9 11 2013

KASUS AKIL MOCHTAR:

SEANDAINYA KEPALA DAERAH TERLIBAT SUAP

 

Oleh: Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI

 

Sehari  setelah Akil Mochtar Ketua  Mahkamah Konstitusi ditangkap oleh KPK karena  dugaan menerima suap (korupsi) dalam mengadili sengketa hasil pilkada di Kabupaten Gunung Emas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten, salah satu pernyataan yang saya kemukakan ketika diwawancari sejumlah wartawan adalah bahwa berdasarkan “kepercayaan”  masyarakat  Jawa jika  seseorang melakukan tindak kejahatan  sudah ketahuan publik atau tertangkap, akan dikatakan masyarakat   “wis akeh sundukane”. Suatu ungkapan yang artinya  orang tersebut  biasanya sudah melakukan tindak kejahatan yang sama lebih dari satu kali atau sudah berkali-kali sehingga  akhirnya Tuhan murka dengan membuka kejahatan yang dilakukannya. Sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga. Oleh karena itu, hendaknya KPK juga harus menyelidiki  sengketa pilkada di tempat lain yang   ditangani oleh Akil Mochtar, termasuk sejumlah pilkada di Sumatera Selatan, tidak hanya di tingkat kabupaten dan kota saja, tetapi juga perlu ditelusuri pilkada di tingkat gubernur sehingga sampai ada PSU Gubernur di Sumsel.   

Ketika kemudian KPK  menggeledah rumah dan kantor Walikota Palembang dan Bupati Empat Lawang, juga sejumlah pejabat  Pemerintah Kota Palembang dimintai keterangan oleh petugas KPK, publik Sumatera Selatan semakin heboh dan kaget  seakan-akan dugaan yang selama ini   hanya menjadi bahan omongan dan kasak kusuk di kalangan masyarakat bahwa ada penyuapan  di Mahkamah Konstitusi dalam penanganan sengketa sejumlah pilkada di Sumsel, seakan-akan sudah  mulai ada titik terang kebenarannya. Apalagi tak lama kemudian KPK menindaklanjuti dengan memanggil dan memeriksa  Bupati Empat Lawang dan  Walikota Palembang  sebagai saksi untuk penyelidikan dan penyidikan  Akil Mochtar, maka  publik Sumatera Selatan sepertinya terbayang di depan mata jangan-jangan  dua  kepala daerah tersebut  nantinya akan berubah  dari  saksi  menjadi tersangka, terdakwa dan akhirnya terpidana.

Kita hormati asas hukum praduga tak bersalah (presumtion of innocence).  Biarkan KPK melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik untuk mengusut sampai tuntas dan pengadilan tipikor  menjatuhkan putusan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kendatipun demikian, tidak ada kelirunya  jika dibahas situasi terburuk seandainya Akil Moctar sebagai hakim MK terbukti bersalah karena menerima suap dalam mengadili pihak yang bersengketa dalam sejumlah pilkada.  Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pihak yang menerima dan yang memberi suap sama-sama dinyatakan bersalah. Dengan demikian, jika Akil Mochtar nantinyan oleh pengadilan tipikor dinyatakan bersalah menerima suap maka pihak-pihak yang memberi suap (misalnya kepala daerah dan wakil  kepala daerah) juga dinyatakan bersalah.

Kasus suap di MK yang terbongkar dengan  Akil Mochtar  sebagai tersangka merupakan peristiwa pertama kali yang terjadi sepanjang MK menangani kasus sengketa hasil pilkada langsung. Oleh karena itu, wajar jika dalam masyarakat terjadi diskusi hangat dan beberapa pertanyaan muncul berkaitan dengan proses hukum dan dampak  politiknya. Seandainya terbukti benar bahwa telah terjadi penyuapan kepada Akil Mochtar oleh calon kepala daerah,  maka apakah hanya kepala daerah saja yang dinyatakan  bersalah sedangkan wakilnya tidak bersalah,  atau kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dinyatakan bersalah. Jika hanya kepala daerah saja yang disalahkan menyuap, sedangkan wakilnya dinyatakan tidak bersalah, kemudian sang wakil kepala daerah malahan dengan mudah menggantikan sebagai kepala daerah, maka kondisi ini dinilai tidak adil  karena ketika melakukan tindak penyuapan statusnya masih sebagai  pasangan calon kepala daerah. Hal ini berbeda jika tindak pidana korupsi  kepala daerah dilakukan setelah dilantik menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak terlibat maka  sesuai aturan yang berlaku wakil kepala daerah dapat diangkat menjadi kepala daerah karena kepala daerahnya berhalangan tetap masuk penjara akibat korupsi.  Sejumlah kasus seperti ini telah banyak terjadi. Wakil kepala daerah naik menjadi kepala daerah karena kepala daerahnya dicopot akibat korupsi.

Dengan demikian, dalam kasus Akil Mochtar,  yang dipandang adil  adalah jika kepala daerah dan wakil kepala daerah  harus sama-sama dinyatakan bersalah bila terbukti menyuap dan harus diberhentikan dari jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah karena tindakan penyuapan dilakukan ketika masih bersama-sama sebagai pasangan calon kepala daerah alias belum menjadi pasangan kepala daerah. Logikanya,  ketika  merencanakan akan melakukan suap kepada hakim MK,  pasangan calon  kepala daerah dan wakil kepala daerah tentu terlibat pembicaraan entah yang berkaitan dengan sumber dan besar dana, caranya dan sebagainya. Atau   misalnya  yang menyuap dan mendanai suap adalah calon kepala daerah, akan janggal jika calon wakil kepala daerah tidak diberitahu rencana suap yang akan dilakukan calon kepala daerah. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dituduh bersama-sama atau bersekongkol atau berkomplot melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan untuk memenangkan perkara. Jadi, satu paket pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah harus merasakan bersama-sama sebagai terperiksa, tersangka, terdakwa dan terpidana.

Menteri Dalam  Negeri  ketika di Palembang seusai melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel menyatakan bahwa  kepala daerah dan/atau wakil kepla daerah yang dinyatakan sebagai terdakwa dalam tindak pidana (korupsi) akan diberhentikan sementara. Hal ini telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:  “Kepala daerah dan/atau wakil wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara”.  

Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan (suap/korupsi)  harus diberhentikan secara tetap sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (2) UU No. 32 Tahun 200 :”Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.  Ayat (1) yang dinaksud adalah tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.

   Dalam kasus  Akil Mochtar seandainya kepala daerah dan wakil kepala daerah terbukti  menyuap dan kemudian diberhentikan atau dicopot,  lantas siapa penggantinya?. Di kalangan masyarakat ada yang berpendapat bahwa  yang berhak mengganti adalah pasangan calon kepala daerah yang dikalahkan di MK. Misalnya, kasus di Kota Palembang,  seandainya  Romi Herton dan Harnojoyo diberhentikan  dari jabatannya, ada yang berpendapat  bahwa  yang berhak mengganti adalah pasangan Sarimuda dan Nelly. Pendapat yang demikian itu tidak benar sama sekali alias salah besar. Keputusan MK bersifat kelembagaan final dan mengikat sehingga tidak dapat dibatalkan oleh siapapun juga termasuk MK sendiri. Jika hakimnya terlibat suap maka tidak akan membatalkan putusan MK. Jadi, pendapat yang benar adalah harus diadakan pilkada  baru dengan peserta yang baru. Dan ketika jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah kosong, tentu untuk sementara akan diangkat caretaker kepala daerah yang salah satu tugasnya melakukan koordinasi dengan KPUD untuk menyiapkan pilkada kembali.

Proses  peradilan Akil Mochtar bakal memakan waktu panjang. Untuk sampai  membawa kepala daerah yang diduga memberi suap  dapat diiperiksa keterlibatannya sehingga bisa dijadikan tersangka dan seterusnya, masih membutuhkan jalan berliku dan waktu yang lama. Artinya, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi bahan gunjingan masyarakat terlibat dalam pusaran Akil Mochtar masih dapat duduk tenang menjalankan tugas sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.  Terimakasih.

                                                                                                Palembang, 9 Oktober 2013. 


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: