10 07 2011

MENGAKTUALISAIKAN NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA
untuk
PENDIDIKAN KARAKTER di SUMATERA SELATAN

Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP Unsri

Maksud pendidikan itu adalah sempurnanya hidup manusia sehingga bisa memenuhi segala keperluan hidup lahir dan batin yang kita dapat dari kodrat alam……
Pengetahuan, kepandaian janganlah dianggap maksud dan tujuan, tetapi alat, perkakas, lain tidak. Buahnya pendidikan, yaitu matangnya jiwa, yang akan dapat mewujudkan hidup dan penghidupan yasng tertib dan suci dan manfaat bagi orang lain.
(Ki Hadjar Dewantara
)

Pendahuluan
Setelah bebas dari kepengapan otoritarian dan telah menghirup udara segar demokrasi selama 13 tahun, ternyata tanda-tanda rakyat akan semakin sejahtera masih terasa jauh. Harapan dengan reformasi dan demokrasi nantinya bangsa dan negara akan menjadi kuat juga masih tinggal harapan, belum menjadi kenyataan. Kondisi yang muncul justru sebaliknya bahwa kehidupan masyarakat semakin terpuruk, para penyelenggara pemerintahan dari pusat sampai daerah semakin berani dan tidak mempunyai malu bertindak koruptif. Maka wajar saja jika Indonesia dapat menjadi negara gagal gara-gara korupsi. Bahkan bangsa Indonesia mengarah menjadi negara kleptokrasi, yakni negara yang diperintah oleh para pencuri (Kompas, 14 Juni 2011).
Perilaku-perilaku rakyat dan para penyelenggara negara sudah semakin menunjukkan adanya kemorosotan moral dan kehilangan pegangan tata nilai yang menjunjung keagungan akhlak dan moralitas. Rakyat mudah mengamuk, pemimpin tidak amanah, tindakan terorisme setiap saat mengancam, kuantitas dan kualitas kriminalitas semakin meningkat, pertikaian antar kelompok masyarakat sering terjadi, pengguna dan pengedar narkoba tambah banyak, lembaga pemasyarakatan menjadi sarang narkoba, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan (seksual dan penganiayaan) tidak berkurang malah bertambah jadi, kehidupan beragama masih diwarnai konflik antar dan intern umat beragama, dalam dunia akademik plagiat terjadi di mana-mana, guru mengajari murid untuk berperilaku tidak jujur, perkelaian antar pelajar masih saja terjadi, penegak hukum (jaksa, hakim, polisi) tidak menegakkan hukum tetapi justru malah mengajari merusak hukum, pilkada bukan sarana demokrasi memilih pemimpin yang berkualitas tetapi malah ajang transaksi politik yang merusak sendi-sendi demokrasi yang mestinya dijunjung tinggi, dan masih banyak contoh perilaku yang menunjukkan kebobrokan moral bangsa. Situasi dan kondisi bangsa tersebut diangkat oleh Harian Kompas (20 Juni 2011) dengan headline-nya yang berbunyi: “Kerusakan Moral Mencemaskan: Perbaikan sangat Mendesak”. Oleh Kompas dipaparkan data yang menunjukkan adanya krisis moralitas pada Bangsa Indonesia (lihat lampiran).
Dalam seminar dan lokakarya nasional “Bangsa Berkarakter Kunci Indonesia Bangkit” (28 Mei 2011) banyak disoroti dan dibahas bahwa pembangunan karakter bangsa masih bermasalah antara keinginan dan kenyataan. Nilai-nilai keindonesiaan kian pupus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Justru yang semakin subur liberalisme, konsumerisme, korupsi, radikalisme, feodalisme, terorisme, hedonisme dan isem-isme lain yang cenderung buruk bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pemimpin bangsa dinilai tidak mempunyai karakter, lemah, hanya berwacana, tidak dapat dijadikan teladan. Letjen (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo (mantan Gubernur Lemhannas) menyatakan bahwa pemimpin bangsa dan masyarakat mengabaikan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Pemimpin bangsa sepertinya tak yakin dengan Pancasila (Kompas, 30 Mei 2011).
Pendapat mantan Gubernur Lemhannas tersebut tentu banyak yang membenarkan dan menyutujui, dan itu merupakan perwakilan pendapat masyarakat. Bangsa Indonesia setelah reformasi tahun 1998 sepertinya kehilangan kompas, tidak tahu arah hendak kemana, tidak ada pegangan, kehilangan karakter. Sekarang, setelah satu dasa warsa mengesampingkan Pancasila dengan kondisi bangsa yang carut marut, orang mulai rindu dengan Pancasila. Jika kita ingin sebagai bangsa yang maju dan disegani dengan bangsa lain, maka Bangsa Indonesia harus mempunyai karakter. Untuk itu, generasi penerus bangsa harus diselamatkan dengan membekali mereka pendidikan karakter yang didasarkan dan bersumber pada nilai-nilai luhur Pancasila.

Karakter Bangsa
Dari segi bahasa, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat, watak. Berkarakter artinya mempunyai watak atau kepribadian (Kamus Lengkap BI, Kamisa, 1997:281). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2005:1270) tidak ditemukan kata karakter tetapi kata watak yang bermakna sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku; budi pekerti, tabiat. Berwatak diartikan berkepribadian.
Dari segi konsep, Hermawan Kertajaya (2010:3) mengemukakan bahwa karakter merupakan ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, dan merupakan mesin yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berujar, merespons sesuatu. Ciri khas ini pun yang diingat oleh orang lain.
Masnur Muslih (2011:70-71) mengulas tentang makna dan hakekat karakter dengan mengemukakan pendapat beberapa ahli. Simon Philips (2008:235) mengemukakan bahwa karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Koesoema A (2007:80) menyatakan bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai “ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga di waktu kecil dan juga bawaan sejak lahir.
Masnur Muslih kemudian menyimpulkan bahwa karakter itu berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi positif, bukan netral. Jadi, kalau orang dikatakan berkarakter adalah orang yang mempunyai kualitas moral (tertentu) yang positif.
Makna karakter tidak saja digunakan untuk menandai ciri khas pribadi atau individu, dalam perkembangannya dapat menjadi ciri khas suatu kelompok masyarakat, misalnya etnis atau bangsa atau organisasi.. Etnis atau bangsa sebagai kumpulna individu dapat mempunyai karakter atau watak kepribadian yang secara jelas dapat dibedakan dengan karakter etnis atau bangsa lain. Demikian juga organisasi tertentu dapat mempunyai karakter yang berbeda dengan organisasi yang lain. Seperti misalnya, organisasi militer atau tentara pada umumnya mempunyai karakter disiplin tinggi, tegas, rigid/kaku, mengutamakan tindakan, tidak bertele-tele, pemberani, dan sebagainya. Jadi, karakter dapat menjadi identitas individu dan kelompok.
Apakah Bangsa Indonesia mempunyai karakter? Seperti apa wujud karakter bangsa yang dimiliki Bangsa Indonesia?. Logikanya, jika Bangsa Indonesia terbentuk atau merupakan kumpulan dari berbagai suku bangsa, maka Bangsa Indonesia tidak mempunyai karakter karena yang memiliki karakter adalah etnis-stnis atau suku-suku bangsa. Suwarsih Warnaen .(2002: 173-194) dalam bukunya yang berjudul Stereotip Etnis dalam Masyarakat Multi Etnis mengemukakan bahwa setiap etnis mempunyai pandangan tentang etnis lain (stereotip) sebagai karakter atau kepribadian etnis yang bersangkutan. Misalnya, etnis batak mempunyai stereotip karakter kasar, agresif, emosional. Etnis Minang mempunyai stereotip antara lain pelit, sopan, religius. Etnis Jawa mempunyi karakter ulet, lembut, tidak tegas, sopan; dan lain sebagainya.
Dengan demikian, karakter Bangsa Indonesia sebenarnya merupakan gabungan karakter yang ditemui di setiap etnis yang ada di Indonesia. Jika karakter identik dengan ciri khas suatu individu atau kelompok (bangsa), seorang budayawan Mochtar Lubis (1990) dalam bukunya yang berjudul Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban mengemukakan ciri-ciri manusia yang baik antara lain artistik dan kreatif (terbukti setiap etnis mempunyai kekayaan seni budaya yang sangat indah dan bernilai tinggi), bersikap sopan, ramah pada tamu, lembut, tenang, dapat dipercaya. Selain ciri yang positif, Mochtar Lubis lebih banyak mengulas ciri-ciri yang negatif akibat dari penindasan penjanjah yang cukup lama, antara lain bahwa manusia Indonesia hipokrit atau munafik yakni tidak satunya kata dengan perbuatan; enggan bertanggung jawab atas perbuatannya; masih percaya kepada takhyul; lemah dalam pendirian; tidak hemat (boros) atau bukan “economic animal”. Umumnya bangsa lain menyebut Bangsa Indonesia bangsa yang ramah, menghormati pihak lain, religius, suka membantu. Namun akhir-akhir ini, karakter tersebut mulai pudar dan yang melekat karakter negatif seperti bangsa yang tidak disiplin, tidak jujur (banyak korupsi), etos kerja rendah, mudah marah/anarkhis. Bandingkan dengan karakter bangsa Jepang, Singapura, Cina atau Korea yang dikenal dengan disiplin tinggi, etos kerja tinggi, cermat, rapi dan menghargai budayanya sendiri.
Karakter mengandung nilai-nilai moral sehingga karakter identik dengan moralitas. Pada umumnya karakter sebagai nilai moral yang bersifat umum dan mendasar berasal dari ajaran-ajaran agama seperti kejujuran, keadilan, kedermawanan, keramahtamahan, sopan santun, menghargai orang lain, dapat dipercaya/amanah, ketaqwaan, religius, keberanian, kegotongroyongan, kesederhanaan, kesabaran, rendah hati, kebersamaan, tenggang rasa, hemat, keikhlasan, komitmen, integritas, bertanggung jawab, pantang menyerah, rela berkorban, dan lain sebagainya.
Nilai-nilai moral karakter yang mendasar tersebut harus ditanamkan kepada bangsa yang bersangkutan terutama kepada generasi mudanya yang bakal melanjutkan perjuangan dan eksistensi bangsanya dan negaranya.

Nilai-Nilai Pancasila
Tidak perlu dibantah dan tidak diragukan lagi bahwa Pancasila merupakan ideologi yang didalamnya merupakan kumpulan nilai-nilai moral yang digali dari kekayaan budaya yang ada di seluruh persada Nusantara. Yudi Latif (2011:39) mengemukakan bahwa proses sejarah konseptualisasi Pancasila melintasi rangkaian panjang yakni fase pembuahan, fase perumusan dan fase pengesahan. Fase pembuahan setidaknya dimulai pada tahun 1920-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis antar ideologi dan gerakan, seiring dengan proses penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama. Fase perumusan dimulai pada masa persidangan BPUPK dengan pidato Soekarno padas 1 Juni 1945 yang memunculkan istilah Panca Sila. Fase Pengesahan dimulai sejak 18 Agustus 1945 yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan bernegara.
Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik, berharga, bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik yang bersifat materi/fisik dan non materi serta perilaku atau tindakan. Nilai ada yang berlaku atau diikuti hanya dalam suatu kelompok tertentu (khusus) dan ada nilai yang berlaku di semua kelompok masyarakat (universal). Nilai-nilai yang universal pada umumnya nilai-nilai moral yang mendasar karena merupakan bagian tak terpisahkan dari harkat dan martabat sebagai manusia. Nilai-nilai dasar tidak akan berubah tetapi pengejawantahannya bisa berubah sesuai dengan perkembangan lingkungan tuntutan perubahan.
Nilai-nilai Pancasila adalah nilai dasar bagi kehidupan manusia yang tidak bakal lapuk atau rusak kena panas hujan. Nilai-nilai dasar akan hidup terus dan aktual sepanjang hayat manusia. Pancasila sebagai kumpulan nilai moral tentu saja mempunyai ciri sebagaimana nilai moral pada umumnya. K Bertens (2007:143-147) mengemukakan bahwa nilai moral tidak terpisah dari nilai-nilai jenis lainnya. Setiap nilai dapat memperoleh “bobot moral” jika diikutsertakan dalam tingkah laku moral. Lebih lanjut Bertens memberikan ciri-iri nilai moral sebagai berikut:
1. Berkaitan dengan Tanggung Jawab
Nilai moral berkaitan dengan pribadi manusia yang bertanggung jawab. Nilai-nilai moral mengakibatkan bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah, karena pribadi yang bersangkutan bertanggung jawab. Suatu nilai moral hanya bisa diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang bersangkutan. Hal ini berarti perbuatan tersebut berasal dari inisiatif bebas orang itu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa manusia sendiri sumber nilai moralnya.
2. Berkaitan dengan Hati Nurani
Semua nilai umumnya minta diakui dan diwujudkan. Tapi nilai-nilai moral tuntutan pengakuan dan perwujudannya lebih serius dan mendesak. Mewujudkan nilai-nilai moral merupakan “imbauan” dari hati nurani. Salah satu ciri khas nilai moral adalah menimbulkan “suara”hati nurani yang menuduh/mengatai kita apabila meremehkan atau menentang nilai-moral atau memuji kita apabila mewujudkan nilai-nilai moral.
3. Mewajibkan
Nilai-nilai moral mewajibkan secara absolut dan tidak dapat ditawar-tawar karena menyangkut manusia sebagai manusia. Kewajiban absolut yang melekat pada nilai-nilai moral berasal dari kenyataan bahwa nilai-nilai ini menyangkut pribadi manusia secara utuh (totalitas). Oleh karena itu, kewajiban moral tidak datang dari luar tetapi berakar dalam diri kemanusiaan kita. Kegagalan melaksanakan kewajiban nilai-nilai moral berarti merendahkan manusia sebagai manusia.
4. Bersifat formal
Meskipun nilai-nilai moral merupakan nilai-nilai tertinggi yang harus dihayati di atas semua nilai lain, namun hal itu tidak berarti bahwa nilai-nilai tersebut menduduki jenjang teratas dalam suatu hierarki nilai. Nilai-nilai moral tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus membonceng dengan nilai lain. Inilah yang disebut bersifat formal. Misalnya nilai moral kejujuran dapat bergandengan nilai ekonomis atau politis atau nilai akademis, dan seterusnya yang berlaku pula pada nilai-nilai moral yang lain.

Dari penjelasan Bertens tersebut, hal yang penting digarisbawahi adalah bahwa nilai-nilai moral bersumber dari diri seseorang, yang berakar dalam kemanusiaan. Agar seseorang menjadi bermoral maka dibutuhkan proses pendidikan yang dapat membentuk seseorang menjadi bermoral. Dengan demikian, moral seseorang dapat membentuk watak/karakter diri.
Sumber nilai-nilai moral pada umumnya dari ajaran agama/keyakinan. Nilai-nilai agama apa pun selalu mengajarkan nilai-nilai moral yang menempatkan posisi manusia pada posisi yang terhormat apabila melaksanakan nilai-nilai moral dalam kehidupannya. Nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama lebih bersifat individu yang berdimensi vertikal (Tuhan) dan horizontal (masyarakat) sehingga dapat untuk memenuhi kepentingan dunia dan akhirat. Pertemuan atau kolaborasi nilai antara perilaku yang berdimensi vertikal dan horizontal akan dapat membentuk karakter diri yang bersifat umum.
Pancasila sebagai kumpulan nilai moral bersifat mendasar dan tetap. Nilai-nilai moral Pancasila dapat membentuk karakter khusus yakni karakter untuk bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila lebih bersifat untuk kepentingan duniawi dalam hidup berkelompok. Ketika seseorang menjalankan ritual kepada Tuhannya maka akan menggunakan ajaran agamanya. Tetapi setelah ada di luar tembok ritual dan berbaur dengan kehidupan masyarakat yang beraneka ragam, maka harus digunakan ajaran Pancasila. Jadi, Pancasila merupakan sistem nilai yang mengikat dan harus atau mutlak dianut oleh setiap orang Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam situasi dan kondisi apa pun.
Moerdiono (1995/1996) sebagaimana dikutip oleh Mulyono (2010), ada 3 tataran nilai dalam Pancasila. Tiga tataran nilai itu adalah:
Pertama, nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip, yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat.
Kedua, nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun aktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu.Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR.
Ketiga, nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan social politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warganegara secara perseorangan. Dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan nilai yang dianut, maka sesungguhnya pada nilai praksislah ditentukan tegak atau tidaknya nilai dasar dan nilai instrumental itu. Ringkasnya bukan pada rumusan abstrak, dan bukan juga pada kebijaksanaan, strategi, rencana, program atau proyek itu sendiri terletak batu ujian terakhir dari nilai yang dianut, tetapi pada kualitas pelaksanaannya di lapangan.
Bagi suatu ideologi, yang paling penting adalah bukti pengamalannya atau aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu ideologi dapat mempunyai rumusan yang amat ideal dengan ulasan yang amat logis serta konsisten pada tahap nilai dasar dan nilai instrumentalnya. Akan tetapi, jika pada nilai praksisnya rumusan tersebut tidak dapat diaktualisasikan, maka ideologi tersebut akan kehilangan kredibilitasnya.Bahkan Moerdiono (1995/1996: 15) menegaskan, bahwa bahwa tantangan terbesar bagi suatu ideologi adalah menjaga konsistensi antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksisnya. Sudah barang tentu jika konsistensi ketiga nilai itu dapat ditegakkan, maka terhadap ideologi itu tidak akan ada masalah. Masalah baru timbul jika terdapat inkonsisitensi dalam tiga tataran nilai tersebut.

Pendidikan Karakter Bangsa
Nilai-nilai Pancasila hanya menjadi nilai mati atau tanpa makna kalau tidak diimplementasikan atau diaktualisasikan dalam tindak perilaku yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila merupakan sumber nilai untuk membentuk karakter melalui proses sosialisasi yang terencana, berlanjut dan terpadu. Mendidik karakter bangsa tidak akan berakhir sepanjang bangsa yang bersangkutan tetap eksis. Pendidikan pada dasarnya untuk membentuk karakter selain mengembangkan kompetensi tertentu. Kompetensi membuat seseorang bisa melakukan tugasnya dengan baik, namun karakterlah yang membuatnya bertekad mencapai yang terbaik dan selalu ingin lebih baik. Orang-orang dengan kompetensi yang tinggi tanpa disertai karakter yang baik dapat menjadi sumber masalah bagi lingkungannya. Mahatma Gandhi pejuang India memberikan wejangan bahwa ada tujuh dosa besar di dunia karena tidak dilandasai nila-nilai kehidupan yang luhur, yakni kaya tanpa kerja, kesenangan tanpa suara hati, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moral, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan dan politik tanpa prinsip.
Apa yang dikemukakan Gandhi tersebut pada dasarnya menilai betapa pentingnya nilai-nilai luhur bagi kehidupan yang dapat menjadi karakter. Jadi, kalau hidup tanpa karakter maka sama saja tidak hidup karena akan terus terombang-ambing dan mudah terhepas oleh lingkungannya. Harkat dan martabat sebagai manusia menjadi sirna sehingga kedudukannya tidak lebih sebagai binatang yang makan nasi. Karakter harus diajarkan, ditanamkan, disosialisasikan sejak dini pada generasi penerus (khusunya) karena dalam usia-usia emas akan lebih mudah membentuk karakter anak. Usia anak-anak ibarat besi panas yang dapat dengan mudah ditempa untuk dibentuk sesuai selera si tukang besi.
Bangsa Indonesia terbentuk dari aneka etnis dengan karakternya sendiri-sendiri, ada yang positif dan negative. Dengan demikian, sebenarnya karakter Bangsa Indonesia terbentuk karena sumbangan karakter dari etnis yang ada melalui proses sosialisasi dan proses akulturasi yang panjang. Bung Karno telah berhasil membangun bangsa dan menanamkan secara kuat bahwa berbagai suku bangsa atau etnis yang menghuni wilayah Nusantara adalah satu Bangsa Indonesia. Era orde baru dibawah komando Soeharto akan membangun karakter bangsa melalui doktrin P-4 yang ingin melahirkan manusia Indonesia adalah Manusia Pancasila. Namun sayang, upaya panjang yang dirintis sejak tahun 1978 kandas 20 tahun kemudian karena prahara reformasi tahun 1998.
Di era pasca orde baru dengan kondisi bangsa yang dinilai sudah kehilangan karakter harus segera dilakukan pendidikan karakter dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Pemerintah segera membentuk lembaga khusus untuk mengelola pendidikan karakter dengan mengembangkan metode, kurikulum yang tepat sesuai dengan obyek didik dan sasaran yang ingin dicapai.
2. Penting dilakukan identifikasi terhadap karakter yang perlu dikembangkan untuk menyelematkan kondisi bangsa. Karakter kejujuran, bertanggung jawab, keadilan, keberanian, disiplin, kemampuan menerima dan menghargai perbedaan harus diutamakan untuk ditanamkan secara kuat dalam diri manusia Indonesia dengan tetap memperhatikan nilai karakter yang lain.
3. Nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan dalam tataran nilai instrumental dan praksis melalui keteladanan bertindak oleh para pemimpin formal – informal dan mereka yang bergerak dalam dunia didik mendidik masyarakat. Untuk itu, lebih dulu pemimpin dan guru harus berkarakter sehingga guru benar-benar bermakna “digugu dan ditiru” atau diteladani bagi anak didik.

Penutup
Untuk di Sumatera Selatan, dalam upaya melakukan pendidikan karakter hendaknya para pemimpin dan pendidik harus lebih dulu melakukan pendataan perilaku atau kebiasaan masyarakat lokal yang dinilai tidak mendukung atau menyumbang terwujudnya karakter bangsa. Nilai-nilai dasar Pancasila kemudian diimplemntasikan dalam tataran instrumental yakni berupa kebijakan daerah (perda, peraturan kepala daerah, dan kebijakan pemerintah lain). Setelah nilai-nilai Pancasila diturunkan dalam bentuk nilai instrumental, kemudian dalam tataran praksis dibuat pedomannya sehingga masyarakat dan pemimpinnya mempunyai pegangan dalam bertindak mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika kebiasaan-kebiasaan baik selalu dilaksanakan maka hal ini sudah merupakan upaya menanamkan karakter melalui pembiasaan disamping keteladanan.

Palembang, 7 Juli 2011

Sumber Bacaan:
– Bertens, K., Etika, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993
– Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Jakarta, 2005.
– Hidayatullah, Furqon., Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa, Yuma Pustaka, Surakarta, Cet. I. 2010.
– Latif, Yudi., Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
– Lubis, Mochtar., Manusia Indonesia sebuah Pertangungjawaban, CV Haji Mas Agung, Jakarta, Cet ke-19, 1990.
– Moerdino.. “Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Bebas”, dalam Majalah Mimbar No.75 tahun XIII,. 1995/1996.
– Muslih, Masnur., Pendidikan Karakter (Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional), Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan I, 2011.
– Mulyono, Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupa Berbangsa Dan Bernegara, Kertas Kerja, Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, 2010.
– Oesman, Oetojo dan Alfian, Pancasila sebagai Ideologi dalam berbagai kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, BP-7 Pusat, 1991.
– Raka, Gede dkk., Pendidikan Karakter di Sekolah: dari Gagasan ke Tindakan, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011.
– Warnaen, Suwarsih., Stereotip Etnis dalam Masyarakat Multi Etnis, Mata Bangsa, Yogyakarta, Cet.I, 2002.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: