8 01 2011

MENJAGA INDEPENDENSI KPU
Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI/Mantan Anggota KPU SS

Kompleksitas urusan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di era demokratisasi menjadikan urusan pemerintahan semakin rumit sehingga tuntutan akan pelaksanaan good governance seperti transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan lain-lain dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin menjadi kebutuhan mutlak. Luasnya cakupan yang harus ditangani dan ketidakmampuan beban yang harus diselesaikan serta tuntutan akan keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadikan pemerintah berfikir untuk melakukaan penataan dan pemetaan sesuai kebutuhan dan tuntutan lingkungan strategis. Implikasi dari praktek penyelenggaraan tuntutan good governance dalam mewujudkan good government adalah lahirnya lembaga-lembaga alternatif non struktur pemerintah yang dikenal dengan sebutan lembaga-lembaga independen.

Kehadiran lembaga-lembaga independen yang dikenal dengan istilah state auxillary agencies karena sifatnya membantu atau menunjang pelaksanaan kekuasaan Negara tertentu baik bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif (Indrayana, 2005). Di Indonesia, lembaga-lembaga independen yang bersifat membantu pemerintah umumnya dikenal dengan sebutan komisi (meskipun tidak semua). Di bidang eksekutif ada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), KONI. Di bidang legislatif ada lembaga penunjang independen seperti Badan pengatur Minyak dan gas Bumi (BP Migas), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Di bidang yudikatif terdapat lembaga penunjang independen seperti Komisi Ombudsman Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU).

Lembaga-lembaga indepeden sebagai lembaga yang bertugas membantu kepada lembaga pemerintah yang permanen (struktur pemerintah), ditinjau dari esensi status waktunya ada yang sementara (darurat) dan yang permanen. Misalnya, KPK hanya bersifat sementara dalam arti jika lembaga-lembaga penegak hukum sudah mampu mengatasi tindak pidana korupsi dengan baik dan sesuai dengan harapan rakyat, maka KPK dapat dibubarkan. Sedangkan lembaga indepeden seperi KPU merupakan lembaga yang bersifat tetap dan harus ada selama Negara yang berpaham demokrasi masih ada, karena keberadaan dan tugas utama KPU adalah menyelenggarakan proses rakyat menyerahkan mandat kedaulatannya kepada wakil-wakilnya (pemilu) di legislatif dan eksektuif.

Makna Independen
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, Depdiknas 2005) tidak ditemukan istilah independen tetapi ditemukan istilah netral. Kedua kata tersebut tidak ditemukan padan katanya dalam bahasa Indonesia. Kata independen umumnya kita terjemahkan dengan ‘bebas tidak terikat kepada pihak lain’. Dalam Wikipedia, kata independen diartikan ‘bebas’, ‘merdeka’ atau ‘berdiri sendiri’. Sedangkan kata netral dalam KBBI (hal.780-781) antara lain diberi penjelasan “tidak berpihak (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak)”. Istilah independen dan netral dapat digunakan dalam berbagai lapangan kehidupan politik, jurnalistik, seni budaya, ekonomi, hukum, organisasi dan sebagainya.
Pada umumnya jika suatu istilah asing atau kata serapan tidak ada padan katanya dalam bahasa Indonesia atau bahasa lokal/daerah, maka ada berkecederungan atau kemungkinan besar bukan bagian dari tradisi kehidupannya atau budayanya. Misalnya, dalam dunia politik istilah atau kata demokrasi, demonstrasi, protes, partai politik, dan sebagainya bukan asli bahasa Indonesia tetapi serapan dari bahasa asing sehingga tak ada pada katanya. Hal ini karena dalam tradisi leluhur dalam kehidupan pemerintahan tradisional (kerajaan atau adat) tidak didapatnya atau belum dikenal tindakan-tindakan yang bermakna seperti partai politik, demonstrasi, dan sebagainya sehingga istilah itu pun tidak dikenal. Demikian juga halnya dengan istilah independen dan netral juga tidak dikenal dalam tradisi pemerintahan warisan leluhur. Istilah-istilah yang disebutkan di atas baru dikenal masyarakat Indonesia pada awal abad 20 ketika bangsa Indonesia mulai sadar akan bernegara dan berpemerintahan sendiri lepas dari penjajahan. Melalui gerakan reformasi dan memasuki abad ke -21, istilah-istilah dalam dunia politik dan pemerintahan semakin popular di kalangan masyarakat (khususnya yang peduli terhadap kehidupan politik) dan penyelenggara Negara, termasuk di dalamnya istilah indepeden atau netral.
Selain kata independen dan netral dari istilah asing, ada kata lagi yang perlu dicamkan yang tercantum dalam KKBI yang asli Bahasa Indonesia yakni kata ‘mandiri’ yang diartikan ‘dalam keadaan dapat berdiri sendiri; tidak tergantung kepada orang lain’ (2005: 710). Kata mandiri biasanya dikaitkan dengan kemampuan mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan pihak lain baik secara dana, fasilitas, maupun pemikiran. Dengan demikian, makna mandiri tidak sama dengan independen dan netral. Orang atau pihak yang dapat mandiri belum tentu dapat netral atau independen. Tetapi, orang atau pihak yang independen atau netral ada kecenderuangan kuat untuk mampu bersikap mandiri.
Munculnya lembaga-lembaga independen pasca reformasi sebagai konsekuensi untuk mengakomodir tuntutan demokratisasi dan good governance menjadikan istilah lembaga independen semakin dikenal masyarakat. Menurut catatan Istyadi Insani (Dosen STIA-LAN) dalam makalah “Lembaga Independen: Wacana dan Realita dalam Penyelenggaraan Negara” , lembaga independen mulai dikenalkan oleh Sir Douglas Hague dengan istilah “quasi-autonomous non-governmental organization” (QUANGO). Istilah tersebut untuk menggambarkan lembaga yang terbentuk dari kecenderungan pemerintah yang menyerahkan kewenangannya untuk menetapkan atau membentuk badan sendiri. Pemerintah Inggris menterjemahkan QUANGO sebagai suatu badan yang mempunyai peran di dalam proses pemerintah nasional, tetapi bukan departemen pemerintah atau tidak merupakan bagian dari departemen pemerintah dan yang beroperasi lebih luas atau lebih kecil dari kementerian.
Di Indonesia istilah QUANGO diberi label lembaga independen (independent body). Berdasarkan rumusan LAN (2006), lembaga independen yang dimaksud adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah yang bebas dari pengendalian oleh pemerintah dan pembuat kebijakan, bebas dari pengendalian kelompok, dan bebas dari kepentingan tertentu serta bersifat tidak memihak (netral). Dari rumusan tersebut, independensia suatu lembaga independen dapat dilihat dari kemampuan lembaga yang bersangkutan untuk menolak intervensi dari pihak lain (pemerintah, kelompok, individu) yang bakal mengganggu otonomi dirinya, tugas dan wewenangnya. Kata kunci yang harus dipegang adalah kemampuan untuk menolak kalau ada intervensi yang dapat mengganggu otonominya. Hal itu tentu sangat tergantung kepada kekuatan dari diri orang-orang atau para pejabat yang duduk dalam lembaga independen yang bersangkutan. Permasalahannya adalah sampai seberapa jauh kekuatan diri orang-orang atau para pejabat tersebut untuk tidak diintervensi?. Bagaimana agar lembaga independen tidak mudah diintervensi oleh pihak lain?.
Apabila sepakat bahwa independen atau netral dimaknai sebagai perilaku atau sikap tindak yang tidak memihak atau tidak mendukung kepada siapa pun, benarkah sikap itu benar-benar dapat diwujudkan seandainya aturan atau norma menghendaki bersikap independen atau netral?. Manusia hidup selalu dihadapkan kepada pilihan-pilihan dan kepentingan-kepentingan dalam upaya untuk eksistensi dan kesinambungan hidupnya. Pilihan-pilihan hidup dapat mengandung nilai-nilai benar atau salah, baik atau buruk, berguna atau tidak berguna, menolak atau menerima, dan sebagainya. Ketika manusia menjatuhkan pilihan terhadap nilai-nilai tertentu atau kepentingan-kepentingan tertentu, maka dalam dirinya sudah tidak netral atau tidak independen.
Untuk menjatuhkan alternatif pilihan tersebut, dalam diri seseorang sangat dipengaruhi berbagai faktor yang melingkupi dirinya seperti faktor intelektual, pendidikan, pengetahuan, pengalaman, emosional, ideologi, spiritual, kepentingan, status sosial, lingkungan, profesi, dan lain-lainnya. Faktor-faktor pengaruh tersebut mempunyai tingkat kekuatan dan intensitas yang berbeda-beda sehingga daya pengaruhnya juga berbeda. Jika proses dan internalisasi faktor pengaruh tertentu berlangsung relatif cukup lama dan kuat dalam diri seseorang, maka pengaruh tertentu tersebut akan dapat membentuk watak/sikap yang melekat pada dirinya sehingga sulit untuk dirubah atau sulit untuk dapat independen dalam hal-hal tertentu.
Anak yang sejak kecil sampai dewasa sudah akrab dengan parpol tertentu dalam lingkungan keluarga yang dianut oleh ayahnya sehingga ideologi parpol sudah mendarah daging dalam dirinya, maka sulit bagi dirinya untuk dapat bersikap netral terhadap persoalan yang berkaitan dengan parpolnya. Orang yang sejak lahir sampai dewasa hidup dalam suatu kultur tertentu akan sulit bersikap independen atau netral jika harus dibenturkan dalam pilihan yang bersingungan dengan kultur dirinya. Lagi, orang yang berprofesi tertentu akan sulit bersikap netral ketika harus dihadapkan kepada persoalan yang berhubungan dengan profesinya. Misalnya, polisi akan sulit dapat benar-benar bersikap independen atau netral jika yang diperiksa adalah temannya sendiri yang polisi. Orang yang pekerjaannya setiap hari orientasinya hanya berfikir untung rugi dari segi finansial (berdagang), maka ada kemungkinan akan sulit untuk menghindar (tidak netral) ketika dihadapkan kepada persoalan yang dapat membawa keuntungan finansial bagi dirinya.
Dari ilustrasi di atas, ternyata untuk dapat bersikap netral atau independen sangat berat dan sangat dibutuhkan sikap keberanian dan pengorbanan yang luar biasa dari kehangatan dan keakraban lingkungan kesehariannya.

Mewujudkan KPU yang Independen
Sekarang fokus ke lembaga independen yang bernama Komisi Pemilihan Umum. Dalam konstitusi UUD 1945 pasal 22E ayat (5) didkemukakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Istilah yang digunakan bukan independen tetapi mandiri. UUD 1945 tidak mempunyai penjelasan sehingga makna mandiri tidak ditemukan penjelasannya. Jika makna mandiri diartikan sebagai kondisi tidak tergantung pada pihak lain dari segi uang, fasilitas, pemikiran dan lain-lain, maka lembaga KPU justru tidak mandiri karena KPU mendapat fasilitas, dana, tenaga/personil, pemikiran dari pihak lain khususnya pemerintah. Jika diawal dikemukakan dari kontek makna bahasa bahwa pihak yang mandiri belum tentu dapat netral atau independen, maka dapat dipersepsikan KPU itu sebenarnya lembaga yang tidak mandiri dan kemungkinan dapat juga tidak independen. Tetapi kalau digunakan istilah independen maka dalam diri KPU ada kekuatan untuk menangkis intervensi pihak lain yang bakal mengganggu tugas dan wewenangnya.

Dalam pasal 3 ayat (3) UU Noo 22 Taun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Di dalamnya tidak digunakan istilah independen atau netral. Penjelasan pasal 3 dikemukakan bahwa rumusan pasal ini menjelaskan sifat penyelenggara Pemilu yang nasional, tetap dan mandiri. Bunyi ayat (3) pasal 3 tersebut untuk menjelaskan pasal 22E ayat (5) UUD 1945 bahwa KPU antara lain bersifat mandiri. Jadi, istilah mandiri disamakan dengan independen.

KPU menyelenggarakan pemilihan umum yang pesertanya parpol (legislatif) atau dukungan parpol (eksekutif). KPU merupakan lembaga yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun. Sifat kemandirian KPU harus diberi makna bahwa keanggotaan KPU bersifat individu yang bukan berasal dari kalangan peserta pemilu dan atau institusi pemerintah yang dipandang mempunyai daya intervensi yang kuat dan kepentingan besar terhadap proses pemilu. Oleh karena itu, orang yang diangkat/dipilih menjadi anggota KPU adalah orang-orang yang tidak mempunyai kaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu, seperti parpol, dan pemerintah.

Anggota KPU harus orang-orang yang mempunyai kemampuan dan berani bersikap independen, orang-orang yang berkemampuan menolak diintervensi oleh pihak lain dalam tugas dan wewenangnya. Orang-orang seperti itu biasanya lahir di kalangan masyarakat yang sebagian besar kehidupannya dipengaruhi dan diwarnai oleh budaya dan perilaku yang mengedepankan dan menegakkan nilai-nilai kenetralan, kebenaran, kebebasan dan keadilan. Misalnya dari kalangan yang bergerak dalam dunia pendidikan atau lembaga-lembaga advokasi yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi, sudah semestinya kalau dalam dirinya tidak terbesit kepentingan apapun (termasuk kekuasaan politik) kecuali kepentingan demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Jika, anggota KPU diisi dari kalangan aktivis parpol, anggota atau pengurus parpol bahkan lebih ekstrim lagi anak aktivis parpol atau anggota DPRD, maka berkecenderungan kuat dalam diri anggota KPU tersebut akan terjadi konflik kepentingan yang dapat membawa ketidaknetralan. Jadi, kalau sekarang ada usulan anggota parpol boleh menjadi anggota KPU sungguh merupakan ide yang tidak waras, melawan arus kepatutan dan melanggar UUD 1945.

Selain diisi orang-orang yang bukan berdarah parpol agar tidak ada konflik kepentingan dan tidak memihak, anggota KPU harus orang yang mempunyai pengetahuan cukup luas tentang hukum dan politik khususnya yang berkaitan dengan seluk beluk pemilu. Maka sangat wajar jika latar belakang pendidikan yang berdisiplin ilmu hukum dan ilmu politik atau yang sudah berpengalaman dalam dunia politik dan hukum dijadikan pertimbangan utama dalam proses rekrutmen calon anggota KPU, kendatipun UU tidak membatasi latar belakang pendidikan untuk dapat menjadi anggota KPU. Suasana kebatinan atau roh keilmuan akan berpengaruh dalam kelancaran tugas antara yang berdisiplin ilmu yang sesuai dengan tugasnya dan yang kurang atau tidak sesui tugasnya.

Penutup

Saya berpendapat bahwa untuk menjaga kemandirian KPU, maka syarat utama dan terpenting adalah anggota KPU harus terbebas dari orang-orang yang tidak pernah duduk menjadi anggota atau pengurus parpol agar tidak mudah terkontaminasi dengan partainya. Kemudian yang juga perlu dipertimbangan secara sungguh-sungguh adalah latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dapat mendukung tugas sebagai anggota KPU dan menjadikan yang bersangkutan percaya diri serta mempunyai pinsip sehingga KPU tidak mudah diombang-ambingkan keadaan, dan juga tidak mudah terseret tarik menarik kepentingan karena ketololan anggota KPU. Untuk itu, proses seleksi perlu dipertimbangkan kembali jika harus melalui lembaga politik DPR. Karena akan melahirkan lembaga yang mandiri, maka seleksinya diusahakan juga lembaga yang mandiri, misalnya oleh konsorsium pendidikan tinggi yang dipoandang kredibel. Terimakasih.

Palembang, 3 Desember 2010.
Catatan:
Makalah ini disampaikan pada acara Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Yayasan Puspa bersama Cetro, Jumat 3 desember 2010 di Hotel Horison Palembang.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: