6 02 2014

PERDAGANGAN  SUARA DALAM PASAR PEMILU

Oleh:

Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI

 

Berdagang (bisnis) salah satu kegiatan utama dan penting dalam dunia ekonomi dengan obyek berupa barang dan jasa yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan dan kemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan, kepentingan dan tuntutan hidup.   Dalam bisnis ada permintaan, penawaran, harga, barter, pemasaran, bahkan juga ada broker (makelar).  Ternyata dalam dunia politik juga terjadi kegiatan perdagangan atau bisnis sebagaimana dalam dunia ekonomi. Bedanya, obyek bisnis dalam politik bukan barang dan pelayanan jasa, akan tetapi berupa suara atau dukungan dan jabatan. Jika perdagangan dalam bidang ekonomi beorientasi keuntungan (uang), maka dalam dunia politik tidak hanya uang saja tetapi bisa berupa prestise atau kehormatan.  

Jika dalam perdagangan dalam dunia ekonomi umummnya diatur dalam peraturan perundangan yang sah dan dilakukan secara terbuka,  maka perdagangan dalam dunia politik dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, jika terjadi praktek perdagangan suara, para pelakunya akan bertransaksi secara diam-diam dan tertutup. Jika dalam transaksi ekonomi ada pihak yang dirugikan bisa mencari keadilan di peradilan perdata dan atau pidana, maka pihak yang dirugikan dalam transaksi politik tidak bisa menuntut secara hukum baik perdata maupun pidana. Pendek kata, perdagangan suara merupakan pasar gelap (black market) yang melanggar hukum.   

  Lahan subur praktek perdagangan suara yang paling besar (melibatkan rakyat)  adalah sewaktu berlangsung pemilu baik legislatif maupun eksekutif (pilpres, pilkada dan pilkades). Sedangkan yang melibatkan masyarakat terbatas/tertentu, biasanya dapat terjadi dalam pemilihan atau rebutan kursi ketua umum  organisasi politik (parpol) dan ormas.  Di pasar pemilu itulah akan ramai di “kegelapan”  kegiatan penjualan, pembelian, permintaan, penawaran, harga,   bahkan para calo/makelar suara bergentayangan dan para dukun politik ikut sibuk menerima orderan. 

Setiap peserta pemilu baik legislatif dan eksekutif (Pilpres, Pilkada, Pilkades) ingin tampil sebagai pemenang. Dalam upaya meraih kemenangan, selain menempuh cara-cara legal konstitusional  juga tidak disangkal  ada kandidat  menempuh dengan cara-cara yang licik, kotor, tidak fair, tidak jujur  atau melanggar peraturan yang berlaku antara lain dengan “membeli” suara. Di sisi lain (rakyat) juga ada yang pasang tarif “menjual” suara. Terjadilah perdagangan suara, hukum ekonomi berlaku.

 Fenomena praktek perdagangan suara tidak  begitu dikenal bahkan dapat dikatakan tidak ada pemilu selama orde baru. Baru mulai marak setelah diselenggarakan pilkada langsung sejak tahun  2005. Nah, menjelang dan pada Pemilu 2014 kali ini perdagangan suara tentu akan bertambah semarak. Adapun modus perdagangan suara dalam pasar pemilu dari yang terselubung (halus) yang dikemas dalam bentuk sosialisasi sampai yang blak-blakan (kasar) berupa menjual dan membeli suara, dapat diidentifikasi  antara lain sebagai berikut:

Pertama, bantuan sosial. Para caleg (pembeli) seakan-akan menjadi orang yang dermawan dengan membagi-bagi bantuan bisa berupa sembako untuk masyarakat miskin, bantuan material bangunan untuk tempat ibadah, bantuan bencana alam, dan bantuan-bantuan lainnya. Kegiatan bantu membantu sosial ini biasanya mengiringi kegiatan sosialisasi diri.  Sosialisasi tidak dilarang sepanjang tidak paparan visi dan misi serta tidak ada ajakan untuk memilih. Ciri caleg yang seperti sinterklas ini hanya getol membantu dan mau mengeluarkan untuk sedekah ketika sebagai caleg. Sebelum menjadi caleg atau tidak mempunyai kepentingan dengan rakyat, yang bersangkutan tidak pernah peduli dengan masyarakat apalagi menjadi dermawan. Barang-barang yang dibantukan  umumnya diberi label nama dan foto caleg yang bersangkutan.

Kedua, kegiatan/bakti sosial. Wujud kegiatan sosial bisa bermacam-macam seperti menyelenggarakan sunatan massal, turnamen olah raga populer,  jalan santai, lomba mancing, penyemprotan nyamuk, pengobatan gratis, lomba dan atau pertujukan kesenian, dan lain-lainnya. Kegiatan ini umumnya masih dalam format dan kemasan sosialisasi yang legal. Kendatipun demikian, caleg yang melakukan bakti sosial seperti ini juga sangat mengharapkan agar dirinya dikenal masyarakat dan nantinya masyarakat yang terlibat dan menikmati bakti sosial dapat memilih dirinya.    

Kedua bentuk kegiatan tersebut di atas, tentu  tidak gratis meskipun berlabel bantuan dan bakti sosial. Kendati tidak ada ajakan verbal dan tekanan agar memilih dirinya, tentu caleg yang bersangkutan sangat mengharapkan masyarakat yang telah dibantu  mau membalasnya dengan memberikan suara dengan memilih dirinya pada waktu pemungutan suara.  Jelas sekali bahwa niat caleg memberi bantuan dan melaksanakan bakti sosial tersebut tidak ikhlas bersedekah karena mempunyai pamrih minta imbalan balasan berupa suara.

Bantuan dalam bentuk barang dan kegiatan ini akan  lebih tepat disebut bantuan atau sedekah politik. Dalam politik tidak ada yang gratis dan tulus.Dermawan palsu ini kalau gagal menjadi anggota dewan akan menyesal telah mengeluarkan uang banyak dan dalam hatinya marah-marah. Bahkan kalau tidak mempunyai rasa malu dan jika barang yang diberikan masih ada akan diminta kembali.

Dari pihak masyarakat sendiri, peristiwa pemilu juga dijadikan ajang dan peluang untuk mendapatkan keuntungan baik secara kelompok (kepentingan bersama) maupun untuk keuntungan pribadi. Masyarakat rame-rame membuat proposal minta bantuan kepada para caleg dengan jaminan akan mendukung atau memberikan suaranya kepada yang telah mengabulkan permohonannya. Dengan demikian, masyarakat mempunyai barang yang siap dijual yakni “suara”  yang kemudian ditawarkan  kepada caleg. Sang caleg juga membutuhkan barang tersebut (suara) yang bersikap sebagai “pembeli suara”. Akhirnya pemilu yang mestinya peristiwa ritual politik yang dijunjung tinggi etika dan aturannya berubah menjadi pasar pemilu atau pasar politik yang dibungkus berlabel bantuan sosial dan bakti sosial  dengan payung legal bernama sosialisasi.

Selain modus perdagangan suara yang halus tersebut, masih ada berbagai modus yang terang-terangan dalam praktek jual beli suara, kasar  dan sangat melanggar peraturan perundangan pemilu.  Modus-modus tersebut tentu  dilakukan dengan  operasi senyap/tersembunyi, antara lain:

Pertama, berkedok memberi bantuan barang dan atau uang kepada masyarakat secara diam-diam pada masa kampanye dan atau hari tenang atau bahkan pada saat hari pemungutan suara. Tujuannya sangat jelas agar yang menerima bantuan mau memilih caleg yang telah membantu tersebut. Tindakan seperti ini populer disebut politik uang. Inisiatip  politik uang umumnya berasal dari caleg, dan masyarakat biasanya tidak menolak diberi bantuan  khususnya bagi masyarakat miskin. Kalau tidak ketahuan panwas, membeli suara di kalangan  masyarakat miskin akan efektif dan membuahkan hasil suara yang menggembirakan.

Kedua,  jual beli suara atau dagang suara modus lain yakni antara caleg dengan penyelenggara pemilu yang dinilai rawan yakni di  KPPS (TPS) dan di PPS (kelurahan/desa) lebih-lebih di daerah yang terpencil, tidak ada saksi dan jauh dari pengawasan panwaslu.   Modusnya caleg atau kandidat sebagai pembeli meminta kepada penyelenggara untuk merubah suara agar suaranya bertambah banyak atau bisa menang di TPS atau PPS yang bersangkutan dengan cara mengurangi atau mencuri suara caleg lain. Jika kelompok penyelenggara atau oknum penyelenggara mampu dan mau merubah dan harga cocok, maka perdagangan suara akan berlangsung mulus. Malahan disinyalir  dalam modus ini ada tawaran  dari penyelenggara kepada caleg kalau mau membeli suara akan dilayani asal harga sepakat. 

Ketiga,  jual beli dengan modus segitiga yakni jul beli sesama caleg dalam satu parpol atau dengan parpol lain yang tentu harus melibatkan penyelenggara. Inisiatif  jual beli bisa datang dari caleg yang sudah mengetahui suaranya bakal tidak menang kemudian ditawarkan  kepada yang mendapat suara tertinggi tetapi belum bisa mendapat kursi kalau tidak ditambah suara, atau bisa datang dari caleg yang bernafsu ingin menjadi anggota dewan dan kebetulan mempunyai duit banyak tetapi suara rendah/kurang. Caleg yang akan membeli dan menjual suara ini harus kompromi dengan penyelenggara untuk merubah rekapitulasi. Modus ini akan lebih menguras kantong karena caleg pembeli suara harus membayar ke caleg yang menjual dan penyelenggara.

Perdagangan suara baik yang halus maupun yang kasar dalam pasar pemilu tidak terlepas dari peran besar makelar baik yang resmi dengan sebutan Tim Sukses/Kampanye, Relawan atau tim-tim terselubung/gelap atau  makelar politik perseorangan yang memanfaatkan untuk kepentingan sendiri baik berupa keuntungan finansial, barang atau mungkin jabatan. Posisi makelar sangat strategis karena berdiri di tengah pencari/pembeli suara (kandidat) dan pemilik/penjual suara (rakyat). Makelar bisa mendapat keuntungan ganda baik dari pembeli dan penjual suara. Para makelar politik akan merasa aman dan tidak takut akan akibat yang dilakukan karena tidak akan ada tuntutan hukum jika pembeli (caleg) dirugikan atau gagal menjadi anggota dewan karena caleg sadar betul bahwa apa yang dilakukan merupakan tindakan melanggar hukum.

Mengapa perdagangan suara bisa terjadi?. Ada sejumlah alasan yang dapat dikemukakan. Pertama, caleg tidak merasa percaya diri dengan modal yang dimiliki terutama modal sosial, misalnya bukan aktivis sosial, kurang banyak pengalaman berorganisasi sehingga tidak dikenal masyarakat luas. Caleg kurang mempunyai wawasan dan pengetahuan yang cukup tentang kehidupan politik, berbangsa dan bernegara sehingga kurang percaya diri.  Untuk mengatasi itu dan libido  ingin menang sangat besar maka satu-satunya jalan pintas adalah membeli suara. Kedua, persepsi yang terlanjur salah dalam masyarakat terutama caleg bahwa jual beli suara sesuatu yang lumrah dalam politik dan kalau mau menang harus melakukan itu. Akibatnya, kendatipun caleg tersebut sudah dikenal masyarakat luas dan pantas jadi wakil rakyat, pintar dan mempunyai kecakapan lainnya terpaksa juga ikut-ikutan masuk dalam kancah perdagangan suara karena kalau tidak ikut takut bakal kalah. Ketiga, sistem pemilu yang menggunakan proporsional terbuka dengan memilih orang/kandidat juga menyokong maraknya perdagangan suara. Pemenangnya adalah caleg yang mendapat rangking suara. Konsekuensinya kompetisi sesama teman dalam satu parpol sangat ketat dan panas cenderung terjadi kanibalisasi. Ada kemungkinan seseorang maju menjadi caleg niatnya bukan sungguh-sungguh akan menjadi wakil rakyat tetapi semata-mata  menangkap peluang pemilu  sebagai bisnis politik. Najur, kalau bisa jadi syukur, namun kalau suaranya bakal tidak jadi dapat dijual kepada caleg lain yang mau akan membeli.

Pemilu sebagai media demokrasi yang konstitusional untuk memilih pemimpin bangsa yang berkualitas akhirnya hanya sekedar formalitas prosedural dan sia-sia jika hasilnya  kelompok wakil rakyat yang memble dan koruptif karena pemilu berubah  menjadi pasar perdagangan suara. Untuk itu, jajaran Banwaslu harus mempunyai integritas yang tinggi, mau bekerja keras agar mampu mengantisipasi   praktek kotor perdagangan suara dan harus berani menindak mereka yang bersalah. Terimakasih.

 

                                                                                                Palembang, 5 Februari 2014.    


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: