15 01 2013

 DAMPAK JUMLAH PARPOL PESERTA PEMILU 2014  

Oleh: JokoSiswanto

Dosen FISIP UNSRI

 

                Komisi Pemilihan Umum akhirnya menetapkan 10 parpol menjadi peserta pemilu tahu 2014 dan parpol pun telah mendapatkan nomor urut setelah diundi tanggal 14 januari. Kesepuluh parpol tersebut terdiri 9 parpol lama yang mempunyai kursi di DPR dan ditambah 1 parpol baru. Kesembilan parpol lama dimaksud yang telah mempunyai nomor urut baru yakni  PKB (2), PKS (3), PDIP (4), Golkar (5), Gerindra (6), Partai Demokrat (7), PAN (8), PPP (9), Hanura (10). Sedangkan  nomor urut 1 jatuh pada parpol pendatang baru yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem). 

                Setelah tiga kali pemilu di era demokrasi, pemilu 2014 mendatang merupakan pemilu yang paling sedikit diikuti perserta pemilu. Pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 parpol, tahun 2004 diikuti oleh 24 parpol dan tahun 2009 diikuti oleh 44 parpol. Dengan jumlah parpol peserta pemilu 2014 yang hanya diikuti 10 parpol (ini sama dengan Pemilu 1971), maka akan berdampak pada sejumah aspek politik dan administratif baik yang positif maupun negatif. Berikut dampak yang mungkin dapat timbul ditinjau dari sudut penyelenggara pemilu, partai politik, masyarakat dan system politik itu sendiri.

                Dari sisi penyelenggara pemilu khususnya KPU, dengan peserta yang hanya 10 parpol maka akan dapat menghemat biaya yang sangat besar  khususnya untuk belanja surat suara beserta barang cetakan lainnya. Ukuran surat suara tentu akan jauh lebih kecil dibandingkan surat suara pada pemilu sebelumnya sehingga dapat mencegah terjadinya surat suara tidak sah akibat dari ukuran surat suara yang terlalu lebar dan kesalahan coblos/contreng.  Pendek kata, dengan jumlah parpol peserta pemilu yang hanya 10 parpol menjadikan KPU lebih mudah mengelolanya baik dari tahap persiapan, pengaturan jadwal kampanye, penghitungan suara,dan sampai pada penetapan perolehan kursi. Untuk itu, diharapkan kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan dapat diminimalkan at55au tidak ada kesalahan sama sekali sehingga penyelenggaraan pemilu akan lebih berkualitas dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. 

Demikian halnya bagi jajaran Badan Pengawas Pemilu jauh akan lebih ringan mengawasi 10 parpol dibandingkan mengawasi puluhan parpol seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya. Dengan demikian badan pengawas pemilu akan dapat lebih fokus dan berkualitas dalam menjalankan fungsinya baik yang bersifat pencegahan pelanggaran maupun penanganan dan tindak lanjut  apabila terjadi tindak pelanggaran baik oleh peserta pemilu maupun oleh jajaran KPU. Dengan demikian, maka pemilu 2014 akan jauh lebih jujur dan adil.

 Dari sisi masyarakat pemilih, dengan hanya 10 peserta pemilu tentu disambut  gembira karena tidak akan lagi direpotkan dan dibingungkan oleh banyaknya parpol yang harus diperhatikan. Pengalaman tiga kali pemilu dengan peserta pemilu di atas sepuluh parpol   membuat masyarakat tidak fokus dalam menentukan pilihan karena bingung dan repot. Akhirnya banyak pemilih yang asal pilih saja sehingga banyak suara yang terbuang percuma. Dengan pengalaman kebingungan dan repot dalam memilih tersebut,   aspirasi masyarakat  menghendaki agar ke depan (kalau dapat)  jumlah parpol peserta pemilu dikurangi, dan sekarang terlaksana. Jadi, jumlah peserta pemilu yang semakin sedikit akan mencegah  terjadinya jumlah suara yang terbuang percuma yang berarti aspirasi politik akan dapat tersalurkan dengan baik.  

                Dari sisi parpol, rekrutmen bakal caleg oleh parpol menjadi sangat kompetitif dan diharapkan akan terseleksi bakal caleg yang berkualitas.   Dengan parpol yang berjumlah sedikit dan yang berminat menjadi caleg banyak maka akan terjadi kompetisi yang sangat ketat dalam proses rekrutmen  bakal caleg oleh parpol. Harapan masyarakat semoga parpol dapat melakukan seleksi bakal caleg dan menentukannya  bukan atas dasar semata-mata kemampuan finansial akan tetapi yang terseleksi adalah mereka yang memang pantas menjadi wakil rakyat baik dari segi moralitas, integritas, komitmen dan kemampuan intelektual. Dengan demikian, parpol diharapkan akan menawarkan caleg yang layak dan laku dijual di masyarakat sehingga akan terpilih wakil rakyat yang amanah dan aspiratif yang akhirnya membawa lembaga legislatif menjadi lebih berkualitas. Untuk itu parpol harus membuka diri seluas-luasnya untuk menerima pendaftaran bakal caleg untuk mengakomodir hasrat rakyat yang ingin masuk ke lembaga legislatif terutama kader-kader dari sejumlah parpol yang gagal tidak dapat menjadi peserta pemilu 2014.  

                Dari sisi potensi gangguan keamanan atau potensi konflik, maka dengan jumlah peserta pemilu yang hanya 10 parpol juga menjadi lebih rendah. Kondisi seperti ini menjadikan masyarakat tidak begitu khawatir dengan suasana kampanye dan pemilu yang umumnya akan diikuti kenaikan  suhu politik yang memanas dan rentan konflik horizontal. Kendatipun hal ini bukan jaminan, namun dengan peserta pemilu yang lebih sedikit maka relatif dapat dideteksi potensi gangguan keamanan yang bakal muncul. Selain itu, karena umumnya peserta pemilu sebagaian besar sudah berpengalaman (kecuali Partai Nasdem) diharapkan akan lebih mudah diajak untuk bekerja sama mewujudkan situasi pemilu yang aman dan damai serta berkompetisi secara fairplay.

                Untuk di tingkat daerah, khususnya yang berkaitan dengan pilkada, maka akan berdampak kepada semakin kecilnya jumlah peserta pilkada yang diusung oleh parpol. Praktis jumlah parpol yang akan duduk di legislatif daerah nantinya maksimal 10 parpol. Jika kesepuluh parpol mendapat kursi semua maka tidak akan ada parpol peserta pemilu di luar parlemen. Bandingkan dengan komposisi saat ini di legislatif daerah umumnya lebih dari sepuluh parpol dan parpol di luar parlemen (kalah dalam pemilu) juga masih banyak.

Seandainya pada pemilu 2014 nanti parpol rata-rata mengantongi 15%  suara, maka yang dapat duduk di kursi hanya sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) parpol. Jika parpol tersebut masing-masing mengusung bakal calon kepala daerah maka akan muncul 6 (enam) pasang bakal calon kepala daerah yang diusung parpol. Namun, situasi seperti itu kemungkinannya sangat kecil parpol akan mengantongi suara rata-rata 15% sehingga yang tak mampu memperoleh suara 15% kemungkinan besar masih akan bergabung/berkoalisi untuk mengusung bakal calon kepala daerah. Melihat seperti itu, maka  diduga jumlah balon kepala daerah yang akan muncul melalui parpol maksimal 4 (empat) pasang.  Dengan demikian, persaingan berebut perahu parpol akan semakin sengit.

Harapan masyarakat dengan kompetisi yang ketat akan terjaring bakal calon kepala daerah yang berkualitas dan elektabilitasnya tinggi. Selain sisi positif, namun juga akan mempunyai efek negatif yakni nilai transaksionalnya sewa perahu politik antara bakal calon dan parpol akan melambung tinggi. Parpol menjadi jual mahal. Hal ini harus diantisipasi dan diimbangi dengan dibuat peraturan yang jelas  dan tindakan yang tegas.  Dengan semakin ketatnya dan peluang mendapatkan perahu politik sangat kecil dan semakin mahal, maka situasi seperti ini akhirnya akan merangsang dan menggairahkan  bagi bakal calon kepala daerah menempuh jalur independen sebagai pilihan yang relatif murah dan terbuka.

Terakhir, dari sisi pembanguan sistem politik yang demokratis maka dengan jumlah parpol peserta pemilu yang semakin sedikit akan terbangun konstelasi kekuatan politik yang mengarah kepada penyederhanaan sistem kepartaian dan memperkokoh identitas ideologi parpol. Kesepuluh parpol tersebut, ada 4 (empat) yang mempunyai identitas keislaman relatif menonjol (meskipun tidak eksklusif) yakni PKS, PPP, PKB dan PAN.  Ada 3 (tiga) Parpol yang cenderung kuat ke nasionalis (PDIP, GERINDRA dan HANURA) dan ada 3 (tiga) parpol yang nasionalis ditambahi label religius sehingga sebutannya berideologi nasionalis religius (Golkar, Demokrat dan Nasdem). Jadi, pemilu 2014  sebenarnya merupakan pertarungan untuk menunjukkan identitas parpol mana yang bakal muncul lebih dominan, yang religius atau yang nasionalis atau yang nasionalis-religius.   Selain itu, parpol yang tidak lolos sebagai peserta pemilu sudah dapat mengukur kekuatannya ke depan kalau akan kembali menjadi peserta pemilu. Jika dirasakan bakal tidak mampu maka lebih baik membubarkan diri atau menyatakan bergabung dengan parpol yang sudah ada. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa jumlah peserta pemilu yang semakin sedikit akan mengarah terwujudnya sistem politik dan pemerintahan yang stabil dan efektif dalam menjalankan pemerintahan.

 

                                                                                                                Palembang, 15 Januari 2013.

 

                 

 


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: