MANTAN NAPI…

6 03 2012

 

 

MANTAN NAPI SEBAGAI CALON PEJABAT PUBLIK

Oleh : Joko Siswanto

Dosen FISIP Unsri

 

RUU Pemilu untuk Pemilu 2014 sedang dalam proses pembahasan di DPR. Salah satu materi  yang menarik dibahas dan mengundang konrtoversi dalam masyarakat adalah mantan nara pidana (napi) tindak pidana (kriminal/korupsi) yang mendapat ancaman hukuman lima tahun atau lebih, maka yang bersangkutan dapat dicalonkan oleh parpol menjadi bakal calon wakil rakyat. Malah tidak hanya  dapat menjadi bakal calon wakil rakyat tetapi mantan napi juga dapat dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Hal tersebut didasari atas Keputusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 4/PUU-VII/2009 yang mengabulkan gugatan Robertus, mantan napi dari Pagar Alam, atas  Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal yang digugat adalah salah satu persyaratan untuk menjadi bakal calon wakil rakyat (DPD, DPR dan DPRD) dan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah, yang berbunyi:  “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.  Gugatan mantan napi atas persyaratan tersebut dikabulkan MK.  

Dasar pertimbangan MK mengabulkan permohonan gugatan mantan napi yang melakukan tindak kriminal pembunuhan tersebut karena persyaratan yang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional). Dalam suatu kesempatan dialog di salah satu stasiun televisi swasta nasional, salah satu  hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, menjelaskan dasar pemikiran MK memutuskan demikian bahwa kita tidak boleh mematikan hak politik warga negara. Misalnya, ada seseorang yang pada masa remajanya pernah terlibat tawuran sehingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Lalu remaja itu divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Jika kelak saat dewasa dia sudah insyaf dan menjalani hidup sebagai orang baik-baik, kemudian berniat menjadi caleg, masa iya seumur hidup vonis yang pernah diterimanya itu menjadi kartu mati bagi hak politiknya untuk mencalonkan diri. Logika Akil Mochtar mungkin bisa diterima dan hal tersebut juga untuk mengakomodir mantan napi yang melakukan tindakan pidana di luar kesengajaannya yang berakibat hukum harus menjadi napi dengan ancaman lima tahun atau lebih. Misalnya, pelaku tabrakan lalu lintas yang divonis 5 tahun karena korbannya meninggal dunia. Tapi bagaimana dengan napi-napi tindak kriminal lain, misalnya korupsi, narkoba, perampokan, dan lain-lain yang telah merusak dan merugikan masyarakat dan negara?.

Kendati putusan MK tersebut memberi peluang bagi mantan napi tindak kriminal untuk ikut berkompetisi merebutkan jabatan publik, tetapi tidak serta merta semua mantan napi kriminal boleh dengaan bebas mencalonkan atau dicalonkan sebagai pejabat publik khususnya wakil rakyat atau kepala daerah/wakil. Ada ketentuan lain dalam putusan MK tersebut yang boleh dan harus dipenuhi oleh mantan napi. Ketentuan di akhir Keputusan MK itu adalah sebagai berikut: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Dengan bahasa yang lebih mudah ketentuan tersebut menyatakan bahwa mantan napi yang diperolehkan adalah bukan residivis, sudah 5 tahun bebas dari menjalani hukuman, dan harus mengumumkan ke masyarakat bahwa dirinya mantan napi. 

 

Hampir pasti putusan MK tersebut akan diakomodir dalam UU Pemilu dan UU pemerintahan daerah, artinya persyaratan yang digugat akan dihapus dan rumusannya akan disesuaikan dengan maksud keputusan MK. Dengan demikian, pada Pemilu 2014 atau dalam pilkada nantinya ada kemungkinan berbagai mantan napi baik tindak kriminal korupsi, narkoba, pembunuhan, perampokan, perkosaan dan lain-lainnya sepanjang memenuhi syarat putusan MK akan dapat mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai bakal calon  DPD, DPR, DPRD dan kepala daerah/wakil. Lalu bagaimana sikap masyarakat pemilih terhadap para mantan napi yang akan menjadi pemimpin, relakah kita dipimpin mantan napi?. Misalnya yang terpilih menjadi kepala daerah atau wakil rakyat itu mantan napi korupsi (koruptor), apakah ada jaminan tidak akan korupsi lagi?.

 

 Suara dan sikap masyarakat tentu ada yang setuju dan tidak setuju. Bagi yang setuju,  selain alasan konstitusional dan HAM sebagaimana yang dijadikan dasar MK mengabulkan penggugat, tentu ada sisi kemanusiaan  yang patut direnungkan, antara lain  bahwa dalam diri manusia terdapat sifat buruk/jahat dan baik, kelakuan manusia dapat berubah dari buruk menjadi baik atau sebaliknya. Dalam diri manusia juga memiliki rasa menyesal atas perbuatan yang dinilai jahat dan jera untuk tidak mengulanginya yang kemudian diganti dengan perbuatan yang baik. Banyak mantan napi yang berubah menjadi orang-orang baik, sudah jera berbuat jahat  dan akhirnya yang jauh lebih berguna bagi masyarakat dibandingkan dengan yang bukan mantan napi. Buktinya ada mantan napi yang menjadi uztad, penggerak anti narkoba, pengusaha  dan lain-lain. Dalam sejarah wali sanga,  Sunan Kalijaga yang terkenal itu waktu mudanya adalah seorang penjahat/perampok. Kemudian dalam sejarah kerajaan di Jawa, Ken Arok sebagai raja Tumapel waktu mudanya merupakan brandalan, maling,  penjudi, suka mabuk, preman dan dibesarkan oleh keluarga penjudi. Jadi, tidak selamanya perilaku jahat manusia selamanya akan jahat. Apalagi kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan bukan kesengajaan atau niat untuk berbuat jahat, mungkin demi kehormatan dan mempertahankan diri terpaksa harus berbuat jahat misalnya harus membunuh. Karena miskin dan lapar demi mempertahankan hidup terpaksa harus maling, dan sebagainya. Jadi, bagi mereka para mantan napi yang akhlak dan perbuatannya sudah teruji menjadi baik dan membawa manfaat kebaikan bagi masyarakat serta ada jaminan moral tidak akan mengulanginya lagi, maka mereka itu sah-sah saja dapat dicalonkan atau mencalonkan diri untuk menduduki jabatan publik. Dengan demikian, dari sisi hukum, hak politik dan kemanusiaan maka mantan napi dapat diterima nalar menjadi calon pejabat publik.

Namun, bagi masyarakat yang kurang atau tidak setuju dengan kondisi tersebut, tentu juga mempunyai argumentasi terutama dari sisi  etika atau kepatutan dan moralitas. Dari sisi ini, patutkah atau pantaskah orang yang pernah berbuat tindak kriminal dan menyandang mantan napi  mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai bakal calon pejabat publik yang pada dasarnya menjadi pemimpin formal masyarakat. Mantan napi sudah masuk kategori mempunyai cacat sosial, dan dari konteks moralitas dalam dirinya sudah juga terjangkit cacat moral karena pernah terjadi pergolakan nilai baik dan perilaku jahat dalam dirinya yang kemudian dimenangkan oleh nafsu jahat sehingga terjadilah tindakan yang melanggar norma hukum, agama, sosial dan etika. Misalnya, orang yang akan melakukan tindak kriminal yang masuk kategori  korupsi (suap menyuap, markup,  dll.) yang umumnya dilakukan oleh pejabat negara/birokrat, pada umumnya yang bersangkutan sudah menyadari bahwa tindakannya tidak benar dan jika ketahuan akan ditindak secara hukum. Namun kenyataannya masih juga ada pejabat publik  dengan berbagai cara berusaha untuk menilep uang negara. Buktinya tindak korupsi tidak berkurang. Jelas, orang-orang seperti ini sudah tidak mempunyai moralitas berbuat baik. Hal ini dapat diterjemahkan bahwa penghayatan terhadap agama yang dianut  juga rendah sehingga rakyat pantas meragukan akan integritas dan moralitasnya. Jika orang-orang yang sudah tidak mempunyai integritas dan moralitas berbuat korupsi kemudian terbukti dan dihukum, setelah menjalani hukuman kemudian  lima tahun  setelah itu sang mantan napi koruptor dapat menjadi pejabat publik lagi, kemudian bisa korupsi lagi, begitu seterusnya, apa jadinya negeri ini?. Kalau hal ini benar-benar dapat terjadi maka NKRI kepanjangannya bukan lagi Negara Kesatuan RI akan tetapi berubah menjadi Negara Koruptor Republik Indonesia. Ibarat gelas, mantan napi itu seperti gelas yang sudah retak dan sangat riskan untuk menampung benda cair yang kemungkinan besar mudah bocor/rembes. Jadi, kalau mantan napi tindak korupsi misalnya, kalau dapat duduk menjadi  pejabat publik, kemungkinan juga akan rembes malah-malah gelas dapat pecah.  

Selain itu, pejabat publik itu pemimpin, dan pemimpin adalah panutan rakyat yang dipimpin. Pemimpin harus dapat menjadi contoh dan  teladan baik tutur katanya dan tindakannya. Menjadi pejabat publik adalah suatu kehormatan sehingga yang dipertaruhkan adalah nama baik dan kehormatan. Nah, jika pemimpinnya ternyata mantan napi, kehormatan dan kebanggaan apa yang akan didapat dari rakyat. Apakah mantan napi kriminal menjadi pejabat publik akan membanggakan rakyatnya?. Apakah kita sebagai rakyat akan bangga jika misalnya wakil rakyat adalah mantan napi tindak kriminal pemerkosaan, pembunuhan, bandar narkoba, koruptor, bandar judi, perampok?. Pemimpin rakyat yang dicari adalah dapat dihormati rakyat secara tulus karena memang periakunya pantas dihormati.  Rasa hormat rakyat kepada pemimpin yang berakhlak dan bermoral umumnya tulus dan benar-benar dari lubuk hati sanubari, bukan sekedar basa-basi. Tetapi kalau yang menjadi pemimpin adalah mantan napi, jika rakyat memberi homat dikarenakan lebih pada protokoler dan formalitas serta karena mempunyai kewenangan/kekuasaan.   

Pengaruh negatif lain jika mantan napi dapat terpilih menjadi pejabat publik adalah para pejabat publik yang sedang berkuasa dan masyarakat menjadi tidak akan takut berbuat tindak kriminalitas  karena ada jamianan masih dapat menjadi pejabat publik jika sudah keluar penjara lima tahun. Pendek kata, situasi seperti ini dapat merangsang atau memberi inspirasi pejabat publik untuk semakin berani melakukan korupsi   dan  kelompok-kelompok penjahat merasa semakin diberi peluang  untuk bertindak kriminal toh nantinya juga dapat menjadi pejabat publik.

 

                Untuk itu, jika rakyat masih mempunyai moralitas, iman dan integritas serta tidak ingin mempunyai pemimpin dan wakil rakyat berpredikat mantan napi, maka sikap rakyat adalah biarlah mereka apara mantan napi ramai-ramai berkompetisi dalam pemilu legislatif dan eksekutif (kepala daerah), karena tidak dilarang oleh hukum, tetapi jangan kita pilih.    Parpol yang mengusung mantan napi tersebut juga tidak perlu kita dukung.   Hanya hukuman politik seperti itu yang dapat dilakukan rakyat untuk mencegah mantan napi menjadi pemimpin formal. Mengusung calon wakil rakyat atau calon kepala daerah yang bukan mantan napi saja banyak, mengapa harus mantan napi?. Jika mantan napi akan mendarmabaktikan kepada bangsa dan negara dengan tulus dan membuktikan dirinya untuk memperbaiki diri, masih banyak lahan sosial untuk mengabdi, tidak harus dalam dunia politik. Terimakasih.

 

 

                                                                                                                Palembang, 5 Maret 2012.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: