21 10 2013

MEMBUDAYAKAN DEMOKRASI MELALUI PEMUDA

Oleh:

Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI

 

                Pasca Orde Baru adalah era demokrasi. Sudah 14 tahun suasana dan nilai-nilai demokrasi merasuk dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berbagai regulasi yang dinilai tidak demokratis dirubah menjadi demokratis, dan sesuatu yang belum diatur maka akan dibuat aturan yang demokratis. Rakyat benar-benar berdaulat dan menikmati kebebasan dalam semua aspek kehidupan.

Dalam dunia politik, rakyat dapat secara langsung memilih pemimpinnya yaknii presiden, gubernur dan bupati/walikota. Rakyat dapat menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara baik melalui pers maupun unjuk rasa di depan umum.  Rakyat dapat berkelompok atau berorganisasi mendirikan parpol maupun ormas. Dalam dunia sosial budaya maka rakyat dapat mengembangkan potensi seni budaya dirinya dan etnisnya  masing-masing tanpa rasa takut dan rendah diri. Dalam dunia ekonomi, rakyat dapat mengembangkan usaha apa saja sepanjang halal dan dapat membawa kesejahteraan bagi dirinya dan masyarakat banyak.

Sayangnya kebebasan dan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan tersebut  masih  dirasakan sebagai formalitas, prosedural dan retorika. Rakyat secara individu maupun kelompok acapkali masih bersikap dan berperilaku yang belum atau tidak sejalan dengan budaya demokrasi. Sikap dan perilaku saling menghargai, menghormati,  menjunjuung etika dan   ketaatan terhadap hukum belum menyatu sebagai aliran dan roh kehidupan dalam diri seseorang. Demokrasi sangat menjunjung tinggi etika dan hukum serta kedewasaan bersikap  dalam mengelola kebebasan. Fakta menunjukkan bahwa pilkada sebagai proses demokrasi selalu terjadi sengketa dan  berakhir di meja Mahkamah Konstitusi (MK). Kondisi ini sebenarnya menggambarkan belum adanya sikap kedewasaan berdemokrasi. Para kandidat kepala daerah hanya siap kalah di mulut sebagai formalitas acara namun tidak siap di hati. Sikap dewasa mau menerima kekalahan dalam berkomptetisi  belum tertanam secara sungguh-sungguh dalam hati para kandidat kepala daerah Kemunafikan politik seperti ini jelas tidak sesuai dengan budaya demokrasi yang menjunjung tinggi sikap ksatria dalam bertanding (fairplay).

Masyarakat sendiri juga belum mampu menunjukkan sikap berbudaya demokrasi. Fakta menunjukkan masih banyak yang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi dalam menyampaikan pendapat di muka umum dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai budaya demokrasi. Seperti, demonstrasi atau unjuk rasa yang mengganggu lalu lintas atau ketertiban umum, merusak, membakar dan tindakan anarkistik lainnya. Fakta lain, di era peradaban seperti  ini masih saja ada perilaku masyarakat yang suka berkelai. Perkelaian antar pelajar dan sesama mahasiswa masih marak terjadi di sejumlah kota besar termasuk di  Ibu Kota Negara. Masih segar dalam ingatan kita yang terjadi di Jakarta ada  pelajar menyiram air keras dalam bus umum untuk balas dendam namun yang menjadi korban adalah penumpang umum. Bentrok antar masyarakat dan antar kampung masih merebak di berbagai daerah. Konflik berbau SARA juga masih gampang terjadi dan dapat setiap saat terjadi. Masih juga ada masyarakat yang tidak menerima pemimpinnya hanya karena beda agama (berprasangka buruk), padahal sang pemimpin dinilai cakap dan sudah melalui proses seleksi ketat sebagai pemimpin.

Parpol sebagai tiang demokrasi belum juga meresapi dan mampu  membangun budaya demokrasi. Politisi dan parpol yang mestinya mempelopori berbudaya demokrasi justru masih ada yang  menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan rakyat untuk kepentingan diri dan kelompok. Politisi masih dengan enaknya sendiri menerima gratifikasi, suap, mark up anggaran dan kolusi  yang itu semua merusak budaya demokrasi karena rakyat disakiti, uang rakyat dirampok, rakyat dikibuli dan amanah rakyat dikhianati. Korupsi bukan sekedar berkaitan dengan  moralitas akan tetapi juga kekuasaan dan kewenangan. Orang yang memegang kekuasaan ada kecenderungan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan (korupsi), jika kekuasaan tidak dibatasi dan tidak diawasi maka dipastikan kekuasaan akan disalahgunakan/korupsi.  Oleh karena itu, budaya demokrasi adalah membatasi kekuasaan dan harus ada mekanisme  kontrol    terhadap kekuasaan.

Budaya demokrasi juga menjunjung tinggi pemerataan dan kesempatan yang sama bagi warga negara untuk mengembangkan potensi dan hak-hak dirinya untuk dapat bermanfaat bagi kepentingan publik. Ketika dalam era kebebasan politik kemudian muncul dinasti politik sebagaimana yang terjadi di Provinsi Banten dan menurut Mendagri ada 58 politik dinasti di seluruh Indonesia, maka asas kepatutan atau etika politik menjadi sangat penting untuk menilai dinasti politik itu baik atau  buruk  dalam berdemokrasi. Munculnya kerakusan terhadap kekuasaan dalam satu dinasti keluarga maka hak politik orang lain di luar dinasti sama saja dirampok. Jelas, kondisi ini tidak etis kendatipun dari aspek  hukum dan hak-hak asasi tidak terjadi pelanggaran. 

Pejabat negara/publik (presiden, kepala daerah, menteri) sebagai ketua umum partai tidak melanggar hukum (kecuali sudah dibuat aturan). Akan tetapi dari segi etika politik sebenarnya tidak patut atau tidak pantas karena  pejabat publik sudah menjadi milik rakyat yang harus melayani kepentingan rakyat, harus bersikap sama dan adil terhadap rakyat. Jika pejabat publik juga merangkap menjadi ketua umum parpol dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan atau keterpihakan kepada kepentingan kelompoknya. Satu lagi, pejabat publik muncul di televisi sebagai bintang iklan komersial atau produk tertentu juga dinilai tidak patut dari segi etika politik karena dapat menimbulkan kecemburuan bagi produk lain dan dinilai membangun citra atau mendongkrak popularitas. Iklan layanan sosial saja ada yang menilai tidak etis karena memanfaatkan anggaran untuk popularitas diri. Patut diacungki jempol Gubernur DKI melarang pejabat DKI memasang foto di baliho untuk iklan layanan sosial.

Contoh-contoh di atas hanya sebagian kecil fakta dalam masyarakat dan pemerintahan  yang ternyata nilai-nilai budaya demokrasi belum dihayati secara substansial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Demokrasi memang mempunyai kelemahan dan kelemahan demokrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh  Giuseppe Di  Palma dalam bukunya To Craft Democracies (1990)terletak kepada kekuatannya,  the weakness of democracy is its strength. Kekuatan demokrasi adalah menempatkan kebebasan dan kesataraan individu. Namun seringkali manusia sebagai individu tidak menyadari bahwa ketika semua mengekspresikan kebebasan maka yang bakal terjadi adalah justru konflik. Dengan demikian,   demokrasi hakekatnya adalah kompromi, kebebasan harus diatur dengan hukum.  

Selain budaya berdemokrasi pada dasarnya adalah budaya ketaatan terhadap hukum, tentu juga dalam berdemokrasi harus dikembangkan budaya menjunjung fatsoen atau tatakrama atau etika politik. Pada umumnya tata krama atau etika politik tidak tertulis namun hidup dalam pergaulan sehingga menjadi bagian dari budaya demokrasi. Melakukan pelanggaran terhadap  etika politik belum tentu melanggar hukum, namun kalau melanggar hukum dipastikan melanggar etika politik.

 

Peran Pemuda

                Agar budaya demokrasi menjadi darah daging rakyat Indonesia dalam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka mau tidak mau budaya tersebut harus terus menerus tiada henti disosialisasikan kepada masyarakat. Salah satu subyek dan obyek membudayakan demokrasi adalah melalui pemuda. Dalam UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang dimaksud pemuda adalah warganegara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

                Sejarah telah membuktikan dan dicatat dalam tinta emas bahwa gerakan perubahan sosial dan politik di Indonesia dan juga di berbagai negara pada umumnya dipelopori, digerakkan dan disemangati oleh para pemuda. Setiap zaman mempunyai tantangan yang berbeda. Pemuda semasa penjajahan tantangannya adalah untuk dapat bebas atau merdeka dari penjajahan. Untuk itu, lebih dulu pemuda harus bersatu padu, kompak dan menggalang persatuan dan kesatuan pemuda melalui Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda  pada tanggal 28 Oktober 1928. Setelah merdeka  tantangan pemuda antara lain melawan kezaliman kekuasaan, kediktaktoran  dan ketidakadilan para pemimpin bangsa. Muncullah  gerakan pemuda dan mahasiswa tahun 1966, tahun 1978 dan tahun 1998. Setelah perjuangan pemuda dapat menumbangkan otoritarian kekuasaan maka buah manis yang dipetik adalah demokrasi.

                Pemuda yang saat ini berumur antara 16-30 tahun adalah produk dan lahir di era demokrasi. Ketika tahun 1998 umumnya masih anak-anak yang belum mengetahui kotornya kehidupan, mereka masih bersih.  Oleh karena itu, pemuda saat ini  harus diselamatkan dari pencemaran  sisa-sisa budaya otoritarian orde baru. Melalui pemuda dapat ditanamkan budaya demokrasi yang benar. Mereka harus digembleng menjadi pelaku, pemain demokrasi yang menjunjung etika dan taat hukum.  Pemuda harus bisa dijadikan contoh untuk dirinya sendiri ketika para pemimpin sudah tidak dapat dijadikan teladan.

Dalam era demokrasi ini pemuda mempunyai musuh dan lawan yang tersamar atau abu-abu sehingga perlu ada konsep yang jelas dalam melakukan perlawanan. Korupsi dan politik uang dengan segala bentuk, pelanggaran etika politik dengan segala model merupakan musuh yang  harus dilawan oleh pemuda karena merupakan virus yang bakal merusak tatanan demokrasi.  Sudah bukan jamannya lagi melawan kekuasaan dan kezaliman pemimpin yang menodai demokrasi hanya dengan teriak-teriak di jalanan. Bukan modelnya lagi pemuda unjuk rasa dengan merusak. Demokrasi tidak mengenal merusak dan mengganggu ketertiban. Pemuda di era demokrasi  harus  mengedepankan dialog dan akal sehat. Pemuda harus berani membangun budaya baru mengenai demokrasi dengan perilaku yang mengedepankan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual  atau moralitas ketimbang kekuatan massa dan otot.  Kemajuan teknologi informasi harus dapat dikuasai dan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemuda untuk membangun budaya demokrasi.  Dengan demikian, membentuk kelompok-kelompok diskusi membahas persoalan aktual di kalangan pelajar dan mahasiswa sebagai bagian dari pemuda merupakan perilaku yang terpuji dan terus didorong  agar dapat berkembang untuk membentuk perilaku siap berdialog bukan siap bentrok.

Untuk itu, peran KNPI, Kemenpora, Dispora  sebenarnya sangat strategis dalam  upaya membudayakan demokrasi melalui pemuda dengan berbagai kegiatan kepemudaan. Namun sayang   belum tampak menonjol kegiatannya. Khusus KNPI sebagai  wadah kegiatan pemuda belakangan ini sepertinya tidak kelihatan dan tidak terdengar kiprahnya baik di tingkat nasional maupun lokal.  Jadikan KNPI sebagai sarana membudayakan demokrasi melalui pemuda, bukan untuk dijadikan pijakan mendapatkan posisi politik.

Menjelang tahun pemilu 2014,  dalam diri pemuda harus ditanamkan sikap untuk berani melawan politik uang  dan perilaku politik negatif lainnya yang dapat mencederai demokrasi. Pemilu yang kompetitif, fair, jujur dan adil serta menjunjung etika adalah budaya demokrasi baru yang harus diwujudkan. Bangkitlah pemuda Indonesia untuk membangun budaya demokrasi. Melalui tanganmu dan gerakmu budaya baru berdemokrasi akan tumbuh. Jadikan peringatan Sumpah Pemuda tahun ini sebagai motivasi dan inspirasi membangun Indonesia baru yang demokratis.  Terimakasih.

 

                                                                                                Palembang, 21 Oktober 2013.

 


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: