22 09 2013

PARTISIPASI POLITIK PEMILU 2014 DIDUGA AKAN SEMAKIN TURUN

Oeh: Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI

 

                Partisipasi politik rakyat dalam pemilu selalu menarik untuk diberbincangkan tidak semata-mata sebagai penentu kemenangan dalam kompetisi merebutkan kekuasaan di eksekutif dan legislatif dalam negara demokrasi, akan tetapi juga dapat mengambarkan situasi dan kondisi sistem sosial politik,  ekonomi,  budaya dan hukum di suatu negara yang bersangkutan. Fenomena internasional yang terjadi  menunjukkan bahwa sejumlah negara demokrasi yang sudah maju dan mapan terjadi  kecenderungan tingkat partisipasi politik dalam pemilu tidak menunjukkan angka yang tinggi. 

Berikut  contoh sejumlah negara maju dimaksud.  Di Amerika Serikat sebagai kiblat negara demokrasi di dunia, tiga kali terakhir pemilu presiden  menunjukkan tingkat partisipasinya tidak sampai 60%; pilpres tahun 2004 sebesar 55,7%, tahun 2008  sebesar 57,10% dan pilpres tahun 2012 hanya naik sedikit  menjadi 57,50%. Di Canada,  pemilu tahun 2004 sebesar 60,90%, tahun 2008 sebesar 64,70 % dan tahun 2012 partisipasinya sebesar 61,10%. Di Inggris, pemilu tahun 2001 partisipasinya hanya 59,38%, tahun 2005 naik 61,36% dan tahun 2010 menjadi 65,77%. Di India, pada pemilu tahun 1999 partisipasinya 59,99%, tahun 2004 58,07% dan tahun 2009 sebesar 58,19%. Di Jepang pemilu tahun 2005 partisipasinya sebesar 67,46%, tahun 2008 sebesaar 69,77% dan tahun 2012 anjlok hanya 59,32%.  

Berdasarkan contoh fakta politik tersebut di atas, partisipasi politik di negara demokrasi yang sudah maju dan mapan, angka rata-rata partisipasi   politik dalam pemilu hanya sekitar 60% – 65%. Kondisi tersebut sudah dinilai baik, normal dan wajar. Kendatipun demikian, ilmuwan politik selalu penasaran mengapa voter turnout (pemilih yang menggunakan hak pilihnya) relatif rendah. Daniel Steven Roberts (2009) dalam makalahnya berjudul Why We Don’t Vote: Low Voter Turnout in US Presidential Elecetion, mengemukan ada sejumlah faktor penyebab warga Amerika Serikat enggan datang TPS menggunakan hak pilihnya; yakni karena faktor pendaftaran pemilih (voter registration), sistem pemilu (electoral system), modal sosial rendah (low social capital), tatacara pemilihan (voting prosedures), partai politik yang lemah (weak political parties), dan isu-isu psikologis (psychological issues). 

Faktor-faktor  tersebut dapat berlaku juga di negara-negara lainnya. Hanya perlu dikaji lebih dalam di antara sejumlah faktor tersebut faktor-faktor apa saja yang dinilai dominan dan menonjol.  Setiap negara dapat berbeda. Misalnya, tata cara memilih di AS ada yang dikirim melalui pos.Cara ini dapat menurunkan partisipasi. Kemudian tentang posisi pemilu itu sendiri ada sejumlah negara yang didudukkan sebagai suatu   kewajiban bagi  warga negaranya yang memenuhi syarat (compulsory system) dan ada yang menempatkan warga negaranya ikut pemilu sebagai suatu hak (voluntary system). Ternyata contoh negara-negara yang disebutkan di atas menganut voluntary system yang menempatkan hak pilih sebagaimana hak-hak asasi lainnya.  Dengan demikian, warga negara  akan ikut pemilu atau tidak sangat tergantung tingkat kesadaran, komitmen dan tanggung jawab berdemokrasi warga negara yang bersangkutan.   Pendek kata, warga negara mempunyai kebebasan dalam penggunaan hak pilih sehingga siatuasi ini dapat menjadikan  potensi untuk tidak ikut pemilih sangat tinggi.

Sedangkan bagi negara-negara yang  menempatkan ikut pemilu sebagai kewajiban ternyata partisipasinya tinggi (rata-rata sekitar 86%) seperti  di Australia, Belgia, Argentina, Peru, Cyprus dan ada sekitar 30 negara lainnya. Negara yang menganut sistem ini beralasan bahwa negara demokrasi harus didukung penuh rakyat  yang berupa kewajiban ikut pemilu bagi yang sudah memenuhi syarat. Warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya dikenakan sanksi hukum berupa denda, kerja sosial, dan sampai pada  pencabutan hak pilih jika sudah lebih dari tiga kali tidak ikut pemilu. Dengan demikian maka negara-negara yang menggunakan compulsory system angka partisipasinya tinggi.

Bagaimana dengan negara kita tercinta Indonesia?. Konstitusional kita sudah secara jelas menyatakan bahwa ikut pemilu merupakan hak politik, bukan kewajiban. Dengan demikian dari sisi ini sudah mempunyai potensi tingkat partisipasi politik bakal tidak tinggi alias rendah. Mengapa pada pemilu selama orde baru partisipasi malah sangat tinggi (di atas 90%)?. Hal ini dikarenakan pemilu berlangsung  tidak fair, tidak jujur, rakyat diintimidasi dan dimobilisasi oleh penguasa untuk memilih partai penguasa. Jika tidak memilih dianggap musuh pemerintah. Rakyat takut, maka lebih baik memilih dengan terpaksa.

Sesudah sistem politik orde baru yang otoriter tumbang dan kemudian suasana menjadi demokratis dimana rakyat mempunyai kebebasan penuh tanpa intimidasi dan rasa takut dalam hal penggunaan hak pilih, tampak jelas adanya penurunan tingkat partisipasi politik. Pada pemilu legislatif 1999, partisipasi politik masih sangat baik yakni 92,74%; tahun 2004 turun menjadi  84,07%; dan pemilu tahun 2009 turun lagi menjadi  hanya 70,99%. Pemilu presiden tahun 2004 putaran pertama partisipasi rakyat 78,23,% dan putaran kedua 76,63%; pilpres tahun 2009 turun lagi menjadi hanya 72,56 %.     

Fakta di atas menunjukkan bahwa tiga kali pemilu partisipasi terus menurun, maka ada dugaan kuat bahwa tingkat partisipasi politik dalam pemilu legislatif dan presiden pada tahun 2014 cenderung akan semakin menurun atau lebih rendah dari pemilu tahun 2009.  Sejumlah kalangan pengamat dan ilmuwan politik mengkhawatirkan keadaan ini karena dapat memberi  gambaran ada yang kurang beres dalam sistem politik kita.    Untuk itu, selain karena ikut pemilu bukan kewajiban, menurunnya tingkat partisipasi politik dalam pemilu diduga karena hal-hal sebagai berikut yang dinilai masih belum normal, antara lain:

Pertama, daftar pemilih yang tidak beres. Sampai saat ini DPT masih dipersoalkan karena dinilai belum akurat. Kesalahan ini bukan kesalahan rakyat tetapi pemerintah dan KPU yang tidak cermat dalam pendataan pemilih. Sistem pendataan pemilih yang dianut adalah menekankan pemerintah yang aktif  sedangkan  rakyat pasif (hanya mengecek kalau mau). Semakin banyak warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih atau DPT tidak akurat maka dapat dipastikan akan   memperbanyak rakyat menjadi golongan putih yang artinya potensi besar partisipasi politik bakal menurun. Terlepas siapa yang salah antara Pemerintah dan KPU, ke depan harus dipikirkan agar pendataan pemilih sejak awal diserahkan kepada KPU saja.

Kedua,   partai politik yang lemah atau yang dinilai masyarakat belum mampu menunjukkan sebagai parpol yang mempunyai kinerja bagus. Hasil jajak pendapat yang  dilakukan    harian Kompas (10/10/211) menyatakan bahwa 88,1% masyarakat tidak puas dengan parpol dalam fungsi politiknya. Fungsi parpol dimaksud antara lain rekrutmen caleg/calon presiden, pendidikan politik, fungsi kontrol dan menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat. Salah satu contoh saja misalnya rekrutmen untuk calon calon presiden. Jika parpol dapat mengusung calon  presiden yang mendapat dukungan luas rakyat maka rakyat akan mendongkrat partisipasi lebih tinggi. Pilpres di Amerika Serikat menunjukkan hal tersebut. Calon presiden Barack Obama mampu meningkatkan tingkat partisipasi untuk menggunakan hak pilih warga AS.

Di sisi lain rakyat semakin cerdas, tingkat kesadaran dan wawasan politiknya semakin luas sehingga mampu menilai kinerja parpol. Tampaknya kinerja parpol kalah cepat dengan  tingkat kesadaran politik rakyat. Hal ini dapat dilihat dari hasil jajak pendapat oleh harian yang sama (27/5/2013) yang antara lain menyatakan bahwa 51,3% pemilih akan memilih parpol lain yang tidak korup. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebenarnya kinerja parpol tergantung dari pengurus dan kadernya yang duduk di lembaga eksekutif dan legislatif. Jika pengurus dan kader parpol banyak tersangkut tindak pidana hukum dan moral seperti korupsi dan lain-lain, maka masyarakat akan antipati dan membenci parpol tersebut.   Jika caleg dan capres yang diusung parpol pada Pemilu 2014 nanti diindikasikan terlibat atau perilakunya dinilai masyarakat sudah tidak pantas menjadi  wakil rakyat atau presiden,  maka potensi masyarakat tidak akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2014 akan besar. Untuk itu, jika angka partisipasi ingin lebih baik hendaknya parpol mampu merekrut kandidat sesuai dengan tuntutan rakyat/aspiratif.

Ketiga, faktor kondisi sosial ekonomi budaya pemilih juga ikut berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih. Di negara-negara yang sudah relatif mapan ekonomi dan demokrasinya sebagaimana yang dicontohkan di atas, tingkat kemandirian pemilih dalam menentukan sikap dan perilakunya relatif tinggi. Ada dugaan kuat bahwa seseorang yang sudah mapan secara sosial ekonomi (klas menengah dan  atas) cenderung lebih mempunyai kemandirian dalam bersikap menentukan pilihan politiknya daripada mereka yang status sosial ekonominya rendah (klas bawah). Hal inilah yang dapat untuk menjelaskan bahwa pada umumnya tingkat partisipasi masyarakat di wilayah pedesaan/pedalaman relatif tinggi dibandingkan yang di perkotaan.  Selain itu, masyarakat pedesaan/pedalaman cenderung masih mempunyai ikatan kohesitas komunal emosianal atau kekerabatannya masih  relatif kuat dibandingkan masyarakat perkotaan sehingga kondisi ini dapat menjadi   wahan kontrol satu sama lain. Seorang warga desa tidak akan merasa nyaman jika tidak datang ke  TPS  ketika  melihat tetangganya ramai-ramai  berbondong-bondong datang ke TPS. Masyarakat perkotaan yang cenderung tidak peduli  terhadap satu sama lain dan tidak merasa malu atau pekewuh serta mandiri, maka mempunyai potensi untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Keempat, isu-isu psikologis juga ikut berperan dalam mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Persepsi dan opini terhadap suatu peristiwa politik terbaru yang muncul menjelang pemilu atau dalam suasana pemilu  akan berimbas terhadap suasana psikologis pemilih baik persepsi maupun opininya. Misalnya, sekarang lagi ada isu santer tentang pro kontra mobil murah yang diluncurkan pemerintah. Di sisi lain Pemda DKI lagi gencar menyelesaikan persoalan kemacetan. Kondisi kontradiktif ini menggambarkan sepertinya pemerintah tidak mempunyai kesamaan langkah dan kebijakan dalam mengatasi masalah.  Publik atau rakyat akhirnya mempunyai   persepsi dan opini  yang negartif terhadap pemerintah sehingga berimbas terhadap efikasi politik masyarakat yang diwujudkan kepada sikap apatis tidak mau menggunakan hak pilih sebagai bentuk protes.

Kita semua menginginkan partisipasi politik pada pemilu tahun 2014 semakin baik minimal sama dengan tahun 2009. Partisipasi tinggi dengan kesadaran tinggi akan memberi gambaran bahwa kita benar-benar telah dewasa berdemokrasi. Namun jika partisipasi semakin menurun, bukan berarti kita mempunyai kesadaran tinggi sebagaimana negara yang sudah maju demokrasinya, ada kemungkinan masih banyak yang salah dari yang telah diuaraikan di atas. Seandainya yang terjadi benar-benar malah turun, hal tersebut sebenarnya sudah diduga penyebabnya. Untuk itu, masing-masing pihak yang terlibat dalam pemilu agar mawas diri untuk memperbaiki kinerjanya terutama parpol dan para kandidatnya  yang akan berusaha merayu pemilih. Gunakan cara-cara yang mendidik, elegan, sopan dan tidak menentang norma yang berlaku. Partisipasi politik tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan mahalnya ongkos pemilu. Demokrasi memang mahal, tetapi memuaskan dan menyenangkan jika dilaksanakan dengan jujur dan adil. Semoga bermanfaat.

                                                                       

 Palembang, 22 September 2013.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: