg dan parpol. Akhirnya, pemilih datang ke TPS tanpa bekal yang berarti sebagai pemilih cerdas, tidak tahu yang akan coblos dan tidak paham mengapa calon atau parpol itu yang harus dicoblos. Karena bingung yang akan dicoblos dan tidak memilih juga tidak ada sanksi, maka yang diambil lebih nyaman tidak datang ke TPS. Ibarat jualan, barang yang dijual kurang atau tidak bagus sehingga rakyat enggan membeli. Akibatnya, rakyat cenderung tidak memilih.
Dalam kondisi sistem politik yang sedang berproses mencari kemapanan sistem pemilu, terus kemudian disikapi dengan lepas tanggung jawab sebagai warganegara dengan tidak memilih (golput) tentu ini sebagai suatu sikap yang tidak dewasa dalam berpolitik. Pemilu merupakan ujian bagi warga negara untuk menyikapi dalam mengatasi persoalan bangsa yang diawali dengan memilih pemimpin di legislatif dan eksekutif yang aspiratif. Jika cara menyikapi masalah dengan golput, maka sikap seperti itu dapat dikatakan sikap yang tidak berani atau lari dari tanggung jawab sebagai rakyat yang berdaulat. Sikap yang benar adalah dengan ikut pemilu atau menyoblos karena pemilunya sendiri sudah kompetitif, caleg dan parpol yang dipilih juga banyak. Kekuarangan memang masih ada baik dari caleg dan parpol atau penyelenggara. Namun demikian, di antara caleg dan parpol yang ada, tentu tidak semua buruk, masih banyak yang bisa dipilih untuk dapat duduk di legislatif sebagai wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif. Demikian juga penyelenggara yang sudah berusaha keras agar proses pemilu kali ini dapat lebih baik dari pemilu sebelumnya. Ayo ke TPS, nyoblos.
Palembang, 6 April 2014.

Catatan:
– Tulisan ini dimuat di Harian Sumatera Ekspres Tgl 9 April 2014.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: