24 04 2011

PERAN KPU, PARPOL, PANWASLU DAN NGO DALAM PILKADA:
UPAYA MEMBANGUN DEMOKRASI TINGKAT LOKAL

Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Pendahuluan
Tragedi penumbangan rezim pemerintahan Presiden Soeharto melalui gerakan reformasi politik tahun 1998 telah menjungkirbalikkan semua tatanan dalam sistem pemerintahan di Indonesia dari sistem dan aturan yang dinilai tidak demokratis menuju kepada sistem dan aturan yang dinilai demokratis. Peraturan perundangan produk orde baru yang dinilai tidak relevan dengan semangat reformasi dan demokrasi diganti dengan yang baru. Tradisi atau ritual politik yang dinilai tidak demokratis diganti dengan yang demokratis. Salah satu tatanan dan ritual politik yang dirubah adalah tatanan tentang penggantian kepala daerah dari yang semula (orba) dipilih oleh DPRD kemudian dirubah menjadi dipilih langsung oleh rakyat, yang kemudian lebih populer dengan sebutan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.
Pilkada masuk dalam kategori pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan tradisi politik sekaligus sebagai ciri utama bagi negara yang telah menganut ajaran demokrasi dalam mengelola negara. Pemilu yang diselenggarakan tentunya tidak sekedar formalitas belaka tetapi pemilu yang benar-benar kompetitif, fair, bersih, aman, tertib, jujur dan adil.
Pilkada langsung merupakan cara terbaik dalam penggantian kepala daerah karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara dapat ikut menentukan pimpinan daerahnya. Dengan demikian, pilkada langsung mempunyai tingkat legitimasi yang tinggi dan sangat kuat. Perlu dikemukakan di sini bahwa pengalaman dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah di NKRI dikenal 5 (lima) model atau pola cara penggantian kepala daerah, yakni model penetapan karena keistimewaan (Gubernur DIY), model penunjukan (walikota di DKI), model dipilih oleh DPRD kemudian diusulkan 2 (dua) pasang ke pemerintah pusat untuk ditetapkan 1 (satu) pasang (UU No. 5 tahun 1974), model dipilih dan ditetapkan oleh DPRD (UU No. 22 tahun 2009), dan pola kelima model dipilih langsung oleh rakyat (UU No. 32 tahun 2004).
Pola atau model pilkada langsung merupakan pola yang terbaik di antara lima pola tersebut karena lebih demokratis dan legitimasinya juga sangat kuat. Dengan demikian, pilkada langsung patut untuk dipertahankan dan harus terus diupayakan dan dijaga kualitasnya. Untuk itu, agar pilkada langsung dapat diselenggarakan secara berkualitas yakni yang kompetitif, jujur dan adil serta fair sehingga dapat menghasilkan kepala daerah yang berkualitas, maka semua pihak yang terkait pilkada khususnya penyelenggara, pengawas, parpol dan masyarakat (NGO/LSM) harus benar-benar dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pada kesempatan ini akan dikemukakan dan dibahas peran yang seharusnya dilakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait tersebut.

Peran KPU Melaksanakan Pilkada
Pada masa orba, penyelenggara pemilu adalah pemerintah yang pada dasarnya partai politik yang sedang berkuasa. Nilai obyektifitasnya rendah karena tidak ada kenetralan. Pada waktu pilkada masih dipilih DPRD maka penyelenggara pilkada dilaksanakan oleh suatu panitia yang anggotanya terdiri dari anggota DPRD (parpol) yang dibantu sekretariat (pemerintah). Pada Pemilu 1999, di awal demokratisasi, dengan maksud untuk mewujudkan keadilan dan kenetralan pemilu, maka yang menjadi penyelenggara pemilu terdiri dari pemerintah dan parpol peserta pemilu (Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999). Pendek kata, penyelenggara pemilu pada masa orba ada di tangan pemerintah (partai politik yang berkuasa), untuk pilkada ada di tangan DPRD (parpol), sedangkan pada pemilu 1999 ada di tangan peserta pemilu (parpol) dan pemerintah.
Parpol maupun pemerintah bukan institusi yang mandiri karena institusi tersebut terdiri dari orang-orang yang partisan dan sangat berkepentingan dengan pemilu/pilkada sehingga sangat dimungkinkan sekali lembaga tersebut tidak akan dapat bertindak netral dan adil. Parpol dan pemerintah (parpol yang berkuasa) berkecenderungan akan berusaha untuk berperilaku, bersikap dan bertindak yang dapat mempengaruhi kebijakan yang dapat menguntungkan partainya. Kondisi seperti ini dari segi obyektifitas dan keadilan mengandung nilai yang rendah karena tidak ada jaminan kenetralan penyelenggaraan pemilu/pilkada.
Setelah memasuki demokratisasi maka pemilu dan pilkada harus diselenggarakan oleh suatu lembaga yang independen/mandiri sebagaimana lazimnya yang berlaku di Negara-negara lain yang demokratis. Untuk itu, setelah pengalaman penyelenggara Pemilu 1999 gagal mengambil keputusan penetapan hasil pemilu dan pemilu juga belum berkualitas, maka timbul tuntutan dari masyarakat dan akademisi agar penyelenggaraan pemilu ditangani oleh lembaga yang mandiri yakni suatu lembaga yang bebas dari unsur parpol dan pemerintah atau lembaga yang mandiri dan non partisan.
Tuntutan tersebut direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan KPU untuk masa bakti 2001 – 2007. Anggotanya sebanyak 11 orang yang terdiri dari orang-orang yang non partisan seperti akademisi dan LSM. KPU provinsi dan kabupaten kota kemudian dibentuk untuk yang pertama kali berdasarkan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yakni 2003 – 2008 dengan jumlah anggota 5 (lima) orang. Sejak itu, KPU-lah yang mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan pemilu legislatif dan eksekutif dari tingkat nasional sampai tingkat lokal. Dengan demikian, keberadaan dan peran KPU sangat strategis karena mengemban misi demokrasi yang harus mampu mewujudkan pemilu yang adil, akuntabel dan dipercaya rakyat.
Pilkada langsung sebagai bagian dari pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang diatur dalam Pasal 57 ayat 1 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dirubah dua kali dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, yang bunyi pasal tersebut adalahi: ”Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD”. KPUD yang dimaksud adalah KPU provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dalam UU No. 12 tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ini untuk menyelenggarakan pilkada di setiap provinsi dan kabupaten/kota.
Dasar hukum tersebut hanya berlaku untuk pilkada pertama kali yang berlangsung antara tahun 2005 – 2007. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 timbul persepsi bahwa KPUD bukan bagian dari KPU sehingga dalam hal urusan pilkada KPU tidak perlu ikut campur tangan. Padahal secara teoritik maupun empiris pilkada merupakan salah satu kegiatan pemilu. Berhubung KPU tidak mempunyai dasar hukum untuk terlibat dalam penyelenggaraan pilkada, maka setelah pilkada tahun 2005 muncul tuntutan agar lembaga KPU diatur dalam undang-undang sendiri dan memasukkan pilkada sebagai bagian dari tugas KPU karena masuk ranah pemilu. Tuntutan tersebut direspon pemerintah dan DPR yang akhirnya keluarlah UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
Ketentuan umum Pasal 1 ayat (5) UU 22 Tahun 2007 berbunyi bahwa “Penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat”. Lembaga yang menyelenggarakan pemilu dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Karena bersifat nasional, maka KPU mempunyai perpanjangan tangan untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat provinsi (KPU Provinsi) dan kabupaten/kota (KPU Kabupaten/Kota). Dalam UU No. 22 tahun 2007 tidak dikenal istilah KPUD, tetapi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, jika pada pilkada tahun 2005 ada kesan KPU lepas tangan dalam urusan pilkada atau membiarkan KPU provinsi dan kabupaten/kota bekerja dan bertangung jawab sendiri tanpa ada hubungan struktural dan fungsional dengan KPU, maka dalam UU Nomor 22 tahun 2007 hubungan tugas, kewenangan dan fungsi antara KPU dan KPU Provinsi /Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pilkada 2010 sangat jelas. KPU mempunyai tugas dan wewenang yang diatur secara tegas dan jelas (Pasal 8 ayat 3) antara lain menyusun dan menetapkan berbagai pedoman aturan pelaksana pilkada, mengkoordinasikan dan memantau pilkada, melakukan evaluasi, menerima laporan hasil pilkada dari dari KPU provinsi dan kabupaten/kota, dan lain-lainnya.
Untuk tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam pilkada diatur dalam Pasal 9 ayat 3. Untuk tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota dalam pilkada diatur pada pasal 10 ayat 3. Tugas dan wewenang tersebut harus diemban secara sungguh-sungguh oleh anggota KPU agar kinerja lembaga KPU dapat dipercaya rakyat. Untuk itu, anggota KPU sangat dituntut harus dapat menjunjung tinggi sikap kemandirian dan non partisan dalam menjalankan tugasnya. Identitas utama dan nyawa KPU ada pada sikap kemandirian dan non partisan anggotanya.
Meskipun aturan sudah dibuat sedemikian baik untuk menjaga netralitas lembaga KPU, namun manusia adalah manusia yang tetap mempunyai sisi kelemahan dan nafsu kepentingan yang kadang sulit terkontrol. Dalam perjalanan mengemban tugas dan wewenangnya, KPU provinsi dan kabupaten/kota serja jajarannya sampai di tingkat terbawah dalam melaksanakan pilkada tidak mesti sesuai dengan harapan undang-undang dan masyarakat. Ada saja oknum penyelenggara pilkada yang bertindak tidak netral sehingga mencederai lembaga KPU. Akibatnya, pilkada menjadi ajang konflik karena ketidaknetralan penyelenggara. Peneliti LIPI, Siti Zuhro, mengemukakan bahwa kinerja KPU dan Bawaslu buruk dan cenderung partisan. Dalam banyak kasus pilkada, mereka terlihat berpihak pada kandidat tertentu (Rakyat Meredeka, 5 Agustus 2010).
Tudingan KPU tidak netral dalam pilkada karena masyarakat mengamati adanya tindakan atau perilaku oknum anggota KPU daerah atau penyelenggara lainnya yang memberi kesan memihak salah satu pasangan calon. Salah satu contohnya seperti yang terjadi di pilkada Kota Salatiga (Jateng). Salah satu calon walikota, Teddy, yang diusung oleh PDIP, PAN, Golkar, PDS dan PNI dalam jumpa pers menyatakan bahwa dirinya mempunyai saksi yang mengetahui ada anggota KPU mengajak pasangan calon tertentu ke beberapa tokoh masyarakat agar bersedia menjadi tim sukses. Selaku penyelenggara mestinya adil dan netral, bukan mendukung pasangan calon tertentu , kata Teddy (Solopos.com, 28 Maret 2011).
Selain dituding sering tidak netral, KPU sering dituding kurang atau tidak profesional. Hal ini diindikasikan banyaknya persoalan pilkada yang berkaitan dengan pendataan pemilih yang tidak akurat. Selain itu, juga karena kurang jelas dan tegasnya persyaratan dan teknis verifikasi terhadap kasus-kasus adanya dualisme kepengurusan parpol sebagaimana yang diungkap oleh Ketua Bawaslu dalam laporan tertulis yang menyatakan bahwa ada indikasi KPU kurang profesional dalam menyelenggarakan pilkada di berbagai daerah khususnya yang menyangkut prosedur dan batasan-batasan dalam proses penerimaan pendaftaran bakal calon kepala daerah (Media Indonesia, 27 Mei 2010).
Dengan adanya tudingan sebagaimana contoh di atas, dan indikasi ketidaknetralan serta kurang profesional KPU di berbagai daerah, maka agar KPU daerah dapat mewujudkan pelaksanaan demokrasi yang baik dan benar melalui pilkada yang kompetitif, bersih, jujur dan adil sudah seharusnya KPU nasional bertindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi dan dalam rekrutmen harus melalui proses seleksi yang ketat, kemudian setelah masuk menjadi anggota KPU harus ada semacam pencucian otak untuk ditanamkan ideolog KPU yang harus dapat bersikap dan bertindak netral dan non partisan. Dalam proses seleksi KPU hendaknya ditangani oleh lembaga yang kredibel dan independen serta relatif masih dipercaya rakyat, misalnya perguruan tinggi. Jangan lagi seperti sekarang yang secara tidak langsung masih melibatkan DPRD dan kepala daerah yang notabene parpol. Adanya kehendak parpol agar KPU juga diisi oleh orang parpol adalah sesuatu yang tidak mungkin dan ini dapat menjadi preseden buruk bagi KPU yang semakin tidak akan dapat netral. Anggota yang bukan dari orang parpol saja dapat tidak mandiri apalagi orang parpol pasti bakal tidak netral.

Peran Badan Pengawas Pemilu
Selain KPU, lembaga lain yang masuk kelompok penyelenggara pemilu adalah pengawas pemilu yang di tingkat nasional disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bersifat tetap (UU 22/2007 Pasal 70 ayat 1 dan 2). Sedangkan pengawas pemilu di provinsi, kabupaten, kecamatan, lapangan dan di luar negeri bersifat sementara, khusus atau adhoc dengan sebutan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Sebelum UU No. 22 /2007 berlaku, pengawas pemilu bersifat sementara baik nasional maupun daerah.
Dalam teori manajemen, semua pelaksanaan suatu program kerja harus dilakukan pengawasan dengan tujuan mencegah terjadinya penyimpangan, menjaga kualitas produk, agar berjalan sesuai ketentuan dan akhirnya agar tujuan dapat tercapai. Demikian juga halnya dengan pilkada tidak lepas dari adanya pengawasan. Dengan pengawasan diharapkan pelaksanaan pilkada dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harapan masyarakat yakni pilkada yang kompetitif, bersih, damai, jujur dan adil.
Dalam pengalaman pelaksanaan pilkada, ternyata Panwaslu belum mampu menunjukkan kinerjanya dengan baik. Tudingan bahwa Panwaslu tidak becus, tidak tegas, tidak berani bertindak, tidak netral dan tudingan negatif lainnya masih selalu muncul dalam setiap pilkada. Sebagai contoh, dalam acara diskusi di Serpong Tangerang, salah satu tokoh masyarakat Tangerang Selatan (Tangsel) berkaitan dengan pelaksanaan pilkada di daerahnya menyatakan bahwa dirinya merasa kecewa terhadap kinerja Panwaslu Tangsel yang tidak tegas dan cenderung tidak netral saat melakukan fungsi pengawasan. Tokoh tersebut memberikan bukti cukup kuat bahwa salah satu calon bermain mata dengan pejabat teras Kabupaten Tangerang tetapi oleh Panwaslu calon tersebut dinyatakan tidak bersalah (tangerangnews.com,28 januari 2011).
Kasus tersebut hanya salah satu contoh, dan peristiwa sejenis juga dapat terjadi di daerah lain. Dari contoh di atas menunjukkan bahwa harapan masyarakat akan kenetralan dan keadilan penyelenggara pemilu khususnya panwaslu sangat tinggi. Oleh karena itu, anggota Panwaslu harus orang yang mempunyai keteguhan, integritas dan komitmen yang tinggi. Untuk itu, proses seleksi sangat menentukan untuk mendapatkan calon anggota yang benar-benar mampu mengemban tugas berat tersebut. Para calon Panwaslu harus dicucui otaknya kemudian diindoktrinasi tentang ideologi netralitas, keadilan dan sikap non partisan.

Peran Partai Politik
Partai politik merupakan elemen sistem politik yang penting dalam tradisi politik Negara modern lebih-lebih Negara yang berpaham demokrasi. Parpol merupakan pilar demokrasi dan sumber terbentuknya pemerintahan yang sah melalui proses pemilu. Parpol tempat bersemainya kader-kader pemimpin bangsa. Oleh karena itu, keberadaan, peran dan fungsi parpol harus diatur dengan undang-undang. Saat ini sejumlah pasal dalam UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sudah dirubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011.
Pengertian parpol sebagaimana yang dirumuskan dalam UU No. 2 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945.
Secara teoritik parpol harus menjalankan beberapa fungsi politik yakni sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan. Salah satu fungsi yang paling tampak menonjol dan mendapat perhatian masyarakat adalah rekrutmen politik baik untuk menduduki jabatan dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Parpol akan menyeleksi kader-kadernya atau SDM dalam masyarakat yang dipandang cakap untuk dapat berkompetisi dalam memperebutkan jabatan politik.
Khusus berkaitan dengan pilkada, parpol mempunyai hak untuk mengusung bakal calon baik secara sendiri (jika memenuhi kuota suara atau kursi) maupun secara bersama-sama dengan memperhatikan kuota perolehan suara atau perolehan kursi. Hal tersebut diatur dalam pasal 59 ayat 2 bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
Dalam proses rekrutmen bakal calon kepala daerah, setiap parpol mempunyai cara dan metode seleksi sendiri-sendiri. Metodenya sangat tertutup. Dalam perkembangan yang terjadi, banyak kepala daerah yang tidak sukses memimpin daerah dan malahan terjerat kasus korupsi. Hal ini diduga karena parpol gagal dalam proses seleksi dan kaderisasi. Umumnya parpol memburu bakal calon dari lingkungan luar parpol dengan kriteria hanya merekrut orang yang populer serta mempunyai harta banyak tanpa memperhatikan kualitas moral, intelektual dan sosial. Bukan rahasisa umum lagi bahwa dalam proses rekrutmen yang banyak mengeluarkan biaya politik adalah bakal calon, yakni untuk ongkos “perahu”, kampanye, dan lain-lain. Parpol dijadikan alat untuk mencari uang dari bakal calon. Logika ini terbalik, mestinya parpol yang harus mengumpulkan biaya untuk kepentingan calon. Karena terbalik itulah maka sangat wajar jika kader parpol yang diusung menjadi kepala daerah hanya kaya akan harta tetapi miskin ilmu dan pengalaman sebagai pemimpin. Akibatnya, daerah lamban maju dan terjadi korupsi.
Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa saat ini ada 155 kepala daerah, 17 diantaranya gubernur, yang tersangkut masalah dugaan korupsi dan hampir setiap pekan ia menerima permintaan izin pemeriksaan terhadap kepala daerah sebagai tersangka dan surat penonaktifan sebagai kepala daerah. Mahalnya ongkos politik yang harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah dalam pemilu kepala daerah yang sampai puluhan bahkan ratusan milyar tidak sebanding dengan pendapatan resmi kepala daerah sehingga ada dugaan hal ini mendorong kepala daerah untuk bertindak korup (Kompas, 18 Januari 2011).
Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI, Soekarwo, ketika menghadap Wakil Presiden menyampaikan hasil kongres PA GMNI menyatakan bahwa parpol sebagai institusi perekrut kader pemimpin kurang berjalan. Parpol tidak mendidik calon-calon pemimpin. Parpol menempuh jalan pintas dalam merekrut calon kepala daerah berdasarkan popularitas dan hasil survey dibandingkan menciptakan pemimpin lewat pendidikan kader (kompas.com, 1 April 2011). Senada dengan hal itu, peneliti The Indonesian Institute, Hanta Yuda, menyatakan bahwa kegagalan parpol melakukan kaderisasi pemimpin bersumber kepada perekrutan yang oligarkhis, transaksional, dan tertutup. (Kompas.com.1 April, 2011).
Fakta dan ilustrasi di atas memperkuat asumsi bahwa parpol belum mampu berperan sebagaimana teori yang selama ini dikenal dalam kepustakaan ilmu politik bahwa parpol mestinya dapat berperan sebagai representasi rakyat dan sarana persemaian kader pemimpin yang berorientasi kepada aspirasi rakyat. Ternyata parpol di Indonesia masih dalam pembentukan watak dan identitas dan cenderung berperilaku sebagai organisasi kartel yang mengendalikan bangsa tetapi mengabaikan persoalan riil masyarakat yang hanya mementingkan keuntungan jangka pendek sebagaimana mengusung calon kepala daerah yang bersifat transaksional dari tokoh di luar parpol daripada mengusung kader partai.
Dampak calon kepala daerah yang diusung secara transaksional yang pada umumnya kurang mengakar di bawah, maka parpol dan calon dalam upaya merebut pendukung juga menempuh jalan yang tidak sehat yakni politik uang dengan berbagai cara. Kondisi masyarakat yang masih miskin dan juga belum memahami dampak negatif dari politik uang terjadilah “kerjasama politik yang saling menguntungan”. Akhirnya, politik uang pun tumbuh subur dalam pilkada karena sama-sama membutuhkan, yang miskin butuh uang sedangkan parpol dan calon butuh suara.
Kondisi politik transaksional dalam pilkada merusak demokrasi. Untuk itu, parpol hendaknya menyadari kalau ingin dicintai dan didukung rakyat serta dapat eksis dalam jangka panjang harus dekat dengan rakyat dan mengetahui serta memperjuangkan aspirasi rakyat. Parpol harus melakukan kaderisasi secara terencana, berjenjang, berlanjut sehingga akan dihasilkan kader-kader internal yang berkualitas untuk direkrut dalam jabatan-jabatan politik. Para penyelenggara pilkada, penegak hukum dan pihak-pihak yang masih peduli terhadap demokrasi harus berani melawan politik uang, minimal berani menolak atau tidak melakukannya.

Peran NGO atau LSM
NGO (Non-Governmental Organization) atau ornop atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan salah satu bentuk organisasi yang tumbuh dalam masyarakat atas dasar kesadaran pendirinya dan anggotanya untuk membantu pemerintah dalam upaya memperkokoh kapasitas masyarakat yang bersifat intelektual individual maupun sosial melalui program fasilitasi, pendampingan, bantuan dan lain-lainnya di berbagai bidang kehidupan sosial budaya, politik, hukum, ekonomi dan sebagainya. LSM juga sumber SDM yang berkualitas. Banyak para tokoh masyarakat dan pemimpin politik lahir dari LSM.
Pilkada merupakan proses politik yang paling penuh dinamika dan mempunyai resiko besar. Semua pihak mengharapkan bahwa pilkada dapat berlangsung aman dan damai. Untuk itu, peran LSM dalam mensukseskan pilkada dan turut serta membangun demokrasi di tingkat lokal sangat penting. LSM merupakan salah satu lokomotif perubahan dan kemajuan dalam pilkada. Peran yang dapat dimainkan LSM antara lain ada dalam ranah masyarakat yakni dengan memberikan pendidikan politik bagi pemilih, dalam ranah penyusunan kebijakan, dalam ranah partai politik dan kandidat, atau dapat berperan dalam ranah proses pelaksanaan pilkada dengan melakukan pemantauan dari tahapan satu ke tahapan berikutnya.
Khusus berkaitan dengan peran pemantauan dalam pilkada, Pasal 113 UU No. 32 Tahun 2004 dikemukakan bahwa : (1) pemantauan pilkada dapat dilakukan oleh pemantau pemilihan yang meliputi lembaga swadaya masyarakat, dan badan hukum dalam negeri; (2) pemantauan pemilihan sebagaimana dimasud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi : bersifat independen dan mempunyai sumber dana yang jelas; (3) Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftarkan dan memperoleh akreditasi dari KPUD.
Pengalaman selama ini, peran LSM dalam pilkada gaungnya kurang menonjol, malah boleh dikatakan tidak ada. Seandainya ada, umumnya dilakukan oleh pemantau (LSM) dari luar daerah dan yang mempunyai jaringan luas berskala nasional atau internasional. Kerja pemantauan mengandung nilai idealisme dan kepedulian tinggi terhadap kesuksesan penyelenggaraan pilkada. Hal ini karena kerja pemantauan tidak akan mendapat imbal sulih apa-apa dari siapa pun. Itulah sebabnya, tidak banyak atau bahkan tidak ada LSM lokal yang bergerak dalam pelaksanaan pilkada baik yang memberikan pendidikan politik bagi pemilih maupun sebagai pemantau karena membutuhkan dana besar. Umumnya LSM lokal tidak mempunyai sumber dana sendiri.
Perkembangan lembaga swadaya masyarakat yang menarik dikaitkan dengan pemilu legislatif dan eksekutif adalah semakin suburnya LSM yang bergerak dalam konsultasi politik yang bersifat bisnis. LSM ini bergerak dalam bidang kajian politik yang menjual jasa konsultasi politik dalam pilkada melalui jajak pendapat terhadap pasangan calon sampai kepada hitung cepat hasil pilkada. Keberadaan dan peranan LSM konsultan politik umumnya digunakan oleh parpol atau pasangan calon yang mampu secara finansial. Lembaga-lembaga konsultan politik ini dapat membawa pencerahan dalam proses demokratisasi. Masyarakat secara tak sadar dipintarkan melalui pilihan-pilihan rasional yang didasarkan atas kajian ilmiah dan dapat cepat mengetahui hasilnya melalui hitung cepat. Parpol juga dibantu dalam menentukan bakal calon yang akan diusung dalam pilkada melalui jajak pendapat sehingga dapat diketahui tingkat layak jualnya untuk berkompetisi. Selain sisi positif, ada juga sisi gelapnya yakni ketika LSM model ini dimanfaatkan atau memanfaatkan kegiatan survei sambil “kampanye” untuk parpol dan atau pasangan calon yang membiayainya.

Penutup
Pilkada sebagai arena kompetisi memperebutkan kekuasaan yang melembaga selalu berkecenderungan berlangsung tidak fair. Banyaknya sengketa pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pilkada masih jauh dari fair, jujur dan adil. Untuk itu, peran penyelenggara pilkada yakni KPU dan Panwaslu dituntut untuk selalu dapat menjaga kenetralan dan non partisan serta dapat bertindak adil agar demokrasi dapat tumbuh sehat di tingkat lokal.
Parpol sebagai sarana rekrument calon kepala daerah selama ini tidak mengandalkan kadernya tetapi mencari kader dari luar parpol melalui transaksional ekonomis yang menguntungkan parpol. Parpol cenderung pragmatis demi kepentingan jangka pendek. Oleh karena itu, agar demokrasi dapat berkembang baik, maka perilaku parpol seperti itu harus dirubah. Pengurus parpol harus intropeksi dan berani melakukan perubahan internal.
LSM berperan besar dalam membangun demokratisasi dan penguatan kapasitas masyarakat. Namun dalam pelaksanaan pilkada kurang begitu peduli karena persoalan dana. Fenomena menarik di era demokratisasi adalah hadirnya LSM yang bergerak dalam konsultasi politik dapat tumbuh subur karena bersifat bisnis yang umumnya digunakan oleh parpol dan atau pasangan calon yang banyak uang. LSM konsultan mempunyai sisi terang dan gelap. Sisi terangnya karena dapat membantu pencerahan masyarakat, sebaliknya bersisi gelap karena dapat berlaku curang atau menguntungkan bagi pasangan calon yang membayarnya untuk “berkampanye” terselubung.
Upaya membangun demokrasi di tingkat lokal melalui pilkada tidak saja membenahi pihak-pihak yang terkait dari sisi sitem dan SDM, tetapi juga harus dipikirkan sarana penunjang yang mempunyai akurasi tinggi sehingga hasilnya dapat lebih dipercaya rakyat dan tidak menimbulkan sengketa, misalnya cara memilihnya dengan teknologi informasi (layar sentuh).
Terimakasih, semoga dapat menjadi inspirasi untuk lebih kritis lagi.
____________________________________
Makalah ini disampaikan dalam Sekolah Demokrasi Ogan Ilir
Tgl. 16 April 2011 di Indralaya

Palembang, 16 April 2011.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: