4 02 2014

KONTROVERSI DANA SAKSI PARPOL

Oleh: Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI

 

Pemilu tinggal dua bulan lagi tiba-tiba ada berita mengejutkan yang selama ini luput dan tidak begitu menjadi perhatian publik yakni akan digelontorkan dana  bagi parpol untuk biaya saksi. Direncanakan setiap saksi parpol di setiap TPS dialokasikan Rp.100.000. Jumlah TPS 545.778 maka jumlah saksi  dari 12 parpol  mencapai 6,6 juta orang. Dengan demikian setiap parpol akan mendapat Rp.55 miliar. Dengan demikian total dana yang disiapkan sebesar Rp.660 miliar. Direncanakan dana tersebut akan dikelola melalui Banwaslu (Kompas, 29/1).

Alasan penting parpol dibantu dana saksi karena selama pemilu yang telah berlangsung selama ini, parpol banyak mengeluh tidak mampu menyediakan saksi di semua TPS karena kekurangan  atau tidak mempunyai dana yang cukup. Dengan tidak ada saksi maka ada kekhawatiran dapat terjadi kecurangan

Rencana tersebut menimbulkan pro kontra tidak saja di kalangan parpol tetapi juga di kalangan masyarakat. Bagi yang setuju (khususnya parpol miskin) selain akan meringankan beban, juga ada harapan pemilu bisa lebih bersih bahkan tidak ada kecurangan. Bagi kelompok masyarakat atau parpol yang tidak setuju berbagai alasan dikemukakan antara lain tidak ada dasar hukum, rentan disalahgunakan atau dikorupsi, sebagai wujud kartel politik, indikasi Banwaslu lemah, lebih baik untuk dana bencana, menimbulkan ketidakadilan  dan kecemburuan peserta pemilu perseorangan (calon DPD) dan tidak ada jaminan pemilu bisa bersih dari kecurangan meskipun semua parpol mempunyai saksi di TPS.  

 

Indikasi Parpol Gagal

Terlepas dari pro kontra tersebut, marilah kita coba untuk melihat secara jernih hal-hal yang berkaitan dengan parpol. Bagi yang belajar ilmu politik tentu mengerti bahwa parpol itu institusi yang dibentuk oleh kelompok masyarakat yang berlandaskan kesamaan orientasi, nilai-nilai atau ideologi dan cita-cita yang sama untuk berkompetisi mendapat kekuasaan dan kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk mewujudkan cita-citanya melalui kebijakan-kebijakannya.  

Dalam konteks Indonesia, seluk beluk parpol telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 2 tahun  2011. Dalam pasal 2 (1) dikemukakan bahwa untuk mendirikan parpol dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap propinsi. Ketentuan tersebut tidak lebih sebagai syarat administratif. Fenomena dan fakta yang terjadi di Indonesia, ide atau inisiatif pendirian parpol umumnya muncul dari seseorang atau didukung beberapa orang saja yang kemudian seseorang tersebut akhirnya menjadi tokoh sentral dan patron dari parpol yang bersangkutan. Seseorang yang yang menjadi patron parpol tersebut biasanya yang berduit/kaya, public figure, tinggal di Ibu Kota Negara (jakarta). 

Kemudian dalam pembentukan kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan  bahkan sampai di desa, parpol  seperti membentuk cabang organisasi bisnis/perusahaan yang semua dana dari pusat.  Ide, cita-cita, atau ideologi parpol tidak disosialisasikan atau tidak diajarkan lebih dulu kepada masyarakat  sehingga seseorang yang menjadi pengurus atau anggota parpol tidak mengerti, tidak menghayati, tidak meresapi ajaran parpolnya. Dampaknya, menjadi pengurus dan anggota parpol  harapannya seperti bekerja di perusahaan. Persepsi menjadi keliru, masuk parpol sebagai pengurus atau anggota akan mendapat penghasilan sebagaimana bekerja di perusahaan.  

Kondisi seperti itulah yang kemudian ciri umum  parpol di Indonesia bersifat personalitik, sentralistik dan oligarkhis. Parpol sangat tergantung figur sebagai patron (personalitik) sebagai penggagas pendirian parpol,  dan  menjadikan  figur tersebut beserta  pengurus pusat menentukan segala-galanya dan full power (sentralistik dan oligarkis) bagi jajaran kepengurusan di bawahnya/daerah dan anggotanya.  Anggota menjadi tidak militan, tidak bersedia  dan rela berkorban untuk parpol tapi kalau bisa malah mendapat sesuatu dari parpol.

Dari segi pendanaan, karena pendirian parpol atas kehendak masyarakat maka sudah sepatutnya dan seharusnya jika parpol harus swadana dengan sumber utama dari pengurus dan anggotanya, bukan dibiayai oleh uang rakyat/APBN. Tetapi karena sudah keliru  dan salah urus sejak awal, maka dalam  konteks inilah bisa dipahami mengapa sumber pendanaan  yang salah satunya dari iuran anggota tidak berjalan karena pengurus dan anggota parpol tidak militan, tidak merasa memiliki parpol, tidak merasa mempunyai kewajiban membayar iuran, tidak mau berkorban. Akhirnya, sumber dana utama parpol berasal dari patron atau seseorang yang umumnya ketua umum parpol. Itulah sebabnya mengapa umumnya kecenderungan ketua umum parpol saat ini dari kalangan yang mempunyai uang atau pengusaha. Atau jika bukan pengusaha akan berkolaborasi atau mengandeng pengusaha menjadi pengurus teras parpol untuk dijadikan ATM parpol.  Akhirnya parpol seperti perusahan bisnis.

Situasi tersebut di atas akan berpengaruh kepada anggota parpol. Sekiranya parpol tidak lagi memberi harapan lagi (misalnya tidak diusulkan menjadi caleg lagi),  dengan enteng tanpa merasa malu dan salah, lebih baik loncat atau pindah ke  parpol lain yang bisa dijadikan sandaran hidup. Jadi, umumnya masyarakat berpendapat  bahwa masuk dalam jajaran parpol untuk mencari penghasilan yang lebih baik, bukan berkorban untuk pengabdian. Jika dasarnya pengorbanan dan orientasinya pengabdian untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara maka tidak akan ada politisi melakukan korupsi. Tetapi karena orientasi dan niatnya uang maka banyak politisi terjerat korupsi. Inilah kegagalan parpol dalam  mengajarkan ideologi yang dianutnya dan pendidikan politik yang belum baik dilakukan baik kepada pengurus,  anggotanya dan masyarakat umumnya.  

Bagi parpol yang ingin mengikuti pemilu untuk merebutkan kekuasaan telah diatur dalam UU Nomor 8 tahun 2012 khususnya pasal 8 yang antara lain mengemukakan syarat parpol sebagai peserta pemilu harus mempunyai kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Catatan Kemendagri sampai tahun 2013 jumlah kabupaten /kota seabanyak 505.  Syarat lain, parpol harus mempunyai anggota minimal 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan di tingkat kabupaten kota yang dibuktikan dengan kepemilikian kartu tanda anggota. Peserta pemilu 2014 hampir semua parpol lama yang kepengurusan  tentu sudah ada di 505 kabupaten kota.  Ada satu peserta parpol baru (Nasdem) yang juga sudah mempunyai kepengurusan di semua kab/kota. Jika masing masing parpol per kabupaten/kota minimal memiliki 1.000 anggota maka  jumlah anggotanya minimal sudah 505.000 orang per parpol. Karena umumnya peserta pemilu adalah parpol lama maka sangat mungkin anggotanya lebih dari seribu. Jika dianggap rata-rata setiap parpol mempunyai anggota  per kabupaten/ kota sebanyak 1.500 maka total anggota per parpol sebesar 757.500 (tujuh ratus lima puluh tujuh lima ratus) orang.   

Seandainya jumlah anggota parpol yang besar tersebut secara riil memang ada, dan dalam merekrut anggotanya benar-benar dilakukan sesuai aturan (tidak manipulasi), kemudian diberi pendidikan politik sungguh-sungguh yang akhirnya menjadi kader parpol yang cerdas, militan, dan rela berkorban demi kejayaan parpol, maka akan mudah bagi parpol untuk memobilisasi anggotanya menjadi saksi di setiap TPS di tempat tinggalnya/wilayahnya masing-masing sehingga  parpol tidak harus mengeluarkan biaya.  Jumlah TPS pemilu 2014 adalah 545.778. Jumlah anggota parpol katakanlah 757.500 orang. Bukankah sudah kelebihan?. Jadi, tidak ada alasan dan secara teoriis tidak masuk akal jika parpol selama ini tidak mampu menghadirkan saksi di setiap TPS.

Tapi fakta memang tidak selalu sama dengan teori. Kesalahan bisa di teori atau di fakta. Namun jika melihat sejarah  perjalanan dan perilaku  parpol di Indonesia tampaknya kesalahan ada pada parpol, bukan pada aturan dan teori. Jajaran pengurus parpol tidak atau belum sungguh-sungguh mengelola parpol untuk mampu menjalankan fungsinya dengan baik yang salah satunya adalah proses perekrutan anggota dan mendidik anggotanya.  Keanggotaan parpol antara ada dan tidak ada, militansi kader dan pengurus rendah sehingga rasa pengorbanan kurang, dedikasi dan pengabdian rendah. Buktinya, anggota dewan sebagai kader parpol banyak terjerat korupsi yang akhirnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol rendah.

 

Batalkan

Situasi internal parpol yang kurang beres dan keliru tersebut sangat jelas ditunjukkan dengan parpol tidak mempunyai saksi di TPS untuk pemilutersebut dikarenakan tidak mempunyai dana.  Jika parpol memang riil mempunyai anggota yang militan dan loyal serta rela berkorban maka kendala saksi dan dana tidak ada. Dengan demikian parpol tidak  perlu minta uang rakyat (APBN) untuk dana saksi. Parpol tampaknya hanya mau enaknya saja. Selain itu, rencana dana saksi bagi parpol juga akan menimbulkan kecemburuan bagi calon DPD. Peserta pemilu adalah parpol dan perseorangan (DPD). Calon DPD juga perlu saksi. Tapi mengapa hanya parpol yang akan diberi?. Daripada akan menimbulkan persoalan baru dalam penyelenggaraan pemilu 2014, lebih baik tidak perlu parpol diberi uang dana untuk saksi alias rencana tersebut dibatalkan saja. Sudah sepatutnya dana rakyat (APBN) untuk biaya sarana dan prasarana umum, bukan untuk kepentingan kelompok masyarakat (parpol). Kekeliruan diri sendiri (parpol) jangan orang lain (rakyat) yang harus menanggung.

Perkuat kekompakan, tunjukkan profesionalitas kinerja,  jaga integritas dan kejujuran penyelenggara pemilu baik di jajaran KPU dan Banwaslu, maka pemilu 2014 akan sukses dan minim atau mungkin tidak akan ada kecurangan  kendatipun tidak semua parpol mampu mengirim saksi di setiap TPS.  Terima kasih.

 

                                                            Palembang, 1 Februari 2014.      


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: