14 12 2011

PARTAI POLITIK dan KEBHINEKAAN INDONESIA
pada SISTEM DEMOKRASI©

Oleh: Joko Siswanto
Dosen Ilmu Politik FISIP UNSRI

Pendahuluan

Negara Indonesia terbentuk dan dibangun dengan landasan kebhinekaan dari segi agama, etnis, ras, bahasa, adat istiadat, aliran, ideolog dan lain-lainnya. Indonesia disebut sebagai Negara majemuk. J.S.Furnivall sebagaimana dikutip Robert W Hefner (2007:16) memberi makna masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tanpa membaur dalam satu unit politik. Furnivall menunjuk Negara Indonesia, Malaysia dan Singapura sebagai contoh Negara majemuk di Asia. Negara yang masyarakatnya majemuk rentan konflik horizontal yang dipicu persoalan keyakinan (agama), etnis, suku, ras, dan antar golongan (SARA). Malahan ketika di Indonesia terjadi gerakan reformasi 1998 diramalkan NKRI bakal hancur berkeping-keping sebagaimana Uni Soviet dulu. Situasi NKRI bakal hancur dilukiskan oleh lee Khoon Choy dalam bukunya yang berjudul A Fragile Nation: The Indonesia Crisis (1999). Namun, realitasnya Bangsa Indonesia masih ada dan NKRI masih tetap tegar berdiri kokoh.
Kondisi kuatnya komitmen sebagai Bangsa Indonesia dan masih tegaknya NKRI, tidak lerlepas dari sejarah panjang para pendahulu yang telah berhasil membangun landasan nasionalisme dan pratriotisme. Para pendiri NKRI sangat menyadari bahwa landasan sosial untuk mendirikan NKRI mudah retak karena pembelahan sosial yang tinggi. Untuk itu, kesepakatan-kesepakatan politik yang mencerminkan aspirasi kelompok sosial terus menerus dibangun. Sumpah Pemuda 1928 merupakan kesepakatan politik yang paling awal dibangun yang berbasis kesukuan, ras, sosial budaya dan religi serta mencerminkan keanekaragaman daerah sebagai embrio membangun wawasan kebangsaan dan menyusun kekuatan (persatuan dan kesatuan) untuk melawan penjajahan demi menggapai kemerdekaan. Senasib sepenanggungan sebagai masyarakat yang menderita akibat dijajah dan kehendak bersama untuk hidup menjadi lebih baik di masa depan telah mempersatukan keanekaragaman suku dan etnis beserta asesorinya untuk membentuk suatu Bangsa Indonesia. Benarlah apa yang dikatakan Soekarno (Soeloeh Indonesia Moeda, 1926) yang diilhami pendapat Ernest Renan bahwa bangsa harus mengalami sejarah yang sama di masa lalu dan harus smempunyai kemauan yang kuat untuk hidup bersama. Sukubangsa, agama, kebutuhan yang sama, bahasa, perbatasan negeri tidak dapat memebntuk bangsa (DHD 45, 2005:32).
Setelah kemerdekaan di tangan, para founding fathers and mothers pun telah bersepakat bahwa Negara yang didirikan harus menganut faham demokrasi. Makna demokrasi di mana-mana sama yakni adanya kebebasan dan persamaan bagi setiap individu dalam segala bidang kehidupan. Malah dalam kontek demokrasi liberal menurut C.B. Macpherson (1975:4) dimaknai lebih luas yakni kondisi atau peluang setiap orang dapat bebas memaksimalkan dan mengembangkan potensi diri, memilih, dan mendapatkan kepuasan atau kegunaan diri dalam semua aktivitas kehidupan. Demokrasi menempatkan rakyat tidak saja berdaulat akan tetapi juga menuntut rakyat harus berperan utama dalam mengelola Negara dalam upaya mencapai tujuan bersama yang diinginkan.
Kendatipun makna demokrasi hakekatnya sama, namun dalam alam pikiran Indonesia bukan sekedar alat teknis, melainkan juga cerminan alam kejiwaan, kepribadian dan cita-cita nasional (Yudi Latif,2011:475). Lebih lanjut Yudi Latif mengemukakan pikiran Soekarno yang menyatakan bahwa demokrasi yang kita jalankan adalah demokrasi Indonesia, membawa kepribadian Indonesia sendiri. Jika tidak dapat berfikir demikian itu, kita nanti tidak dapat menyelenggarakan apa yang menjadi amanat penderitaan dari rakyat itu.
Semangat, roh, jiwa dan nilai-nilai demokrasi kemudian diwujudkan dalam konstitusi (UUD 1945). Di dalamnya tercantum adanya pembagian kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif), dirumuskan hak-hak warga (HAM) dan kewajiban warganegara, kebebasan dan persamaan setiap warganegara dijamin oleh hukum, dirumuskan pembatasan kekuasaan dan lain-lainnya. Namun, dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, dari Soekarno sampai SBY, demokrasi Indonesia belum menunjukkan kualitas yang berarti. Dari segi formal dan prosedural, demokrasi sudah dijalankan. Hiruk pikuk berdemokrasi terasa menggema. Namun dari segi esensi dan kualitas demokrasi, ternyata demokrasi masih harus diperjuangkan, demokrasi yang berkualitas sepertinya masih jauh untuk digapai. Lihatlah pilkada yang berlangsung masih diwarnai perilaku anarkhis, politik uang, konflik horizontal, perilaku korup dan tindak-tindak lainnya yang berkonotasi tidak mencerminkan kualaitas berdemokrasi. Demokrasi yang berkualitas tidak saja terpenuhinya secara legal, formal dan prosedural, namun juga yang menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai peradaban, kemanusiaan, sopan santun, kebersamaan, menjunjung tinggi norma hukum dan sebagainya dalam praktek kehidupan berpemerintahan, berbangsa dan bermasyarakat.
Dalam kehidupan negara demokrasi, institusi yang menjadi aktor politik yang menentukan adalah partai politik. Peran partai politik menjadi strategis dan menentukan segalanya. Partai politik merupakan sumber dari persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai politik merupakan sumber sekaligus pelaku rekrutmen untuk jabatan politik. Itulah sebabnya partai politik disebut sebagai pilar demokrasi. Jika pilar tidak berkualitas atau lemah maka bangunan demokrasi akan runtuh. Sebaliknya, kalau pilar kuat maka bangungan demokrasi juga akan kuat. Riswanda Imawan dalam pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Politik FISIPOL UGM (2004) mengutip Stokes (1999) yang menyatakan: ”parties are endemic to democracy, an unavoidable part of democracy”. Partai politik merupakan dunia kecil, replika dari dinamika politik nasional. Pertanyaannya adalah, bagaimana kondisi dan peran partai politik di NKRI sebagai pilar demokrasi?.
Uraian sebelumnya menjelaskan bahwa praktek demokrasi selama ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berpemerintahan di NKRI masih belum menunjukkan kualitas yang baik. Dengan kata lain, demokrasi masih dalam tataran prosedural. Hal ini berarti menggambarkan bahwa kondisi dan peran parpol sebagai pilar demokrasi belum baik. Mari kita coba telusuri permasalahan mengapa parpol belum mampu berperan baik dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Negara yang majemuk/pluralis atau multikultural ini.

Keberadaan dan Kondisi Partai Politik
Kebahagiaan bagi penggerak demokratisasi adalah ketika rezim otoritarian jatuh. Eforia politik yang muncul di awal demokratisasi adalah kebebasan untuk mendirikan partai politik sebagai pilar demokrasi. Bak cendawan di musim hujan, parpol tumbuh pesat. Fenomena seperti ini terjadi juga di Indonesia. Parpol sangat laris manis karena merupakan kendaraan untuk menggapai kekuasaan dan jabatan publik. Menjelang Pemilu pertama di era demokrasi tahun 1999, jumlah parpol yang didirikan masyarakat sebanyak 141 parpol yang telah disahkan Departemen Kehakiman (Almanak Parpol Indonesia, 1999:118). Dari jumlah tersebut yang dapat mengikuti Pemilu 1999 berjumlah 48 parpol. Jumlah parpol terus mengalami perubahan, ada yang muncul baru, mati atau bubar dengan sendirinya, bergabung dengan partai yang lebih besar, ganti nama dan sebagainya. Kondisi tiada mantab ini menjadikan parpol peserta pemilu berikutnya juga berubah-rubah. Pemilu tahun 2004 diikuti sebanyak 24 parpol dan Pemilu 2009 sebanyak 34 parpol (khusus di Aceh ditambah 6 partai lokal). Saat ini di tahun 2011 sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dalam proses diverifikasi sebanyak 14 parpol.
Kondisi dan peran parpol dalam tiga kurun sistem politik mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Pada masa Pemerintahan Soekarno (orde lama) sebagai tonggal awal kelahiran partai politik di tahun 1945 dengan dasar hukum Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 memunculkan partai politik yang berideologi lima pemikiran aliran. Kelima pemikiran aliran tersebut sebagaimana dikemukakan Herbert Feith and Lance Castles yang berjudul Indonesia Political Thinking yang diulas oleh Alfian (1980:101) adalah: tradisi Jawa, Islam, Nasionalaisme-radikal, komunisme dan sosial-demokrasi. Representasi kelima aliran itu terwujud dalam beberapa partai politik besar yakni PNI (nasionalisme-radikal, social demokrasi, & tradisi Jawa), Partai NU (Islam & tradisi Jawa), Masyumi (Islam & sosial-demokrasi), PKI (komunisme). Herbert Feith menggambarkan pemikiran aliran politik yang menonjol pada masa orde lama sebagai berikut:

Pemikiran aliran politik yang berbasis agama tentu saja tidak hanya islam, tetapi juga agama lain, namun tidak begitu kuat karena pemeluknya juga minoritas. Kondisi partai politik yang berideologi pemikiran aliran yang demikian itu ternyata menyebabkan instabilitas politik karena mereka saling bermusuhan. Partai hanya sibuk mengurusi dirinya sendiri dan melupakan peran dan fungsi yang mestinya harus dimainkan. Partai telah gagal membangun stabilitas politik dan membangun kultur politik yang demokratis karena egoistik politik aliran. Partai politik dinilai menjadi biang kerok kericuan sistem politik waktu itu sehingga ujung-ujungnya Pemerintahan Soekarno memberi warna lain dari demokrasi yang liberalistik berubah menjadi demokrasi terpimpin yang didominasi pemikiran Soekarno tentang nasakom dan sosialisme ala Indonesia. Sejunlah partai pun dibubarkan. Singkat cerita, puncak konflik politik aliran parpol yang dibumbui peran politik militer adalah kejatuhan rezim Sokarno.
Negara yang baru saja merdeka, belum mantabnya Pancasila sebagai Ideologi bangsa dan belum berpengalaman berpartai tampaknya menjadi faktor yang dapat dijadikan tudingan bahwa parpol belum menemukan jati dirinya sehingga peran yang dimainkan pun belum sesuai harapan.
Memasuki babak baru di bawah Pemerintahan Soeharto, langkah awal yang ditata adalah sistem kepartaian dengan menata ideologinya dan pengelompokkan “warna partai” serta membuat partai baru dengan sponsor utama Pemerintah , yakni Golkar. Penataan melalui penggabungan (fusi) partai di tahun 1973 merupakan tonggak malapetaka demokrasi dan matinya politik aliran. Parpol yang berlabel Islam atau berwarna agama Islam dibungkus dalam kemasan baru dengan nama Partai Persatuan Pembangunan. Partai yang bernafas nasionalis, sosialis dan agama non Islam diberi label Partai Demokrasi Indonesia. Kelompok yang berkarya dibuat wadah baru oleh Pemerintah yang diberi nama Golongan Karya (Golkar). Fakta berbicara bahwa Golkar adalah parpol, akan tetapi Golkar oleh empunya (pemerintah) dianggap bukan partai tetapi golongan fungsional atau kelompok para pekarya. Julian M Bileau menulis buku tentang Golkar dengan judul “Golkar: Functional Group Politics” (1983) yang dalam uraiannya mengupas sejumlah kelompok fungsional antara lain ABRI (sekarang militer dan polisi). Itulah sebabnya dalam tubuh Golkar bersemai dengan subur para pekarya atau golongan fungsional seperti golongan pegawai negeri sipil, petani, buruh dan lain-lainnya yang dikooptasi melalui organisasi tunggal. Misalnya petani hanya boleh ada satu organisasi HKTI, buruh hanya diwadahi satu wadah yakni SPSI, dan sebagainya. Meskipun cita rasa dan warna partai beda tetapi ideologi partai harus sama yakni Pancasila. Dengan demikian, kondisi parpol masa Soeharto kendatipun beda tetapi pada dasarnya sama. Golkar sebelum ikut pemilu sebenanrya sudah berkuasa. Peran Golkar sangat dominan dan selalu memenangkan pemilu karena pemilu itu sendiri tidak kompetitif yang berarti tidak fair. Jadi, PPP dan PDI di masa orde baru hanya sebagai pelengkap demokrasi belaka. Pendek kata, di alam Orde Baru menganut faham partai tunggal. Demokrasi yang berkembang serba palsu dan kepura-puraan. Stabilitas politik memang terjaga baik, tetapi palsu.Rakyat dibayangi rasa takut dan tertekan. Para penggerak (LSM) dan aktivis demokrasi menggunakan istilah demokrasi dalam pasungan (Salim:1996) untuk menggambarkan demokrasi masa orde baru. Jadi, dari konteks kebhinekaan dan demokrasi, masa Orde Baru adalah masa keseragaman atau homogenesiasi alias matinya kebhinekaan. Akhirnya, masa kegelapan demokrasi berakhir melalui gerakan reformasi tahun 1998.
Sebagaimana telah dikemukakan di depan, bahwa umumnya jika rezim otoriter bangkrut maka isu penting yang muncul adalah tuntutan pemilu dan bersamaan dengan itu adalah diberinya kebebasan masyarakat mendirikan partai politik yang baru. Semula berkembang wacana bahwa partai baru akan mengemas kembali politik aliran yang berbasis agama, ras dan berbagai ideologi seperti sosialisme, nasionalisme, marhenisme. Pemikiran itu timbul karena Pancasila dinilai telah gagal dijadikan ideologi partai yang membawa kebaikan bangsa. Tetapi UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai politik tetap mengharuskan mencantumkan Pancasila sebagai landasan partai. Meskipun demikian, UU memberi kebebasan atau peluang mencantumkan asas atau ciri , aspirasi program partai yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Dari 141 parpol baru di tahun 1999, sejumlah partai politik mencantumkan Pancasila dan asas tertentu sebagai cirinya, seperti: Partai Penerus Perintis Kemerdekaan Indonesia mencantumkan asas Pancasila dan Sosialisme kerakyatan yang diridhoi Allah (API, 1999:225), Partai Kebangkitan Umat berasaskan Pancasila dan Aqidah Islam berhaluan Ahlussunah wal Jamaah (API, 1999:293). Malahan ada yang tidak mencantumkan Pancasila sebagai asasnya meskipun mengakui keberadaan Pancasila, seperti Partai Satu Keadilan Teknologi dan Ekonomi berasaskan Pragmatisme (API, 1999: 515), Partai Rakyat Marhaen mempunyai asas Marhenisme yang berupa Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi dan KeTuhanan Yang Maha Esa (API,1999:491), atau sejumlah partai Islam yang jelas-jelas hanya mencantumkan Islam sebagai asasnya seperti Partai Umat Islam, Partai Bulan Bintang, Partai Politik Islam Indonesia “Masyumi”, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Ka’bah.
Kehadiran multi partai dengan ciri khas masing-masing, dengan tidak keluar dari koridor Pancasila, sebenarnya mencerminkan kerinduan masyarakat akan pemikiran-pemikiran baru yang selama orde baru terbelenggu. Ekspresi pemikiran yang ditungkan dalam ideologi partai akan diuji dalam pertarungan pemilu. Jika partai baru dengan membawa pemikiran baru atau membangkitkan kembali politik aliran dapat memenangkan pemilu atau mendapatkan kursi, maka artinya masyarakat menerima politik aliran baru tersebut. Namun sebaliknya jika parpol yang sektarian dan eksklusif tersebut tidak mandapatkan suara atau kursi, maka partai yang eksklusif dengan bercirikan aliran ditolak masyarakat.
Setelah diselenggarakan Pemilu tahun 1999, 2004 dan 2009 ternyata partai politik yang bercirikan atau yang berasaskan eksklusif (Islam dll) tidak mendapat kursi atau perolehan kursinya semakin merosot. Sebaliknya yang lebih menekankan pada ciri nasionalis religius dan inklusif dapat memenangkan atau mendapat suara yang banyak seperti Golkar, Partai Demokrat dan PDIP. Bahkan partai baru peserta pemilu 2009 yakni Gerindra dan Hanura mendapatkan kursi yang lumayan dan mampu menenggelamkan PBB partai lama yang berbasis Islam. Partai islam lainnya seperti PPP, PKB, PAN mendapat suara dari pemilu ke pemilu terus melorot. Meskipun penyebab kekalahan partai politik bukan semata-mata faktor asas partai, akan tetapi hal ini juga menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia atau masyarakat Indonesia tidak menyukai hal-hal yang berbau ekstrim atau sektarian. Pendek kata, partai politik yang laku di Indonesia adalah dengan ciri-ciri antara lain tidak eksklusif artinya harus parpol terbuka bagi siapa saja yang ingin menjadi anggota tanpa memandang asal usul dan latar belakang sosial ekonomi. Faktor lain yang membikin parpol laku bahwa pendirinya adalah tokoh masyarakat (public figure) yang ternama seperti Wiranto: Hanura; Prabowo: Gerindra; SBY: Demokrat; Amien Rais: PAN, Gus Dur: PKB; Yusril Izha Mahendra: PBB; Megawati: PDIP; dan sebagainya.
Dengan kecenderungan parpol tidak lagi eksklusif tetapi inklusif dengan mengakomodir semua aspirasi dan kepentingan masyarakat, maka dalam kontek kebhinekaan bangsa, partai politik sudah menerapkan politik multikultural yang tidak lagi mempersoalkan latar belakang sosial, budaya, ekonomi dan agama sebagai hambatan dan kendala dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Dengan demikian, yang membedakan parpol satu dan lainnya serta tingkat penerimaan masyarakat sangat tergantung dari komitmen dan integritas partai yang bersangkuitan dalam mewujudkan program yang pro rakyat. Jika parpol hanya janji melulu dan bohong dalam mewujudkan program, maka masyarakat akan tidak percaya pada parpol dan akhirnya tidak memilihnya pada pemilu berikutnya. Kendatipun demikian, sebaiknya partai tetap harus mempunyai warna yang jelas dalam menterjemahkan ideologi Pancasila agar partai dapat dijadikan pegangan referensi masyarakat.
Hasil jajak pendapat Harian Kompas yang dimuat tanggal 21 November 2011 menunjukkan bahwa masyarakat semakin tidak percaya dengan kinerja parpol. Disebutkan oleh Kompas bahwa pada tahun 2009 sebesar 77,1% masyarakat tidak percaya kepada partai politik. Ketidakpercayaan tersebut semakin besar di tahun 2011 yakni 88,9%. Kemudian dari segi kinerja partai politik, hasil jajak pendapat Kompas memberi gambaran bahwa untuk kinerja partai politik dalam merekrut anggotanya, masyarakat yang tidak puas 84,5%; kinerja partai dalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat, masyarakat yang tidak puas sebesar 83,6%; kinerja partai dalam melakukan pendididikan politik, penilaian masyarakat yang tidak puas 80,7%. Kondisi ini dikometari oleh Kompas bahwa masa depan partai politik di Indonesia sedang berada di titik jenuh.
Merosotnya citra parpol di mata publik tak lepas dari ketidakhadiran partai dalam menjalankan fungsinya, dan di sisi lain ingatan publik terhadap parpol tidak lebih pada politik pragmatisme yang dinilai negatif. Hal ini dibuktikan dalam hasil jajak pendapat Kompas bahwa kinerja partai dalam mengontrol kinerja pemerintah dinilai tidak memuaskan masyarakat (78,8%). Untuk itu, sudah saatnya agar tidak berlarut-larut, partai politik harus mawas diri. Menurut Riswanda Imawan (2004) upaya refleksi mencari jati diri harus disertai perubahan logika berpartai, yakni dari logika kompetisi ke arah logika konstituensi. Dengan logika tersebut, maka partai akan lebih perhatian terhadap aspirasi yang datang dari bawah seraya menghargai rakyat sebagai pemegang kedaulatan di negeri ini.
Hal lain yang perlu direnungkan partai politik pasca orde baru adalah agar diupayakan partai politik secara ekonomi tergantung kepada konstituen, bukan seseorang apalagi Negara. Ketergantungan kepada seseorang atau beberapa orang yang berduit menjadikan parpol hanya dijadikan kendaraan oleh elite parpol. Kedaulatan partai akhirnya ada pada seseorang atau elite atau pengurus teras partai yang berdampak buruk kepada demokratisasi dalam tubuh partai.
Selain hal di atas, dalam upaya demokratisasi di internal partai, sudah saatnya sifat sentalistik partai harus dikurangi kalau perlu pendelegasian wewenang yang jelas antara pusat, wilayah, daerah, ranting sehingga pengurus partai di masing-masing tingkat memahami batas-batasnya bertindak dalam upaya mendekatkan diri dengan rakyat. Kondisi sentralistik masih sangat kental. Contoh dalam pencalonan pilkada, masih dirasakan kuat campur tangan pusat dalam menentukan bakal calon kepala daerah yang mestinya wewenang daerah.

Penutup
Di akhir makalah ini, beberapa catatan penting dapat dikemukakan di sini. Pertama, iklim demokrasi sudah tumbuh dalam masyarakat Indonesia kendatipun tingkat kualitasnya dinilai masih rendah. Untuk itu, institusi parpol sebagai pilar demokrasi harus mengambil momentum ini untuk meningkatkan kualitas demokrasi karena di tangan parpol lah segala sesuatunya ditentukan. Kedua, partai politik di era pasca orde baru kecenderungannya tidak lagi bersifat ekskluif tetapi inklusif dengan tidak lagi menganut politik aliran sebagaimana umumnya partai politik orde lama tetapi juga tidak homogen dan hegemonic seperti orde baru. Ketiga, penilaian masyarakat terhadap partai politik diarahkan kepada komitmen dan integritas dalam mewujudkan perjuangan aspirasi masyarakat atau pada kinerjanya, bukan warna ideologinya. Jadi, perbedaan parpol terletak kepada keberhasilannya dalam mensejahterakan rakyat. Kondisi demikian dapat memunculkan sikap berkompetisi antar parpol dan situasi kompetitif mencerminkan demokratisasi. Keempat, parpol perlu mawas diri dalam hal ketergantungan kepada seseorang baik dana maupun figure agar dapat mengembangkan kinerja yang sistemik bukan individualistik. Selain itu juga sudah harus ada desentralisasi wewenang agar parpol tidak sentralistik dan oligarkhik demi dapat mendekati dan memperjuangkan kedaulatan dan aspirasi rakyat.

Terima kasih,

Palembang, 14 Desember 2011.

Sumber bacaan:

– Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, PT Gramedia, Jakarta, 1980.
– Aspinall, Edward (ed); Problems of democratization in Indodnesia: Elections, Institutions and Society, ISEAS, Singapore, 2010.
– C.B.Macpherson; Democratic Theory; Clarendon Press-Oxford, 1975.
– Choy, Lee Khoon; A Fragile Nation: The Indonesia Crisis; World Scientific, Singapore; 1999.
– DHD 45; Pembudayaan Jiwa, semangat dan Nilai-Niulai Kejuangan 45, Jakarta, 2005
– Gaffar, Afan; Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Cet. II, Yogyakarta, 2000.
– Imawan, Riswanda; Partai Politik di Indodnesia: Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri (Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Politik FISIPOL UGM),Yogyakarta, 4 September 2004.
– Kompas, Jajak pendapat: Partai politik di Titik Jenuh, 21 November 2011
– Latif, Yudi; Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila; PT Gramedia pustaka Utama, Jakarta, 2011.
– Mujani, Saiful; Muslim Demokrat: Budaya Demokrasi, dan Partisispasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru; PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
– Suleman, Zulfikri; Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bungt Hatta; PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
– Subagyo, Firman; Menata Partai politik dalam Arus Demokratisasi Indonesia; RMbooks, Cet I, Jakarta, 2009.
– Suryakusuma, Julia; Almanak Parpol Indonesia; Grafika Mardi Yuana, Bogor, 1999.
– W.Hefner, Robert (ed); Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan; Penerbit Impulse-Kanisius, Yogyakarta, 2007.

————–joko——————


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: