27 07 2011

INTEGRITAS KEPEMIMPINAN
dalam
MENJEMBATANI KEMAJEMUKAN BANGSA

Oleh:
Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Pendahuluan
Para pendiri NKRI menyadari bahwa Bangsa Indonesia dibentuk dari berbagai suku bangsa (etnis) yang beraneka ragam. Berapa kepastian jumlah suku bangsa sebagai unsur pembentuk bangsa Indonesia?. Sampai sekarang belum ada data yang valid untuk menyebutkan jumlah yang pasti. Selama ini hanya dinformasikan bahwa suku bangsa Indonesia ada lebih dari 300 suku bangsa(lihat di http://id.wikipedia.org). Namun dalam suatu berita mengenai sensus terakhir (2010) yang dilansir oleh JPPN Nasional melalui http://www.jppn.com Rabu, 03 Februari 2010, 16:54:00 menyampaikan berita sebagai berikut:

Mungkin tak banyak warga negeri ini yang tahu, berapa persisnya jumlah suku bangsa di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) ternyata telah melakukan survei mengenai jumlah suku bangsa tersebut. Kepala BPS, Rusman Heriawan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (3/2), menyampaikan bahwa dari hasil sensus penduduk terakhir, diketahui bahwa Indonesia terdiri dari 1.128 suku bangsa. “Suku bangsa menjadi salah satu poin sensus terbaru BPS. Sebelumnya memang sudah ada, tapi tidak terlalu spesifik. BPS mulai melakukan sensus suku bangsa ini secara detail, dan akhirnya diketahui bahwa Indonesia memiliki 1.128 suku bangsa,” kata Rusman. Tidak seperti poin sensus lainnya, guna mengetahui jumlah suku bangsa di Indonesia ini, BPS mengaku harus bekerja lebih ekstra. Karena kata Rusman, petugas sensus harus bersentuhan dengan keberagaman suku dan adat istiadat di seluruh penjuru negeri ini. “Bahkan, petugas kami pernah dikenakan hukum adat di Kalimantan Timur saat melakukan sensus. Karena dianggap menyalahi ketentuan adat, petugas sensus kami diwajibkan membayar denda. Denda adat itu wajib dibayar, padahal karena jumlahnya yang sangat besar, BPS dan Pemda pun tidak sanggup melunasinya,” papar Rusman pula. Setiap saatnya, kata Rusman lagi, sensus penduduk yang dilakukan BPS akan terus dikembangkan untuk mengetahui hal-hal spesifik lainnya di Indonesia. Untuk itulah katanya, BPS terus berupaya mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari kementerian hingga pemerintah daerah. (afz/jpnn)

Banyaknya suku bangsa di Indonesia dengan aneka ragam tradisi dan budaya menjadikan Bangsa Indonesia dikenal dengan sebutan bangsa majemuk atau plural atau heterogen. Fakta demikian memberi inspirasi para pendiri bangsa dengan memberi sebutan sebagai bangsa bhineka (aneka ragam) namun tetap terikat dalam ketunggalan (satu) negara dan bangsa Indonesia, yang akhirnya popular dengan kalimat cita-cita dan harapan: Bhineka Tunggal Ika yang dicengkeram kuat oleh Burung Garuda sebagi salah satu simbol Negara.
Kebhinekaan suku bangsa sebagai Bangsa Indonesia harus terus dijaga, dibina dan dikelola dengan baik. Di balik kebhinekaan tersebut, selain sisi positif sebagai kekuatan potensi budaya dan wisata, akan tetapi juga mempunyai potensi negatif karena dapat memicu konflik atau permusuhan antar etnis yang akan merugikan bagi NKRI. Dalam perjalanan sejarah bangsa, konflik yang disebabkan karena latar belakang etnis/suku, agama, golongan dan kelompok yang dikenal dengan sebutan konflik SARA, sering terjadi bahkan sampai sekarang masih juga terjadi. Perubahan sistem politik dari otoritarian ke demokrasi tidak berarti eskalasi konflik sosial menurun. Pada waktu orde baru, konflik sosial berbau SARA menyeruak terjadi di mana-mana. Tahun 1996 terjadi kerusuhan sosial di Situbondo, disusul tahun-tahun berikutnya di Tasikmalaya, Rengasdengklok, Sanggau Ledo (Kalbar), Banjarmasin, Karawang, Tegal, Ambon, Maluku Utara, Poso, dan tempat-tempat lain yang eskalasinya lebih kecil. Sepanjang tahun 2010 terjadi pembakaran dan pengrusakan di mana-mana terhadap tempat ibadah, sekolah dan rumah milik kelompok Ahmadiyah bahkan sampai terjadi pembunuhan (Cikeusik, Pandeglang). Pada bulan Februari 2011 terjadi pembakaran gereja dan mobil terjadi di Temanggung.
Konflik yang popular dengan sebutan konflik SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan) dapat berlangsung dengan skala besar sedang dan kecil. Konflik SARA dapat berlangsung secara terbuka (manifest) maupun terselubung (laten). Konflik yang terbuka sangat berbahaya karena dapat jatuh korban harta benda dan manusia, bahkan kalau tidak diselesaikan dengan baik akan mengancam NKRI. Konflik terselubung biasanya merupakatan kompetisi/persaingan dalam berbagai bidang kehidupan yang tidak muncul ke permukaan tetapi sering dijadikan bahan pembicaraan untuk pertimbangan dan masukan dalam suatu tindakan. Misalnya, dalam pilkada langsung, acapkali terjadi persaingan antara suatu etnis tertentu atau kelompok tertentu, atau etnis dijadikan basis perhitungan perolehan suara. Atau dalam kehidupan agama, kelompok atau aliran dalam agama sering terjadi persaingan atau permusuhan antar penganutnya.
Di era demokrasi ini, kemajemukan bangsa tidak saja berdasarkan etnis dan agama atau suku bangsa, tetapi juga semakin banyaknya masyarakat berkelompok karena kebebasan mendirikan suatu organisasi. Partai politik yang begitu banyak juga merupakan potensi terjadinya konflik antar golongan. Munculnya ideologi yang beraliran radikal juga menjadi basis gerakan-gerakan yang memicu konflik. Terorisme yang menjamur di Indonesia merupakan wujud ideologi radikal yang dianut oleh anak-anak muda. Dengan demikian, potensi terjadi konflik sosial dalam masyarakat sangat besar dan sewaktu-waktu dapat muncul.
Mengelola bangsa yang majemuk (heterogen) tentu relatif lebih sulit dibandingkan dengan bangsa yang relatif tunggal (homogen). Kondisi bangsa yang majemuk rentan konflik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, sangat dibutuhkan kemampuan mengelola masyarakat majemuk dengan baik dibawah kepemimpinan politik, agama dan sosial yang mempunyai integritas tinggi. Pemimpin dibutuhkan agar masyarakat dapat tertib. Kemajemukan dan kompleksitas masyarakat membutuhkan pemimpin berintegritas tinggi. Berkenaan dengan itu, maka tulisan pendek ini mencoba untuk mengetengahkan landasan dan bekal untuk menjadi pemimpin yang mempunyai integritas dalam memimpin bangsa yang majemuk sebagaimana dituangkan dalam judul tulisan ini yakni: INTEGRITAS KEPEMIMPINAN DALAM MENJEMBATANI KEMAJEMUKAN BANGSA.

Menyadari Kemajemukan Bangsa
Sudah merupakan suatu keharusan seorang pemimpin kalau akan sukses memimpin mesti mengetahui kondisi yang dipimpin. Pemahaman terhadap kondisi yang dipimpin akan dijadikan bekal dalam bertindak dan mengambil kebijakan. Pemimpin yang bergerak dalam ranah publik (masyarakat) akan berbeda dengan pemimpin yang bergerak dalam ranah privat (perusahaan). Publik yang heterogen akan berbeda dengan publik yang homogen.
Publik atau masyarakat atau bangsa Indonesia sudah disinggung di atas sebagai bangsa yang majemuk atau plural atau bhineka atau heterogen. Aliran yang yang mempelajari hal kemajemukan bangsa disebut dengan pluralisme. M Dawam Rahardjo dalam Kata Pengantar buku berjudul Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme (Budhy Munawar Rachman, 2010) mengawali tulisannya tentang pluralisme dengan mengemukakan sebagai berikut:
“Pada dasarnya liberalisasi pemikiran adalah konsekuensi dari proses pluralisasi masyarakat modern yang makin kompleks yang mendorong keterbukaan komunikasi antar warga masyarakat. Sebenarnya, komunitas Madinah pasa zaman Nabi sendiri lahir dari suatu masyarakat yang plural. Tanpa masyarakat plural ini, tidak akan lahir Piagam Madinah yang menjadi konstitusi masyarakat Madinah pada waktu itu. Pada waktu Piagam Madinah dirumuskan dan disetujui, komunitas Islam masih merupakan minoritas. Komunitas terbesar adalah Yahudi, ditambah komunitas Kristen dan penganut kepercayaan Pagan. Justru dalam masyarakat yang plural itu, Nabi Muhammad berperan sebagai pemersatu, tanpa melebur diri ke dalam masyarakat tunggal. Dalam kesepakatan plural itu, diproklamasikan terbentuknya “masyarakat yang satu”. Namun identitas kelompok tetap diakui dan bersepakat untuk membentuk solidaritas, itulah hakekat pluralisme yang merupakan reaktualisasi pluralitas di zaman klasik Islam”.
Penjelasan M Dawan Rahardjo tersebut sangat gamblang bahwa pluralitas sudah ada sejak Islam masih minoritas di Madinah dan peran nabi sangat besar untuk mewujudkan solidaritas antar kelompok. Dalam ajaran agama Islam, Allah SWT juga berfirman : “Hai, manusia, sesungguhnya Aku menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal”.( Q. S. Al-Hujarat : 13). Berdasarkan firman Tuhan tersebut, kebhinekaan bangsa memang sudah kehendak Allah yang harus diterima oleh manusia. Sikap menerima seharusnya diwujudkan dengan perilaku menghargai sesama manusia tanpa pandang status, warna kulit, budaya, suku dan sebagainya. Jika ada orang atau kelompok manusia memandang rendah manusia atau kelompok lain atau bertindak sewenang-wenang terhadap manusia atau kelompok lain, berarti orang atau kelompok tersebut mengingkari kehendak Allah, berani dengan Allah swt yang sudah menciptakan kemajemukan umat manusia. Namun, kenyataannya memang banyak manusia yang belum menyadari akan hal tersebut.
Orang atau suatu kelompok masyarakat cenderung akan berusaha untuk menjaga eksistensinya dan identitasnya dari serangan kelompok lain. Upaya ini dengan sebutan politik identitas. Biasanya suatu kelompok melancarakan politik identitas karena hasrat dan kehendak untuk memelihara atau mempertahankan hegemoni kelompok mayoritas, dan sebaliknya kelompok minoritas bertahan agar dapat memeliharan identitas kelompoknya.
Dalam masyarakat plural kedua aspirasi tersebut akan menimbulkan konflik dan ketegangan. Padahal, dalam ajaran pluralime, identitas tidak perlu menimbulkan konflik karena politik identitas kelompok tidak perlu dilancarkan. Dalam pluralisme, identitas justru diakui. Perbedaan bukan untuk perpecahan tetapi untuk memperkokoh keinginan bersama. Dalam politik multikulturalisme, pemerintah justru harus melindungi bahkan membantu kelompok minoritas. Dengan pluralisme, pluralitas masyarakat akan menjadi masyarakat kreatif.
Potensi pluralitas atau kemajemukan bahkan akan mendatangkan keuntungan. Sebagai contoh, masyarakat dan budaya Bali yang Hindu, atau Toraja yang Kristen justru dikenal dunia sebagai ikon Pariwisata Indonesia karena dinilai unik dalam suatu masyarakat yang mayoritas MUSLIM. Etnis lain seperti suku Dani atau Asmat di Papua atau etnis Baduy dan lain-lainnya menjadi daya tarik bagi dunia pariwisata yang dapat mendatangkan kesejahteraan masyarakat. Peninggalan sejarah peradaban agama Budha dan Hindu seperti Candi Borobudur, Prambanan, Dieng dan tempat-tempat lainnya merupakan lambang kejayaan masa lalu bahwa bangsa Indonesia telah melalui proses akulturasi budaya yang menjadikan mempunyai sikap toleransi yang tinggi. Ikon candi tersebut membawa manfaat yang besar secara ekonomi bagi masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Masuknya Islam ke Indonesia tidak melalui kekerasan tetapi melalui proses transformasi dan akulturasi dengan semangat kebersamaan dan solidaritas. Jadi, semangat dan dasar-dasar pluralisme sebenarnya sudah dimilki oleh Bangsa Indonesia. Sikap saling toleransi, mengormati, menghargai, sudah ada sejak benih-benih bangsa ini terbentuk.
Namun dalam perjalanan sejarah bangsa pluralisme belum banyak disadari oleh masyarakat dan para pemimpin sehingga masih sering muncul sikap egoisme kelompok yang berlebihan. Hanya kelompok dirinyalah yang paling benar, yang paling berhak, yang paling hebat dan sebagainya sehingga memunculkan sikap meremehkan kelompok lain. Kelompok lain yang merasa diremehkan dan tidak dianggap biasanya tidak tinggal diam dengan melakukan serangan balik sehingga sering muncul ketegangan sosial baik secara laten maupun terbuka yang dapat berujung pada konflik sosial.
Kadangkala, konflik-konflik sosial disebabkan bukan semata-mata adanya perbedaan atas dasar SARA dan egoisme kelompok yang berlebihan, tetapi lebih dikarenakan faktor lain, misalnya adanya ketidakadilan, kurangnya komunikasi sosial, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya, agama dijadikan alat politik atau kepentingan sempit, kebijakan pemerintah yang kurang menghargai kearifan lokal, ideolog lain yang semakin merasuki pemikiran masyarakat seperti liberalisme, materliasme, individualisme, dan hedonisme, dan yang tidak dapat diabaikan adalah karena menurunnya moral spiritualisme. Menurut Stevri Indra Lumintang (2009:146-163) permasalahan bangsa yang muncul pada dasarnya dikarenakan adanya cara pandang yang dikotomis. Ada 14 poin dikotomis yang berkembang dalam masyarakat antara lain: dikotomis antara generasi tua dan angkatan muda, antara profil pemimpin beragama Islam dan Kristen, antara nasionalisme dan agamaisme, antara Jawa dan non jawa, antara pemimpin laki-laki dan perempuan, antara militer dan sipil, nasionalsime dan internasionalisme, antara agama damai dan kekerasan, antara teologi dan idiologi, antara pribumi dan non pribumi, antara hak azasi manusia (HAM) dan kejahatan manusia, antara pluralisme dan fundamentalisme. Cara pandang yang dikotomis tersebut sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI.
Bahwa setiap orang dan kelompoknya dalam memenuhi kepentingannya kadang dituntut harus bersaing dengan pihak lain dan dalam persaingan itu tidak menutup kemungkinan terjadi hal-hal negatif yang dapat memicu konflik. Dalam situasi seperti ini fungsi dan tugas pemerintah melalui para pemimpin formalnya dari Presiden sampai dengan Kepala Dusun bahkan Ketua RT mempunyai tugas untuk menjaga dan menjembatani agar dinamika kelompok dalam berkompetisi dalam memenuhi kepentingannya dapat selalu serasi sehingga tidak memicu konflik. Pemerintah melalui pemimpin formalnya harus juga dapat menekan dampak permasalahan dari cara berfikir yang dikotomis. Untuk itu, selain harus memahami dan menyadarii akan pluralisme, seorang pemimpin harus berkarakter, harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang salah satunya adalah mempunyai integritas.

Memahami Integritas Pemimpin
Sebelum membahas integritas pemimpin perlu dipahami dulu makna integritas. Istilah tersebut bukan dari bahasa Indonesai tetapi dari bahasa asing (inggris) yakni integrity yang diartikan mutu, sifat, atau keadaan yg menunjukkan kesatuan yg utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yg memancarkan kewibawaan; kejujuran (http://www.artikata.com.). Sedangkan A.M. Lilik Agung (2007:31) mengemukakan bahwa integritas sering diartikan sebagai satunya pikiran, perkataan dan perbuatan. Jika merujuk pada kata asalnya, yaitu integer, maka integritas mempunyai makna berbicara dengan utuh dan sepenuh-penuhnya.
Integritas sering dikaitkan dengan kejujuran. Kejujuran adalah mengatakan apa yang telah dilakukan. Kejujuran tidak berpatokan kepada salah atau benar terhadap apa yang dilakukan, tetapi lebih menekankan kepada kebenaran terhadap apa yang dikatakan dengan yang telah dilakukan. Sedangkan integritas bermakna melakukan apa yang telah dikatakan. Jika seseorang mengatakan atau berjanji akan melakukan sesuatu kemudian janjinya atau yang dikatakannya tersebut benar-benar diwujudkan, maka seseorang tersebut dapat dikatakan mempunyai integritas. Sebaliknya, kalau yang dikatakan tidak diwujudkan berarti tidak mempunyai integritas. Jadi, orang yang tidak mempunyai integritas dapat dikatakan berbohong atau pembual atau ingkar janji atau tidak dapat dipercaya atau tidak amanah atau tidak bertanggung jawab tentang apa yang dikatakan. Hal ini berarti bahwa sikap tidak mempunyai integritas merupakan sikap yang tidak terpuji dan tidak baik karena dapat merugikan pihak lain.
Setiap orang tidak ingin dicap sebagai pembohong atau predikat negatif lainnya. Untuk itu, tentu setiap orang harus mempunyai dasar berbijak pada nilai-nilai moral atau akhlak atau karakter. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik, bermanfaat dan berharga bagi kehidupan manusia. Nilai bisa diikuti oleh semua orang (universal) atau hanya berlaku dalam suatu kelompok orang (spesial). Nilai dapat bersifat konkrit (materi, kebendaan) dan abstrak (ajaran kehidupan). Ajaran kehidupan atau nilai-nilai kehidupan pada umumnya bersumber dari ajaran agama atau keyakinan spiritual atau ideologi tertentu. Dalam tataran individu, maka nilai-nilai kehidupan yang diikuti umumnya bersumber pada ajaran agama. Ajaran agama berdimensi vertikal (beribadah pada Tuhan) dan berdimensi horizontal (beribadah dengan sesama atau masyarakat). Orientasi ajaran agama untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Jika seseorang dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan baik maka akan mendapat predikat orang yang bermoral, berakhlak, berkarakter, berintegrita, yang berbuah kepada kenikmatan hidup di dunia dan kelak di akhirat.
Dalam konteks NKRI, warganegara Indonesia dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mempunyai landasan berpijak pada idiologi yang disebut Pancasila. Jika agama lebih menekankan sebagai sumber dan landasan nilai-nilai kehidupan yang lebih bersifat individual untuk kepentingan dunia akhirat, maka Pancasila lebih menekankan sebagai landasan dan sumber nilai-nilai kehidupan untuk hidup berkelompok yakni untuk bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih menekankan kepada urusan dunia. Pendek kata, jika kita ingin meraih sukses di dunia dalam kehidupan berkelompok yakni bermasyarakat, berbangsa dan bergnegara, maka jadikanlah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pegangan hidup.
Dalam kehidupan duniawi yang berdimensi masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks NKRI dibutuhkan kehadiran dan peranan pemimpin yang berintegritas alias berkarakter atau berakhlak atau bermoral Pancasila. Pancasila mengajarkan antara lain nilai-nilai hidup bertoleransi, menghargai dan menghormati kelompok lain atau golongan lain sehingga dengan ajaran bertoleransi yang tertanam secara mengakar dalam diri individu maka tidak akan tumbuh benih-benih konflik dalam diri individu yang bersangkutan. Dengan demikian, untuk dapat melahirkan pemimpin yang berkarakter Pancasila dan berintegritas harus ditanamkan atau disosialisasikan atau diajarkan dalam diri anak-anak Indonesia sejak dini secara terus menerus, berlanjut sepanjang hayat. Tempalah besi ketika masih panas maka akan mudah dibentuk. Begitulah pepatah mengatakan. Jadi, jika sejak dini dalam diri anak-anak sudah diajarkan nilai-nilai Pancasila secara terencana melalui berbagai sarana seperti keluarga, sekolah, media massa dan organisasi akhirnya akan terbentuk sikap anak yang berakhlak Pancasila, berbudi pekerti dan berintegritas.
Permasalahannya adalah saat ini muncul gejala para pemimpin bangsa tidak atau kurang mempunyai integritas. Buktinya banyak pemimpin bangsa yang korupsi, tidak adil, cenderung mementingkan kelompoknya, hidup mewah, dan tindak perilaku lain dari pemimpin yang tidak terpuji dan tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin. Keteladanan seorang pemimpin boleh dikatakan tidak ada. Di sisi masyarakat juga banyak terjadi perilaku menyimpang seperti banyak kasus konflik antar dan inter umat beragama, konflik antar kelompok dan golongan, perkelaian antar kelompok masyarakat, dan perilaku masyarakat lainnya yang tidak sesuai dengan karakter Pancasila. Situasi kepemimpinan bangsa tanpa keteladanan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh.
Menjadi pemimpin memang harus mempunyai berbagai kelebihan ketimbang yang dipimpin, khususnya kelebihan dalam hal moral, akhlak atau karakter. Kecerdasan intelektual saja tidak cukup untuk bekal menjadi pemimpin yang sukses. Otak encer tetapi kalau hati bebal, tidak akan terarah. Otak pintar tetapi tak bermoral, akan bertindak ngawur yang merugikan rakyat. Untuk itu, selain cerdas intelektual seorang pemimpin harus mempunyai kelebihan atau kecerdasan dalam mengelola emosi dan mengelola spiritual atau akhlaknya dengan baik.
Selain nilai-nilai Pancasila sebagai sumber akhlak kepemimpinan yang berintegritas, ajaran leluhur bangsa dan kearifan lokal dapat dijadikan dasar dan pegangan untuk menjadi pemimpin yang baik. Salah satu warisan ajaran leluhur tersebut adalah ajaran hasta brata (delapan perilaku) bagi pemimpin. Delapan laku/tindak pemimpin dimaksud adalah dengan mengacu kepada sifat-sifat dan kekuatan delapan (hasta) alam ciptaan Tuhan yakni alam matahari (surya), bulan (candra), bintang (kartika), awan (mega), angin (maruta), bumi (bantala), api (dahana), dan lautan (segara).

1. Matahari.
Sifat matahari memancarkan sinar terang benderang dan energi tiada henti. Segalanya diterangi, diberinya sinar cahaya tanpa pandang bulu. Sebagaimana matahari, seorang pemimpin harus mampu memberikan menjadi sumber pencerahan kepada semua yang dipimpin tanpa melihat golongan, kelompok, agama dan sebagainya. Bertindak dengan hati-hati seperti jalannya matahari yang tidak tergesa-gesa namun pasti sampai tujuan.
2. Bulan.
Sebagai planet pengiring matahari bulan bersinar dikala gelap malam tiba, memberikan suasana tenteram, teduh dan keindahan. Sebagaimana bulan, seorang pemimpin hendaknya rendah hati, berbudi luhur serta menebarkan suasana tentram kepada rakyat dan indah di mata yang dipimpin.
3. Bintang.
Nun jauh menghiasi langit dimalam hari, menjadi penentu arah dalam ilmu perbintangan. Seorang pemimpin harus bisa menjadi pengarah dan panutan dari segi kesusilaan, budaya dan tingkah laku serta mempunyai konsep berpikir yang jelas. Bercita-cita tinggi mencapai kemajuan bangsa, teguh, tidak mudah terombang-ambing, bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
4. Awan/Mendung.
Awan biasanya gelap seakan-akan menakutkan tetapi kalau sudah berubah menjadi hujan merupakan berkah serta sumber penghidupan bagi semua makhluk hidup. Seorang pemimpin harus berwibawa dan “menakutkan” bagi siapa saja yang berbuat salah dan melanggar peraturan. Namun di samping itu selalu berusaha memberikan kesejahteraan.
5. Bumi.
Sentosa, suci, pemurah memberikan segala kebutuhan yang diperlukan makhluk yang hidup di atasnya. Menjadi tumpuan bagi hidup dan pertumbuhan benih dari seluruh makhluk hidup.sebagaimana bumi, seorang pemimpin harus bersifat sentosa, suci hati, pemurah serta selalu berusaha memperjuangkan kehidupan rakyat yang tergambar dalam tutur kata, tindakan serta tingkah laku sehari-hari.
6. Lautan.
Luas, tidak pernah menolak apapun yang datang memasukinya, menerima dan menjadi wadah apa saja. Sebagaimana lautan seorang pemimpin hendaknya luas hati dan mempunyai kesabaran yang tinggi. Tidak mudah tersinggung bila dikritik, tidak terlena oleh sanjungan dan mampu menampung segala aspirasi rakyat dari golongan maupun suku mana pun serta bersifat pemaaf.
7. Api.
Bersifat panas membara, kalau disulut akan berkobar dan membakar apa saja tanpa pandang bulu, tetapi juga sangat diperlukan dalam kehidupan. Sebagaimana sifat api, seorang pemimpin harus berani menindak siapapun yang bersalah tanpa pilih kasih dengan berpijak kepada kebenaran dan keadilan.
8. Angin.
Meskipun tidak tampak tetapi dapat dirasakan berhembus tanpa henti, merata ke seluruh penjuru dan tempat serta membawa kesegaran. Jadilah pemimpin seperti angin yang perilaku akhlaknya, karakternya dan moralnya menyebar ke mana-mana sehingga dapat memberikan dorongan semangat, kedamaian, dan kesegaran suasana bagi yang dipimpin.

Dengan memahami delapan watak alam tersebut, mereka yang mendapat amanah menduduki sebagai pemimpin formal atau diakui masyarakat sebagai pemimpin informal, hendaknya dapat menerapkan dalam kepemimpinan sehingga yang dipimpin akan merasa tentram, senang dan terlindungi. Dengan hasta brata maka sifat pemimpin yang selama ini kurang baik hendaknya ditinggalkan seperti suka mencari kambing hitam (tak bertanggung jawab), ingkar janji, tidak ada komitmen terhadap yang diucapkan, tidak dapat dipercaya, kurang tegas, suka mengeluh, tidak bersemangat, bersikap tidak adil, dan sebagainya.

Penutup
Pemimpin yang berintegritas atau satunya kata dan perbuatan tidak dapat dilahirkan secara instan. Pemimpin yang berintegritas berarti mempunyai karakter. Karakter hanya dapat dibangun melalui proses pendidikan budi pekerti sejak dini baik di lingkungan keluarga, sekolah dan dalam organisasi di luar rumah. Pancasila sebagai sumber nilai karakter harus diajarkan sejak dini dalam diri anak. Proses pembelajaran karakter tidak saja melalui pembelajaran dan latihan, akan tetapi yang lebih penting adalah keteladanan dan pembiasaan perilaku yang mencerminkan karakter.
Menjadi pemimpin politik/pemerintahan dan masyarakat di Indonesia tidak sekedar berintegritas, akan tetapi harus memahami benar permasalahan dan kondisi rakyat Indonesia yang majemuk dengan ciri mudah sekali terjadi gesekan dan konflik horizontal. Oleh karena itu, pemimpin bangsa Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan interaksi antar kelompok, berfikir antisipatif dan preventif serta mampu berdiri di atas semua golongan agar kemajemukan bangsa dapat dikelola untuk kebaikan bangsa dan tetap terwujudnya NKRI. Untuk itu, dibutuhkan pemimpin yang berkarakter, yang berkomitmen dan beintegritas. Terimakasih.

Palembang, 25 Juli 2011.

Sumber Bacaan:

– Alfian, M Alfan; Menjadi Pemimpin Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
– Agung, AM Lilik; Human Capital Competencies; PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007.
– Lumintang, Stevri Indra, Re-Indonesiaanisasi Bangsa, Departemen Multi media YPII, Batu-Jatim, 2009.
– Rachman, Budhy Munawar; Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme; Grasindo, Jakarta, 2010.
– Nugroho, Heru; Konstruksi SARA, Kemajemukan dan Demokrasi; Jurnal Ilmu Sosial UNISIA, No. 40/XXII/IV/1999.
– Muhammad, Ahsin Sakho; Ensiklopedi Al-Quran Tematis; PT Kharisma Ilmu, Jakarta, Cet.ke-2, 2006.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: