MENONTON …

2 04 2012

 

 

 

MENONTON AKTOR DRAMA BBM

Oleh: Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI

 

            Bukan Indonesia jika panggung  nasional tidak menyuguhkan tontonan  yang  kadang membikin senyum, geram, jengkel, iba, pasrah, membingungkan, tak menentu, tak jelas, dan reaksi-reaksi emosional lain. Drama-drama yang dipertontonkan dapat berupa drama dengan lakon ekonomi,  pidana korupsi dan perilaku elite politik/pejabat publik yang menyita perhatian rakyat yang kemudian  berimbas ke arena lakon politik. Namun,  sayang sekali bahwa drama yang dipertunjukkan tidak jelas berakhirnya. Ada drama yang berseri, malah masih ada yang berlangsung melanjutkan babak kedua, dan bahkan  ada yang tidak jelas apakah drama tersebut dapat berakhir atau tidak. Jika berakhir pun tidak happy ending untuk rakyat sebagai penonton sekaligus aktor figuran. Drama-drama dimaksud antara lain  seperti kasus Centrury, Gayus (Mafia Pajak), Nazaruddin (Wisma Atlet), Malinda Dee (penggelapan uang nasabah), Nunung Nurbaiti (kasus Miranda Gultom), Antasari Azhar (pembunuhan), Andi Nurpati (surat palsu MK), rencana pembangunan gedung baru DPR yang menyakiti hati rakyat, renovasi ruang  dan fasilitas Badan Anggaran DPR yang kelewatan super mewah, dan yang terakhir drama seputar kenaikan harga BBM.

            Drama BBM yang saat ini masih dimainkan merupakan drama ekonomi politik yang berdampak langsung pada rakyat sehingga rakyat pun ikut menjadi aktor. Perilaku para aktor dan peran yang dimainkan patut ditonton dan disimak dari berbagai segi. Di dalamnya dijumpai berbagai  aktor yang sudah berpengalaman, ada aktor yang masih belajar,  aktor yang konyol, aktor yang  hanya mencari uang, aktor yang pingin terkenal, aktor yang membangun citra, aktor yang hanya bertepuk tangan, aktor yang penggembira dan lain-lain. Semua aktor yang bermain ingin menunjukkan peran masing-masing dengan banyak sutradara dan mungkin juga tanpa sutradara yang jelas sehingga pertunjukkannya berlangsung hiruk pikuk tanpa hasil yang menyenangkan. Dalam drama tersebut terjadi tali temali kepentingan yang tidak hanya semata-mata ranah ekonomi berupa BBM saja, tetapi juga merembet pada  kepentingan politik, sosial, budaya, keamanan, pencitraan, dan lain-lain.

Meskipun kemudian pertunjukan tersebut berakhir dengan penundaan kenaikan harga BBM, akan tetapi hal itu semata-mata bersifat sementara, kebijakan penundaan sifatnya hanya memadamkan bara api saja. Sedangkan sumber api yang sewaktu-waktu dapat menyala tidak disentuh sama sekali yakni kebijakan di hulu yang berupa MOU antara pemerintah dan pihak asing yang mengelola kekayaan alam minyak bumi. Kelelahan, kerusakan, kesakitan dan bentuk kerugian lain yang dirasakan para aktor politik jalanan belum mencapai titik akhir. Perjalanan masih jauh, ini masih koma, karena sewaktu-waktu Pemerintah akan kembali berusaha menaikkan harga BBM.  Drama politik dengan aroma BBM pun nantinya akan kembali dipertontonkan, hiruk pikuk unjuk rasa anarkis akan terulang  kembali.

Pada kesempatan ini marilah kita simak perilaku aktor-aktor dalam drama dengan lakon   kebijakan  rencana kenaikan harga BBM yang baru saja berlalu. Pertama, aktor utama dalam drama ini adalah Pemerintah yang akan menaikkan harga BBM karena Pemerintah konon sudah tidak mampu terus menerus memberikan subsidi BBM. Setelah berusaha dengan berbagai langkah, maka menempuh kebijakan menaikkan harga BBM dianggap langkah terakhir yang paling cepat dan mudah untuk dilakukan serta hasilnya langsung kelihatan dalam upaya menutupi defisit APBN. Kata Pemerintah, kalau harga BBM tidak dinaikkan maka perekonomian nasional akan terganggu. Proyek pembangunan pun akan terbengkelai. Sebagai bentuk kompensasi bagi masyarakat miskin akibat dampak kenaikan BBM, maka keluarga atau rakyat miskin akan   diberi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp.150 ribu per KK selama 10 bulan. Jumlah kucuran dana sebesar Rp.25,6 triliun cukup untuk 18,5 juta keluarga miskin.  Itulah sebabnya perlu diadakan APBN P(erubahan) tahun 2012. Langkah pemerintah seperti ini dianggap tidak populer dan tidak layak dilakukan Pemerintah. Namun, Pemerintah terus ngotot untuk berusaha melakukannya. Akibatnya,  perlawanan sengit muncul dari aktor-aktor politik yang lain baik parpol maupun masyarakat. Jadi, Pemerintah sebagai aktor utama pertunjukkan drama rencana kenaikan BBM sekaligus sang sutradara telah membuat lakon yang tidak menghibur rakyat tetapi membikin sedih dan pilu hati rakyat.   

Aktor kedua adalah partai politik yang sudah memposisikan sebagai oposan, yakni PDIP, Gerindra dan Hanura. Ketiga parpol mempunyai hitung-hitungan sendiri yang ujungnya tidak setuju kenaikan harga BBM. Pemerintah mestinya kreatif dan masih dapat menempuh cara lain untuk mendapatkan sumber dana, misalnya perlu ada pemangkasan proyek pembangunan yang dinilai tidak menyentuh hajat hidup  rakyat secara langsung, pengejaran uang hasil korupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, konversi BBM dengan gas, dan lain-lain. Tampaknya pemerintah hanya mau cari mudahnya saja dengan menaikkan harga BBM tanpa melihat dampak yang luas bagi kehidupan rakyat.  Pendeknya, ketiga parpol tersebut memanfaatkan peluang rencana kenaikan BBM untuk dapat menyerang parpol yang berkuasa. Dengan membela rakyat, maka parpol akan mendapat simpati dengan harapan akan mendapatkan buah manis ketika Pemilu 2014.  

Selain parpol oposan yang sejak semula menentang kenaikan BBM, ada beberapa parpol yang duduk dalam koalisi juga tidak setuju dengan kenaikan BBM yakni PKS dan Golkar. Dari konteks etika dan komitmen berkoalisi dengan partai yang berkuasa (Demokrat), mestinya kedua partai tersebut mendukung rencana kebijakan Pemerintah  bukan malah menentangnya. Aneh memang, inilah tontotan parpol yang berpijak dengan dua kaki. Kaki yang satu pro rakyat (tidak setuju kenaikkan harga BBM), dan kaki yang lain tetap sebagai bagian pemerintah koalisi. Dengan bahasa lain, parpol ini ingin mencari citra baik di mata rakyat demi kepentingan Pemilu 2014 atau mungkin untuk kepentingan Pilkada DKI yang sudah di depan mata. Dapat menduduki kursi Gubernur DKI menjadi impian semua parpol karena identik “menguasai” Indonesia dan akan memperoleh berbagai akses yang akan memperkuat posisi parpol. Tentu saja partai penguasa (Demokrat) geram dengan sikap   ambivalen PKS dan Golkar. Jadi, di balik rencana kenaikkan BBM, sejumlah parpol oposisi dan parpol koalisi memanfaatkan untuk mendongkrak polularitas dan citra partai di masyarakat sebagai investasi politik demi kepentingan pemilu tahun 2014 dan atau demi kepentingan pilkada DKI. Partai koalisi yang lain (PPP, PAN, PKB) ikut terpengaruh untuk ikut  menunda kenaikkan BBM. Akhirnya Demokrat berjalan sendirian ditinggalkan partai koalisi. Hasilnya, sidang paripurna DPR tidak menyetujui adanya kenaikan harga BBM di bulan April ini. Kemenangan kelompok oposan tentu hanya bersifat sementara karena ada kemungkinan Pemerintah  akan mencari waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM.

 

Ada dugaan parpol koalisi klas menengah juga mempunyai agenda tersembunyi untuk bargaining tentang parlementary treshold (PT) dengan Demokrat. Perlu diketahui bahwa RUU Pemilu belum selesai dibahas karena alotnnya kesepakatan menentukan batas PT antara partai tengah yang menghendaki 2,5-3% dan partai besar di antaranya Demokrat yang menghendaki 4-5%. Dengan situasi kemelut BBM ini dimanfaatkan untuk kepentingan kompromi PT. Pendeknya, jika Demokrat bersedia ke arah PT 2,5% maka partai klas menengah akan tetap solid berkoalisi mendukung kebijakan Pemerintah (Demokrat) tentang BBM. Jadi, kepentingan partai menolak BBM bukan untuk rakyat tetapi hanya menaikkan posisi tawar politik untuk kepentingan kekuasaan.

Ketiga, aktor demonstran sangat beragam antara lain unsur mahasiswa, buruh, petani, karyawan, massa parpol, ormas, LSM, ibu-ibu rumah tangga, pedagang di pasar tradisional, dan masyarakat tanpa identitas yang jelas bahkan sejumlah kepala/wakil kepala daerah yang berasal dari partai oposan (PDIP)  berbaur menjadi satu dengan tekad menentang kebijakan pemerintah agar harga BBM tidak naik. Segala macam bentuk dan wujud demonstrasi ditampilkan, ada yang menggelar pidato menghujat pemerintah, ada yang dikemas dengan tampilan seni (teatrikal), ada yang membentuk pasukan berkuda dengan dandandan prajurit (di Yogyakarta), ada yang menggotong keranda simbol kematian pemerintah, dan yang paling banyak adalah melakukan pengrusakan atau anarkis. Korbannya antara lain pagar jebol, mobil polisi dibakar, pos polisi dibakar, kaca gedung pecah, jalan raya ditutup, bandara diblokir, lalu lintas macet, gedung rusak, dan banyak korban yang jatuh karena luka-luka. Simbol-simbol organisasi dikibarkan, berbagai tulisan hujatan dan  ketidakpuasan serta kebencian terhadap SBY dan pemerintah digelar melalui berbagai spanduk dan poster dari yang sederhana sampai yang ditulis rapi. Dalam demontrasi tersebut bungkusnya BBM tetapi isinya dapat bervariasi. Ada yang niatnya murni semata-mata demi BBM agar tidak naik harga, tetapi ada yang menghendaki sebagai titik awal reformasi jilid kedua dengan menurunkan SBY-Boediono dari singgasana kepresidenan. Serangkaian unjuk rasa sudah tidak lagi mengindahkan UU No. 9 tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum, semuanya sudah dilanggar. Etika demosntrasi sudah tidak ada sama sekali.

Bagi mahasiswa, unjuk rasa seperti yang dilakukan akhir-akhir ini sebagai ajang untuk pendidikan dan pendewasaan diri dalam berpolitik. Sejak SBY menjadi presiden memang belum ada demonstrasi sebesar dan merata di berbagai daerah seperti kali ini.  Sudah menjadi ciri mahasiswa Indonesia bahwa gerakan perubahan selalu dimotori oleh generasi muda khususnya mahasiswa. Mahasiswa Indonesia belum merasa percaya diri dan belum menyandang gelar aktivis hebat jika belum dikenal sebagai jago unjuk rasa. Mahasiswa akan berusaha mencari panggung politik untuk mengaktualisasikan diri dalam bentuk demonstrasi. Mahasiswa akan bangga jika sudah berani menentang kekuasaan yang dinilai tidak pro rakyat. Untuk itu, ketika ada peluang melakukan unjuk rasa maka akan dimanfaatkan sepuas-puasnya sampai titik darah penghabisan.  

Keempat, aktor lain yang perlu disoroti dalam drama BBM adalah  polisi. Polisi sebagai aparat Pemerintah dalam bidang kamtibmas yang paling berat bertugas dan selalu mendapat kecaman dan disudutkan. Posisi di garis depan yang frontal berhadapan dengan demosntran  selalu serba salah.  Demi menjalankan perintah kekuasaan (Pemerintah) maka polisi harus mengamankan dan mengendalikan agar demonstrasi tidak menimbulkan kerawanan keamanan, kerusakan dan gangguan bagi kepentingan umum. Namun dalam kenyataanya sulit untuk menjadikan demonstran bertingkah laku baik. Ban dibakar untuk memberi kesan mencekam, jalan diblokir, pagar dirobohkan, melempari polisi dengan batu, bom molotov dan petasan diluncurkan, bandara diduduki, malah sudah berkembang dengan air aki (raksa) atau cairan kimia yang dapat membakar kulit  dan berbagai perilaku anarkis dipamerkan oleh pengunjuk rasa. Kalau sudah begini situasinya, maka polisi pun terpaksa harus “bertempur” dengan demonstran. Water canon ditembakkan, anjing pelacak dilepas, pentung dan tameng dimainkan, gas air mata disemburkan, tembakan peluru karet harus digunakan. Semuanya demi keselamatan dan keamanan umum yang lebih luas. Banyak korban, tetapi semua tidak jera dengan anarkisme.  Demi tugas, polisi pun harus bertindak tegas melawan demonstran yang anarkis.  

Kelima, marilah kita tonton adegan di panggung DPR yang sedang bersidang paripurna. Semua rakyat menonton melalui layar kaca acting para anggota DPR yang sepertinya tidak lagi mencerminkan orang-orang berpendidikan. Rasa saling menghargai sesama anggota sama sekali tidak ada lagi. Interupsi yang bersautan seperti ocehan burung bebas di tengah hutan. Sidang yang diskorsing tanpa batas waktu mencerminkan kepemimpinan Marzuki Alie dan kawan-kawan seperti tidak mampu memimpin sidang. Pengunjung yang di balkon atau “fraksi balkon” juga bikin ulah berteriak-teriak. Beginikah demokrasi kita?. Demokrasi tetap harus mengedepankan nilai-nilai sopan santun, etika, dan fatsoen politik.  Peraturan tata tertib Dewan perlu dibenahi kembali dan ditegakkan secara sungguh-sungguh agar sidang  paripurna dan DPR mempunyai kewibawaan sebagai lembaga negara yang terhormat.

Nasi sudah menjadi bubur, masa lalu sudahlah biar berlalu tetapi semua aktor harus mau belajar dan membenahi diri. Pemerintah dan DPR sebagai aktor utama sekaligus sutradara kalau memang ingin bekerja sungguh-sungguh demi kesejahteraan rakyat harus mempunyai keberanian menyelesaikan pada akar masalah yang ada di hulu bukan yang ada di hilir. Tata ulang atau tinjau ulang dalam mengelola dan mengolah semua kekayaan alam dari perut bumi  yang bekerja sama dengan pihak asing, Jika pemerintah berani menata di hulu, so pasti  rakyat tidak diminta akan  mendukung penuh langkah pemerintah dan rela berkorban demi martabat bangsa dan nasionalisme. Namun jika pemerintah hanya menangani di hilir, maka soal BBM akan terus menerus diombang-ambingkan dan dipermainkan harga pasar oleh asing. Dan drama BBM akan kembali bermain. Unjuk rasa akan kembali digelar dan akhirnya rakyat menjadi korban. Inginkah peristiwa serupa selau berulang-ulang dengan korban rakyatnya sendiri?. Mohon direnungkan, Pemerintah akan pro rakyat atau pro asing. Tanyalah rumput yang bergoyang. Terimakasih.

 

                                                                                    Palembang, 2 Maret 2012.

 

 

 

 

     

 Gambar


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: