REPOTNYA AKAN M…

18 09 2012

REPOTNYA AKAN MENJADI BALON KEPALA DAERAH

Oleh:

Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI

 

Ritual politik lima tahunan, Pilkada, telah merubah sikap dan orientasi politik tidak saja perilaku pemilih yang sulit diduga namun juga partai politik itu sendiri  khususnya yang berkaitan dengan proses menentukan atau memilih bakal calon (balon) kepala daerah. Undang-undang menentukan bahwa balon kepala daerah dapat menempuh jalur kelembagaan partai politik dan non partai politik atau perorangan atau independen. Menjelang (2 atau 1 tahun) perhelatan  pilkada pada umumnya mereka yang berminat untuk ikut bertarung berebut kursi kepala daerah atau wakilnya telah berusaha untuk mengenalkan diri dalam masyarakat dengan memajang foto terbaiknya dengan segala model dan bentuk  di luar ruang di tempat umum yang dipandang strategis agar khalayak mengetahuinya.

Baik jalur independen maupun partai politik masing-masing mempunyai kekuatan dan kelemahannya. Berdasarkan pengalaman dan praktek selama ini, jalur independen mempunyai kelebihan/kekuatan antara lain bebas untuk menentukan siapa yang bakal  digandeng sebagai bakal wakilnya, yang penting cocok secara pribadi dan dinilai mampu memikat masyarakat pemilih. Relatif mudah untuk mengumpulkan KTP dan tanda tangan sebagai bentuk dukungan (lebih-lebih bagi tokoh  yang mempunyai kharisma dan aktif dalam berbagai organisasi sosial) dibandingkan bernegosiasi dengan parpol yang berbelit-belit, rumit dan seringkali harus sampai di tingkat DPP untuk menyewa perahu.  Dari sisi biaya politik, jalur independen juga relatif lebih murah karena tidak harus membayar mahar/sewa perahu (parpol) yang relatif jauh lebih mahal dibandingkan dengan biaya untuk mengumpulkan  KTP.  Sedangkan sisi lemah melalui jalur independen antara lain tidak mempunyai dukungan kelembagaan formal yang cukup solid sampai di bawah untuk bergerak sebagai mesin politik sehingga calon independen mengalami kesulitan untuk menembus semua lapisan  pemilih, dan akan repot menghadapi serangan kompetitor atau calon lain yang diusung oleh parpol.  

Dari pengalaman pilkada di seluruh Indonessia selama ini, tidak sampai 5 %  calon independen dapat memenangkan di pilkada di daerah yang ada calon independennya. Contoh terakhir pilkada DKI pada putaran pertama terbukti dua pasangan dari calon independen terkapar. Di Sumsel pada musim pilkada kabupaten/kota tahun 2008 tidak satu pun calon independen menang. Yang masih baru pilkada di Kabupaten Muba tahun 2011 calon independen di nomor buncit dengan perolehan suara jauh di bawah yang diusung parpol. Oleh karena itu, jika ingin maju independen harus berani menilai secara obyektif terhadap diri sendiri apakah dirinya dari berbagai segi mempunyai keunggulan  jauh di atas rata-rata dari para calon yang diusung parpol atau tidak. Kalau kemampuannya dan modal sosialnya hanya rata-rata atau malah di bawah calon yang diusung parpol, maka akan lebih bijak balik kanan atau urungkan saja daripada maju terus hanya akan babak belur menguras sumber daya yang berakhir sia-sia. Kecuali tujuannya hanya sekedar buat catatan riwayat hidup dan sejarah pernah sebagai peserta pilkada, ya silahkan saja.  

Selain itu, perlu melihat adakah organisasi non parpol baik yang berbasis ikatan tradisional (agama, etnis, daerah) maupun yang berbasis ikatan kepentingan tertentu seperti organisasi kesenian, olah raga, kegemaran/hobi, fungsional, ekonomi atau massa dan lain-lain yang dapat dijadikan mesin politik. Jika tidak mempunyai dukungan organisasi non parpol yang relatif luas sebagaimana disebutkan di atas, maka jangan berharap besar akan mampu memobilisasi pemilih untuk memenangkan pertarungan. Kendatipun organisasi non parpol memberikan dukungan calon individu, akan tetapi dukungannya pada umumnya tertutup atau tidak berani terbuka dan terus terang kepada publik karena takut resiko terhadap eksistensi organisasinya karena dinilai telah berpolitik. Organisasi non parpol kalau berpolitik praktis akan dianggap menyimpang dari haluannya dan ini akan membawa resiko negatif. Kondisi seperti ini tentu jelas kurang menguntungkan bagi calon individu, padahal dukungan terbuka sangat penting untuk membangun citra sekaligus sebagai unjuk  kekuatan di belakangnya.    

Calon independen yang minus dukungan organisasi non parpol kemudian berusaha untuk mengandalkan dukungan yang bersifat individu,  maka akan lebih terseok-seok dan  perjuangan akan bertambah berat untuk memenangkan kompetisi pilkada.   Individu di Indonesia pada umumnya belum dapat dijadikan jaminan memberikan dukungan karena umumnya tingkat kemandirian dan kebebasan bersikap secara politis masih rendah sehingga belum ada keberanian untuk bersikap berbeda dengan kelompoknya.

Jadi, secara teoritik  calon indipenden yang ideal dan mempunyai posisi kemungkinan besar berpeluang menang pilkada adalah yang mempunyai ciri penting antara lain : calon adalah sosok atau figur yang mempunyai keunggulan ketokohan dan popularitas di atas rata-rata calon yang diusung parpol baik keunggulan dari  segi kepribadian, moralitas, intelektual, pengalaman, dan modal atau investasi sosial serta yang lebih penting tidak ketinggalan adalah harus didukung oleh organisasi non parpol yang relatif luas. 

 

Jalur Parpol

Maju menjadi peserta pilkada melalui jalur parpol sangat besar kemungkinan menang dibandingkan dengan jalur independen. Oleh karena itu, banyak bakal calon mendambakan dan  berusaha keras dengan berbagai cara agar dipinang parpol khususnya parpol yang mempunyai kursi di DPRD. Bakal calon pun kemudian menebar pesona memajang wajah di mana-mana dan melakukan sedekah politik dengan berbagai alasan kegiatan sosial. Kemudian untuk mengetahui kekuatan dirinya dan menilai apakah dirinya lebih unggul dari bakal calon lainnya maka dilakukan survei/jajak pendapat  dengan menyewa lembaga survei yang handal. Hasil survei umumnya tidak dipublikasikan tetapi sebagai bahan internal untuk mengatur strategi lebih lanjut. Kalau hasil survei menunjukkan tingkat elektabilitas rendah maka bakal calon dan timnya  akan bekerja keras agar elektabilitasnya terdongkrak naik dengan mendekati rakyat lebih intensif. Jika hasil survei sudah tinggi harus dipertahankan sehingga sampai pada pemilihan tetap tinggi. Semua yang dilakukan para bakal calon tersebut,   paling tidak ada dua yang akan digaetnya, pertama untuk mencari simpati publik yang kelak diharapkan akan memilihnya pada hari pemilihan,  dan yang kedua untuk merayu parpol agar parpol tertentu jatuh cinta kemudian meminangnya sebagai bakal calon dari parpol tersebut.

Terhadap tingkah laku bakal calon yang belum mempunyai kendaraan tersebut, sikap dan perilaku parpol pada umumnya melakukan berbagai tindakan, antara lain  mencermati dan mengikuti perkembangan sampai pada titik atau tahapan tertentu yang paling menguntungkan untuk meminang atau mendekati  bakal calon yang berpotensi besar dapat memenangkan pilkada. Dalam proses ini,  parpol yang mempunyai kursi cukup memadai di legislatif pada  umumnya secara formal berbasa-basi membuka pendaftaran bakal calon sebagai awal proses rekrutmen. Bakal calon pun beramai-ramai mengambil formulir pendaftaran.

Proses rekrutmen atauseleksi di internal parpol umumnya tertutup atau tidak transparan dan juga tidak demokratis. Kesan yang muncul dalam proses ini adalah kemampuan melobi dan tawar menawar harga sewa perahu atau uang mahar politik. Dalam proses melobi dan tawar menawar bakal calon bupati/walikota umumnya tidak cukup hanya sampai di tingkat kepengurusan parpol yang paling rendah (cabang) tetapi tidak menutup kemungkinan sampai kepengurusan parpol di tingkat pusat (DPP).  Sifat parpol di Indonesia adalah sentralistik, personalitik dan oligarkik sehingga kepengurusan DPP parpol mempunyai kewenangan penuh melakukan intervensi di tingkat kepengurusan di bawahnya. Ketua parpol di tingkat cabang (kabupaten/kota) pada umumnya tidak mempunyai daya dan kekuatan atas intervensi dari pengurus di tingkat atasnya baik daerah provinsi maupun tingkat pusat dalam proses rekrutmen bakal calon kepala daerah.  Banyak kejadian ketua parpol tingkat cabang yang pantas diusung sebagai bakal calon dari parpolnya dan mempunyai elektabilitas tinggi justru disingkirkan oleh parpolnya dan malah mengambil bakal calon dari luar parpolnya.

Jadi, bakal calon yang ingin menempuh jalur parpol harus menempuh jalan berliku, rumit  dan berbelit serta mahal untuk dapat diusung oleh parpol. Inilah titik lemah dari jalur parpol.  Parpol ternyata bersikap terima bakal calon yang sudah matang karena tidak berisiko mengeluarkan biaya untuk sosialisasi, mengontrak lembaga survei dan sebagainya, malahan masih meminta mahar politik yang tinggi.

 Titik lemah yang lain, jika sudah ditetapkan sebagai calon dari partai politik, bukanlah parpol yang bekerja keras dan mengeluarkan biaya untuk biaya politik, kampanye dan lain-lain, akan tetapi masih calon yang harus mengeluarkan dana besar untuk membiayai parpol berkampanye. Benar-benar calon yang diusung parpol menjadi ATM bagi parpol yang mengusung. Benarlah apa yang dikemukakan Kementerian Dalam Negeri bahwa untuk biaya pilkada seorang calon bupati/walikota  dapat menelan  biaya antara 50 – 70 milyar rupiah dan calon gubernur berkisar habis 80 – 100 milyar rupiah.  Untuk memenuhi biaya besar tersebut, bagi calon yang tidak mempunyai dana besar terpaksa harus mencari sponsor (pengusaha) yang tidak gratis. Imbal sulihnya adalah janji proyek jika nanti terpilih, maka terjadilah politik kartel antara penguasa dan pengusaha.  Ujung-ujungnya jika tidak pandai bermain proyek adalah masuk perangkap korupsi.

Parpol yang mengusung bakal calon kepala daerah dari kadernya sendiri atau internal parpol boleh dikatakan jarang, apalagi parpol-parpol kecil. Sikap parpol seperti ini menunjukkan bahwa parpol belum mampu menjalankan fungsi pendidikan politik terhadap kadernya dan tidak mempunyai pola atau sistem pengkaderan calon pemimpin publik. Akibatnya,  dalam tubuh parpol terjadi krisis kader pemimpin publik yang layak jual di masyarakat ketika pilkada. Secara teoritik, pilkada sudah dipastikan berlangsung lima tahun sekali dan mestinya parpol jauh-jauh hari sudah harus menyiapkan kader-kader yang bakal dimunculkan sebagai bakal calon.  Namun kondisi seperti itu sepertinya tidak kelihatan dilakukan oleh parpol dan akhirnya ketika menjelang pilkada bersikap kelabakan cari sana cari sini bakal calon yang akan diusung.

Ada dugaan bahwa parpol sengaja tidak menyiapkan kader parpolnya untuk diusung sebagai bakal calon karena tidak akan mendapat apa-apa. Namun jika ada bakal calon dari luar parpolnya maka parpol akan dapat bernegosiasi yang ujungnya adalah akan mendapat uang sewa parpol dan selanjutnya akan mendapat kesempatan untuk memintai uang kepada bakal calon sebagai biaya operasional pilkada dan lain-lain. Inilah peluang elite (?) parpol untuk mendapatkan dana. 

Dalam proses mencari bakal calon, parpol memang menggunakan strategi tarik ulur, menciptakan ketidakpastian dan enggan mengeluarkan biaya tetapi justru berusaha mendapatkan keuntungan.  Parpol dalam menentukan bakal calon yang akan diusung menunggu detik-detik terakhir pendaftaran sehingga resiko mengeluarkan biaya besar dapat dihindari. Buktinya tidak ada satu pun dalam sosialisasi bakal calon kepala daerah baik walikota/bupati/gubernur yang diusung oleh parpol. Semua dilakukan dan menjadi beban bakal calon.  Sebagai contoh di Kota Palembang, gambar-gambar bakal calon walikota yang semarak di berbagai   sudut kota tidak didampingi gambar parpol. Malahan sudah jelas-jelas dari kader parpol tertentu juga tidak didampingi oleh gambar parpol. Ini mengindikasikan parpol tidak berperan dalam sosialisasi karena belum ada ikatan dan tampaknya parpol akan menerima bakal calon yang elektabilitasnya tinggi dan cukup banyak uang untuk ongkos politik. Pendeknya, parpol tampaknya hanya kepingin enaknya saja dalam proses pencalonan.

Hal-hal yang telah dijelaskan di atas merupakan titik-titik kelemahan bagi bakal calon yang menempuh jalur parpol. Sedangkan untuk kekuatannya adalah parpol pada umumnya mempunyai organisasi terstruktur sampai di tingkat desa dan massanya relatif banyak sehingga dapat dijadikan sarana untuk memobilisasi dan mempengaruhi pemilih untuk mendulang kemenangan pilkada.  Dengan organisasi parpol yang solid, khususnya parpol besar, maka bakal calon mempunyai mesin politik yang bakal bergerak relatif cepat dan efektif dibandingkan dengan calon independen yang tidak mempunyai mesin politik. Kelebihan lain melalui jalur parpol jika dapat memenangkan pertarungan maka akan mendapat dukungan di parlemen sehingga memudahkan dalam proses pembuatan kebijakan dibandingkan dengan jalur independen yang memenangkan pilkada.     

 

Bakal Calon Walikota Palembang    

Berdasarkan analisis dinamika proses rekrutmen bakal calon kepala daerah di atas,  dapat untuk menjelaskan situasi proses rekrutmen bakal calon walikota Palembang 2013-2018. Bahwa sampai sekarang bakal calon yang menempuh jalur independen belum ada yang secara tegas dan formal melakukan deklarasi diri. Kondisi seperti ini ada sejumlah dugaan, antara lain belum mempunyai cukup mengumpulkan KTP sebagai wujud dukungan formal, atau masih menunggu upaya untuk dipinang parpol karena menyadari bahwa jalur parpol (khususnya parpol besar) lebih menjanjikan daripada jalur independen, atau menunggu saat-saat terakhir melihat peta kekuatan  bakal calon lain yang sudah jelas diusung parpol tertentu.  Mengingat waktu pilkada sudah semakin dekat, mestinya yang berminat dan mantap untuk maju melalui jalur independen sudah harus muncul di publik dan melakukan sosialisasi agar publik dapat mengenalinya lebih baik.

Sedangkan bakal calon yang berusaha melalui jalur parpol masih disibukkan untuk melakukan lobi dengan berbagai parpol khususnya parpol yang mendapat kursi di parlemen. Jumlah kursi DPRD Kota Palembang sebanyak 50 kursi. Untuk dapat mengusung bakal calon maka parpol harus mempunyai kursi 15% dari total kursi (50). Berdasarkan peta kekuataan kursi parpol di DPRD Kota Palembang,  Partai Demokrat 11 kursi, Partai Golkar 7 kursi, PDIP 7 kursi PKS 5 kursi, Gerindra 5 kursi, Hanura 5 kursi, PPP 3 kursi, PAN 2 kursi, PKB 2 kursi PPRN 1 kursi, PBR 1 kursi dan Barnas 1 kursi. Berdasarkan kekuatan kursi tersebut, maka ada peluang bakal calon yang diusung melalui jalur parpol maksimal 6 pasang.   Nama-nama bakal calon yang sudah unjuk diri di masyarakat dan semua belum jelas di publik parpol yang mengusung yakni  Romi Herton (kader PDIP), Sarimuda, Mularis, Sarjan Taher (kader Demokrat), Harnojoyo (kader Demokrat), Nur Iswanto (kader Gerindra),  dan  Yuswar Hidayatullah (kader PKS). Dari tujuh nama tersebut, hanya Sarimuda dan Mularis yang bukan kader parpol. Kendatipun demikian,  kader-kader parpol tersebut juga belum pasti bakal akan diusung oleh parpolnya sehingga wajar jika bakal calon yang bukan kader parpol  ikut mengambil formulir pendaftaran ketika parpol membuka pendaftaran, seperti Mularis dan Sarimuda mengambil formulir bakal calon di Partai Demokrat dan PDIP. Semua ini menggambarkan bahwa untuk maju sebagai bakal calon melalui parpol sangat berliku, sulit, berbelit dan harus bernegosiasi sampai di tingkat DPP.

Meskpun kepastian parpol yang mengusung belum jelas, akan tetapi  sudah ada bakal calon yang menentukan wakilnya. Mularis sudah mengandeng Husni Thamrin, Sekda Kota Palembang. Romi Herton merangkul Harno Joyo kader Demokrat yang sedang menduduki kursi Ketua DPRD Kota Palembang. Dengan menentukan bakal wakil lebih dini tentu masyarakat tidak lagi menerka-nerka sehingga dapat segera menentukan sikap. Bagi bakal calon walikota juga akan terbantu dalam upaya melakukan sosialisasi dan penggalangan pendukung. Sedangkan bakal calon lain belum menentukan pilihan wakilnya karena tergantung hasil negosiasi dengan parpol yang akan mengusung. Memilih bakal calon wakil walikota harus hati-hati,  bukan atas dasar semata-mata hasil kesepakatan dan pertimbangan negosiasi dengan parpol atau gabungan parpol yang mengusung,  tetapi hendaknya juga harus melihat tingkat elektabilitas bakal calon wakil dan tingkat kecocokan dengan bakal calon walikota. Jika hal ini tidak dipertimbangkan maka jika terpilih dapat pecah kongsi di perjalanan.

Dengan situasi yang serba belum jelas siapa bakal diusung siapa yang menempuh jalur parpol,  dan bakal calon jalur independen yang masih malu-malu muncul ke publik, maka masing-masing peta kekuatan belum dapat dianalisis dengan pasti. Namun yang jelas, masyarakat sudah dapat menilai gambaran umum masing-masing figur yang pantas memimpin Kota Palembang lima tahun ke depan agar lebih baik. Terima kasih.                     

 

Catatan: Tulisan ini dimuat di harian Sriwijaya Post tgl 18 September 2012.       Gambar


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: