12 11 2011

BUDAYA POLITIK DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA
Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Pendahuluan
Orde baru yang berkonotasi otoritarian represif sudah tinggal kenangan terkubur dalam sejarah kelam dari rentetan sistem politik Indonesia. Kultur demokrasi Pancasila yang dijadikan jargon Rezim Soeharto ikut runtuh karena tidak memberi makna bagi rakyat dalam ikut menentukan nasib dirinya. Sistem politik orde baru tidak memberi peluang kepada rakyat untuk berdaulat sebagai esensi dari demokrasi. Alfian (1980) menyatakan bahwa pembangunan sistem politik yang demokratis sama artinya dengan pemberian kekuasaan politik lebih luas atau lebih penuh kepada masyarakat yang beraneka corak dan warna. Sebaliknya, suatu proses tingkah laku politik yang dapat dianggap anti demokrasi bila sampai menjurus ke arah pengurangan atau penghapusan kekuasaan politik dan peran politik rakyat.
Pemerintah Orde baru berusaha membangtun demokrasi dengan label Pancasila. Untuk itu, masyarakat harus dipahamkan dulu tentang ideologi Pancasila. Kemudian Pemerintah Orde Baru menyelenggarakan penataran P-4 sebagai sarana untuk membudayakan ideologi Pancasila sekaligus membangun demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Akan tetapi ternyata hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan karena praktek penyelenggaraan pemerintahan bertentangan dengan asas demokrasi pada umumnya baik yang prosedural maupun yang esensial. Rezim orde baru jelas sangat membatasi peran rakyat berpolitik sehingga masyarakat terpasung oleh kekuasaan yang represif. Kebebasan rakyat tidak ada sama sekali baik berekspresi, berkelompok dan melakukan kontrol. Semuanya dibawah hegemoni politik represif yang kokoh dan menyeramkan. Kondisi yang terwujud adalah Demokrasi Pancasila tetapi bertentangan dengan Pancasila.
Kesabaran dan penderitaan rakyat ada batasnya. Dengan kekuatan rakyat dan mahasiswa melalui gerakan reformasi 1998, akhirnya rezim orde baru tumbang. Gorong-gorong demokrasi menjadi lancar, aliran deras demokrasi menggelontor dengan kuat. Segala yang berbau orde baru dan dinilai tidak demokratis dipinggirkan atau bahkan dihapuskan sama sekali. Salah satu yang harus dipinggirkan dan dilenyapkan adalah kegiatan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Lembaga yang mengelola P-4 yakni BP7 pun harus dibubarkan. Masyarakat dan pemerintah yang baru seperti alergi dan demam bila mendengar kata P-4 atau Pancasila. Beberapa tahun kata Pancasila tak diucapkan para pejabat, tak didengar di televisi. Meskipun tetap sebagai ideologi, tetapi posisi Pancasila seperti antara hidup dan mati. Rezim orde baru yang salah, Pancasila ikut menjadi korban.
Kini sudah 12 tahun berlalu meninggalkan budaya yang tidak demokratis. Udara segar demokrasi sudah dinikmati rakyat Indonesia. Harapan besar melalui demokrasi akan hidup lebih sejahtera lahir batin dan lebih nikmat ternyata masih jauh dari harapan. Kondisi bangsa seakan tidak beranjak dari orde baru. Kemiskinan masih dijumpai di mana-mana (sekitar 31 juta), konflik horizontal juga masih sering terjadi. Fakta menunjukkan bahwa kebebasan yang dirasakan rakyat ternyata ada efek negatif. Perilaku masyarakat menjurus ke arah vandalisme, brutalisme, terorisme, anarkisme, egoisme kelompok, dan tindakan-tindakan lain yang merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan, kesopanan adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang selama ini kita junjung tinggi. Ideologi di luar Pancasila yang selama ini hampir tak dikenal dalam masyarakat secara pelan tetapi pasti mulai bermunculan baik yang berbasis ajaran agama maupun dari barat. Masyarakat seperti kehilangan pegangan dan pedoman hidup dalam menjalani proses hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Situasai yang merisaukan seperti ini menjadikan para pemimpin bangsa dan pemerintah menyadari akan pentingnya Pancasila untuk kembali dimasyarakatkan (dibudayakan). MPR pun bergerak untuk mensosialisasikan Empat Pilar untuk landasan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yakni Bhineka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.
Pancasila sebagai salah satu pilar patut untuk disosialisasikan lagi secara sungguh-sungguh agar masyarakat tidak keblinger atau salah bertindak yang akan merugikan diri sendiri maupun dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Jajak pendapat KOMPAS (16/8/2010) menyatakan bahwa kendatipun sila-sila Pancasila masih dingat dan bahkan dihafal oleh masyarakat, akan tetapi pelaksanaanya dalam praktek kehidupan berbangsa mulai dilupakan. Demikian juga dalam membangun demokrasi di Indonesia hendaknya harus berdasarkan Pancasila. Dua rezim Soekarno dan Soeharto memperlakukan Pancasila dan melabelkan dalam demokrasi tetapi sangat berbeda. Pancasila pada masa Soekarno tidak lebih sebagai narasi yang membuai tentang bagaimana sebuah bangsa harus meraih mimpinya bersama-sama yang kemudian melahirkan konsep Demokrasi Terpimpin. Sedangkan pada masa Soeharto, Pancasila menjadi alat dominasi untuk memantapkan stabilitas politik dan kekuasaan yang dikemas dan dibungkus dengan istilah Demokrasi Pancasila.
Pertaanyaannya, untuk sistem politik dan pemerintahan pasca orde baru yang tetap masih berdasarkan Pancasila, budaya demokrasi seperti apa yang yang akan kita bangun?.

Memahami Makna Demokrasi
Demokrasi pada dasarnya ajaran yang menekankan kepada kebebasan individu untuk memaksimalkan potensi dan kegunaan dirinya dalam berbagai bidang kehidupan (Macpherson, 1971). Individu tanpa memandang sex, ras, keyakinan dan lain-lain mempunyai hak untuk bebas mengembangkan power dirinya dan dapat bermanfaat bagi kehidupan dalam arti luas. Demokrasi mempunyai makna dalam multi dimimensi seperti sosial hudaya, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Esensi demokrasi selain kebebasan dan kesetaraan juga diberi makna bahwa kedaulatan dalam mengatur kehidupan bersama ada di tangan rakyat. Pemikiran dan pengalaman demokrasi sudah melalui perjalanan sejarah yang sangat panjang sehingga dalam praktek penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dikenali ciri-ciri negara yang berpaham demokrasi, yakni sebagai berikut:
 Adanya pergantian pemegang kekuasaan secara teratur (reguler) dan kompetitif.
 Adanya empat macam kebebasan : berserikat, berpendapat, pers dan agama atau hak-hak dasar bagi setiap individu yang mau dan mampu melaksanakannya
 Adanya ketersediaan dan keterbukaan informasi
 Adanya distribusi pendapatan yang adil
 Adanya persamaan di depan hukum
 Adanya kesempatan mendapatkan pendidikan
 Adanya fatsoen dan privacy
 Adanya hak untuk protes
 Adanya semangat kerjasama
 Adanya rekrutmen politik yang terbuka
 Adanya pengakuan elemen-elemen konflik yang terkelola (manageable)

Jadi, dalam ciri-ciri demokrasi tersebut, kalau disimak, dipahami dan diresapkan secara benar, maka dalam demokrasi tidak dikenal adanya budaya yang mengarah kepada kekerasan. Segalanya diatur dan dijalani dengan pendekatan hukum, etika dan estetika, keterbukaan, toleransi dan sebagainya. Kalau ada pihak yang mengatasnamakan demokrasi tetapi tindakan yang diambil dengan cara kekerasan sama saja bohong. Budaya demokrasi tidak mengenal anarkis atau kekerasan fisik. Kekerasn fisik hanya dimiliki oleh orang atau masyarakat yang belum beradab. Kekerasan hanya sah dan dimaklumi untuk merobohkan rezim yang menggunakan kekerasan/koersif (otoriter) dalam memerintah dan berkuasa. Demokrasi menjunjung tinggi keberadaban manusia. Demokrasi memanusiakan manusia. Budaya demokrasi mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan semua persoalan. Budaya demokrasi mendudukkan setiap orang sejajar (kesetaraan). Budaya demokrasi menghargai toleransi dan privacy.

Kondisi Bangsa
Suatu realitas sosial yang harus dipahami dan disadari oleh kita bahwa Bangsa Indonesia bersifat majemuk (plural) baik dari sisi etnis, keyakinan, budaya, bahasa yang tersebar di pulau-pulau yang terpisah. Menurut Furnivall (1944) masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan namun tanpa membaur dalam satu unit politik. Kondisi seperti ini seperti bara dalam sekam, potensi dan rentan akan konflik horizontal dan memungkinkan besar terjadinya perpecahan bangsa. Lee Khoon Choy seorang duta besar Singapura yang menyatakan dalam bukunya bahwa kondisi bangsa Indonesia ketika terjadi gerakan reformasi tahun 1998 sebagai A Fragile Nation (1999) atau suatu bangsa yang pecah. Pernyataan tersebut melihat kondisi pasca reformasi terjadi konflik antar etnis, kelompok dan agama di berbagai daerah, seperti di Sambas, Papua, Ambon,Ternate, Aceh, Bondowoso, Poso, Timtim pun lepas dan sebagainya. Sepertinya situasi saat itu persatuan dan kesatuan bangsa benar-benar terkoyak-koyak. Masyarakat dan para anlisis/pengamat pesimis, mungkinkah NKRI masih bisa bertahan?. Keresahan tersebut juga dirasakan oleh Stevri Indra Lumintang seorang dosen di Institut Injil Indonesia sehingga sampai menulis buku dengan judul Re-Indonesianisasi Bangsa (2009). Ia bersedih dengan menorehkan goresan tinta di sampul bukunya yang berbunyi: “Rakyat menangis, pemimpin bangsa tertawa, ideologi bangsa dikhianati, wilayah NKRI digugat, bangsa dinodai oleh dosa-dosa bangsa, alam dieksploitasi dan diterlantarkan, agama dipolitisasi dan negara diagamisasi”.
Badai konflik demi konflik horizontal selalu melanda bumi nusantara. Kondisi politik juga belum bisa menemukan format demokrasi yang jelas. Pancasila sebagai pegangan seakan telah dilepaskan tapi tidak mempunyai pegangan baru, akibatnya semua menjadi goyah, iritatif dan tak menentu seperti bergerak tanpa arah. Tetapi NKRI masih tetap tegak, bendera Merah Putih masih berkibar, lagu Indonesia Raya masih terdengar menggema, Burung Garuda berkalung Pancasila masih membentangkan sayapnya dengan gagah sembari mencengkeram kuat Bhineka Tunggal Ika. Artinya, semua itu menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia masih kepingin hidup bersama mewarisi para perintis dan pendiri negara melanjutkan buah karya mereka yang telah relah mengorbankan harta dan nyawa. Untuk itu, dibutuhkan pemahaman yang lebih kritis untuk menterjemahkan Bhineka Tunggal ika dalam konsep NKRI yang berlandaskan Pancasila. Yudi Latif telah menulis buku dengan judul Negara Paripurna (2011) yang mengkaji kembali nilai-nilai Pancasila yang kemudian disimpulkan bahwa Pancasila hanya satu-satunya ideologi yang sudah tidak lagi bisa ditawar sebagai dasar NKRI. Pancasila sudah final sebagai ideologi bangsa yang harus dioperasionalkan dalam praktek di semua bidang kehidupan untuk menuju Negara Paripurna.
Wajah Demokrasi Pasca Orde Baru
Para cendekiawan sosial politik Indonesia yang belajar di Amerika Serikat dan pulang dengan ilmu demokrasinya sudah menyadari bahwa praktek demokrasi baik di era Soekarno dan Soeharto sebenarnya belum memenuhi standar teori demokrasi baik secara prosedural maupun esensial. Namun karena kekuasaan yang begitu kuatnya, maka mereka hanya mampu mengeluh dalam forum ilmiah dan buku yang ditulisnya. Afan Gaffar (1988) dalam makalahnya berjudul Teori Empirik Demokrasi dan Alternatif Pemikiran tentang Pelaksanaan Demokrasi Pancasila mengemukakan bahwa mengingat kondisi struktur sosial yang plural maka demokrasi yang tepat adalah bercorak konsosiasional. Afan Gaffar diilhami oleh pemikiran Arend Lijphart (1968) yang menulis tentang praktek demokrasi yang terdapat dalam proses politik di Negara Belanda. Menurut Lijpahrt, democracies with subcultural cleavages and with tendencies toward immobilism and instability which are deliberately turned into more stable systems by leaders of the major subcultures may be called consociational. Makna intinya, bahwa demokrasi konsosiasional merupakan demokrasi yang berlaku untuk negara yang mempunyai pembelahan sub kultur tinggi (pluralisme) yang cenderung ke arah instabilitas untuk kemudian diarahkan menuju ke sistem yang stabil oleh para pemimpin sub kultur. Kecenderungan praktek konsosiasional terutama menyangkut proses politik untuk menyelesaikan hal-hal yang mengandung competitive regulatory, yakni kandungan derajat sensitivitas politik yang sangat tinggi karena langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti misalnya isu sara, aturan pemilu, dan lain-lain.
Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar demokrasi konsosiasional dapat berjalan. Pertama, kemauan dan kemampuan untuk mengakui bahaya-bahaya instabilitas yang merupakan inherent dalam masyarakat yang tingkat fragmentasi dan polarisasi sosialnya tinggi. Kedua, memerlukan adanya komitmen untuk memelihara kelangsungan nation-state yang ada. Ketiga, adanya kemampuan untuk mengangkat persoalan antar sub-kultur masing-masing kelompok/clevages yang lebih tinggi. Dan keempat, adanya kemampuan untruk menempa usaha mencari penyelesaian yang tepat guna memenuhi tuntutan dari masingt-masing sub-kultur, dengan ditemukan aturan permainan yang jelas, serta pada tingkat kelembagtaan yang tepat.
Afan Gaffar lebih lanjut menjelaskan aturan main dalam demokrasi konsosiasional mencakup antara lain:
1. Politics is not game, it is a business. Artinya, proses politik hendaknya ditujukan untuk pencapaian hasil, bukan dengan melihat siapa yang kalah kalah dan siapa yang menang .
2. Agre to disagree. Artinya, setiap subkultur haruslah mengakui adanya perbedaan yang tajam dalam hal tertentu sehingga tidak perlu ada pemaksanaan .
3. Summit Meeting. Yang dimaksudkan adalah adanya diplomasi pada timngkat puncak. Memang akan ada kecenderungan adanya peranan yang besar dari para pemimpin, akan tetapi hal ini ditujukan untuk meredam konflik agar tidak meluas. Peranan pemimpin untuk menemukan persamaan persepsi sehingga tercapai kompromi.
4. Proportionality. Hendaknya setiap sub kultur memperoleh porsi kekuasaan dan konsekuensi-konsekuensinya sesuai dengan proporsi kekuatan yang dimilikinya, termasuk di dalamnya adalah subsidi dari negara, penggunaan fasilitas negara, dan sebagainya.
5. Depolititations. Artinya, bahwa dalam memberikan argumen tidak selalu diwarnai oleh sentimen politik agar emosi massa dapat diredam.
6. Secrecy. Maksudnya, bahwa para tokoh masyarakat harus mampu membatasi dan menjaga kerahasiaan dari apa yang telah diputuskan sehingga tidak semua harus dibawa ke ranah publik untuk mencegah sentimen politik yang berdampak negatif.

Penutup
Jika kita membuka lembaran butir-butir Pancasila sebagaimana yang ada dalam P-4, di dalamnya akan ditemukan nilai-nilai yang begitu agung dan sangat selaras dengan ajaran semua agama dan hak-hak asasi manusia. Demokrasi konsosiasional sangat selaras dengan ajaran Pancasila yang sudah tegas dan jelas. Tinggal komitmen kita sebagai pelaksana dan pengamal Pancasila. Demokrasi konsosiasional menunjuk kepada pemimpin sub-kultur atau tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemimpin politik yang harus lebih berperan memberi keteladanan dalam praktek bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Permasalahannya sudahkah para pemimpin kita dapat dijadikan panutan dan keteladaann dalam pengamalan Pancasila?. Pemimpin bangsa tidak mempunyai karakter, lemah, hanya berwacana, tidak dapat dijadikan teladan. Letjen (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo (mantan Gubernur Lemhannas) menyatakan bahwa pemimpin bangsa dan masyarakat mengabaikan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Pemimpin bangsa sepertinya tak yakin dengan Pancasila (Kompas, 30 Mei 2011).
Marilah yang merasa dirinya menjadi pemimpin dan tokoh di semua jenjang dan bidang hendaknya mulai sekarang dan dari hal-hal yang kecil dapat menunjukkan perilaku yang dijadikan keteladanan atau panutan bagi orang lain khususnya di lingkungannya sendiri sehingga demokrasi konsosiasional dapat terwujud dan berjalan baik. Semoga. Terimakasih.
Palembang, 1 November 2011.
(Catatan: Makalah ini disampaikan dlm acara Workshop Etika Budaya Politik bagi Masyarakat tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Prov Sumsel tgl 2 Nov. 2011 di Palembang)

Sumber Bacaan :
– Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, PT Gramedia, Jakarta, 1980.
– Hefner W., Robert5; Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan; Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007.
– Indra Lumintang, Stevri; Re-Indonesianisasi Bangsa; Departemen Multi Media YPPH; Batu Malang, 2009.
– Khoon Choy, Lee; A Fragile Nation- The Indonesia Crisis; World Scientific, Singapore, 1999.
– Latif, Yudi; Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila; Gramedia Pustka Utama, Jakarta, 2011.
– Macpherson, C.B; Democratic Theory: Essays in Retrieval; Clarendon Press, Oxford, 1975.
– Oesman, Oetojo dan Alfian, Pancasila sebagai Ideologi dalam berbagai kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, BP-7 Pusat, 1991.

– Zaini Abar, Akhmad, Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru (Esei-esei Dari Fisipol Bulaksumur); Ramadhani, Solo, 1990.
– Harian Kompas, 16 Agustus 2010
– Harian Kompas, 30 Mei 2011

Lampiran :
NILAI-NILAI PANCASILA
I . KETUHANAN YANG MAHA ESA
(1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
(3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
(6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
(7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
kepada orang lain.

II. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
(1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
(3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
(4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
(5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
(6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
(7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
(8) Berani membela kebenaran dan keadilan.
(9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
(10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

III. PERSATUAN INDONESIA
(1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
(2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
(3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
(4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
(5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
(6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
(7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

IV. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN

(1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
(2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
(3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
(4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
(5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
(6) Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
(7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
(8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
(9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada
Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
(10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

V. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
(1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
(2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
(3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
(4) Menghormati hak orang lain.
(5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
(6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain

——OOOOOOOOOOOOOOOO——–


Aksi

Information




%d blogger menyukai ini: