REKRUTMEN BALON…

2 10 2012

REKRUTMEN BALON KEPALA DAERAH DAN “MAHAR”  POLITIK

Oleh: Joko Siswanto

Dosen Fisip Unsri

 

Pilkada langsung membuka peluang luas bagi masyarakat tanpa memandang profesi dapat ikut bertarung memperebutkan kursi kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang memenuhi persyaratan.  Jalur yang ditempuh dapat melalui partai politik dan independen atau perseorangan (tidak melalui parpol).   

Perubahan pilkada  dari dipilih oleh DPRD menjadi dipilih langsung oleh rakyat tidak saja untuk lebih memberi makna demokrasi yang lebih berbobot, akan tetapi mempunyai harapan dan tujuan mulia agar terseleksi dan terpilih kepala daerah yang terbaik sehingga mampu menjadi pemimpin publik yang dapat membawa kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.  Namun, harapan itu tampaknya belum sepenuhnya terwujud. Hasil pilkada di beberapa daerah atau sebagian kecil daerah ada yang dapat melahirkan pemimpin yang diharapkan dan menonjol prestasinya, tetapi sebagian besar  kepala daerah hasil pilkada  kinerja dan prestasinya biasa-biasa saja dalam arti belum menunjukkan perubahan yang berarti; malahan tidak sedikit kepala daerah yang justru terlibat korupsi. Catatan Kemendagri  sampai tahun 2012 ada sekitar 174 kepala daerah yang tersangku korupsi.  Salah satu penyebab dari berbagai faktor kepala daerah korupsi adalah karena  pilkada langsung yang dapat menghabiskan biaya antara lima puluh sampai seratus milyar rupiah.

Memperhatikan proses perekrutan bakal calon (balon) kepala daerah melalui parpol selama ini, terdapat empat pola yang umumnya ditempuh parpol. Pola pertama adalah menyiapkan kader parpol. Pola ini belum banyak dijadikan pilihan terutama parpol kecil. Parpol besar pun kadang kala tidak mampu dan kurang percaya diri menyiapkan kadernya untuk mengusung balon sendiri. Keengganan tidak mengusung kader parpolnya didasarkan atas sejumlah asumsi alasan, antara lain parpol belum mempunyai mekanisme kaderisasi yang jelas untuk dapat melahirkan balon kepala daerah sehingga terjadi krisis kader yang berkualitas. Seandainya kader parpol yang diusung sebagai balon kepala daerah, maka  biasanya yang diusung adalah ketua partainya atau elite parpol yang berpengaruh terutama dari segi kelebihan fiansial yang telah banyak berkorban untuk kepentingan parpol.  Contoh untuk pilkada Kota Palembang  Partai Gerindra mengusung balonnya dari kadernya sendiri yakni Nur Iswanto, PKS mengusung Yuswar Hidayatullah. Alasan lain memang  disengaja oleh parpol tidak menyiapkan kadernya agar ada peluang parpol dilamar balon yang belum mempunyai parpol sehingga parpol dapat melakukan negosiasi yang ujung-ujung meminta duit  sebagai uang sewa, biaya  adminstratif, bantuan parpol atau ‘mahar” politik atau apa pun sebutannya yang intinya balon harus membayar ke partai kalau ingin menggunakan partai yang bersangkutan.

Pola kedua adalah  perekrutan dengan  membuka pendaftaran balon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diumumkan secara terbuka. Namun tidak semua parpol melakukan cara seperti ini. Contoh untuk pilkada di Palembang, yang membuka pendaftaran balon kepala daerah yakni PDIP, Partai Demokrat dan Partai Golkar. Sejumlah balon kepala daerah yang belum mempunyai kendaraan parpol beramai-ramai mengambil formulir mendaftarkan diri. Kendatipun sudah ada niat bagus membuka pendaftaran secara terbuka, namun dalam proses dan metode seleksi yang dilakukan parpol tidak transparan.  Ada indikasi dan kecenderungan parpol akan memilih dari yang mendaftar dengan kriteria yang mendapat angka tertinggi dari   hasil survei internal dan yang mampu memberikan “mahar politik”  yang diminta.

Pola ketiga adalah parpol pasif menuggu dilamar oleh balon kepala daerah. Pola ini dianut sebagian besar parpol khususnya parpol kecil baik yang mempunyai kursi pas-pasan di DPRD maupun parpol yang sama sekali tidak mempunyai kursi. Parpol-parpol kecil  yang tidak mendapat kursi di DPRD juga mempunyai hak mengusung balon kepala daerah   dengan syarat mampu menggabungkan minimal 15% suara dari total suara sah.  Parpol-parpol  gurem ini membuka  pintu lebar-lebar untuk dilamar balon yang tentunya tidak gratis. “Mahar politik” harus disediakan yang besarnya tergantung suara yang dimiliki dan kepandaian dalam tawar menawar politik.  Ada kesan kuat parpol-parpol gurem akan meneguk kenikmatan di saat musim pilkada.

Pola keempat atau terakhir adalah parpol memburu atau tepatnya melamar seseorang untuk diminta menjadi balon kepala daerah. Seseorang yang dilamar parpol tersebut tentu yang dinilai memenuhi syarat dari kriteria yang ditentukan internal parpol dan mempunyai kapasitas unggulan yang dapat dijual ke masyarakat. Pola ini hampir tidak dilakukan parpol   dan kalau ada sangat jarang sekali dilakukan. Sebenarnya banyak individu yang dinilai sangat mampu, teruji dan pantas menjadi kepala daerah baik dari kalangan birokrasi, perguruan tinggi, pengusaha, militer dan lain-lain. Namun mereka tidak mau menonjolkan diri dan tidak mau melamar ke parpol karena sudah takut duluan akan dikenai “mahar politik” yang dinilai tidak patut. Akibatnya, para individu yang mumpuni ini lebih baik menekuni profesinya daripada “dipajaki” menjadi balon kepala daerah..  Parpol tidak menempuh pola ini karena membawa resiko dana. Dari segi kepatutan,  jika yang melamar parpol maka parpol harus bertanggung jawab  atas seluruh resiko biaya politik dan lain-lainnya. Umumnya parpol tidak mempunyai dana cukup   atau tidak mau mengeluarkan dana atau dengan melamar calon berarti tidak ada kesempatan (elite) parpol untuk mendapat uang.  

Dari berbagai pola rekrutmen tersebut, ada parpol yang menempuh pola bervariasi atau gabungan berbagai pola atau malah keempat pola ditempuh sekaligus. Apa pun pola yang ditempuh, ada persyaratan yang sudah menjadi rahasia umum bahwa balon yang menggunakan jalur parpol untuk maju pilkada harus membayar “mahar politik” atau uang sewa perahu parpol yang besarnya bervariasi. Ada balon kepala daerah di kabupaten  di Sumsel ini yang sudah mengeluarkan tujuh milyar untuk ‘mahar politik” ke parpol yang akan mengusungnya dengan alasan untuk biaya administrasi dan lain-lain

Selain uang sewa perahu sebagai awal pengeluaran menjadi balon kepala daerah jalur parpol, tahap kedua yang akan di keluarkan balon kepala daerah jika sudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah adalah ongkos politik pasca pencalonan. Parpol akan meminta kepada balon untuk ongkos politik dari biaya operasional kampanye, kebutuhan bentuk kampanye sampai kepada biasa saksi di TPS. Parpol, lebih-lebih parpol gurem, membebankan semuanya kepada balon kepala daerah untuk membiayai ongkos politik. Tim kemenangan pun yang membentuk calon, bukan parpol. Kalau perlu parpol dapat untung dari balon kepala daerah. Jadi, melalui jalur parpol seorang balon kepala daerah benar-benar menjadi ATM parpol. Parpol semata-mata hanya berfungsi administratif belaka.

Jika balon kepala daerah bukan orang yang kaya raya dan tidak mempunyai  uang melimpah, maka untuk memenuhi kebutuhan ongkos politik akan mencari dukungan finansial dari  pihak ketiga yang umumnya pengusaha dalam bentuk pinjaman politik atau gadai politik atau rente politik. Bilamana terpilih akan terjadi kartel politik yang dapat merugikan rakyat, dan kalau tidak pandai bermain akan terjebak korupsi. Bila tidak terpilih makan calon akan meninggalkan hutang yang akan dibayar dengan menjual apa saja harta yang dimiliki, dan kalau mental tidak sanggup menanggungnya akan terkena gangguan jiwa.   

Jika “mahar politik” menjadi dasar utama dalam proses rekrutmen balon kepala daerah jalur parpol jelas tidak benar dan  tidak baik karena akan menutup peluang bagi yang mampu dan pantas sebagai balon kepala daerah tetapi tidak mampu secara finansial. Akhirnya balon kepala daerah yang diusung cenderung yang kemampuannya pas-pasan tetapi yang berani bayar “mahar politik” karena banyak uang. Resikonya ketika terpilih akan terjebak korupsi atau kinerjanya biasa-biasa saja. Balon kepala daerah yang ideal diusung parpol adalah  mereka yang dinilai mempunyai kapasitas di atas rata-rata, didukung  sebagaian besar masyarakat yang dibuktikan dengan survei dan berkemampuan secara fiansial.  Tetapi ini sulit didapat. Yang jelas, parpol harus berani mengembangkan pola rekrutmen calon yang dapat menjaring bakal calon yang berkualitas, diterima masyarakat luas, dan tanpa harus dengan “mahar politik” . Rakyat akan semakin pandai memilih mana calon yang berkualitas mana yang tidak. Pilkada DKI wajib dijadikan cermin.  Dukungan parpol banyak dan besar jika calon tidak berkualitas maka akan kalah juga. Semoga. Terimakasih.

 

                                                                                    Kampus Inderalaya, 28 Sep.2012.  

Catatan:

–          Tulisan ini dimuat di Supleman Harian Sumatera Ekspres, Selasa 2 Okt.2012

 


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: