21 02 2012

KONSEP-KONSEP DASAR DEMOKRASI
DAN
POLITIK INDONESIA

Oleh:
Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Pendahuluan
Dalam Pembukaan UUD 1945 tercantum kalimat secara tegas dalam alinea ke-4 yang berbunyi: “………, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat……..dst” . Kalimat tersebut menegaskan dan menunjukkan bahwa para pendiri bangsa dan negara ini sudah merancang bahwa yang akan didirikan adalah negara modern yang demokratis yakni suatu negara yang kedaulatannya atau penguasaannya berada di tangan rakyat, bukan di tangan Tuhan, bukan tangan aristrokrat, bukan di tangan konglomerat, bukan di tangan birokrat, bukan di tangan teknokrat atau juga bukan di tangan seseorang/raja. Slogan demokrasi atau kedaulatan rakyat dilambungkan oleh Abraham Lincoln (1809-1865) yang sangat terkenal yakni democracy is the government of the people, by the people, for the people (demokrasi adalah pemerintahan rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat). Jadi NKRI adalah negara modern yang dibentuk atas dasar asas-asas demokrasi yang diwujudkan dalam aturan hukum/konstitusi.
Wujud rakyat itu bermacam-macam ada yang kaya, miskin, pria wanita, bahasa dan budaya dapat berbeda atau sama, agama dapat sama dapat berbeda, etnis juga dapat beraneka ragam, ada yang pintar dan ada yang belum pintar, ada yang tinggal di desa dan ada yang di kota atau bahkan ada yang di hutan pedalaman, ada yang beradab dan ada yang belum beradab, ada yang mayoritas dan ada yang minoritas. Semua itu adalah rakyat yang berdaulat terhadap negara yang dibentuk. Rakyat berdaulat artinya rakyat mempunyai kesamaan hak dan kewajiban untuk terlibat ikut mengatur dan mengurus organisasi bersama yang dinamakan negara. Namun, agar keterlibatkan rakyat dalam ikut mengurus negara menjadi tertib, maka diatur dengan konstitusi (hukum) dan peraturan pelaksana lainnya atas dasar kesepakatan rakyat. Untuk itu, negara harus membentuk organ-organ yang mencerminkan adanya kedaulatan rakyat. Bidang kajian yang berkutat tentang organisasi negara dengan segala aktivitasnya inilah yang masuk kajian bidang politik. Dengan demikian kajian politik dan makna politik umumnya dikaitkan dengan atau berobyek organisasi negara, seputar kekuasaan, hal ikwal pengambilan keputusan, proses dan dinamika kebijakan umum dan distribusi nilai (Miriam Budiardjo, 2008:17).
Asas-asas demokrasi sudah dijadikan dasar dalam konstitusi NKRI. Namun dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan esensi nilai-nilai demokrasi belum dihayati dan menjadi bagian integral dari para penyelenggara dan rakyat itu sendiri. Akibatnya, situasi dan kondisi roda kehidupan politik Indonesia diwarnai oleh dinamika yang cenderung tidak mencerminkan peningkatan kualitas berdemokrasi tetapi justru bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.
Materi ini mencoba untuk membahas penerapan konsep-konsep dasar demokrasi dalam politik Indonesia. Untuk itu, langkah awal akan dijelaskan lebih dulu makna konsep-konsep dasar tentang demokrasi dan kemudian dijelaskan konsep politik Indonesia. Setelah itu, keduanya dikaitkan untuk melihat seberapa jauh konsep dasar demokrasi itu diterapkan dalam praktek politik di Indonesia.

Konsep-konsep Dasar Demokrasi
Kata demokrasi bukan asli bahasa Indonesaia tetapi kata serapan yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Dalam buku-buku ilmu poliik istilah atau kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu “demos” yang berarti rakyat, dan “kratos/cratein” yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci penting dan mempunyai tempat yang istimewa dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Ada semacam penilaian dalam kalangan ilmuwan politik dan juga masyarakat bahwa jika suatu negara menganut demokrasi maka negara yang bersangkutan akan dinilai baik atau positif, sebaliknya jika negara tersebut menjalankan pemerintahan dinilai kurang atau tidak demokratis maka negara dimaksud akan mendapat penilaian yang negatif.
Kalau kita kembali membuka-buka buku ilmu politik atau hukum tata negara, kita akan dapatkan sejarah demokrasi yang amat panjang sejak abad ke-6 sampai abad ke-3 SM yang muncul di Yunani Kuno dengan model demokrasi langsung. Rakyat yang jumlahnya masih sedikit dalam suatu negara kota sangat memungkinkan rakyat terlibat secara langsung dalam membuat keputusan-keputusan politik dan pemerintahan yang kemudian juga dijalankan langsung oleh seluruh warga negara kota yang betindak berdasarkan prosedur mayoritas. Pemerintahan langsung (demokrasi langsung) dapat berlangsung efektif karena warganya masih sedikit dan jangkauan belum luas sehingga segalanya dapat berjalan dengan baik. Kemudian dalam perjalanan waktu dan dinamika proses kehidupan berbangsa dan bernegara yang beralngsung panjang, maka demokrasi juga berkembang menjadi ide-ide yang tidak saja dalam dunia politik tetapi juga mencakup berbagai kehidupan manusia seperti sosial, budaya dan ekonomi. Kirdi Dipoyudo (1978:178) menyatakan bahwa Di negara-negara demokrasi yang telah berkembang, demokrasi bukan saja menunjuk pada mekanisme politik, tetapi juga pada suatu cara hidup yang kemudian disebut sebagai demokrasi sosial. Hal senada diktakan Usman Pelly (1991:29) bahwa pada awalnya demokrasi merupakan idee atau konsep politik tetapi kemudian digunakan dalam konsep filosofis untuk menunjukkan sesuatu yang melekat erat (inherent) pada pengertain persamaan, kebebasan dan hak-hak azasi manusia.
Dengan demikian, demokrasi mengalami perkembangan progresif, kalau awal semula lebih berupa perjuangan rakyat untuk mengamankan hak-hak asasi manusia, kemudian demokrasi berkembang lebih meningkat lagi menjadi perjuangan hak-hak politik rakyat, dan akhirnya menjadi perjuangan hak-hak sosial rakyat. Semua itu berpangkal pada gagasan bahwa semua orang pada hakikatnya sama sebagai pribadi yang mempunyai martabat mulia dan hak-hak dasar yang tidak boleh diganggu gugat untuk dapat mengembangkan diri dan mencapai kesejahteraan lahir batin. Dan kondisi tersebut hanya dapat dicapai dalam kerjasama berdasarkan persamaan. Jadi, kebebasan dan persamaan hak merupakan ide dasar demokrasi. Bernarlah apa yang disampaikan oleh CB Macpherson (1975) bahwa demokrasi pada dasarnya memberi peluang dan kesempatan yang seluas-luas setiap individu mampu mengembangkan kapasitas dirinya dan kemanfaatan dirinya semaksimal mungkin untuk mencapai kebahagian dan kesejahteraan tidak saja berdampak pada dirinya akan tetapi akan berdampak luas kepada lingkungannya karena kesejahteraan dan kebahagian tidak dapat dicapai sendirian. Dengan demikian, dalam demokrasi tidak terdapat perbedaan bagi setiap individu. Siapapun individu tanpa terkecuali dapat memaksimalkan kemampuan dirinya untuk meraih kehidupan yang lebih sejahtera. Karena kekuatan demokrasi terletak pada penempatan kebebasan dan kesetaraan hak-hak individu maka acapkali kondisi tersebut menjadikan kekuatan demokrasi tersebut seperti menjadi titik-titik lemah demokrasi. Situasi tersebut oleh Giuseppe Di Palma (1990:40) diungkapkan dalam suatu kalimat “the weakness of democracy is its strength” atau kelemahan demokrasi terletak pada kekuatannya. Untuk itu agar demokrasi dapat hidup maka dibutuhkan sikap kompromi, toleransi, saling menghormati, mengedepankan etika, ksatria dan sikap-sikap luhur lainnya.
Dalam demokrasi politik yang berbasis kekuasaan, maka kekuasaan harus dijabarkan dalam pembagian kekuasaan (trias politika) yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif agar tidak terjadi kediktoran kekuasaan. Pemegang kekuasaan harus juga mendapat pembatasan dan dipilih secara kompetitif agar tidak terjadi manipulasi mandat dan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan). Beranjak dari pengalaman praktek di negara-negara yang menganut paham demokrasi, maka pada kesempatan ini dapat dikemukakan ciri-ciri suatu negara yang menerapakan asas-asas demokrasi. Berikut ciri-ciri yan dimaksud:
1. Adanya pergantian pemegang kekuasaan melalui pemilu teratur dan kompetitif serta jujur dan adil. Memegang kekuasaan harus dibatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hukum Lord Acton (1834–1902) akan berlaku jika kekuasaan tidak dibatasi, “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” (kekuasaan cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan). Negara demokrasi harus mengatur pemegang kekuasaan secara bergilir melalui pemilu kepada wakil-wakilnya yang dinilai cakap dan memenuhi syarat. Pemilu harus dilakukan secara teratur (4 atau 5 atau 6 tahun sekali) dan kompetitif serta jujur dan adil. Ciri kompetitif adalah sulit diprediksi siapa yang bakal muncul menjadi pemenangnya. Ciri jujur dan adil manakala hasilnya dapat diterima oleh semua pihak termasuk lawannya dapat menerima kekalahan dengan legowo dan ikhlas tanpa mencari-cari kesalahan pemenang. Ada ungkapan yang meyatakan bahwa “a good election is an cerntainty procedure but difficult to predict the result” (suatu pemilu yang baik adalah adanya kepstian dalam pelaksanaan tetapi sulit diprediksi hasilnya).
2. Adanya 4 (empat) macam kebebasan yakni kebebasan berkelompok/berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan, kebebasan memeluk keyakinan (agama) dan kebebasan pers. Di depan telah dikemukakan bahwa esensi demokrasi adalah kebebasan yang sejalan dengan HAM. Berserikat adalah fitrah manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Dengan demikian, jika manusia dilarang berkelompok maka akan bertentangan dengan HAM. Demikian juga dalam kebebasan berpendapat. Orang berfikir dan menyampaikan gagasannya adalah fitrah manusia karena Tuhan memberi akal untuk berfikir, mulut untuk bicara. Tidak ada orang yang dapat menghentikan orang berfikir. Tidak ada orang yang dapat memerintah manusia mengunci mulut untuk tidak berbicara. Demikian juga rasa ingin tahu adalah hasrat manusia yang alami karena memang diberi Tuhan alat untuk itu. Tanpa dorongan rasa ingin tahu maka manusia tidak akan mengalami kemajuan dan peradaban. Dalam perkembangannya, rasa ingin tahu tersebut diwujudkan dalam kebebasan pers. Demokrasi menjamin hak-hak rakyat untuk mendapat informasi yang berkaitan dengan urusan publik. Pers bertugas menyampaikan informasi yang berkaitan dengan urusan publik yang ditangani oleh penyelenggara negara sebagai bentuk kontrol sosial dan kekuasaan. Kebebasan penting lainnya yang berkaitan dengan hak dasar manusia adalah kebebasan memilih keyakinan hidup (agama). Keyakinan merupakan perasaan yang tak dapat dipaksakan meskipun dapat disosialisasikan/diajarkan. Keyakinan sangat individualistik dan sangat rentan konflik. Oleh karena itu, demokrasi sangat menghargai kebebasan memeluk keyakinan. Negara demokrasi harus memberi jaminan rakyatnya bebas beribadah dengana aman dan damai.
3. Adanya persamaan di depan hukum. Rakyat, apa pun status dan posisinya, harus mempunyai hak yang sama di depan hukum. Demokrasi yang baik harus diatur dan dilandasai hukum. Semakin banyak aturan hukum menunjukkan indikasi semakin berkualitas berdemokrasi. Kebebasan dan persamaan atas nama demokrasi tidak dapat dibiarkan liar bergerak tak tentu arah, akan tetapi harus diatur melalui hukum sehingga segala sesuatunya akan bergerak dengan tertib, aman dan damai. Dalam negara demokrasi, hukum harus dijadikan panglima sebagai landasan bertindak.
4. Adanya hak untuk menyampaikan protes. Demokrasi memberikan peluang pemegang kedaulatan menyampaikan protes terhadap hal-hal atau kebijakan yang diilai tidak tepat atas nama kesejahteraan, ketidakadilan, dan lain-lain kepada pelaksana kedaulatan (pemerintah). Protes ibarat bumbu penyedap di alam demokrasi. Protes dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti unjuk rasa atau demonstrasi, rapat umum, pawai. Kendatipun demikian, protes harus mengindahkan aturan dan tidak menganggu kepentingan dan keteriban umum.
5. Adanya fatsoen dan privacy. Fatsoen adalah tata krama atau etika politik. Etika atau tata krama merupakan norma yang umumnya tidak tertulis sebagai adat kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang beradab. Landasannya adalah moral atau akhlak yang baik. Kepantasan atau kepatutan lebih menekankan kepada landasan moral daripada hukum. Demokrasi akan mempunyai nilai agung manakala fatsoen tumbuh dengan baik disamping ketaatan terhadap hukum positif. Contoh fatsoen: seseorang yang memegang jabatan publik akan meletakkan jabatannya (mundur) karena telah melakukan tindakan yang dinilai publik sudah tidak pantas, seperti tindak korupsi, kesusilaan, dsb. Sedangkan privacy menekankan bahwa setiap orang mempunyai hak-hak pribadi yang harus dihormati dan tidak dapat diganggu sepanjang mampu dan tidak melanggar hukum dan norma. Misalnya, setiap orang boleh menjadi warga negara mana pun dan tinggal dimanapun atau mempunyai pekerjaan apapun.
6. Adanya keterbukaan informasi. Demokrasi memberikan jaminan ketersediaan informasi khususnya yang berkaitan dengan urusan publik. Pemerintah sebagai pelaksana kedaulatan rakyat tidak dapat melarang rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mengakses informasi publik yang memang merupakan hak rakyat. Tetapi sebaliknya harus membuka diri seluas-luasnya agar rakyat dapat mendapat informasi yang jelas dari sumber yang pasti dan dapat dipercaya.
7. Adanya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Sebelumnya telah sisinggung bahwa demokrasi berkaitan dengan hak memaksimalkan kapasitas diri. Kapasitas diri dapat meliputi hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan pemikiran (akal), kepribadian (budi pekerti), keagamaan (akhlak), keindahan (seni). Semua itu dapat ditempuh melalui jalur pendidikan. Oleh karena itu, demokrasi harus memberikan ruang agar rakyat dapat mengikuti pendidikan dengan baik.
8. Adanya rekrutmen jabatan publik secara terbuka. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan mempunyai hak yang sama untuk menduduki jabatan publik. Karena jabatan publik terbatas dan yang berkeinginan untuk itu banyak, maka harus dilakukan melalui proses rekrutmen secara terbuka dan menekankan asas kompetisi yang meliputi kemampuan, moralitas, integritas, kesehatan, prestasi, kepatutan dan kelayakan sesuai dengan jabatan publik yang akan diduduki. Nepotisme dalam segala bentuk dan latar belakang harus dihindari dan disingkirkan. Dengan proses rekrutmen seperti itu maka demokrasi akan mempunyai makna yang mendalam bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang sehat.
9. Adanya pengakuan elemen-elemen konflik yang terkelola. Sudah menjadi takdir Tuhan bahwa dalam diri manusia ada hal-hal yang bersifat negatif (egois, bermusuhan dll) selain sifat yang positif (iba, bersahabat, dll). Dalam bentuk kelompok masyarakat, maka masing-masing kelompok masyarakat mempunyai identitas diri yang berbeda sehingga muncul istilah pluralisme. Dalam masyarakat pluralis, maka potensi untuk konflik sangat tinggi. Di alam demokrasi yang masyarakatnya pluralis, maka kecenderungan konflik akan bertambah sangat tinggi karena adanya kebebasan dan pengakuan elemen-elemen kelompok masyarakat. Untuk itu, di alam demokrasi yang penting adalah adanya mekanisme dalam mengelola konflik sehingga perbedaan dan konflik tidak akan menjadi penghancur demokrasi tetapi akan memberi bau harum demokrasi yang bermanfaat untuk kemajuan dan peradaban bangsa.
10. Adanya semangat kerja sama. Demokrasi tidak akan tumbuh baik tanpa didukung oleh semangat kerja sama dan bahu membahu para pelakunya baik penyelenggara negara (penguasa) dan rakyat untuk mewujudkannya. Demokrasi bukan benda atau faham yang hanya dalam angan-angan dan mimpi indah semata, tetapi harus direalisasikan dalam tindak nyata yang dilandasi semangat kerja sama untuk mewujudkannya. Semangat adalah tenaga penggerak demokrasi. Aturan dan sistem sudah demokratis akan tetapi bila para pelakunya tidak ada semangat kerjasama untuk mewujudkannya, maka demokrasi hanya akan ada dalam mimpi.

Konstitusi yang Demokratis
Untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka nilai-nilai demokrasi harus dituangkan dan dijabarkan dalam aturan dasar yang berupa konstitusi atau undang-undang dasar. Demokrasi harus dibatasi dengan hukum dan aturan agar terwujud ketertiban dalam pelaksanaannya. UUD pada dasarnya memuat aturan hal-hal mendasar mengenai negara, tugas dan wewenang organ-organ negara, hubungan negara dan warganegara, dan mengatur hak-hak serta kewajiban warganegara.
Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), UUD 1945 sejak dirancang sudah memuat nilai-nilai demokrasi kendatipun dinilai belum tegas dan lengkap sehingga kemudian UUD 1945 diamandemen di era demokrasi. Isi UUD 1945 saat ini jauh lebih lengkap dan jelas dibandingkan dengan sebelum dilakukan amandemen. Berikut nilai-nilai demokrasi yang tergambar dalam UUD 1945 antara lain:
1. Pernyataan bahwa negara NKRI demokrasi diatur dalam pasal 1 ayat 2: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar”.
2. Kekuasaan harus dibatasi dan rotasi kekuasaan harus teratur melalui pemilu tercermin dalam pasal-pasal:
– Pasal 6A: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secarang langsung oleh rakat”,
– Pasal 7: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”
– Pasal 19 ayat 1: “Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum”,
– Pasal 22C ayat 1: “Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum”
– Pasal 22E ayat 1:”Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebs, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.
– Pasal 22E ayat 5: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.
3. Kebebasan berpendapat, berserikat, beragama, pers, protes, mendapat pendidikan, pekerjaan yang layak, kesamaan di depan hukum dan pemerintahan, dan hak-hak lainnya tercermin dalam pasal 27, pasal 28, pasal 28A s/d 28J, pasal 29, pasal 31. Misalnya, Pasal 27 ayat 1: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hkum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28 : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran denagn lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Politik Indonesia
Politik Indonesia yang dimaksud dalam materi ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan kewajiban membuat kebijakan, melaksanakan kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang menyangkut semua aspek kehidupan masyarakat yang bermuara kepada kesejahteraan. Rakyat telah memberikan mandat pada organ-organ negara untuk melaksanakan amanah rakyat yang dilandasai oleh aturan hukum berupa konstitusi dan aturan turunannya. Namun dalam prakteknya, rezim yang diberi mandat tidak mesti menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik sehingga menimbulkan gelombang gerakan protes dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Ketidakpercayaan rakyat kepada pihak yang diberi mandat dapat berakibat paling buruk yakni pergantian kekuasaan yang tidak normal (abnormal power rotation).
Dalam perjalanan sejarah politik Indonesia membuktikan bahwa kendati aturan hukum (konstitusi/UUD 1945) sudah memuat nilai-nilai demokrasi tetapi ternyata makna demokrasi disalahgunakan dan disalahartikan sehingga demokrasi yang diharapkan dapat sebagai faham dan sarana untuk menggapai kesejahteraan justru malah diinjak-injak. Munculnya label-label demokrasi seperti demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila merupakan wujud implementasi demokrasi yang menyimpang. Nilai demokrasi memang universal tetapi dalam penerapannya dapat dipengaruhi dan diwarnai oleh kultur setempat. Sepanjang kultur tersebut tidak bertentangan dengan demokrasi maka akan memperkaya makna demokrasi. Namun jika bertentangan atau tidak sejalan dengan demokrasi maka nilai-nilai lokal/setempat tersebut cepat atau lambat akan tergeser oleh nilai-nilai demokrasi.
Sebagai ilustrasi yang masih segar dalam ingatan kita, berikut praktek penyelenggaraan negara yang dilakukan rezim orde baru yang mengaku demokratis tetapi kenyataannya bertentangan dengan ciri-ciri sebagai negara demokrasi. Berikut tanda-tanda rezim orde baru tidak demokratis.
1. Pemerintah orde baru memang menyelenggarakan pemilu relatif secara teratur (1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997) tetapi tidak kompetitif, tidak jujur dan tidak adil, serta diselenggarakan bukan lembaga independen tetapi oleh pemerintah sendiri.
2. Pemilu bukan untuk mengganti pemegang kekuasaan tetapi untuk semakin memantabkan kekuasaan. Presiden Soeharto dapat dipiih terus menerus setiap lima tahun sekali oleh MPR bukan oleh rakyat. Dampaknya pemerintahan yang koruptif dan tidak demokratis.
3. Partisipasi rakyat mengikuti pemilu sangat tinggi (di atas 90%) tetapi bukan atas dasar kesadaran yang tinggi, melainkan karena mobilisasi dan pemaksaan oleh penguasa sehingga rakyat mengalami ketakutan kalau tidak ikut pemilu karena bakal menemui kesulitan jika berurusan dengan birokrasi.
4. Masyarakat dilarang berserikat sesuai dengan ideologi dan kepentingan atau profesinya. Hegemoni kekuasaan yang ditonjolkan dengan wujud semua organisasi sosial, profesi, politik tidak boleh ada duanya. Misalnya, wartawan hanya boleh berserikat dalam PWI, petani hanya boleh berhimpun dalam HKTI, buruh atau pekerja hanya diperkenankan mendirikan SPSI, dan sebagainya. Sungguh merupakan kehidupan berkelompok yang tiada pilihan. Partai politik pada pemilu 1971 yang diikuti oleh 10 parpol dipaksa untuk bergabung pada tahun 1973 menjadi tiga partai sampai Pemilu 1997. Masyarakaat dilarang mendirikan parpol baru.
5. Masyarakat yang melakukan demonstrasi ditangkap dan dihukum. Pers yang berani keras dan mengusik kekuasaan dibreidel. Media elektronik radio dan televisi harus wajib merelay siaran berita RRI dan TVRI yang muatannya lebih kepada berita kegiatan pemerintahan.
6. Kebebasan beribadah dan memeluk keyakinan dibatasi meskipun sudah menjadi warga negara Indonesia. Misalnya, warga negara keturunan Tionghoa dilarang merayakan imlek, ajaran Khong Hu Chu sebagai kayakinannya dilarang untuk dianut dan diajarkan.
7. Militer di masa orde baru mempunyai peran ganda yang disebut Dwi Fungsi ABRI. Dalam ABRI terdiri dari tiga angkatan dan POLRI. Fungsi pertama sebagai kekuatan hankam dan fungsi kedua sebagai kekuatan sosial politik yang kemudian militer dapat menduduki berbagai jabatan publik di segala level dan legislatif. Militer juga sebagai kekuatan utama partai penguasa (Golkar) Jadi, militer sudah tidak profesional dan tidak netral.
8. Birokrasi sebagai pelayanan masyarakat juga setali tiga uang dengan militer, tidak netral. Birokrasi merupakan pendukung utama dan kekuatan utama partai penguasa.
9. Dalam masyarakat selalu ditebarkan virus ancaman komunis, teror dan intimidasi yang ditujukan kepada kelompok-kelompok masyarakat atau individu yang vokal dan kritis terhadap pemerintah.
10. Perijinan yang berkaitan dengan diskusi, seminar atau pertunjukan kesenian yang diduga bakal mengritik kekuasaan bakal tidak tidak diijinkan atau kalau diijinkan akan dipersulit dan harus rela untuk mengikuti persyaratan yang ditentukan.
11. Dibentuk lembaga-lembaga non konstitusional seperti Kopkamtib yang bertindak memata-matai dan bertindak untuk membereskan bagi siapa saja yang bakal menentang pemerintahan.
12. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD hanya simbolis dan formalitas karena yang akan jadi sudah diketahui dan direstui lebih dulu sebelumnya oleh Cendana (Presiden Soeharto).
13. Rekrutmen jabatan publik sarat dengan kolusi, korupsi dan nepotisme merajalela. Monopoli dan konglomerasi pun mewarnai kegiatan perekonomian.

Dan masih banyak lagi contoh perilaku dan praktek pemerintahan rezim orba yang tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Situasi era orde baru yang tidak demokratis itu salah satunya digambarkan dalam buku yang berjudul Demokrasi dalam Pasungan (Penyunting: Hairun Salim HS dan Angger Jati Wijaya, 1996).
Situasi era orde baru tersebut menjadi jungkir balik dan berubah dratis ketika derita rakyat sudah memuncak dan menjadi prahara politik melalui gerakan reformasi (1998) yang akhirnya menumbangkan rezim orde baru. Babak baru kehidupan demokrasi pun kembali dimulai.
Politik di awal era pasca orde baru adalah politik bersih-bersih terhadap warisan orde baru baik yang berupa kebijakan-kebijakan atau hal-hal yang dinilai bertentangan dengan demokrasi. Aturan-aturan baru yang menjunjung nilai demokrasi pun dibuat. Berhubung negara dioperasionalkan atas dasar konstitusi maka langkah awal yang harus dibenahi adalah merubah, menambah dan atau menghapus sejumlah isi UUD 1945 yang dinilai menjadi sumber mala petaka penyimpangan demokrasi. Untuk itu, MPR hasil Pemilu 1999 melakukan perubahan UUD 1945 empat tahap, yakni perubahan pertama dilakukan pada Sidang Umum tahun 1999, disusul perubahan kedua tahun 2000, ketiga 2001 dan perubahan keempat tahun 2002. Berikut sejumlah contoh perubahan-perubahan penting dan mendasar yang dilandasi nilai-nilai demokrasi baik yang diatur dalam UUD maupun aturan pelaksanaannya.
1. Masa jabatan presiden dan wakil presiden dipertegas hanya dua kali masa jabatan.
2. Siapapun warga negara Indonesia dapat menjadi presiden/wakil presiden.
3. Presiden dipilih langsung oleh rakyat
4. Pemilu dilaksanakan oleh lembaga independen yang bersifat tetap.
5. Dibentuk lembaga-lembaga baru seperti DPD dan Mahkamah Konstitusi.
6. Sebelum presiden mengangkat pejabat untuk jabatan-jabatan strategis seperti duta besar, pimpinan polri, panglima, gubernur BI, dll dimintakan pertimbangan rakyat (DPR).
7. Aturan-aturan HAM lebih tegas dan lebih jelas.
8. Organisasi ABRI dan Dwi Fungsi ABRI dibubarkan.
9. Birokrasi netral dan dilarang sebagai kekuatan parpol.
10. Masyarakat diberikan kesempatan luas mendirikan parpol sesuai undang-undang yang berlaku
11. Keterbukaan informasi telah disediakan (UU No. 14 tahun 2008)
12. Unjuk rasa diberikan kesempatan (UU No.9 tahun 1998).
13. Rekrutmen jabatan publik terbuka dan mengedepankan kemampuan sehingga meminimalkan peluang KKN.
14. Dibentuk lembaga-lembaga ekstra (pengawas) agar lembaga-lembaga pemerintah berjalan baik seperti KOMPOLNAS, Komisi Yudisial, Komisi HAM, Komisi Perlindungan Anak, KPPU, Komisi Penyiaran, KPK, dll.
15. Kepala daerah dipilih langsung.

Hambatan dan Tantangan
Perubahan UUD 1945 yang sudah menjadi lebih demokratis sangat menentukan dalam perjalanan politik Indonesia saat ini dan masa mendatang. Kondisi sekarang (pasca orba) jauh lebih demokratis dibandingkan masa orde baru. Namun, bukan berarti tidak muncul permasalahan baru. Sejumlah permasalahan mengiringi proses perubahan menuju pada kualitas berdemokrasi. Demokrasi yang pada dasarnya tidak mengenal kekerasan dan anarkhis, dalam kehidupan sosial politik di masyarakat masih belum dapat dihindari perilaku anarkhis yang masih terjadi di mana-mana baik yang berkaitan dengan proses pemilu khususnya pilkada, unjuk rasa, dan benturan kepentingan antar kelompok masyarakat. Parpol yang berstatus terhormat sebagai pilar utama demokrasi justru belum mampu menunjukkan fungsinya secara benar, dan malahan perilaku parpol semakin kurang mendapat tempat di hati rakyat karena berkecenderungan kurang aspiratif dan berubah fungsi menjadi sumber korupsi. Hukum yang mestinya dihormati dan dijadikan dasar berdemokrasi, menegakkan kebenaran dan keadilan masih dipermainkan oleh para penegak hukum dan pemegang kekuasaan. Jadilah hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Tata krama politik dan perasaan malu di kalangan pejabat publik juga belum tumbuh baik. Jabatan publik bukan untuk mencari kehormatan dan prestise akan tetapi lebih mementingkan keuntungan materi dan kekuasaan. Perilaku korup atau dicap sebagai koruptor sudah tidak mempunyai rasa malu lagi dan membawa efek jera. Indikasinya, semakin banyak pejabat publik yang korupsi. Pengelolaan pluralitas bangsa juga belum menemukan format yang tepat sehingga ancaman konflik SARA setiap saat dapat muncul akibat dari ideologi Pancasila yang tidak dihayati secara sungguh-sungguh sebagai pedoman hidup dalam masyarakat pluralais/majemuk. Tumbuh suburnya organisasi kemasyarakatan dan LSM yang seiring dengan proses demokratisasi ternyata belum dibarengi dengan regulasi perubahan atau penggantian undang-undang keormasan sehingga ormas dan LSM yang tumbuh bak jamur di musim hujan sepertinya liar tanpa pembinaan dan pengendalian yang terarah. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman sebagian besar masyarakat Indonesia tentang demokrasi menjadi salah satu penyumbang politik Indonesia masih diwarnai perilaku yang bertentangan dengan demokrasi.
Penutup
Demokrasi memang hiruk pikuk tetapi hiruk pikuk yang terjadi selayaknya didasari aturan main atau hukum dan fatsoen sehingga dalam demokrasi terwujud kondisi dinamis yang damai dan tertib. Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang universal yang mengedepankan budi luhur atau akhlak. Demokrasi bukan sekedar suara mayoritas namun lebih menghargai kepada nilai-nilai kemanusiaan. Demokrasi tidak ada batas akan berhenti karena demokrasi adalah seperti seni merajut yang membutuhkan ketrampilan untuk mewujudkannya. Dengan demikian demokrasi akan selalu tumbuh dan hidup atau democracy always in being. Demokrasi membutuhkan partisipasi sebagai tenaga penggeraknya. Karena itu, hal mendasar yang harus dilakukan agar rakyat dapat berpartisipasi yang bertanggung jawab maka rakyat harus memahami tentang demokrasi. Untuk itu, pendidikan politik rakyat mengenai demokrasi adalah suatu keharusan.
Semoga pemikiran liar ini dapat menjadi inspirasi untuk berdiskusi lebih seru. Terimakasih.

Palembang, 18 Februari 2012.

Catatan : Makalah ini disampaikan dalam Sekolah Demokrasi Ogan Ilir Tanggal 18 Februari 2012.

Sumber Bacaan:
– Budiardjo, Miriam; Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
– C.B.Macpherson, Democratic Theory : Essays in Retrieval, Clarendon Press-Oxford, 1975.
– Di Palma, Giuseppe, To Craft Democracies: An Essay on Democratic Transitions, University California Press, berkely Los Angeles, 1990.
– Dipoyudo, Kirdi; Perjuangan Negara Demokrasi Sosial, dalam Analisa, Tahun XI No.3 Maret, 1982.
– Gaffar, Afan; Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
– Held, David; Models of Democracy; Polity Press, Cambridge, 2006.
– Pelly, Usman; Demokrasi dalam Kehidupan Budaya, dalam Analisis,1991, hal 29)
– Siswanto, Joko; Reaksi Inteletualitas untuk Demokrasi; PKKPP, Palembang, 2006
– Salim, Hairun dan Wijaya, Angger Jati (ED), Demokrasi Dalam Pasungan; Forum LSM-LPSM DIY, 1996.
– UUD 1945


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: