14 08 2011

KAJIAN SINGKAT DRAFT RUU PERUBAHAN UU NO.10 TAHUN 2008
TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR,DPD, dan DPRD

Oleh:
Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Pendahuluan
Bagi Negara yang menganut paham demokrasi maka ritual politik yang dinamakan pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu kewajiban yang harus diupayakan dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Dengan pemilu yang baik maka diharapkan dapat menghasilkan anggota legislatif dan top eksekutif yang baik pula. Selain itu, tentu kredibilitas Negara yang bersamgkutan sebagai Negara demokrasi akan dipuji di mata dunia. Untuk penilaian terhadap keberlangsungan sebuah pemilu, terdapat 10 kriteria yang diakui secara internasional (CETRO, 2011), yaitu :
1. Kebebasan berekspresi partai politik;
2. Peliputan media yang berimbang mengenai peserta pemilu (partai politik dan calon anggota legislatif);
3. Pemilih yang terdidik;
4. KPU yang permanen dengan staf ad hoc yang memiliki kompetensi;
5. Pelaksanaan pemungutan suara dengan damai;
6. Masyarakat sipil terlibat dalam semua aspek proses pemilu;
7. Proses penghitungan suara yang transparan;
8. Hasil pemilu yang dapat diaudit;
9. DPT yang akurat;
10. Proses penyelesaian konflik berjalan dengan baik.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara yang sudah mempunyai komitmen sebagai Negara demokrasi selalu berusaha untuk nelaksanakan pemilu sebaik-baiknya. Pemilu selama pasca orde baru yakni tahun 1999, 2004 dan 2009 menunjukkan adanya perbaikan-perbaikan aturan main yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas pemilu. Misalnya, jika dalam asas Pemilu pada masa orde baru hanya dikenal asas langsung, umum, bebas dan rahasia, maka pemilu pasca orde baru ditambah jujur dan adil. Sistem pemilu yang semula hanya sistem proporsional daftar tertutup menjadi proporsional daftar terbuka. Jika pemilu 1999 hanya memilih tanda gambar parpol, maka pemilu pemilu sesudahnya memilih gambar parpol dan atau nama calon. Jika pemilu 2004 yang dinyatakan memperoleh kursi berdasarkan nomor urut dari daftar nama calon, maka pada pemilu 2009 yang dinyatakan mendapat kursi yang memperoleh suara terbanyak. Perubahan-perubahan tersebut tentunya untuk mengakomodir aspirasi rakyat agar pemilu benar-benar dapat mencerminkan rasa keadilan dan kejujuran dalam mewujudkan hak-hak politik rakyat. Adanya perubahan-peruban aturan main dalam setiap pemilu membawa konsekuensi teknis administratif yang semakin merepotkan dan menimbulkan permasalahan baru sehingga dapat menganggu kualitas pemilu secara keseluruhan.
Berdasarkan 10 kriteria tersebut di atas, menurut Adam Schmidt (2010) bahwa untuk Pemilu 2009 hanya empat kriteria yang terpenuhi, yakni kebebasan berekspresi partai politik, peliputan media yang berimbang mengenai peserta pemilu, pelaksanaan pemungutan suara dengan damai, dan proses penyelesaian konflik berjalan dengan baik. Untuk enam kriteria lain dinyatakan tidak terlaksana dan tidak terpenuhi.
Kajian CETRO tentang pelaksanaan Pemilu 2009 menyatakan bahwa rumitnya sistem Pemilu 2009 menimbulkan berbagai masalah sebagai berikut:

1. Surat suara memuat terlalu banyak calon
Dengan alokasi kursi 3-10 di setiap dapil, jumlah parpol yang ikut sebanyak 38 (khusus di Aceh 44 parpol karena ada tambahan 6 parpol lokal), dan dengan dibolehkannya parpol mengajukan hinggal 120% orang calon dari jumlah kursi yang diperebutkan, surat suara Pemilu 2009 berisi terlalu banyak calon. Menurut catatan Cetro, jumlah calon tersebut berkisar 152-532 orang. Jumlah ini sudah tentu membuat kualitas pemilu patut dipertanyakan. Terlebih dari sisi pengenalan konstituen terhadap calon-calon yang diajukan.

2. Penghitungan suara lambat dan sulit
UU Pemilu menentukan bahwa pengumuman hasil pemilu secara nasional yang dilakukan oleh KPU paling lambat dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah hari pemungutan suara. Pada Pemilu 2009, pengumuman hasil pemilu dilakukan hingga tenggat hari terakhir. Pemungutan suara dilakukan pada tanggal 9 April 2009 dan pengumuman hasil pemilu dilakukan pada tanggal 9 Mei 2009. Itu pun yang diumumkan secara langsung oleh KPU hanyalah perolehan suara parpol untuk pemilihan anggota DPR dan perolehan suara calon anggota DPD. Pengumuman yang dilakukan pada tenggat waktu terakhir itu pun menyisakan persoalan karena ada dapil yang belum diketahui hasilnya.
Lambatnya penghitungan suara terjadi karena sistem yang diterapkan memang rumit. Penyelenggara pemilu tidak hanya menghitung perolehan suara parpol, melainkan juga perolehan masing-masing calon yang diajukan parpol mengingat perolehan suara tersebut akan menentukan siapa calon yang terpilih. Bila ada 142.532 calon di surat suara bisa dibayangkan betapa tidak mudahnya proses penghitungan suara. Belum lagi ditemukan kenyataan bahwa banyak terjadi kecurangan, terutama terkait dengan pencatatan dan rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing calon.

3. Penentuan perolehan kursi bermasalah
Bertahap-tahapnya penentuan perolehan kursi (hingga empat tahap) telah memunculkan persoalan. Bisa dikatakan hanya tahap satu yang tidak bermasalah, sedangkan tiga tahap lainnya harus melalui sengketa di MK dan MA. Untuk penghitungan tahap dua, calon-calon yang tidak puas dengan metode penghitungan suara KPU, yang tidak lain adalah terjemahan dari UU Pemilu, mengajukan pengujian peraturan KPU yang mengatur tentang penentuan perolehan kursi tahap dua. Permohonan tersebut dikabulkan MA, yang bila diterapkan akan memunculkan kekacauan dan ketidakadilan karena mengubah secara signifikan perolehan kursi masing-masing parpol yang telah diumumkan KPU. Untunglah putusan tersebut akhirnya dimentahkan‘ oleh putusan MK yang mengembalikan metode penghitungan kursi tahap dua sebagaimana dirumuskan dalam UU Pemilu.
Permasalahan juga terjadi pada penghitungan kursi tahap tiga dan tahap empat. Kali ini justru KPU yang menyimpang dari apa yang telah digariskan UU Pemilu. KPU beranggapan bahwa sisa suara yang diangkat ke level provinsi adalah hanya sisa suara dari dapil – dapil yang masih ada sisa kursinya. Keputusan KPU tersebut dipermasalahkan di MK, yang kemudian memutuskan bahwa sisa suara yang diangkat ke level provinsi adalah sisa suara dari semua dapil di suatu provinsi.

4. Penetapan calon terpilih bermasalah
Rumitnya sistem pemilu yang diterapkan juga berdampak pada penetapan calon terpilih, yaitu penetapan calon terpilih dari kursi tahap tiga dan tahap empat. KPU terbelah dalam menginterpretasikan ketentuan dalam UU Pemilu. Ada yang beranggapan bahwa kursi tahap tiga dan tahap empat diberikan kepada calon yang menyumbang sisa suara terbanyak. Ada pula yang beranggapan bahwa kursi diberikan kepada dapil yang menyumbang sisa suara terbanyak, setelah itu barulah ditentukan siapa calon yang memperoleh suara terbanyak di dapil tersebut. Akhirnya tafsir terakhirlah yang diterima.

5. Banyaknya sengketa hasil pemilu di MK
Pada Pemilu 2009 MK menerima hampir 700 kasus yang dibundel dalam 70 berkas perkara. Jumlah ini meningkat dibandingkan Pemilu 2004 yang ‘hanya‘ 273 kasus. Berdasarkan angka ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen pelaksanaan pemilu bukan bertambah baik, tetapi bertambah buruk karena sengketa justru lebih banyak. Tidak bisa dimungkiri banyaknya sengketa karena didorong oleh sistem pemilu yang diterapkan. Perbedaan satu suara saja bisa menyebabkan seseorang kehilangan kursi. Walaupun dalam kaitan dengan hal ini perlu pula dicatat bahwa ada kecenderungan calon menggunakan segala cara untuk mendapatkan kursi. Namun, sistem pemilu yang diterapkan telah ikut menyumbang atau memfasilitasi keinginan para calon tersebut.

Kekurangan-kekurangan harus diupayakan untuk dibenahi sehingga pemilu berikutnya akan lebih bisa dipercaya dan akuntabel. Atas dasar kekurangan dan aspirasi masyarakat, maka UU No. 10 tahun 2008 perlu diadakan perubahan dan RUU pemilu 2014 saat ini tengah dalam proses pembahasan di DPR. Akan tetapi dalam RUU Pemilu tersebut tidak merubah sistem pemilu sebagai inti munculnya konsekuensi teknis administratif. Sistem pemilu proporsional daftar terbuka tampaknya tidak lagi dipermasalahkan. RUU Pemilu 2014 lebih menekankan kepada hal-hal teknis administratif dan perubahan yang dianggap penting yang hingga kini masih menjadi perdebatan, yakni tentang Parliamentary Threshold (PT) atau nilai ambang batas perolehan suara parpol yang akan diperhitungkan dapat tidaknya kursi di DPR. Ambang batas atau PT yang diberlakukan terkandung maksud sebagai salah satu upaya untuk melakukan penyederhanaan jumlah parpol. Bagi masyarakat awam keberadaan parpol dinilai sudah terlalu terlalu banyak sehingga membingungkan. Dari konteks membangun sistem politik yang stabil juga sulit diwujudkan.

Usulan Perubahan dalam RUU Pemilu
Pada kesempatan ini saya tidak akan melihat semua usulan perubahan UU No. 10 tahun 2008 sebagaimana yang telah dituangkan dalam draft RUU Pemilu 2014, akan tetapi saya hanya akan menyoroti hal-hal yang menurut saya penting untuk diberi ulasan, yakni mengenai persyaratan parpol mengikuti pemilu dan hak pilih rakyat dengan membandingkan dengan UU Pemilu yang pernah berlaku sebelumnya.
Parpol tidak mesti mengikuti pemilu. Akan tetapi jika parpol ingin mengikuti pemilu harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UU Pemilu. Jika diperhatikan dari pemilu ke pemilu (1999, 2004,2009) persyaratannya semakin berat. Pada pemilu 1999 persyaratannya masih relatif sangat ringan (lihat lampiran).sehingga parpol peserta Pemilu 1999 mencapai 48 parpol. Pada Pemilu 2004 persyaratan sudah diperberat, yakni dengan menambah jumlah kepengurusan provinsi yang semula dari ½ menjai 2/3 dari jumlah provinsi yang ada Demikian juga jumlah kepengurusan kabupaten/kota tidak lagi hanya ½ dari jumlah kabupaten kota yang ada di provinsi yang bersangkutan, akan tetapi dirubah menjadi 2/3 dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Akibatnya, jumlah parpol peserta pemilu tahun 2004 hanya 24 parpol, bersusut 50% dari peserta pemilu tahun 1999. Persyaratan tersebut dipertahankan sampai nanti Pemilu 2014. Ketentuan tersebut menuntut parpol untuk mempersiapkan secara sungguh-sungguh untuk menjadi peserta pemilu.
Mengenai jumlah keanggotaan parpol, pada UU No. 3 /1999 tidak ada ketentuan. Tetapi pada UU Pemilu 12 tahun 2003 sudah diberlakukan ketentuan bahwa parpol yang akan menjadi peserta pemilu selain persyaratan kepengurusan, parpol harus mempunyai anggota sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan di 2/3 kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA). Pada UU No. 10 Tahun 2008 ketentuan tersebut tidak hanya berlaku pada kepengurusan kabupaten tetapi berlaku juga di provinsi. Dalam usulan RUU Pemilu 2014 ketentuan keanggotaan di provinsi dihapus sehingga ketentuannya kembali seperti UU No. 12 Tahun 2003. Dengan adanya ketentuan ini, parpol harus kerja keras menjaring dan merayu masyarakat untuk menjadi anggota parpol. Ini semua untuk mendorong agar parpo9l bersungguh-sungguh dalam berpolitik. Jika tak sanggup memenuhi batas minimal anggota parpol, maka parpol akan gagal menjadi peserta pemilu.
Kantor atau sekretariat sangat penting sebagai sarana untuk mengelola parpol. Untuk itu, parpol dituntut harus mempunyai kantor yang tetap. Pada UU No. 3 Tahun 1999 tidak ada persyaratan harus memiliki kantor tetap, pada UU pemilu berikutnya ada ketentuan parpol harus mempunyai kantor tetap baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Pada RUU Pemilu 2014 ditambah keterangan mempunyai kantor tetap untuk jangka waktu 5 (lima) tahun pada semua jenjang kepengurusan di pusat, provinsi dan kabupaten. Usulan perubahan tentang hal ini tentu untuk memudahkan pihak-pihak tertentu yang berkepntingan atau masyarakat berhubungan dengan parpol yang bersangkutan sekaligus hal ini untuk melakukan seleksi alam dalam rangka penyederhanaan parpol. Pengalaman Pemilu 2004 ketika melakukan verifikasi faktual terhadap parpol yang akan ikut pemilu di tingkat provinsi (Sumsel), ternyata parpol hanya menyediakan kantor sekedar memenuhi persyaratan kepentingan verifikasi saja. Setelah verifikasi dilakukan, banyak kantor parpol yang tidak jelas keberadaanya atau pindah tempat tanpa melaporkan ke KPU. Kondisi seperti ini dinilai tidak benar dan kurang dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif dan hukum. UU berharap dengan ketentuan baru bahwa parpol harus mempunyai kantor tetap dalam jangka waktu lima tahun, maka parpol akan mengelola dirinya secara sungguh-sungguh dan memudahkan dalam berkomunikasi dengan pihak yang berkepentingan.
Hal baru lainnya dari usulan perubahan RUU Pemilu 2014 yang berkaitan dengan persyaratan parpol menjadi peserta pemilu adalah bahwa parpol harus menyerahkan rekening atas nama parpol dengan saldo minimal Rp.500 juta untuk tingkat pusat, Rp.100 juta untuk tingkat provinsi dan Rp.50 juta untuk tingkat kabupaten/kota. Aturan ini pada UU Pemilu sebelumnya tidak ada. Persyaratan ini juga mempunyai maksud untuk menguji keseriusan parpol mengikuti pemilu. Dengan demikian, tidak mudah bagi parpol untuk ikut pemilu.
Pada UU No. 3 tahun 1999 agar parpol dapat menjadi peserta pemilu berikutnya, ditentukan persyaratan sekurang-kurangnya mendapat 2% dari kursi DPR atau 3% dari kursi DPRD Prov atau kabupaten/kota yang tersebar di ½ jumlah provinsi atau ½ jumlah kabupaten kota se Indonesia. Dalam UU Pemilu berikutnya (UU No. 12/2003 dan UU No.10 /2008), ketentuan tersebut dinaikkan persetasenya menjadi 3% dari kursi DPR dan 4 % dari jumlah kursi DPRD Provinsi atau kabupaten/kota. Sedangkan dalam draft RUU Pemilu 2014 dirumuskan bahwa parpol yang memenuhi ambang batas perolehan kursi di DPR ditetapkan sebagai peserta pemiku berikutnya. Nilai ambang batas sampai sekarang belum disepakati. Partai Golkar dan PDIP menginginkan 5%, Partai Demokrat 4%, PKS 3-4%, sedangkan partai lainnya yakni PPP, PAN, PKB, Hanura dan Gerindra pasang patok 2,5% seperti yang berlaku pada UU No.10 Th 2008 pasal 202 ayat 1. Parliamantary Threshold (PT) adalah besaran ambang batas perolehan suara yang akan diikutkan dalam penentuan suara kurssi di DPR.
Parpol besar menginginkan ambang batas dinaikkan hingga 5% dengan dalih untuk melakukan penyederhanaan jumlah parpol yang duduk di parlemen sehingga pemerintahan akan lebih efektif dan stabil. Sedangkan parpol kecil khawatir bakal tergusur dari kursi parlemen karena tidak bakal mampu berkompetisi dengan parpol besar. Selain itu, dengan angka PT sampai 5 % akan banyak suara yang hilang. Catatan CETRO, jika yang digunakan PT 5% dan berpatok pada hasil pemilu 2009, maka suara yang akan hilang atau tak terwakili sebesar 31,5% (lebih 32 juta suara). Kalau PT 2,5%, suara yang hilang hanya 18,3% (lebih 19 juta suara). Kalau PT 4% suara yang hilang 22,1% (lebih 23 juta suara). Dilihat dari hak politik rakyat, semakin banyak suara yang hilang berarti mengabaikan suara rakyat yang telah dengan rela menggunakan hak pilih untuk berperan serta mewujudkan demokrasi ternyata tidak dianggap sama sekali atau terbuang sia-sia. Kondisi ini juga akan mengundang pertanyaan mengenai derajat keterwakilan ketika banyak suara yang dihilangkan sia-sia, apalagi sistem pemilu yang digunakan menganut sistem proporsional yang dianggap lebih menggambarkan keterwakilan dan keadilan.
Karena fraksi-fraksi belum sepakat mengenai PT, maka rumusan yang diusulkan oleh Baleg DPR RI ada dua alternatif dengan mengambil jalan tengah. Alternatif pertama dengan usulan rumusan: parpol peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Alternatif kedua dengan usulan rumusan: parpol peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5%-5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kedua rumusan dengan kisaran angka tersebut bukan hasil kesepatakan politik di Baleg akan tetapi akan diserahkan pada rapat paripurna (http://www.dpr.go.id/id/berita/2011/juli/19/2969/baleg/sampaikan ruu pemilu ke paripurna).
PT di satu pihak dapat dijadikan upaya untuk membatasi jumlah parpol yang masuk ke Senayan (DPR) dalam rangka stabilitasi dan efektivitas kinerja sistem politik, akan tetapi di sisi lain akan terjadi ketidakadilan baik bagi parpol kecil maupun suara rakyat yang hilang sia-sia. Atas kontroversi tersebut, saya cenderung untuk dipertahankan seperti aturan semula yakni 2,5%. Rasa keadilan rakyat harus lebih diutamakan dan jika PT 5% belum tentu juga ada jaminan bahwa kinerja DPR akan lebih baik. Kemudian jika disimak usulan dari Baleg, PT juga akan berlaku untuk DPRD Provinsi dan kabupaten/Kota yang sebelumnya dengan dasar perhitungan perolehan suara nasional. Dengan dermikian, akan ada keseragaman parpol yang duduk di DPR dan di DPRD prov/kab/kota. Terhadap usulan ini, saya tidak setuju karena tidak adil. Kondisi perolehan suara daerah bisa berbeda-beda. Akan aneh jika di suatu daerah ada parpol yang suaranya sedikit justru akan mendapat kursi di dewan daripada yang suaranya lebih besar tetapi secara nasional tidak masuk dalam PT. Oleh karena itu, seandainya PT akan diberlakukan di daerah hendaknya dasar perhitungan suaranya perolehan total suara daerah (provinsi atau kabupaten/kota), bukan total suara nasional. Jadi, parpol yang duduk di kursi dewan di pusat dan daerah atau antar daerah kemungkinan tidak akan sama.
Tentang hak pilih rakyat, dalam RUU Pemilu mengatur kemudahan memilih jika tidak tercantum dalam DPT, yakni dengan menggunakan KTP disertai Kartu Keluarga dengan catatan hanya digunakan di tempat tinggalnya. Atau jika sedang berada di luar negeri dapat menggunakan passport. Adanya kemudahan ini membuktikan bahwa hak pilih rakyat sangat dihargai sehingga dapat menumbuhkan gairah penggunaan hak pilih dan tidak akan menimbulkan keributan gara-gara DPT yang tidak beres. Hal ini bukan berarti carut marut tentang DPT dimaafkan, DPT ke depan harus tetap dibenahi sehingga rakyat yang mempunyai hak pilih dapat masuk DPT.

Penutup
Sebenarnya banyak hal mengenai usulan perubahan dalam RUU pemilu, tetapi umumnya tidak begitu menimbulkan permasalahan yang berarti karena lebih cenderung untuk membenahi teknis adminstratif agar lebih baik. Misalnya persyaratan memilih dengan KTP dan passport bila tidak masuk dalam DPT, jadwal waktu pendaftaran parpol peserta pemilu paling lambat 2(dua) tahun sebelum hari pemungutan suara. Data kependudukan harus sudah tersedia dan diserahkan kepada KPU oleh pemerintah/pemda paling lambat 24 bulan sebelum hari pemungutann suara.
Akhirnya, kita semua berharap agar wakil rakyat dapat segera menyelesaikan RUU Pemilu menjadi UU dengan tidak mencederai rasa keadilan politik rakyat.

Palembang, 4 Agustus 2011.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: