28 11 2010

MEMAKNAI NILAI KEPAHLAWAN
DALAM KONTEKS INDONESIA KEKINIAN

Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Bulan November bagi Bangsa Indonesia sudah identik dengan peringatan Hari Pahlawan sebagaimana bulan Agustus identik dengan HUT Kemerdekaan RI, bulan Oktober identik dengan Sumpah Pemuda, bulan Juni identik kelahiran Pancasila, bulan Mei identik dengan hari Pendidikan dan Kebangkitan Nasional.
Identifikasi nama bulan menjadi bulan yang “sakral” dan penuh makna dalam diri sanubari Bangsa Indonesia tersebut bukan hadir secara tiba-tiba melainkan melalui proses internalisasi dan sosialisasi panjang yang bergulir dari tahun ke tahun dengan berbagai ritual peringatan baik yang bersifat seremonial simbolik maupun implementatif dalam kehidupan riil kemasyarakatan.
Tanggal 10 November ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Hari Pahlawan sejak tahun 1946 dengan surat keputusan nomor 9/OEM/1946 tanggal 31 Oktober 1946. Tanggal 10 November merupakan hari dimana terjadi pertempuran yang sangat luar biasa antara pejuang Indonesaia dan tentara Sekutu yang diboncengi Belanda karena Belanda ingin kembali berkuasa setelah mengetahui Jepang kalah dengan Sekutu. Pejuang dan masyarakat Indonesia tidak suka Belanda kembali ingin menjajah. Ketidaksukaan diwujudkan dalam bentuk melakukan penyerangan secara sporadis terhadap tentara Sekutu sehingga sejak kedatangan Sekutu di Surabaya bulan September 1945 selalu terjadi tembak menembak antara pejuang dan Sekutu. Puncaknya Brigjen Mallaby sebagai Komandan Sekutu di Jawa Timur tewas akibat kena serangan pejuang Indonesia. Pengganti Mallaby yakni Mayjen Robert Mansergh memberi ultimatum dan mengancam pejuang dan warga Surabaya bahwa mulai tanggal 9 November sampai 10 November pukul 06.00 wib para pejuang harus menyerahkan diri beserta senjatanya dengan mengangkat tangan di atas kepala. Jika batas waktu yang ditetapkan tidak diindahkan, maka Surabaya akan digempur habis-habisan.
Karena ancaman tersebut tidak dipenuhi pejuang, pasukan Sekutu setelah pukul 06.00 tanggal 10 November mulai melancarkan gempuran terhadap Kota Surabaya dari darat, udara dan laut. Dentuman dan hujan bom melanda Surabaya, suara tembakan bersaut-sautan, raungan pesawat terbang menimbulkan kepanikan warga dan pertempuran besar pun terjadi. Sebanyak 30 ribu tentara Sekutu dikerahkan, 50 pesawat terbang dan sejumlah kapal perang ingin melumatkan Surabaya beserta isinya dalam waktu yang singkat. Perlawanan pejuang sangat gigih sehingga perkiraan Sekutu yang hanya akan diselesaikan 3 hari ternyata pertempuran berlangsung lebih 3 bulan yang ahirnya Surabaya jatuh ke tangan Sekutu. Diperkirakan 60 ribu pejuang gugur dan sekitar 200 ribu rakyat sipil mengungsi ke segala arah.
Meskipun perlawanan pejuang Indonesia akhirnya kalah, tetapi keberanian, kegigihan, pantang menyerah, kekompakan, dan militansi para pejuang dan arek-arek Surabaya dalam menghadapi pasukan penjajah telah mengilhami rakyat di daerah-daerah lain di Indonesia menjadi lebih berani melakukan perlawanan terhadap penjajah. Dan pertempuran pun terjadi di berbagai daerah seperti di Ambarawa, Bandung, Jakarta, Palembang, Medan, Riau, Yogyakarta, dan lain-lain. Dengan demikian, pertempuran 10 November di Surabaya telah menggugah semangat patriotik seluruh rakyat Indonesia sehingga sangat patut oleh Pemerintah ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan para pejuang antara lain sikap pemberani (menentang arus, menentang kemapanan, melawan kezhaliman, dsb.); mau/rela berkorban (harta, waktu, pikiran, tenaga, bahkan nyawa) untuk kepentingan bangsa dan negara; tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh siapa pun; tindakannya dapat memberi pengaruh/motivasi/inspirasi secara luas kepada masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pemerintah dan rakyat Indonesia setiap tanggal 10 November memperingati Hari Pahlawan melalui kegiatan yang standar seperti upacara bendera, ziarah ke taman makam pahlawan, pemberian gelar pahlawan nasional yang baru, atau kegiatan yang dikemas dalam bentuk nostalgia seperti napak tilas, pertunjukan seni tari dan berdendang lagu-lagu yang bertema perjuangan, atau juga diwujudkan dalam bentuk kegiatan sosial seperti anjangsana sekaligus memberi santunan kepada para pejuang dan atau janda pejuang yang masih hidup, atau kegiatan lain dalam bentuk diskusi, seminar, sarasehan dengan tema kepahlawanan yang bersifat relektif.
Setiap tahun dalam memperingati Hari Pahlawan, Pemerintah selalu memberi gelar Pahlawan Nasional kepada putra putri Indonesia yang telah berjasa luar biasa terhadap bangsa dan Negara. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 3 UU No.20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bahwa tujuan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan adalah:
a. Menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara;
b. Menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan Negara;
c. Menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan Negara.

Semua kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tersebut tentu sangat baik dalam upaya menghargai jasa para pejuang baik yang berkategori sebagai pahlawan nasional maupun yang tidak mendapat sebutan pahlawan nasional. Namun, kegiatan-kegiatan peringatan yang pada dasarnya untuk meneladani para pahlawan tersebut sudahkah berdampak positif untuk melawan berbagai “penjajahan” berwajah baru seperti kebodohan, kemiskinan, dekandensi moral, perilaku koruptif, perilaku anarkhis dan perilaku-perilaku yang tak produktif lainnya sehingga kondisi bangsa dan Negara belum juga sejahtera?. Sudahkah para pahlawan nasional yang setiap tahun bertambah itu juga berbanding lurus dengan penambahan perilaku rakyat dan para pemimpin yang dilandasai nilai-nilai kepahlawanan?.

Kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara saat ini khususnya dalam upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur tata tentrem kartaraharja sepertinya sulit diwujudkan. Tengoklah bahwa kemiskinan semakin bertambah, hukum semakin tidak adil (tajam ke bawah tumpul ke atas), perilaku korupsi di mana-mana, tindakan anarkhis dalam berbagai bentuk melanda dan menjangkiti di berbagai lapisan masyarakat, perkelaian dan bentrok antar kelompok antar desa antar kampung kerap terjadi, pengrusakan lingkungan sepertinya berjalan terus, lalu lintas semakin semrawut, kecelakaan sering kali terjadi, transportasi buruk, terorisme meraja lela, tindakan kriminalitas terjadi setiap saat, TKI/TKW disiksa di negeri orang, komsumsi dan perdagangan narkoba semakin tak terbendung, penyakit sosial dan prostitusi semakin terbuka, gelandangan/anak jalanan dan pengemis selalu hadir di di simpang-simpang lampu merah sebagai etalase kemiskinan, bencana alam pun selalu ikut menambah duka nistapa dan kepedihan hidup rakyat kecil, konsumerisme-hedonisme dan materialisme sudah menjadi ideologi dan gaya hidup masyarakat; dan dalam dunia politik segalanya serba uang sehingga uangisme sudah menjadi ideologi baru untuk menduduki suatu jabatan publik; para pemimpin eksekutif dan wakil rakyat dinilai kurang peka terhadap persoalan sosial yang muncul.
Harkat martabat, kehormatan, harga diri, nama baik, kepintaran sudah dikalahkan dengan uangisme. Sungguh sangat tragis dan mengerikan “penjajahan” berwajah baru yang kita alami dan rasakan saat ini. Lalu apa makna Hari Pahlawan yang setiap tahun kita peringati dengan berbagai seremonial?. Tampaknya nilai-nilai kepahlawanan yang ditunjukkan dan diwariskan oleh para pejuang belum dihayati oleh generasi penerusnya sehingga nilai-nilai kepahlawanan belum menjadi dapat dijadikan semangat, motivator, inspirator dan motor penggerak untuk memperbaiki diri menjadi lebih berkualitas. Kapitalisme sudah melanda kehidupan bangsa Indonesia sehingga nilai-nilai kepahlawanan seperti rela berkorban untuk kepentingan umum dan Negara tanpa dilandasari pamrih pribadi dan kelompok semakin manjauh. Keberanian untuk menentang arus dan bertindak menentang kezaliman hukum dan keadilan tidak muncul di kalangan para pemimpin. Jarang pemimpin yang berani tampil beda demi untuk kemajuan dan menegakkan kebenaran serta keadilan.
Selain “penjajahan” dari dalam diri Bangsa Indonesia, “penjajahan baru” dari luar tak kalah gencarnya menyerang dari berbagai penjuru melalui arus informasi yang tak mungkin dibendung akibat kemajuan teknologi informasi dengan segala dampak bagi kehidupan masyarakat baik sisi positif dan negatif. Penduduk Indonesia yang jumlahnya sudah melebihi 200 juta jiwa merupakan pangsa pasar yang menjanjikan dan menjadi rebutan bagi negara-negara Industri sehingga ada kemungkinan akan menimbulkan ketegangan dan keresahan. Perdagangan bebas Cina-ASEAN semakin memperlemah daya saing industri dalam negeri kendatipun hal ini juga sebagai tantangan berkompetisi, akan tetapi masyarakat kecil tetap menjadi korban ekonomi global yang artinya sama saja tertindas penjajahan.
Apa yang harus diperbuat agar nilai-nilai kepahlawanan tidak sekedar hanya dikenang dengan berbagai seremonial untuk pelipur rindu masa lalu tetapi benar-benar menjadi pemacu dan pemicu, motivator dan motor semangat bagi bangsa ini sehingga menjadi lebih gigih, lebih berani, pantang menyerah, terhadap “musuh-musuh” baru dan ”penjajahan baru”?. Sejumlah tindakan dan kebijakan dapat dilakukan:
Pertama, pemerintah tidak harus setiap tahun memberikan gelar Pahlawan Nasional (PN) yang terkesan “wajib” setiap tahun harus ada yang mendapat gelar Pahlawan Nasional. Saat ini sudah banyak (lebih dari 150 PN) dan terkesan Pemerintah obral gelar PN. Padahal Pahlawan Nasional merupakan sebutan puncak atau gelar tertinggi yang mestinya harus hati-hati dan cermat untuk diberikan. Sebutan “nasional” harus benar-benar berskala nasional bukan pahlawan “daerah” yang dinasionalkan. Ada kesan daerah-daerah berlomba-lomba mengusulkan putra daerahnya untuk diusulkan menjadi Pahlawan Nasional. Akibat banjir PN menjadikan kesakralan dan kewibawaan makna kepahlawanan menjadi jatuh.
Yang lebih penting saat ini adalah mensosialisasikan PN sehingga masyarakat luas mengetahui nama-nama pahlawan dan prestasinya. Saya yakin diantara kita yang ada di sini sedikit yang tahu atau malah tidak tahu siapa itu Izaak Huru Doko, Tirto Adhi Suryo, Silas Papare, Marthen Indey, La Maddukelleng, Syeh Yusuf Tajul Khalwati, Pong Tiku, dll. Nama-nama pahlawan nasional tersebut terasa asing di telinga kita, apalagi sepak terjangnya sebagai pahlawan. Jangan-jangan kita sebagai wong kito di Sumsel juga tidak tahu siapa AK GANI dan Sultan Mahmud Baddarudin II dan bagaimana kiprah perjuangannya. Sangat baik dan tidak keliru untuk memberi penghormatan kepada pahlawan dan pejuang diabadikan untuk nama jalan, bangunan, bandara, rumah sakit, terminal, dibuat patung dan sebagainya, tetapi akan lebih bermakna apabila nilai kepahlawanannya atau ajarannya yang diabadikan.
Kedua, Pemerintah perlu mengkaji prestasi para pahlawan nasional mengenai tindakan atau kejuangannya yang paling menonjol dan sekaligus sumbangsih pemikirannya yang hebat sehingga setiap Pahlawan Nasional mempunyai trademark atau karakter yang dapat membedakan satu dan lainnya. Misalnya, kalau bicara emansipasi wanita pikiran kita langsung membayangkan wajah dan pemikiran RA Kartini. Kalau bicara ajaran kepemimpinan nasional akan ingat pada Ki Hadjar Dewantara dengan ajarannya, yakni: Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo mangun Karso dan Tut Wuri Handayani. Kalau taktik perang gerilya ingat Pangsar Jendral Sudirman. Bicara Pancasila, proklamator, orator akan muncul sosok Soekarno, dan sebagainya. Dengan digalinya prestasi dan buah pikir para Pahlawan Nasional maka nama mereka akan selalu hidup dalam benak rakyat Indonesia.
Ketiga, pemerintah baik pusat dan daerah perlu memperbanyak penghargaan dan tanda jasa bagi putra putri Indonesia yang secara nyata berani dan gigih melawan penjajahan baru, seperti seseorang atau kelompok yang berani melawan koruptor, orang yang mampu mengembangkan ide-ide baru untuk kemajuan masyarakat, orang atau kelompok orang yang berani melawan tindak kriminalitas apa pun bentuknya dan oleh siapa pun pelakunya..
Keempat, perbanyak pendidikan dan latihan bagi bangsa ini khususnya generasi muda yang dapat mengembangkan sikap ksatria, fair, pemberani, pantang menyerah, dan perilaku patriotik dan nasionalistik sehingga akan menjadi manusia Indonesia yang tidak takut berkompetisi dan tidak merasa rendah dengan bangsa lain.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya”, kata Presiden Soekarno. Tidak inginkah kita menjadi Bangsa yang besar?. Semoga tulisan reflektif ini dapat merangsang andrinalin dan nafsu intelektualitas kita untuk berdiskusi. Terimkasih.

Palembang, 26 November 2010


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: