9 04 2011

TANGGAPAN ATAS OPINI:
REGENERASI ELITE POLITIK di SUMSEL

Oleh: Joko Siswanto
Pengamat Politik

Opini Alamsyah yang berjudul Regenerasi Elite Politik di Sumsel (Sumeks, 8/4) menarik untuk didiskusikan. Fenomena politik dinasti dan dinasti politik di era pasca orba yang marak sebagaimana dicontohkan di Sumsel dalam ulasan Alamsyah, sebenarnya tidak terjadi di Sumsel saja tetapi juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, bahkan juga terjadi di elite nasional dan di Negara-negara lain.
Di Kabupaten Bantul (DIY), Sri Suryawidati menjadi Bupati Bantul menggantikan suaminya, Idham Samawi, yang sudah dua periode menjabat. Di Kabupaten Kendal (Jateng), Widya Kandi Susanti terpilih menjadi Bupati Kendal juga menggantikan suaminya, Hendi Budoro. Malahan adik Hendi Budoro yakni Don Murdono juga menjadi Bupati Sumedang (Jabar). Kemudian Anna Sophanah menjadi Bupati Indramayu (Jabar) juga menggantikan suaminya, Arianto MS Syafiuddin. Di Kabupaten Kediri (Jatim), yang terpilih menjadi Bupati Kediri adalah Haryanti Sutrisno yang menggantikan suaminya, Sutrisno.
Selain sang istri yang menganti suaminya sebagai bupati, ada juga anak yang melanjutkan kekuasaan bapaknya. Rita Widyasari terpilih sebagai Bupati Kutai Kertanegara (Kaltim) menggantikan ayahnya, Syaukani Hasan Rais. Kemudian Walikota Cilegon dijabat Tubagus Imam Ariyadi yang terpilih menggantikan ayahnya, Tubagus Aat Syafaat.
Gubernur Sulawesi Selatan saat ini, Syahrul Yasin Limpo, adik kandungnya yakni Ichsan Yasin Limpo menjadi Bupati Gowa (2005-20110) dan sejumlah kerabat dekat Gubernur menjadi anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota di Sulsel. Kemudian Gubernur Provinsi Banten, Ratu Atut Chosiyah, suaminya anggota DPR, anaknya anggota DPD, dan sejumlah kerabat dekatnya menjadi anggota DPRD dan wakil walikota.
Di Kota Pekanbaru (Riau) terdengar berita bahwa pilkada tahun 2011 ini yang akan ikut maju sebagai calon walikota adalah Evi Meiroza, isteri Wali Kota Pekanbaru Herman Abdullah. Kemudian Septina Primawati, isteri Gubernur Riau Rusli Zainal juga akan ikut bersaing memperebutkan kursi Walikota Pekan Biru. Adik Gubernur Riau, Joni Irwan, juga ikut bertarung untuk berebut menduduki kursi Bupati Rokan Hulu. Di Lampung, anak Gubernur Lampung yakni Rycko Menoza tidak ketinggalan ikut mencalonkan diri menjadi Bupati Lampung Selatan.
Beberapa isteri gubernur juga duduk menjadi anggota DPD, seperti isteri Gubernur Bangka Belitung, isteri Gubernur Riau (sekarang sudah mantan), isteri Gubernur DIY.
Di Kota Yogyakarta sekarang juga sedang hangat mengusung bakal calon walikota Yogyakarta. Salah satu yang diusung adalah Hanafi Rais yang tidak lain adalah anak sulung tokoh reformasi yang juga pendiri dan mantan Ketua Umum PAN, mantan Ketua MPR, yakni Amin Rais.
Anak-anak atau saudara para elite politik nasional seperti Trah Soekarno (Megawati/Taufik Kiemas), trah atau kerabat KH Wahid Hasyim, Amin Rais, SBY, Suryadarma Ali, Agung Laksono, Hatta Rajasa, Hamzah Haz, dan lain-lainnya rame-rame ikut memenuhi kursi DPR di Senayan atau menduduki jabatan teras di partainya.
Politik dinasti juga terjadi di Negara-negara lain. Di Amerika Serikat ada dinasti terkenal yakni Kennedy, Bush, Clinton. Di India ada keluarga Nehru, Khan, Gandhi. Di Pilipina ada dinasti Aquino, Arroyo. Di Libya anak-anak Moamar Khadafy menduduki jabatan strategis di militer dan sipil.
Mengenai fenomena politik dinasti di Sumsel, Alamsyah memberikan tiga alasan secara hipotetik (masih harus dibuktikan dengan penelitian). Pertama, karena masih kuatnya tradisi zuriat dan guguk yang lebih tepat sebagai faktor kerabat atau keturunan. Kedua, masyarakat Sumsel banyak faksi kultural (heterogen) yang masing-masing tentunya mempunyai ego dan gengsi sehingga tidak begitu menguntungkan di era pilkada langsung. Untuk itu, antar zuriat perlu menjalin kerjasama dalam membangun kekuatan melalui lembaga-lembaga politik yang ada untuk menguatkan posisi tawar. Ketiga, faktor kepentingan ekonomi – politik kontemporer. Kekuasaan politik sangat dibutuhkan untuk menjaga dan mempertahankan kepemilikan elite politik atas sumber daya ekonomi yang sedang dikuasai.
Tiga faktor penyebab yang dikemukakan Alamsyah tersebut hipotesisnya mungkin dapat benar untuk di Sumsel dan juga di daerah lain. Akan tetapi, mengingat fenomena dinasti politik dan politik dinasti muncul di mana-mana tentu saja diperlukan adanya teori penjelas yang berlaku umum. Opini Alamsyah juga baru memotret fenomena yang terjadi di Sumsel tetapi belum atau tidak memberikan penilaian apakah politik dinasti dan dinasti politik tersebut positif atau negatif, baik atau buruk, sah atau tidak sah, wajar atau tidak wajar, etis atau tidak etis terjadi di negara yang menganut demokrasi.

Teori Sosialisasi
Dalam kehidupan keluarga, ada fenomena sosial bahwa profesi atau pekerjaan orang tua terutama ayah akan diwariskan atau ditularkan kepada anak-anaknya. Atau anak-anak mengikuti jejak profesi orang tuanya. Orang tuanya pedagang anaknya menjadi pedagang, orang tuanya dokter maka anaknya ada yang menjadi dokter, orang tuanya guru maka anak menjadi guru, orang tuanya militer atau polisi anaknya menjadi militer atau polisi, orang tuanya artis anaknya menjadi artis, ayahnya ahli tukang urut ada anaknya yang mewarisi menjadi tukang urut, dan sebagainya. Kondisi tersebut dalam peribahasa berbunyi “buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya”.
Orang tua mewariskan profesi kepada anak atau anak mengikuti jejak profesi orang tua seperti tersebut di atas dinilai wajar atau lumrah karena alih profesi dari orang tua ke anak melalui proses sosialisasi yang sangat panjang, baik yang berlangsung secara alamiah atau tidak direncanakan yakni sosialisasi di lingkungan keluarga, maupun yang secara sadar direncanakan yakni melalui pendidikan dan latihan formal secara bertahap dan berjenjang, mengikuti kaidah hukum dan prosedur yang berlaku, serta menegakkan etika social, maka akhirnya anak dapat tumbuh matang dan menjadi profesional.
Mengacu teori sosialisasi tersebut, sebenarnya politik dinasti dan dinasti politik adalah sesuatu yang wajar, yang lumrah terjadi sebagaimana terjadi dalam profesi lainnya sebagaimana dicontohkan di atas. Jadi, jika orang tua politisi anaknya menjadi politisi, orang tua bupati anaknya menjadi bupati, orang tua kepala desa anaknya menjadi kepala desa atau perangkat desa, orang tua gubernur anaknya ada yang menjadi bupati atau walikota, orang tua presiden anaknya atau cucunya menjadi presiden, dan seterusnya adalah sesuatu hal yang alamiah dilihat dari teori sosialisasi.
Kemudian dari sisi teori demokrasi sebagaimana dikemukan C.B. Macpherson (1971) dalam buku Democatic Theory, politik dinasti dan dinasti politik juga tidak keliru karena demokrasi memberi peluang luas dan bebas bagi setiap individu dapat memaksimalkan kemampuan (power) yang dimiliki dan memaksimalkan kepuasan serta manfaat yang dimiliki dari dirinya sendiri. Jadi, di alam demokrasi setiap orang mempunyai hak untuk bebas menjadi apa saja sepanjang dirinya memang mampu untuk itu tanpa dibatasai oleh sekat-sekat apapun termasuk faktor keturunan, keluarga, zuriat, guguk, trah, dinasti, dan sebagainya. Itulah sebabnya, di orde demokrasi seperti sekarang ini politik dinasti dan dinasti politik justru semakin marak berkembang di berbagai daerah. Elite lokal dan nasional yang selama orde baru terbelenggu oleh rezim hegomi otoriter dalam diri seseorang atu satu kelompok, maka di era demokrasi menjadi bebas dan plong dapat berkembang memaksimalkan power yang dimiliki. Jadi, sekali lagi, bahwa dinasti politik dan politik dinasti adalah sesuatu yang sah dan wajar di alam demokrasi dan hal ini dapat dijelaskan melalui teori sosialisasi. Prinsip, di alam demokrasi yang sehat, semua orang harus dapat berkompetisi secara fair dan adil berdasarkan aturan main yang berlaku.
Kendatipun wajar dan sah dari sisi demokrasi, hukum dan sosialisasi, akan tetapi dari sisi etika politik maka politik dinasti dan dinasti politik sering menjadi bahan perdebatan dan dipersoalkan karena berhubungan dengan pengelolaan kekuasaan. Kekuasaan yang dipegang oleh satu kerabat ada kecenderungan sulit dikontrol dan cenderung disalahgunakan. Paling tidak kekuasaan yang dimiliki dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi kerabatnya dan menaikkan gengsi sosial bagi keluarga. Bayangkan seandainya ayah menjadi kepala daerah dan adik atau anak atau kakaknya menjadi ketua DPRD maka hubungan antar lembaga tersebut menimbulkan sikap curiga masyarakat karena ada kemungkinan tidak dapat fair dan cenderung kolusi. Dalil politik Lord Acton perlu diingat dan akan berlaku bahwa kekuasaan cenderung korup atau disalahgunakan dan kekuasaan yang mutlak tak terkontrol pasti akan disalahgunakan. Jadi, dari sisi etika politik, bagi politisi yang masih mempunyai keluhuran budi politik sebaiknya politik dinasti dan dinasti politik perlu dihindari. Paling tidak, ketika sedang atau masih memegang kekuasaan politik sebaiknya hubungan darah terdekat (anak, isteri atau suami) jangan menduduki jabatan politik yang dapat merusak reputasi diri dan demokrasi. Perlu diingat bahwa dalam demokrasi sangat dibutuhkan fatsoen atau menjunjung tinggi tatakrama politik. Jika tatakrama atau etika politik ditegakkan maka politik menjadi enak dirasakan dan nyaman dinikmati orang banyak.

Solusi
Politik dinasti dan dinasti politik menjadi dibenci jika proses dan prosedur tidak berlangsung secara wajar serta kompetisi berlangsung tidak adil dan tidak fair, bahkan mengabaikan etika politik. Karena sudah mempunyai modal kuat baik ekonomi, sosial, dan politik maka ada kecenderungan para penganut politik dinasti dan dinasti politik akan mengerahkan semua kekuatan dengan berbagai cara agar dinasi politik dan politik dinasti dapat dipertahankan atau diraihnya. Misalnya, anak pendiri partai tanpa melalui kaderisasi berjenjang dan belum matang dan teruji secara politik sudah menduduki jabatan strategis dalam partainya. Atau anak gubernur atau bupati/walikota yang dinilai masyarakat belum matang, belum layak dan belum berpengalaman banyak dalam dunia politik dan kemasyarakatan tiba-tiba “dipaksa” untuk ikut mencalonkan diri menjadi kepala daerah, menjadi wakil rakyat, dan sebagainya. Kemungkinan memang sukses dapat menduduki jabatan politik karena didongkrak dengan kekuatan ekonomi, sosial dan politik yang dimiliki orang tuanya, tetapi bagaimana prestasi dan kinerjanya?. Masyarakat masih meragukan.
Bekenaan dengan hal tersebut semua, agar politik dinasti dan dinasti politik tidak berkembang ke arah yang negatif dan dapat merugikan demokrasi serta ketidakadilan dalam masyarakat, maka beberapa hal berikut dapat dilakukan:
Pertama, masyarakat harus dipahamkan tentang makna demokrasi (pendidikan politik) sehingga sadar bahwa setiap individu dapat mengembangkan kemampuan apa saja yang dimiliki, termasuk dalam bidang politik. Kedua, Masyarakat harus diberi kesempatan yang luas (transparansi) untuk dapat mengerti track record seseorang yang masuk dalam lingkaran politik dinasti dan dinasti politik sehingga masyarakat dapat menilai tingkat kelayakan seseorang tersebut jika akan menduduki jabatan politik. Ketiga, masyarakat harus didorong untuk berani melawan politik dinasti dan dinasti politik dengan cara tidak memilihnya dalam suatu kompetisi pemilu/pilkada jika sudah terbukti atau ada gejala dinasti politik dan politik dinasti nyata-nyata atau diyakini tidak akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Keempat, aturan main dalam berpolitik harus jelas dan tegas ditegakkan sehingga tidak terjadi kader karbitan atau permainan yang tidak fair atau menguntungkan lingkaran dinasti politik dan politik dinasti. Dan kelima, himbauan kepada penganut politik dinasti dan dinasti politik, jika kondisi itu akan diraih atau dipertahankan hendaknya melalui proses sosialisasi politik yang wajar, sesuai prosedur, bertahap, mengikuti aturan main, menegakkan etika, dan mengambil waktu yang tepat sehingga kader keluarga benar-benar mempunyai kompetensi untuk dipromosikan dapat menduduki jabatan politik. Jika ini dilalui dengan baik, mudah-mudahan tidak ada cibiran dan makian masyarakat karena semua dapat dinilai pas dan pantas serta diterima oleh masyarakat.
Semoga opini ini dapat melengkapi tulisan Alamsyah. Terimakasih.

Palembang, 9 April 2011


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: