27 03 2013

INDEPENDENSI DAN NETRALITAS MODAL DASAR RADIO PUBLIK

DALAM MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

 

Oleh: Joko Siswanto

Dosen FISIP Unsri/Pemerhati Radio

 

Pendahuluan

                Demokrasi yang berciri utama persamaan dan kebebasan sangat memberi peluang kepada setiap individu untuk mengembangkan kapasitas dirinya secara maksimal dalam berbagai hal kehidupan. Kemajuan teknologi informasi menjadikan  saluran dan akses ruang publik semakin luas dan terbuka lebar sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kebuntuhan untuk menyampaikan aspirasi ke ruang publik dan mendapatkan informasi teraktual dari publik.  Malahan, sekat dan batas antara hal-hal yang lebih bersifat pribadi dan hal-hal yang bersifat publik cenderung sulit untuk dibedakan. Semua mudah diketahui dan diakses ke ruang publik oleh siapa pun, kapan pun dan di mana pun.

                Era keterbukaan dan transparansi yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi menjadikan arus lalu lintas informasi berjalan terus tiada henti ke segala arah tanpa batas ruang dan waktu. Alur dan arus  informasi yang begitu deras dapat berpengaruh terhadap tatanan  dan perilaku individu maupun kelompok di semua aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya, politik, keamanan  dan juga keyakinan/idelogi. Perubahan sebagai dampak kemajuan teknologi harus dikawal dengan regulasi yang tepat agar perubahan tidak melenceng ke arah kemunduran yang negatif akan tetapi agar bergerak maju ke arah yang  dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan martabat kehidupan  manusia.

                Salah satu tatanan yang dibuat untuk mengarahkan yang berkaitan dengan arus informasi di era demokrasi dan globalisasi adalah Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran untuk mengganti UU No. 24 Tahun 1997 yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Dengan penataan tersebut akan didapat lembaga penyiaran yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara benar, tepat dan efektif  dalam konteks untuk kepentingan yang membawa kemajuan bagi masyarakat, bangsa dan negara.     

                Lembaga penyiaran publik yang sangat populer adalah televisi dan radio. Radio jauh lebih dulu hadir mengisi kebutuhan ruang publik yang kemudian baru disusul televisi. Kendatipun hanya mengandalkan audio, namun sampai kini lembaga penyiaran radio masih eksis dengan segala kelebihan dan kekurangaannya.  Jika lembaga penyiaran di Indonesia pada awalnya digagas dan diprakarsai oleh negara/pemerintah, maka pada perkembangan selanjutnya muncul lembaga-lembaga penyiaran yang dikelola swasta dan masyarakat.  Wujud dari semua itu berupa Lembaga Penyiaran Publik (radio/tv publik), Lembaga Penyiaran Swasta (radio/tv swasta), Lembaga Penyiaran Komunitas (radio/tv komunitas) dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (radio/tv berlangganan). Keempat lembaga radio tersebut mempunyai kekhasan masing-masing dengan persamaan berupa sama-sama mengelola informasi yang dipancarluaskan ke arena publik melalui teknologi keradioan.

                Lembaga penyiaran  yang dijadikan topik bahasan pada kesempatan ini yakni lembaga penyiaran publik khususnya radio yakni Radio Republik Indonesia atau RRI.  Sebagaimana  dikemukakan dalam Pasal 14 ayat 1 UU 32/2002  bahwa yang dimaksud lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian dalam ayat 2 dikemukakan bahwa lembaga penyiaran publik yang dimaksud terdiri atas Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota Negara RI.      

                RRI dengan status lembaga penyiaran publik yang didirikan oleh negara harus bersifat independen (mandiri),  netral dan tidak komersial. Bagaimana RRI harus menterjemahkan itu semua mengingat  RRI dibiayai dari anggaran negara.

 

Problematika

Independen yang senada arti dengan mandiri lebih diberi  makna  “freedom from control or influnce of another or others” atau kebebasan dari  kontrol dan pengaruh  pihak lain. Memiliki independen berarti memiliki kebebasan menentukan kebijakan, sikap dan tindakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kendatipun demikian, kemandirian yang mutlak seratus persen tidak bakal ada. Netral merupakan kata sifat yang bermakna tidak berpihak atau tidak ikut membantu salah satu pihak.  Jadi, independen dan netral merupakan konsep penjelas yang saling melengkapi untuk menjelaskan posisi dan peranan tertentu yang tidak dapat diintervensi pihak lain dan juga tidak berpihak kepada  pihak lain.  

Sejarah mencatat bahwa dalam pemerintahan otoritarian semasa Orde Baru  tidak ada institusi negara yang dapat mandiri dan netral dari intervensi dan pengaruh rezim yang berkuasa. Pengalaman RRI di masa Orba lebih dominan sebagai corong penguasa yang bersifat sepihak (one way  traffic communication). Publik atau rakyat hanya diam dan menerima yang disampaikan RRI. Di sana tidak ada dialog, tidak ada kritik, tidak ada yang berbeda, tidak ada  kebebasan, tidak ada aspirasi rakyat. Suara RRI adalah suara Pemerintah. Gema RRI gema Pemerintah. Wajah RRI adalah wajah Pemerintah, Langkah RRI adalah langkah Pemerintah. RRI benar-benar sebagai alat untuk kepentingan kekuasaan.  RRI alat untuk propaganda pemerintah. Tidak ada daya dan kekuatan dalam diri RRI untuk bebas dan mandiri dari belenggu rezim penguasa. Fungsi kontrol RRI terhadap kekuasaan sangat lemah bahkan tidak ada. Fungsi RRI  yang berjalan semasa Orba lebih kepada fungsi hiburan, edukasi dan informasi yang dikendalikan penguasa.Dengan demikian, pada masa Orba  tidak ada kenetralan. RRI sudah berpihak kepada penguasa karena situasi harus berpihak kepada kepentingan penguasa demi  eksistensi  dan kesinambungan diri RRI.  

Sekarang, di era demokrasi, RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang dibentuk negara dan didanai oleh negara memang sudah diatur dan dibekali sifat independensi dan netralitas. Kebebasan dan netralitas RRI sudah dirasakan dan diwujudkan dalam bentuk program dan acara yang lebih aspiratif, dialektif, interaktif atau dialogis ketimbang monologis. Lihatlah acara Aspirasi Merah Putih yang disiarkan mulai tengah malam sampai menjelang adzan shubuh oleh RRI Pusat yang membahas hal-hal aktual. Dalam suasana yang hening dan sebagian masyarakat tidur, RRI masih bangun memanaskan udara dingin dengan menampung suara rakyat yang pedas dan kritikan tajam terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak menyentuh kepentingan rakyat. Atau acara OPUS (opini dan solusi) acara RRI Palembang yang disiarkan setiap pagi membahas permasalahan aktual yang muncul di Sumatera Selatan baik sosial, ekonomi, politik budaya dan sebagainya.

Kedua contoh acara yang aspiratif tersebut tidak akan mungkin berlangsung diera orde baru. Apa yang dilakukan RRI tersebut merupakan salah satu sarana fungsi kontrol terhadap kekuasaan, terhadap kebijakan pemerintah. Masyarakat juga merasa puas dapat menyalurkan uneg-uneg dan aspirasinya. Hanya sayangnya, sampai sekarang saya dan pendengar tidak mengetahui apakah RRI merekam  dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam bentuk tertulis untuk disampaikan ke pemerintah atau tidak. Hal ini perlu dikemukakan karena radio berbeda dengan media massa cetak. Aspirasi  melalui radio mudah lenyap, sedangkan media massa cetak bertahan lama.   Radio mungkin tidak dimonitor dan didengar secara khusus oleh staf humas pemda   atau pejabat sebagaimana halnya koran yang dibuka lembar demi lembar atau televisi yang selalu menyala sepanjang hari.

Meskipun saat ini independensi dan netralitas sudah tumbuh dalam diri RRI, akan tetapi mungkinkah daya imunitas/kekebalan dari intervensi kekuasaan dapat terus dipertahankan baik di tingkat nasional maupun lokal. Bentuk soft intervensi  pemerintah, antara lain: RRI seakan “wajib” menyampaikan informasi yang dilakukan  pemerintah  kendatipun mungkin dari sisi nilai berita kurang menjual. Di tingkat daerah, RRI tidak lepas dari “kewajiban” menyiarkan berita-berita pemerintah lokal yang cenderung seremonial. Bayang-bayang karena sudah mendapat biaya dan bantuan  fasilitas dari pemerintah atau pemerintah daerah  menjadikan RRI sepertinya  tidak berkutik untuk tidak menyiarkan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kondisi seperti ini semakin mapan dan dapat dimaklumi jika dari konteks  etika kemudian RRI merasa “hutang budi” dengan pemerintah sehingga kemandirian dan netralitas rela tergadai.  

Ada dugaan bahwa tantangan dan netralitas RRI akan semakin berat ketika menghadapi musim pemilu kepala daerah/pilkada. Sebagai radio yang mempunyai jangkauan luas baik dari segi wilayah maupun keanekaragaman pendengar, maka RRI mempunyai peran penting dan strategis menyampaikan informasi seputar pilkada dan sarana untuk kampanye. Ada kemungkinan besar calon kepala daerah akan memanfaatkan   posisi dan fungsi RRI untuk kepentingan dukungan salah satu pasangan calon kepala daerah khususnya incumbent (?). Posisi dilema RRI seperti ini sama halnya yang dialami oleh birokrasi daerah jika incumbent maju peserta pilkada. Jika tidak mendukung incumbent khawatir  jabatan hilang, jika mendukung incumbent sama saja menentang aturan karena birokrasi harus bersikap dan berperilaku netral meskipun tetap mempunyai hak pilih (tidak netral). Jika hal ini terjadi, tindakan apa yang harus dilakukan RRI untuk menjaga independensi dan netralitas. RRI akan menolak secara tegas berarti akan bermusuhan dengan incumbent, dan  kalau incumbent terpilih kembali  khawatir  bantuan dari pemda sedikit atau banyak akan mengalami hambatan. Jurus yang dipakai kemungkinan adalah dengan pandai bermain dalam mengatur porsi siaran berita yang lebih menekankan kegiatan kepala daerah incumbent ditambah banyak. 

Problematika lain adalah bahwa lembaga penyiaran publik tidak mencari keuntungan (non profit oriented). Dengan demikian, sumber dana dari  negara menjadi sumber utama untuk pembiayaan  aktivitas RRI. Mencari dana dari masyarakat (sponsor) boleh   dilakukan untuk mendukung suatu acara tertentu. Terbatasnya anggaran menjadikan tingkat kreativitas SDM RRI menjadi kurang terasah tajam.  Sebagai contoh, RRI  tidak ada lagi hiburan acara drama seri / sandiwara yang dapat mengikat pendengar sebagaimana yang pernah disiarkan “tempo doeloe” di era Orde Baru.  Selain untuk hiburan yang intelek, drama seri yang berkualitas sangat penting untuk membangun dan mendidik karakter pendengar dan fanatisme terhadap RRI.

 Kepentingan RRI adalah membangkitkan nasionalisme, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga moralitas bangsa, memajukan kebudayaan lokal dan nasional, menyampaikan informasi yang benar, akurat dan  seimbang, dan lain-lain. Untuk itu, berita yang bersifat investigasi  suatu kasus tertentu yang menjadi perhatian publik atau yang membangkitkan simpati publik mestinya juga dikembangkan oleh RRI sehingga RRI dapat berfungsi sebagai majalah udara yang dapat dikangeni oleh pendengar dengan menyajikan berita investigasi yang asli produksi RRI. Namun, hal ini lagi-lagi problematikanya kemungkinan terbatasnya dana dan SDM.

   

Solusi

RRI memang sudah populer, sangat dikenal luas oleh masyarakat  dan di kalangan penguasa/pejabat pemerintahain. Akan tetapi RRI sebagai radio publik baik peran, fungsi dan sifatnya belum semua masyarakat  dan kalangan pejabat pemerintahan memahaminya. Selama ini RRI masih mendapat stigma atau predikat sebagai radio milik pemerintah, maka isi siarannya dan beritanya  pasti yang selalu pro, mendukung dan membela kepentingan pemerintah. Suara yang didengungkan dan dipancarluaskan belum sepenuhnya suara kebenaran yang pro rakyat.  Untuk itu, sosialisasi akan kedudukan dan peran, fungsi dan sifat RRI sebagai lembaga penyiaran publik patut disosialisasikan dengan berbagi metode sehingga informasi yang benar mengenai RRI dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Upaya ini sekaligus untuk mencegah berbagai bentuk intervensi baik yang lunak – terselubung maupun keras dan terang-terangan yang akan menganggu independensi dan netralitas RRI.  

Peran dan fungsi strategis RRI sejak awal lahirnya pada masa awal kemerdekaan sampai orde demokrasi sekarang ini telah terbukti memberi sumbangsih yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa. Oleh karena itu, RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik harus dijaga independensinya, netralitasnya dan non profitnya. Penjagaan ini sangat penting agar RRI tidak disalahgunakan untuk membela yang membayar dan kepentingan kekuasaan yang tidak pro rakyat dan pro kepentingan bangsa. Mengingat hal tersebut, RRI hendaknya diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. UU Penyiaran sangat sedikit mengatur tentang keberadaan RRI dan TVRI. Dengan pengaturan dalam UU tersendiri maka eksistensi dan peran RRI akan semakin besar, kuat dan sifat kemandirian, netralitas juga akan terjaga dengan baik. Memang RRI tidak dapat memuaskan semua pendengar mengingat segmen pasar RRI adalah seluruh rakyat Indonesia  yang beraneka ragam kondisi status sosialnya, agama, etnis,  budaya, ekonomi, dan lain-lainnya. Keberhasilan RRI terletak kepada tingkat kepuasan pendengar  dilayani oleh RRI. Untuk itu, sekali lagi pemerintah harus benar-benar memperhatikan RRI agar RRI semakin dicintai dan melekat di hati masyarakat dengan membuat regulasi khusus (UU) tentang RRI.    

Akhirnya, pemikiran sederhana ini sebagai wujud kepedulian saya terhadap RRI agar RRI ke depan jauh lebih berkualitas dan mampu mengikuti irama demokratisasi dan mampu menghadapi tantangan global yang dicirikan semakin menjamurnya media online yang cepat dan mudah diakses. Dengan demikian RRI tetap akan mampu membela kepentingan bangsa dan negara serta menjadi spirit nasionalisme. Sekali di Udara tetap di Udara!. Terimakasih.                                                                               

 

Palembang, 25 Maret 2013.

 

 


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: