12 07 2011

PENDAMPINGAN SOSIAL DALAM UPAYA
PENINGKATAN PROGRAM KESERASIAN SOSIAL
BERBASIS MASYARAKAT

Oleh:
Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Pendahuluan
Kodrat manusia adalah hidup berkelompok dengan sesama manusia dalam suatu lingkungan alam yang dirasakan nyaman dan menyenangkan bagi komunitasnya. Hidup berkelompok selain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat individu juga untuk dapat memenuhi tuntutan akan kebutuhan yang bersifat sosial atau kebersamaan. Dalam hidup kebersamaan dalam kelompok dibutuhkan suatu perangkat nilai atau sistem nilai yang memungkinkan kehidupan dalam kelompoknya dapat berjalan tertib dan serasi. Sistem nilai terbentuk dari kebiasaan pola-pola interaksi yang berlangsung lama dan akhirnya melembaga menjadi suatu norma sosial yang diyakini Demi untuk mewujudkan dan menjaga kebersamaan, menjunjung tinggi keserasian sosial dan ketertiban sosial maka sistem nilai harus dihormati dan ditaati oleh setiap individu yang ada dalam kelompok masyarakat yang bersangkutan. Kepentingan individu kadang harus ditekan dalam-dalam atau dikorbankan agar keserasian sosial dapat dijaga.
Banyak ragam kelompok masyarakat dalam kehiduapn sosial baik yang berbasis etnis, agama, ideologi, kepentingan, kesenangan, daerah, bangsa, negara, bahasa, pekerjaan, umur, golongan jenis kelamin, dan sebagainya. Aneka kelompok masyarakat tersebut menyatu dalam kehidupan sosial yang lebih besar atau yang diikat dengan identitas bangsa. Setiap bangsa ingin mewujudkan kehidupan duniawi dalam suasana yang tentram, damai dan sejahtera atau serasi baik dengan sesama maupun dengan lingkungannya.
Bangsa Indonesia adalah satu bangsa di dunia yang terbentuk dari berbagai unsur kelompok sosial sebagaimana disebutkan di atas sehingga Bangsa Indonesia popular sebagai bangsa yang majemuk atau plural atau bhineka. Tidak ada yang mengetahui secara pasti berapa sebenarnya jumlah suku bangsa sebagai unsur pembentuk Bangsa Indonesia. Namun berdasarkan data sensus terakhir yang dilakukan BPS tercatat 1.128 suku bangsa dengan mayoritas suku Jawa, Sunda, Melayu dengan banyak varian, Madura, Batak, Bugis, dll. Keyakinan dan agama yang dianut juga beraneka ragam seperti Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha. Aneka bahasa ibu digunakan oleh etnis-etnis yang ada sekaligus disemarakkan dengan aneka budaya yang dimiliki sehingga semakin menambah suasana pluralitas bangsa.

Sisi positif aneka ragam etnis dengan budayanya dapat menjadi aset budaya bangsa yang dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan rakyat jika dikemas dengan baik. Sisi negatif pluralitas bangsa dapat menjadi bahaya laten dan sangat rentan terjadi konflik antar kelompok yang lebih dikenal dengan sebutan konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) akibat salah paham atau salah komunikasi atau karena kepentingan tertentu yang memicu sentimen SARA. Konflik berbau SARA sudah sering terjadi dan hingga kini dan mungkin ke depan pun masih dapat terjadi. Akibat konflik SARA maka terjadi disharmoni sosial. Keserasian sosial tersobek, hidup menjadi tak tenang, suasana menjadi tak nyaman, segalanya serba tidak enak.

Selain konflik SARA sebagai potensi pemicu disharmoni sosial dalam kehidupan Bangsa Indonesia, faktor utama yang lainnya adalah bencana alam. Letak geografis Indonesia dikenal terletak pada cincin api sehingga tidak aneh jika di Indonesia terdapat 500 gunung berapi. Dari jumlah tersebut sebanyak 129 masuk dalam kategori gunung berapi yang masih aktif. Ingatan kita masih segar bagaimana dampak bencana Gunung Merapi di Jateng /DIY meletus tahun lalu. Belum gunung-gunung berapi yang lain. Selain itu, gempa tektonis akibat pergerakan lempeng bumi setiap saat dapat terjadi dengan dampak yang dapat luar biasa baik yang diikuti tsunami maupun tidak dengan tsunami. Kemudian bencana alam yang lain selalu menghantui kehidupan masyarakat kendatipun mungkin bencana alam itu akibat dari perbuatan manusia yang tak bertanggung jawab seperti tanah longsor dan banjir. Bencana alam kehendak Yang Maha Kuasa dapat juga berupa angin puting beliung, kemarau berkepanjangan sehingga menjadi musibah kekeringan.

Berbagai bencana alam dapat menjadi faktor penyebab ketidakharmonisan sosial. Bencana lain yang juga menyumbang munculnya ketidakserasian sosial seperti bencana penyakit (pageblug/wabah), kebakaran, konflik antara kelompok masyarakat dengan pengusaha, bencana politik seperti kerusuhan Mei 1998 dan G30S/PKI 1965; terorisme, pemberontakan dan bencana perang. Diantara bencana-bencana tersebut yang selalu mengintai dan menjadi momok masyarakat dan Pemerintah Indonesia adalah bencana alam khususnya yang di luar kekuasaan manusia seperti gempa bumi dan gunung meletus karena geografi Indonesia sangat berpotensi dan rentan gempa bumi dan gunung meletus.

Bencana-bencana yang berdampak mengoyak keserasian sosial tentu tidak dapat dibiarkan berlalu begitu saja. Masyarakat membutuhkan bantuan, bimbingan, pengarahan, motivasi, perbaikan baik yang bersifat fisik dan non fisik agar situasi kehidupan sosial kembali menjadi harmonis atau serasi. Negara bertanggung jawab untuk memulihkan kondisi masyarakat dari disharmoni menjadi harmoni atau tidak serasi menjadi kehidupan sosial yang serasi.

Keserasian Sosial
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 1046) kata keserasian pada katanya atau artinya sama dengan keharmosian, kesepadanan, keselarasan, (KBBI, :1046). Sesuatu yang harmonis atau serasi tidak harus ada kesamaan di unsur pembentuknya atau penyatunya. Orang itu berpakain serasi, artinya antara kemeja, dasi dan celananya enak dipandang dari segi perpaduan warna, model, bentuk dan dasarnya dengan yang mengenakan. Jadi, implisit, arti keserasian di dalamnya mengandung makna perbedaan tetapi dapat menjadikan suasana enak, nyaman dan menyenangkan.
Jika makna keserasian dikaitkan dengan sosial maka terkandung maksud bahwa meskipun dalam kehidupan masyarakat atau kelompok terdapat sub kelompok atau individu yang berwarna-warni karakternya dengan kepentingan yang beragam, namun semuanya tetap dapat hidup berdampingan dengan saling menghargai dan menyesuaikan satu sama lain sehingga menjadi indah dan nyaman dirasakan kebersamaannya. Keserasian tidak saja dalam tata lahir fisik saja tetapi meliputi suasana batin dan tata laku. Dengan demikian, di dalam keserasian sosial terkandung juga suasana tertib sosial. Setiap individu akan menjaga tata lakunya untuk tidak merusak tatanan sosial yang telah dibangun bersama melalui proses pembiasaan dan pembelajaran yang panjang.
Pengikat keserasian sosial selain kesadaran individu bahwa hidup tidak dapat dijalani sendirian, juga karena adanya nilai-nilai kehidupan yang harus ditaati oleh individu yang ingin dihargai sebagai manusia. Artinya, manusia yang waras adalah manusia yang hidupnya mempunyai makna dari segi harkat dan martabat. Nilai-nilai kehidupan merupakan sesuatu yang dianggap baik, berharga, dan bermakna untuk dijadikan pegangan dalam mengarungi kehidupan bersama sehingga hidupnya menjadi bahagia, sejahtera dan nyaman. Nilai-nilai dapat berupa nilai moral/kebaikan (baik – buruk), nilai estetika/keindahan (indah – tidak indah) dan nilai kebenaran (benar – salah). Sumber nilai umumnya berasal dari hasil interaksi sosial yang akhirnya mengkristal menjadi norma sosial dan juga dari ajaran-ajaran agama. Dalam tataran nasional keserasian nasional dilandasai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Jika setiap individu dalam perilakunya dapat selalu bersandar pada nilai-nilai kehidupan tersebut, maka keserasian sosial akan terwujud dan akan dirasakan nikmatnya untuk membangun dan mewujudkan keserasian nasional.
Salah satu contoh nilai mendasar yang hidup di masyarakat Indonesia dan merupakan prinsip untuk memelihara atau mewujudkan keserasian sosial adalah budaya tolong menolong atau budaya gotong royong atau bahu membahu yang tidak hanya mampu menyelesaikan pekerjaan berat, tapi proses penyelesaiannya pun bisa jauh lebih cepat. Nilai gorong royong ini juga sejalan dengan ajaran agama Islam dalam QS.Al-Maidah:2 Allah SWT berfirman :“Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.” Ya, Allah SWT hanya memerintahkan kita untuk saling bahu-membahu dalam kebaikan, bukan dalam melakukan dosa dan kejahatan.
Keserasian sosial bukan hal yang mati atau statis akan tetapi bersifat dinamis, bergerak terus seiring atau sama dengan sifat manusia yang selalu bergerak, dinamis, kreatif dan ingin selalu berubah untuk menemukan hal-hal baru. Di zaman batu, manusia hanya mengenal peralatan rumah tangga yang terbuat serba dari batu. Manusia terus berfikir dan berkreasi terus berkembang sampai akhirnya seperti sekarang yang serba elektronik, hidupnya semakin mudah dan nyaman. Setiap terjadi penemuan-penemuan baru akibat kreatifitas manusia atau masuknya nilai-nilai baru akan selalu terjadi gangguan atau goncangan terhadap keserasian sosial dengan skala yang bisa rendah, sedang atau tinggi. Rentang waktu kegoncangan dapat sebentar, agak lama dan mungkin lama sekali. Hal itu sangat tergantung dari hasil inovasi atau kekuatan daya dobrak nilai yang masuk atau dimasukkan, tingkat daya adaptasi dan penerimaan individu, serta katup pengaman sosial yang ada. Sebagai contoh, ketika ada nilai baru berupa kebijakan penggunaan bahan bakar gas menggantikan minyak tanah untuk kepentingan memasak di rumah tangga, maka yang terjadi adalah perubahan perilaku keluarga dan perilaku bisnis yang berarti mengganggu keserasian sosial. Banyak korban luka dan meninggal gara-gara nilai baru. Tetapi gangguan tersebut tidak lama dan keserasian sosial kembali terwujud dengan bentuk yang baru dengan ditandai adanya kemajuan ibu-ibu rumah tangga mampu menggunakan kompor gas sebagai simbol modernitas yang berdampak pada kebersihan lingkungan dapur, efisiensi, dan sebagainya. Keserasian sosial tidak akan begitu terganggu manakala tidak dengan pemaksaan tetapi memulai dengan proses sosialisasi yang cukup dan adanya akulturasi alamiah.
Kendatipun keserasian sosial bergerak dinamis akan tetapi pergerakannya harus dijaga dan dikendalikan agar masuknya nilai baru berlangsung adaptif, tidak sampai menimbulkan goncangan yang mengganggu keserasian sosial. Kecuali faktor penyebab terjadinya ketidakserasian sosial karena di luar kemampuan kendali manusia (bencana alam, wabah penyakit) atau ulah manusia yang sengaja merusak (peperangan, terorisme), maka tindakan yang segera dilakukan adalah mengurangi atau menghambat terjadinya ketidakserasian sosial semakin parah dan meluas.
Dalam konteks Negara Indonesia, persoalan keserasian sosial dijadikan isu dan program penting bagi Kementerian Sosial karena berkaitan erat dengan berbagai persoalan sosial sebagai akibat berbagai bencana yang selalu menjadi langganan masyarakat dan pemerintah. Itulah sebabnya, Kementerian Sosial mempunyai program Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat (KSBM) yang diberi makna suatu bentuk kegiatan kesejahteraan sosial baik fisik maupun non-fisik yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan penuh persaudaraan yang dilandasi semangat saling menghargai, saling menghormati antar anggota dan komunitas masyarakat dan tanpa membedakan golongan, asal usul serta lainnya.
Istilah berbasis masyarakat perlu ditonjolkan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat agar dapat terlibat mengurus dan mengatur dirinya sendiri. Kunci sukses suatu program kegiatan sosial sebenarnya dapat dilihat dari tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari dalam dirinya. Pada hakekatnya manusia akan ikhlas terlibat dan bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan jika dirinya dihargai sebagai manusia. Artinya, jika manusia atau masyarakat diajak berfikir untuk mengenali permasalahan dirinya, dilibatkan merencanakan, mengerjakan, mengawasi terhadap hal-hal yang menyangkut kepentingan dirinya sehingga merasa memiliki dan bertanggung jawab, maka hal itu merupakan tanda-tanda terang bahwa program kegiatan akan berjalan menuju kepada keberhasilan. Inilah nantinya yang diharapkan akan lahir masyarakat madani, masyarakat yang mampu mengurus dirinya sendiri.
Hal penting yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan berbasis masyarakat adalah budaya dan karakter masyarakat yang bersangkutan. Setiap kelompok masyarakat mempunyai corak budaya, karakter dan tata laku yang berbeda. Hal ini tentunya tergantung dari tingkat wawasan atau pengetahuan masyarakat dan nilai-nilai yang berlaku, lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatakan akses informasi, dan lain-lain. Budaya dan karakter masyarakat perkotaan (uban) akan berbeda dengan masyarakat desa (rural). Masyarakat homogen (satu etnis) akan berbeda dengan yang heterogen (lebih dari satu etnis). Sama-sama terkena musibah gempa, sikap masyarakat Nias akan berbeda dengan sikap masyarakat Jogja dalam menerima musibah gempa. Begitu juga dengan masyarakat yang lain. Memahami budaya dan tata nilai masyarakat yang bersangkutan menjadi sangat sangat penting karena dapat dijadikan kunci masuk dan pembuka jalan kemudahan melaksanakan program KSBM. Untuk itu, sudah waktunya dilakukan pemetaan secara sungguh-sungguh karakter dan budaya masyarakat yang rawan terjadi bencana agar memudahkan dalam melakukan intervensi baik dalam tindak tanggap darurat maupun rekonstruksi/rekonsoliasi pasca bencana dan pelaksanaan program KSBM.

Pendampingan Sosial

Dari segi bahasa, kata pendampingan diberi makna proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingkan (KBBI, 2005:234). Sedangkan mendampingi diartikan menemani, menyertai dekat-dekat. Karena pendampingan sebagai suatu proses maka kegiatan mendampingi tersebut dapat dilakukan terus menerus tanpa henti sepanjang yang didampingi masih ada dan memerlukan pendampingan. Berhubung kehidupan sosial merupakan suatu proses yang selalu bergerak dan dinamis, maka agar selalu dapat terwujud keserasian sosial sangat bijak kalau terus dilakukan pendampingan sebagai tindakan perbaikan sekaligus fungsi pengendalian agar tidak terjadi disharmoni sosial.

Pendampingan sosial merupakan konsep yang berlandaskan kepada kedekatan secara emosi dan fisik antara pendamping dan pihak yang didampingi sehingga dengan adanya kedekatan emosional dan fisik tersebut memudahkan dalam mengatasi persoalan-peroalan sosial yang dihadapi. Pendampingan juga dapat diberi makna kesejajaran atau kesetaraan. Dengan status yang sejajar atau setara yang berarti tidak ada perbedaan status dan peran yang lebar, maka sangat memungkinkan segala sesuatunya menjadi relatif lebih mudah, komunikasi lebih lancar dan terbuka. Kedekatan emosional antara pendamping dan yang didampingi akan menghilangkan hambatan psikologis antara orang luar /asing (pendamping) dan orang dalam (masyarakat). Itulah sebabnya, dalam bidang pekerjaan sosial para pekerja sosial lebih tepat digunakan istilah pendamping dari pada tutor, guru, pengarah, motivator, problem solver, fasilitator, dan istilah-istilah lain yang mengambarkan adanya perbedaan status yang berdampak tidak mendukung keberhasilan program.

Pendamping sosial dapat berperan berganti-ganti sesuai tuntutan program dan masalah yang dihadapi. Edi Harto (2002) mengutip Payne (1986); Johnson (1989); DuBois dan Miley (1992); Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994) menempatkan pekerja sosial sebagai pendamping sosial yang dikontekstualkan sebagai fasilitator, pemungkin, broker, mediator, pembela dan pelindung sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pendamping sosial mempunyai peran yang berbeda-beda tergantung dari fungsi yang diemban dan strategi yang bakal dilaksanakan. Dengan demikian, seorang pendamping (selain menguasai permasalahan yang dihadapi), harus mempunyai kecakapan teknik berkomunikasi dan mengajar yang mumpuni atau handal dengan dukungan sifat pribadi yang supel bergaul, ramah, tidak mudah marah, lincah bergerak, diterima semua kelompok, tidak sombong, sederhana, dapat dipercaja, jujur, sabar, bertanggung jawab, dan sifat-sifat baik lainnya. Sepertinya pekerja sosial dituntut dapat berperilaku seperti malaikat. Tuntutan seperti itu rasanya wajar karena kalau tidak demikian ada kemungkinan besar program pendampingan tidak akan berjalan baik. Perlu selalu diingat bahwa yang dihadapi pendamping sosial pada umumnya kelompok atau satuan masyarakat yang sedang sakit (disharmoni) atau dalam posisi lemah, tidak stabil, mudah marah, tidak sabar dan perilaku lain yang mungkin menjengkelkan sehingga dibutuhkan pekerja-pekerja sosial yang tahan banting dan mampu memahami kondisi psikis masyarakat tersebut.

Selain tuntutan sifat-sifat baik tersebut, ada yang menyatakan bahwa menjadi pekerja/pedamping sosial merupakan panggilan jiwa. Pernyataan tersebut bisa benar mengingat tugas pendampingan sosial umumnya berhadapan dengan permasalahan masyarakat yang membutuhkan sentuan jiwa seperti rasa keibaan, belas kasihan, rela berkorban, dan rasa-rasa lain yang menyentuh hati untuk mau membantu penderitaan orang lain. Jika menjadi/pendamping pekerja sosial tidak mempunyai unsur panggilan jiwa tetapi lebih dikarenakan panggilan pamrih (uang, ingin popular, dll) maka yang bersangkutan akan tertekan dan menyebabkan masalah baru yang menjadikan program akan gagal jika pamrihnya tidak dapat diraih.

Selain sifat-sifat baik dan panggilan jiwa sebagai modal dasar yang penting , pendamping sosial hendaknya mempunyai kecakapan/skill khusus yang terus menerus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya baik secara pribadi maupun kelompok sesuai dengan tantangan yang bakal dihadapi. Pendamping sosial bisa berstatus relawan untuk tugas-tugas tertentu dan dalam jangka pendek (tanggap darurat), tetapi juga dapat berstatus profesional dan jangka panjang. Munculnya berbagai organisasi relawan atau pendamping sosial perlu diapresiasi oleh semua pihak khususnya Pemerintah untuk menjaga kontinuitas, kesiapan dan kesigapan dalam menghadapi berbagai bencana yang sewaktu-waktu muncul merobek-robek disharmoni sosial.

Mengingat bahwa bencana alam tidak setiap hari terjadi, maka pemeliharaan skill menjadi penting (khususnya mereka yang masuk kategori profesional) sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan sudah selalu siap. Dalam kasus-kasus bencana alam, skill yang dibutuhkan untuk tanggap darurat dan pasca tanggap darurat (rekonsiliasi, rekontruksi) tentu akan berbeda. Dalam kondisi tanggap darurat atau ketidakharmonisan sosial segala sesuatunya harus bersifat segera dan serba cepat. Manajemen tanggap darurat harus benar-benar mendapat perhatian khusus. Pengalaman yang sudah-sudah setiap terjadi bencana alam ada kesan manajemennya amburadul, serba terlambat. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana harus bekerja lebih keras lagi untuk menyusun, mengkoordinasikan, memetakan, memobilisasi, pelatihan,dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan penaganan tanggap darurat dalam bencana alam. Perlu mendapat perhatian serius adalah menyiapkan atau memberikan pengetahuan/pendidikan masyarakat yang rawan bencana secara cukup sehingga amasyarakat sudah mampu menyiapkan diri secara fisik dan mental sewaktu-waktu terjadi bencana alam yang berdampak kepada ketidakserasian sosial. Lihatlah, bagaimana masyarakat Jepang menghadapi gempa yang begitu dahsyat dengan relatif tenang. Masyarakat Jepang sudah dipersiapkan secara mental dan pemerintah dengan teknologi yang dimiliki telah berusaha memperkecil dampak resiko gempa yang dapat diprediksi.

Pendampingan sosial selain dilakukan pada kondisi masyarakat yang tidak serasi untuk menuju masyarakat yang serasi, dapat juga dilakukan pada kondisi masyarakat yang sudah serasi untuk ditingkatkan kualitas keserasiannya. Namun sasarannya tetap diprioritaskan kepada masyarakat yang pernah menjadi korban suatu bencana tertentu. Berhubung kondisi masyarakatnya sudah dalam kondisi tidak tanggap darurat atau masyarakat yang sudah serasi (normal), maka pendampingan yang dilakukan disesuaikan atau tergantung dengan program peningkatan keserasian sosial berbasis masyarakat yang dicanangkan. Program peningkatan KSMB dapat bersifat fisik dan non fisik dengan varian kegiatan yang beraneka ragam sesuai kebutuhan masyarakat yang dijadikan sasaran KSBM. Oleh karenanya, pendampingan harus dilakukan melalui perencanaan yang matang dan para pendamping harus benar-benar dipilih sesuai kebutuhan kegiatan dan yang berkualitas.

Perencanaan harus diawali dengan kajian atau penelitian yang cukup tentang permasalahan yang dihadapi dengan melibatkan masyarakat sasaran (participatory rural/urban appraisal). Dalam pelaksanaan (action) dan pengawasan (contolling) masyarakatlah yang harus memainkan peranan utama karena program yang dikerjakan memang milik masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat yang bersangkutan. Pemerintah hanya memberikan fasilitasi melalui pendamping sosial. Dengan demikian, tugas pendamping ya hanya mendampingi berupa tindakan mengarahkan jika kurang tepat, meluruskan jika akan bengkok, membetulkan jika ada gejala yang salah, menjawab jika ada pertanyaan, menunjukkan jalan yang perlu dilalui jika ada kebingungan, sebagai teman berdikusi, dan memberikan fasilitasi lainnya sesuai dengan kesulitan dan kebutuhan masyarakat dan programnya dengan tidak memberikan kesan menggurui atau minteri (merasa lebih pandai).

Hal lain yang perlu diwaspadai dalam tugas pendampingan adalah potensi resistensi atau perlawanan atau kendala dan hambatan yang mungkin muncul selama program KSBM berlangsung. Potensi kendala dan hambatan bisa muncul dari internal (in-group) atau dari eksternal (out-group) atau malah dari keduanya. Mengenali atau melakukan identifikasi potensi kendala dan hambatan lebih dini jauh lebih baik karena menjadi lebih siap bila terjadi sesuatu. Sedia payung sebelum hujan toh lebih baik daripada sama sekali tidak tersedia payung. Sikap seperti ini bukan curiga tetapi lebih kepada kehati-hatian. Tentu saja potensi kendala dan hambatan yang perlu diidentifikasi yang bakal berpangaruh secara signifikan terhadap KSBM yang dijalankan. Namun, jika makna berbasis masyarakat benar-benar diterapkan dan dihayati maka potensi kendala dan hambatan yang datang dari internal akan mudah dihadapi dan diselesaikan.

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi dari berbagai sumber dalam waktu yang begitu cepat menunjukkan makna bahwa masyarakat mempunyai peluang mencari pembanding (second opinion) terhadap program KSBM yang sedang dijalankan. Untuk itu, pendampingan sosial harus menerapkan prinsip good governance khususnya menekankan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga akan menghilangkan prasangka negatif khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Alangkah nistanya dan lucunya jika dalam pendampingan sosial terjadi korupsi. Tegakah menyakiti masyarakat yang sedang sakit?.

Penutup
Makalah sederhana ini memang tidak membahas hal-hal teknis dalam pendampingan sosial, tetapi lebih menekankan kepada hakikat tugas pendampingan sosial yang bersifat luhur dengan orientasi tugas kemanusiaan. Untuk itu, tugas kemanusiaan ini membutuhkan pendamping-pendamping yang berjiwa sosial, tanpa pamrih materi yang berlebihan, bekerja ikhlas, penuh dedikasi dan pengabdian, rela berkorban, penuh kesabaran, amanah, ramah, santun, dan sikap-sikap luhur lainnya. Kalau ada yang dikejar dan dicari, maka para pendamping sosial ini hanya akan mencari kepuasan batin bisa menolong sesama dan bahagia bisa membahagiakan orang lain. Kebahagiaan sejati adalah apabila kita dapat membahagiakan orang lain. Salah satunya adalah mampu menjadi pendamping sosial yang bermoral/berakhlak. Terima kasih.

Palembang, 13 Juli 2011.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: