26 03 2014

MENYIMAK KELUH KESAH GUBERNUR SUMSEL

Oleh : Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI

 

Pada waktu diselenggarakan Musyawarah  Rencana Pembangunan (Musrenmbang) dalam rangka menyusun RPJMD Sumatera  Selatan 2013 -2018, Gubernur  Sumsel Alex Noerdin berkeluh kesah  tentang hambatan  dari pemerintah pusat  untuk mempercepat laju pembangunan di Sumsel.  Gubernur menyatakan bahwa pembangunan Sumsel seharusnya dapat berjalan lebih maksimal jika tidak terkendala kebijakan pemerintah pusat. Banyak sekali kebijakan dari pusat yang menyebabkan laju pembangunan Sumsel terhambat. Ia mencotohkan masih belum terbitnya perpres yang menyatakan TAA sebagai KEK. Begitu juga dengan rencana pembangunan jalan tol Palembang – Inderalaya sepanjang 22 km yang perpresnya tak kunjung turun. Seandainya Sumsel diberi kewenangan lebih, tak usah berlebih-lebihan, maka pembangunan  provinsi terkaya kelima di Indonesia ini akan lebih baik lagi. Mulai sekarang kami akan main keras. Jika tidak diberi izin pembangunan,  kami akan bangun sendiri, bersatu bersama bupati/walikota serta seluruh masyarakat Sumsel (Sumeks, 14/2). Kejengkelan dan kekesalan Gubernur Alex Noerdin terhadap kebijakan Pusat tersebut diungkapkan kembali di hadapan para wartawan yang oleh  Sriwijaya Post diberitakan dengan judul emosional: “Alex Naik Pitam” (Sripo, 7/3).

Kekesalan, kejengkelan dan amarah  Gubernur Alex Noerdin bisa dimengerti karena sejumlah proyek strategis yang gencar dipaparkan dalam berbagai kesempatan sebelum dilaksanakan pilkada gubernur tahun lalu belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Di sisi lain masyarakat sudah jenuh menunggu. Paling tidak ada tiga proyek pembangunan besar yang sudah banyak didengar masyarakat bertahun-tahun dan dinantikan wujudnya belum juga terwujud, yakni pembangunan pelabuhan Tanjung Api-Api, Jembatan Musi IV atau kembaran jembatan Ampera yang di tengah kota untuk mengurangi beban Jembatan Ampera, dan pembangunan jalan tol Palembang –Inderalaya untuk mengurai kemacetan yang semakin parah di lintas tersebut.

Di benak khalayak tentu timbul pertanyaan mengapa sudah ganti gubernur  berkali-kali jembatan turunan/duplikat Ampera tidak terwujud, pelabuhan TAA  belum juga beres dan jalan tol tak kunjung usai, dan lain-lain?. Kalau tiga proyek tersebut belum juga ada kemajuan atau tidak terwujud, mungkinkah kehendak besar untuk memelopori  membangun Trans Sumatera bakal dapat terlaksana?.  Gubernur  menilai hal itu karena terkendala kebijakan Pusat, perpres belum keluar dan wewenang terbatas. Pertanyaannya adalah  ada apa atau  mengapa perpres tidak kunjung keluar?. Apa saja tugas wakil rakyat  baik anggota DPD dan DPR yang mewakili Sumatera Selatan selama ini?.

Dalam konteks NKRI, daerah otonom sengaja dibatasi wewenangnya dalam menangani suatu urusan. Daerah diberi wewenang  menangani sejumlah  urusan wajib. Kendatipun demikian, tidak secara bulat urusan wajib tersebut diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang bersifat kebijakan mendasar  dan yang dipandang strategis secara nasional maka akan menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Contoh, tentang jalan. Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan khususnya jalan tol diatur secara khusus dalam Bab V ari pasal 43 s/d pasal 57. Dalam pasal 45 dikemukakan bahwa (1)Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah (pusat); (2) wewenang penyelenggaraan jalan tol meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol. Pendek kata jalan tol sebenarnya merupakan urusan Pemerintah Pusat.   Demikian juga halnya tentang pembangunan  pelabuhan utama, rel kerata api, bandar udara, bendungan,  jembatan yang merupakan bagian dari jalan nasional, dan lain-lainnya  yang dinilai strategis untuk kepentingan nasional menjadi wewenang Pemerintah Pusat untuk mengusahakan (membangun) dan pengelolaannya (kementerian atau lembaga yang diserahi wewenang untuk itu).

Jika suatu daerah mempunyai potensi dan muncul tuntutan masyarakat akan  kebutuhan demi  untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat, maka sudah seharusnya Pemerintah Daerah meresponnya dengan mengajukan usulan  meminta dan mendesak kepada Pemerintah Pusat  dapat membangun tuntutan dan kebutuhan masyarakat tersebut. Hal inilah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Selatan sehingga sejumlah tuntutan sudah mulai direalisasikan. Sayangnya, pelaksanaan pembangunan proyek-proyek strategis tersebut terasa lambat dan tersendat malah ada yang sama sekali belum ada tanda-tanda dimulai secara fisik.

Dengan adanya indikasi yang  sepertinya  Pemerintah Pusat menghambat, maka perlu ada upaya mencari penyebabnya yang non teknis. Kadangkala faktor non teknis justru yang menjadi biang kerok alias penyebab suatu kebijakan tidak memihak atau tuntutan tidak dapat dipenuhi. Secara teknis dan administratif apa yang telah dilakukan Pemda Sumsel tentu sudah tidak ada masalah. Studi kelayakan dan perencanaan juga pasti dilakukan dengan baik. Pendek kata semua  memenuhi syarat,  namun lampu hijau belum menyala. Ini berarti  ada faktor X yang perlu ditelusuri dan dianalisis dugaan-dugaan non teknis  yang menjadikan Pemerintah Pusat kurang cepat merespon akan tuntutan yang diajukan.

Pertama, Provinsi Sumsel  dan masyarakat Sumsel oleh pemerintah Pusat tampaknya dinilai masuk kategori anak (Daerah) yang manis, baik, penurut, tidak banyak menuntut  dan tidak neko-neko. Bandingkan dengan Provinsi Riau yang pernah berani mau merdeka di awal reformasi jika pembagian hasil migas tidak membawa nilai tambah bagi Riau. Dengan berani melawan dominasi Pusat tentang hasil migas, akhirnya tuntutan Riau soal pembagian keuangan hasil migas dipenuhi. Demikian juga  Aceh dengan  yang menuntut beberapa keistimewaan, mana ada partai lokal selaian di Aceh. Papua dengan otonomi khsusnya, DIY yang  rakyatnya kompak berani melawan demi mempertahankan keistimewaan yang mau diacak-acak oleh Pemerintah Pusat. Dengan berani sedikit melawan dan alasan yang masuk akal maka tuntutan dapat dipenuhi.

Jika para tokoh, pemda dan masyarakat Sumsel tetap “adem ayem”, tenang-tenang saja dan selalu menerima apa adanya,  maka akan dimain-mainkan terus oleh Pemerintah Pusat. Mestinya patut menengok sejarah ketika masyarakat dan tokoh Sumsel menuntut kepada Presiden Soekarno agar dapat dibangun jembatan yang megah yang kemudian dikenal dengan Jembatan Ampera. Jadi, kalau Pak Alex selaku Gubernur mau main “keras” patut didukung  semua elemen masyarakat, tokoh  dan wakil rakyat agar Pusat memperhatikan.

Kedua, faktor non teknis yang kemungkinan kurang mendukung adalah peran wakil rakyat Sumsel   yang duduk di DPR dan DPD kurang mampu memainkan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Secara ketatanegaraan, masyarakat dan Pemda Sumsel sudah mempunyai wakil yang mestinya memperjuangkan aspirasi masyarakat dan Pemda Sumsel. Secara normatif, rakyat bersikap diam karena sudah mempunyai wakil dan percaya kepada mereka.  Namun fakta yang ada, masyarakat dapat menilai kiprah mereka tidak terlihat. Ranah mereka bertugas dalam bidang  legislasi tentu saja sangat berkepentingan untuk membuat atau mengajukan usulan perubahan terhadap peraturan perundangan yang merugikan kepentingan daerah. Jika daerah merasa terhambat maju karena wewenangnya  sangat dibatasi, maka mestinya para wakil rakyat dapat berjuang untuk mengatur kembali peraturan perundangan hubungan pusat dan daerah sehingga dimungkinkan daerah dapat lebih bebas berkreasi sehingga akan  cepat maju dan sejahtera.

Selain mempunyai wewenang dalam bidang legislasi, tentu sebagai wakil rakyat harus dapat mendukung dan membantu yang diperjuangkan Gubernur dan masyarakat Sumsel. Jika anggota DPD dan DPR yang mewakili Sumsel tidak pernah bertemu, tidak pernah diskusi atau tidak diadakan forum untuk  berkoordinasi secara  rutin bertemu Gubernur untuk membahas permasalahan yang dihadapi  masyarakat dan Pemprov Sumsel,  maka wajar saja jika Gubernur sepertinya berjalan sendiri. Sudah sepatutnya para anggota DPR dan DPD asal Sumsel bersama-sama para tokoh nasional yang berasal dari Sumsel kompak dan mempunyai tanggung jawab moral untuk mendukung kebijakan Gubernur  dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat Pusat. Mereka harus mampu melakukan lobi-lobi dengan pihak-pihak yang terkait. Namun sayang, selama ini tidak terlihat langkah seperti itu.   Lalu, apa saja yang dilakukan anggota DPR dan DPD selama ini untuk kepentingan masyarakat dan Daerah Sumsel ?. Apa yang dibanggakan mempunyai putera –putera Sumsel duduk di posisi strategis di tingkat nasional kurang peduli dengan Sumsel?. Jangan biarkan Pak Alex  dalam kesendirian yang akhirnya hanya bisa berkeluh kesah dan “marah”.

Ketiga, ada dugaan faktor non teknis adalah faktor kepentingan atau politis baik yang berkaitan dengan perseorangan maupun kelompok (parpol). Kepentingan itu bisa berupa mencari citra, popularitas, penghargaan, jasa dan sebagainya. Gubernur Sumsel berasal dari Partai Golkar, maka  dimungkinkan pihak-pihak non Golkar akan merasa iri dan cemburu atau tidak senang  jika program-program Gubernur  yang strategis berhasil membawa kemajuan Sumsel. Nama besar Gubernur Alex Noerdin dan Partai Golkar akan semakin melambung jauh lebih tinggi lagi.  Menjelang Pemilu 2014 ini situasi semakin memanas. Kompetisi semakin tidak sehat. Caleg dan parpol sedang menebar citra untuk meraih dukungan masyarakat.  Wajar jika langkah-langkah Pak Alex mendapat ganjalan dan kendala di sana sini. Tampaknya hambatan dari   kaca mata kepentingan politik ini dapat dikatakan terstruktur, sistematis  dan masif  (pinjam istilah  MK). Kondisi ini harus disikapi secara kelembagaan dan kepemimpinan Gubernur yang harus tegas dan terus menerus bisa meyakinkan kepada semua kalangan bahwa apa yang diperjuangkan dan dilakukan semata-mata demi kesejahteraan masyarakat Sumsel dan kemajuan daerah.

Keempat, faktor non teknis yang tampak sepele dan sederhana tetapi dapat menentukan keberhasilan perjuangan adalah seni berkomunikasi dan melobi.  Politik melobi dengan cara lama (memberi sesuatu/gratifikasi) yang bakal merugikan  sudah bukan jamannya lagi. Era KPK sebagai panglima pemberantas korupsi menjadikan suap mulai ditinggalkan dan tidak akan ditempuh lagi. Oleh karena itu, sudah saatnya kepala daerah, para pejabat daerah, anggota dewan mampu berkomunikasi politik dengan baik yang mengedepankan etika dan rasionalitas dengan tetap dalam koridor aturan formal yang berlaku. Mengetahui latar belakang sosial budaya mereka yang mempunyai wewenang dan pihak yang akan  dilobi sangat perlu  sehingga dapat menentukan posisi dan sikap yang bisa menyenangkan pihak lawan bicara. Pada dasarnya setiap manusia sangat senang jika dihormati dan diperlakukan secara halus. Untuk itu, secara personal sikap “brangasan”,   berkesan kasar  dan congkak harus ditinggalkan untuk membangun citra diri yang positif dan menawan dengan sedikit berkorban mengalah mau menunduk dan “mencium tangan”  dengan pihak yang mempunyai wewenang dan kekuasaan lebih tinggi dan lebih besar agar tujuan tercapai.

Semoga bisa memberi inspirasi untuk berfikir dalam memilih calon anggota DPR/D dan DPD  yang aspiratif, bisa bekerja sama, mempunyai jaringan luas dan mau berjuang untuk kepentingan dan kemajuan Sumsel. Terimakasih.

 

Palembang, 8 Maret 2014.

Catatan: Dimuat di Harian Sriwijaya Post, 12 Maret 2014.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: