GOLPUT KOK BANGGA, AYO NYOBLOSOleh;Joko SiswantoDosen FISIP UNSRI Pemilu

2 06 2013

GOLPUT KOK BANGGA, AYO NYOBLOS

Oleh;

Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI

 

Pemilu pasca orde baru baik legislatif, presiden maupun kepala daerah yang demokratis dan kompetitif  ternyata membawa kekhawatiran akan partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya semakin rendah alias yang tidak memilih (golput) semakin tinggi. Pemilu 1999, golput hanya 7,26%. Pemilu tahun 2004 melonjak naik menjadi 15,93% dan pada Pemilu 2009 golput semakin naik hampir dua kali lipat yakni 29,01%. Golput pada  pilpres juga semakin tinggi. Pilpres 2004 putaran pertama yang golput 21,77%, putaran kedua naik menjadi  23,37%. Pilpres 2009 golput semakin naik lagi menjadi 27,44%. Setali tiga uang dalam pilkada, golput juga semakin melambung tinggi. Pada  periode awal pilkada langsung dimulai (2005)  angka golput masih di bawah  30%.  Kondisi golput melambung tinggi pada pilkada di tahun 2013.    Ambil contoh pada beberapa pilkada gubernur yang  baru saja berlalu.   Pilkada DKI golput 37,72%, Sulsel 30,23%, , Jabar 35,15%,  Sumut 51,50%, NTB 30,23%, Bali 26% dan terakhir golput di pilkada Jateng 41,58%. Situasi yang tidak terlalu jauh berbeda terjadi di pilkada bupati/walikota. Contoh yang paling dekat pada pilkada Kota Palembang tahun 2008 angka golput sampai 32,66% dan pada pilkada tahun 2013 yang golput bertambah menjadi 33,15 %.

Fenomena golput yang semakin bertambah tersebut mengundang berbagai pihak untuk mencari penyebabnya. Sejumlah asumsi / dugaan penyebab dilontarkan oleh berbagai kalangan baik oleh penyelenggara pemilu, politisi, pemerintah, cendekiawan maupun masyarakat awam. Pada umumnya mereka menyebutkan alasan golput adalah karena:

Pertama, ikut memilih adalah hak warganegara (voluntary voting), bukan suatu kewajiban  (compulsory voting). Di sejumlah negara yang menggunakan aturan memilih adalah hak, maka umumnya angka golputnya tinggi, seperti india, inggris, Amerika Serikat, dan lain-lain. Sedangkan yang menggunakan aturan ikut pemilu sebagai kewajiban maka golputnya pun rendah, seperti Australia, Singapora, Austria, Belgia, Brasil, dan lai-lain. Masing-masing penganut aturan tersebut mempunyai alasan sendiri-sendiri yang semuanya telah disepakai oleh negara masing-masing dalam menentukan pilihan yang dianut. Alasannya semua dikaitkan dengan berdemokrasi.  Bagi negara-negara yang menganut memilih merupakan hak, arus utama dan mendasar yang dijadikan alasan adalah bahwa memilih adalah  bagian hak azasi manusia yang tidak dapat diganggu oleh siapa pun sebagaimana hak dalam menentukan/memilih jodoh, pekerjaan, tempat tinggal, dan sebagainya.  Dengan demikian, pengggunaan hak tergantung dari pribadi yang bersangkutan dan pihak lain tidak dapat memaksanya. Jadi, ikut memilih atau tidak tergantung pribadi masing-masing dan tidak ada sanksi hukum maupun sosial jika tidak menggunakan hak pilihnya. Dampaknya, golput menjadi tinggi.

Sedangkan negara-negara yang menggunakan ketentuan bahwa ikut pemilu merupakan kewajiban, dilandasi pemikiran utama bahwa demokrasi  merupakan pemerintahan oleh rakyat, maka wajar jika rakyat harus terlibat dan bertanggung jawab dalam pemilu  sehingga  pemerintahan dinilai proporsional dan representatif jika mayoritas rakyat menggunakan hak pilihnya. Bagi yag tidak menggunakan hak pilihnya dapat dikenakan sanksi hukum (denda, penjara, dicabut hak pilihnya) dan atau sanksi sosial. Dampaknya angka golput sangat rendah dan sebaliknya angka partisipasi rakyat ikut pemilu sangat tinggi.   Contoh,  pemilu di Singapura (2011) angka golput 16,82%; di Australia (2010) golput sebesar 16,78%.

Kedua, golput yang disebabkan ikutan atau dampak dari memilih adalah hak atau bukan suatu kewajiban yang tidak bakal kena sanksi apa pun, maka masyarakat yang menempatkan kepentingan individu/sosial lebih tinggi daripada kepentingan politik (pemilu/pilkada) yang tidak langsung berhubungan dengan kepentingannya akan lebih baik bersikap golput. Hasil penelitian LP3ES pasca pilkada gubernur DKI 2007 menunjukkan bahwa masyarakat DKI yang golput   dikarenakan lebih mementingkan kepentingan individu dan sosial sebesar 74,8%. Dirinci lebih lanjut dari alasan tersebut  27,8% karena ada urusan pekerjaan, 18,4% keluar kota atau liburan, 17,8% karena malas dan 10,8% karena sakit. Sedangkan golput yang 25,2% dikarenakan konstekstual sistemik dengan rincian 3,3 % kesalahan administratif; 8,7% tidak percaya tehadap struktur,dan 13,2% karena isu-isu negatif tentang pilkada.

Termasuk dalam kelompok golput karena kontekstual dan sistemik ini adalah mereka yang kecewa berat dan tidak percaya atas kinerja parpol, figur kandidat, tidak percaya kinerja pemerintah, ikut memilih dan tidak kondisi sama saja dan sebagainya. Sebagai contoh, jajak pendapat harian Kompas (10/10/2011) antara lain diperoleh gambaran bahwa 88,1% masyarakat tidak puas dengan parpol dalam fungsi politiknya.  Jajak pendapat terbaru Kompas (27/5/2013) tentang sikap masyarakat terhadap parpol dan kandidat  yang korupsi apakah akan memilih, ternyata 12,5% tidak akan memilih lagi (golput) karena menilai semua parpol korup.  Ikatan masyarakat terhadap parpol ternyata sangat rendah sehingga masyarakat mempunyai kebebasan bersikap dalam penggunaan hak pilih dan menentukan pilihan. Rakyat mengambang atau swing voters menjadi sangat tinggi. Kendatipun jumlah parpol sangat banyak, namun masyarakat tidak begitu tertarik menjalin ikatan formal dan emosional dengan parpol. Kondisi seperti ini menjadikan parpol sebagai tiang demokrasi kurang terasa eksis dalam masyarakat dan ketika parpol dinilai  berkianat terhadap rakyat, maka rakyat membalasnya dengan golput.     

Kecewa terhadap penyelenggara pilkada (KPUD) dalam melaksanakan pilkada dapat memicu masyarakat bersikap  golput. Seperti kasus  pilkada Kota Palembang, semula KPUD Kota Palembang memenangkan pasangan Sarimuda, kemudian setelah digugat oleh pasangan Romi Herton di Mahkamah Konstitusi dinyatakan pihak Romi Herton menang. Ini  menunjukkan  kinerja jajaran KPU Kota Palembang kurang profesional dalam melakukan rekapitulasi suara. Tentu pihak dan pendukung Sarimuda sangat kecewa dan pelampiasan kecewa bisa diwujudkan dalam sikap golput pada pilkada gubernur mendatang. 

Contoh lain, penulis belakangan ini dihubungi seorang aktivis yang menyatakan bahwa petani karet di suatu desa di Sumsel ini mengancam akan golput atau akan mencoblos semua calon gubernur (surat suara gugur) pada pilgub tanggal 6 Juni mendatang karena kecewa terhadap pemerintah atas harga sawit yang anjlog dan tidak ada jalan keluar dari pemerintah. Sikap-sikap masyarakat seperti ini sebagai indikasi bahwa masyarakat sangat rasional dan kritis sehingga mampu menilai situasi kondisi antara yang diharapkan dan kenyataan yang terjadi.  Jika kepentingannya bakal tidak terpenuhi atau terganggu, maka  kekecewaan akan dilampiaskan dengan golput.  

Rakyat kecil dan miskin selama masa kampanye pilgub ini dijadikan komoditas iklan politik di media massa baik cetak maupun elektronik. Wajah-wajah kemiskinan dan kotor selalu nonggol di televisi, koran dan baliho. Mereka dimanfaatakan para calon untuk menarik simpati rakyat miskin lainnya agar memilih calon gubernur tertentu.  Terlepas  apakah mereka dihasih honor atau tidak, rakyat miskin selalu menjadi komoditas politik dan menjadi santapan empuk untuk dieksploitasi sebagai iklan kampanye calon gubernur.  Jika yang dijanjikan dengan rakyat miskin tersebut tidak terwujud, maka sama saja menabur benih kekecewaan rakyat dan akan menunai golput pada pemilu berikutnya yang bertambah besar.

Memang mustahil dan tidak pernah akan ada di negara demokrasi angka golput dapat  0 % atau angka partisipasi ikut memilih mencapai 100 %.  Angka golput normal dan kategori baik berkisar 30% – 35%. Tentu semakin lebih rendah semakin baik. Yang dikhawatirkan jika jumlah golput jauh lebih besar daripada yang memilih. Jika hal yang demikian terjadi,  pemilu/pilkada tetap dinyatakan sah karena ketidakhadiran pemilih di  TPS atas dasar kehendak sendiri  bukan intimidasi atau larangan oleh penyelenggara. Artinya sikap tersebut sama saja sudah menyetujui proses dan hasil.   

Sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pejuang dan pendiri NKRI yang menganut demokrasi (rakyat berdaulat), demi kesinambungan serta mewujudkan kualitas berdemokrasi, demi sebagai komitmen dan bertanggung jawab dalam bernegara, maka hendaknya kita (rakyat)  dengan sadar dan ikhlas meringankan ayunan langkah kaki menuju TPS untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu apa pun. Pilihlah kandidat atau parpol yang dinilai terbaik  diantara yang ada. Jadilah warganegara yang baik dengan memegang prinsip ”bahwa saya memilih semata-mata kesadaran demi kualitas berdemokrasi  dan menghormati NKRI, bukan karena parpol atau kandidat apalagi karena uang ”.

Sungguh menyedihkan ketika dalam suatu kesempatan diskusi ada seseorang yang dengan lantang dan bangga menyatakan bersikap golput karena kecewa terhadap pemerintah. Memang  hak dia untuk tidak memilih. Bukankah akan lebih baik bangga  menjadi warganegara yang baik dengan membangun demokrasi. Tampaknya mereka yang bangga bersikap golput lupa bahwa era sekarang sudah berbeda dengan orde baru. Bersikap golput kok bangga, ayo mencoblos tanggal 6 Juni Pilgub Sumsel, cobloslah salah satu kandidat yang  menurut anda terbaik di antara   calon gubernur yang ada. Terimakasih.    

 

                                                                                                               Palembang, 1 Juni 2013.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: