12 11 2010

MEMAKNAI PARTISIPASI RAKYAT DALAM PEMILU
PASCA ORDE BARU
Joko Siswanto
(Dosen FISIP UNSRI & mantan Anggota KPU Sumsel)

Salah satu ciri negara yang menganut paham demokrasi adalah diselenggarakan rotasi atau pergantian pemegang kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung akan disalahgunakan. Lord Acton mengemukakan bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan atau korup, dan apalagi kekuasaan itu mutlak atau tidak dibatasi maka dipastikan kekuasaan akan disalahgunakan, baik untuk kepentingan kelompok atau pribadi.
Rakyat atau warga negara di suatu di negara demokrasi mempunyai hak untuk bergantian memegang kekuasaan negara yang dimandatkan oleh rakyat melalui pemilihan umum. Melalui pemilu rakyat dapat ikut menentukan pemimpinnya dan secara tak langsung ikut berperan dalam roda pemerintahan. Dengan demikian pemilu dan peran rakyat dalam pemilu sangat penting bagi negara demokrasi. Negara demokrasi tanpa pemilu yang teratur dan kompetitif sama saja “bohong” .
Negara Kesatuan Republik Indonesaia sebagai negara demokrasi telah berusaha untuk menyelenggarakan pemilu secara teratur. Namun di zaman pemerintahan Soekarno baru terlaksana satu kali (Tahun 1955). Di zaman pemerintahan Soeharto sudah berjalan relatif teratur setiap lima tahun sekali (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997) tetapi sayang tidak kompetitif dan kualitasnya rendah sehingga makna dan hakekat pemilu boleh dikatakan kurang baik karena nilai-nilai demokrasi tidak dihargai. Partisipasi rakyat dalam pemilu orde baru memang sangat tinggi (lebih 90%) tetapi partisipasi rakyat tersebut diasumsikan bukan atas dasar kesadaran diri untuk menggunakan hak pilih sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Partisipasi rakyat yang sangat tinggi tersebut lebih dikarenakan mobilisasi dan rasa takut karena berbagai tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penguasa. Demi keamanan diri, rakyat berpartisipasi bukan kesadaran diri tetapi ketakutan diri.
Suasana politik sudah berubah. Rezim orde baru yang berkulit demokrasi tapi berisi otoriter telah tumbang. Memasuki kehidupan politik pasca orde baru semua sepakat untuk mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya, bukan demokrasi yang basa-basi, tetapi demokrasi yang kulit dan isinya sama, demokrasi yang menghargai hak rakyat, demokrasi yang menjunjung tinggi pemilu kompetitif dan fairness, demokrasi yang tidak membuat rakyat takut, demokrasi yang pemerintahannya akuntabel dan dipercaya rakyat. Pendeknya, demokrasi yang humanis dan mampu mengangkat harkat dan martabat rakyat.
Salah satu langkah awal untuk mewujudkan demokrasi yang humanis adalah pemilu yang kompetitif, teratur, menjunjung tinggi fairness dan diikuti oleh rakyat atas dasar kesadaran dan semangat berdemokrasi sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Untuk itu, pemerintahan baru pasca orde baru harus diawali dengan pemilu baru yang harus lebih baik dari pemilu orde baru. Tak ayal Pemilu tahun 1999 sangat disambut antusias rakyat. Peserta pemilu 1999 berlipat – lipat dari parpol orde baru, yakni 48 parpol bertarung ingin berkuasa. Masyarakat luar negeri pun ikut menyambut baik dengan berbagai dukungan. Namun, partisipasi rakyat semakin turun dari pemilu ke pemilu. Berikut perbandingan tingkat partisipasi rakyat dalam tiga kali pemilu pasca orde baru:
Tabel 1
Perbandingan Tingkat Partisipasi Rakyat dalam Pemilu
Legislatif dan Presiden

No. Jenis Penmlu Th 1999 Th 2004 Th 2009 Keterangan
1.
2. Legislatif
Presiden 92,74%

– 84,07%
78,23% (I)
76,63% (II) 70,96%
72,56%
– Penurunan
Penurunan
Sumber: – Diolah kembali dari sumber KPU dan Catatan Penulis
Berdasarkan data pada Tabel 1 terlihat bahwa pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi masyarakat ikut pemilu legislatif sangat tinggi seperti angka partisipasi pada pemilu orde baru namun dalam nuansa yang berbeda. Jika pada pemilu orde baru rakyat ikut pemilu karena keterpaksaan dan ketakutan, maka keikutsertaan pemilu pada tahun 1999 karena lebih adanya harapan besar agar terjadi perubahan kehidupan yang lebih baik di semua bidang kehidupan. Masyarakat bersemangat dan berduyun-duyun ke TPS dengan suka cita tanpa tekanan untuk menentukan pilihan karena berharap besar kepada pemerintah atau penguasa baru dan yang mempunyai keabsahan tinggi akan mampu membawa angin segar. Dengan demikian, dilihat dari segi kualitas partisipasi, maka partisipasi rakyat pada Pemilu 1999 relatif berkualitas karena sangat mandiri berdasarkan atas kesadaran diri bukan mobilisasi dan tekanan dari pemegang kekuasaan. Parpol peserta pemilu juga banyak (48 peserta) sehingga kondisi banyak pilihan ini sangat menggairahkan rakyat untuk ikut pemilu tahun 1999.
Namun angka partisipasi pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 semakin menurun. Pemilu tahun 2009 hanya 70,96% dari pemilu sebelumnya (2004) yang mencapai angka 84,07%. Padahal sistem pemilu tahun 2004 dan 2009 relatif lebih baik karena sudah menggunakan sistem proporsional terbuka. Penyelenggara juga sudah lembaga independen (KPU). Keadaan dan fakta ini menimbulkan banyak pertanyaan, mengapa partisipasi rakyat ikut pemilu legislatif terus menurun?. Ada dua asumsi penyebab, yakni karena disebabkan faktor teknis-administratif dan faktor ideologis-politis. Faktor teknis antara lain karena pemilih tidak masuk DPT dan atau tidak sempat menggunakan hak pilih karena berbagai alasan. Faktor teknis yang disebabkan karena pemilih tidak masuk DPT menunjukkan kinerja KPU belum maksimal dalam administrasi pendataan pemilih. Harian Kompas yang terbit 11 Mei 2009 memuat berita yang berkaitan dengan hasil pemilu 2009 dengan partisipasi yang menurun dibandingkan tahun 2004 memberi judul: “Golput Tinggi Salah KPU” karena sebanyak 49,6 juta pemilih tak dapat menggunakan hak pilihnya, termasuk didalamnya ghost voters atau pemilih yang tidak jelas keberadaannya.
Sedangkan faktor ideologis lebih dikarenakan pemilih sudah mempunyai keteguhan prinsip misalnya tidak percaya kepada peserta pemilu, kekecewaan politik karena pemilu tidak akan membawa perubahan apa-apa terhadap kinerja pemerintah. Penelitian yang dilakukan The Asia Foundation yang berjudul Demokrasi di Indonesia: Sebuah Survei Pemilih Indonesia 2003 (2003:17) antara lain mengemukakan bahwa 30% pemilih menganggap suara mereka tak berarti. Ini menunjukkan bahwa memang ada sebagian pemilih yang tidak percaya terhadap pemilu akan membawa perubahan. Umumnya masyarakat yang bersikap demikian di daerah urban/perkotaan seperti yang dikatakan oleh Robert Putnam (1993) sebagaimana dikutip Kompas (6/8/2007) bahwa salah satu hal yang berpengaruh terhadap rendahnya tingkat partisipasi adalah timbulnya wilayah-wilayah suburban atau kota-kota satelit. Karena proses urbanisasi yang cepat kemudian menjadi kota yang didukung oleh kota-kota satelit, cenderung tingkat partisipasinya rendah. Namun Putnam tidak menjelaskan mengapa di perkotaan/urban rendah. Gejala di Negara maju yang sistem politiknya mapan dan masyarakatnya sudah maju berkcenderungan lebih mandiri dalam bersikap, termasuk dalam menggunakan hak pilihnya, sehingga angka partisipasi tidak tinggi, hanya antara 60% – 70%.
.Pada pemilu presiden, partisipasi rakyat lebih menurun dibandingkan dengan pemilu legislatif. Pemilu presiden tahun 2004 pada putaran pertama sebesar 78,23% dan putaran kedua sebesar 76,63%, sedangkan pemilu legislatif 84,07%. Padahal pemilu presiden 2004 merupakan pemilu langsung yang baru pertama kali dalam sejarah memilih presiden. Tetapi ternyata tingkat partisipasinya lebih rendah dibandingkan pemilu legislatif. Kondisi pemilu presiden tahun 2009 semakin menurun lagi yakni hanya 72,56%. Situasi demikian tentu mengundang berbagai pertanyaan dan asumsi jawaban yang bermacam-macam, antara lain ikatan emosional politik antara pemilih dan pasangan calon presiden lebih rendah dibandingkan antara pemilih dan caleg yang jumlahnya jauh lebih banyak (meskipun caleg dan pasangan capres sama-sama diusung melalui parpol). Selain itu, juga ada asumsi faktor kejenuhan masyarakat. Pemilu legislatif dan presiden yang waktunya berdekatan menjadikan masyarakat kurang bergairah karena harus lebih banyak mengorbankan waktu dan kesibukkan lain yang dianggap lebih produktif. Ikut pemilu memang tidak secara langsung mendapatkan manfaat materi, kecuali memang yang berniat jual suaranya. Tentu faktor teknis administratif dan ideologis politis tetap diduga kuat sebagai penyumbang penyebab turunnya angka partisipasi dalam pemilu presiden.
Gambaran partisipasi rakyat dalam pemilu legislatif di tingkat nasional tersebut mencerminkan kondisi partisipasi rakyat di daerah. Artinya, di daerah pun angka partisipasi pemilu legislatif pasti juga menurun. Tetapi untuk pemilu eksekutif antara presiden dan kepala daerah belum tentu searah; artinya jika dalam pilpres partisipasi rakyat menurun, partisipasi dalam pilkada belum tentu juga menurun karena obyek yang dipilh berbeda.
Sekarang marilah kita lihat tingkat partisipasi rakyat dalam pemilu kepala daerah. Untuk itu, saya hanya akan menampilkan data partisipasi di 5 (lima) kabupaten di Sumsel yang sudah dua kali menyelenggarakan pilkada agar dapat dibandingkan, yakni pilkada di Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Musi Rawas.
Tabel 2
Partisipasi Rakyat dalam Pilkada di 5 Kabupaten
Tahun 2005 dan 2010

No.
Pilkada Kabupaten
Tahun 2005
Tahun 2010
Keterangan

1.
2.
3.
4.
5.
Ogan Ilir
OKU Selatan
OKU Timur
Ogan komering Ulu
Musirawas
70,58%
73,72%
80,79%
76,12%
73,73%
76,02 %
79,73%
91,11%
74,04 %
72,91%
Naik
Naik
Naik
Turun
Turun

Rata-rata

74,99%
78,76%
Naik
Sumber: KPU Sumsel yang diolah kembali oleh penulis.
Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata partisipasi pilkada bupati di Sumsel menunjukkan kenaikan dari 74,99% pada pilkada 2005 menjadi 78,76% pada pilkada 2010. Bandingkan dengan pemilu presiden yang justru menurun. Asumsi yang dapat dibangun antara lain tingkat keterlibatan, ikatan dan kedekatan emosional antara pemilih dan calon bupati jauh lebih dekat dibandingkan dengan calon presiden. Bupati adalah pemimpin langsung rakyat dibandingkan dengan presiden. Dengan demikian, pilkada jauh lebih bergairah, lebih panas, lebih hiruk pikuk, lebih kompetitif di tataran grassroot dibandingkan dengan pilpres yang lebih tenang, lebih cool untuk tidak mengatakan rakyat nyaris kurang peduli.
Jika dilihat hasil per kabupaten ternyata yang naik partisipasinya di tiga kabupaten yakni Ogan Ilir, OKU Timur dan OKU Selatan. Sedangkan partisipasi pada pilkada OKU dan Mura menunjukkan angka penurunan. Untuk mengetahui secara lebih akurat penyebab kenaikan atau penurunan tersebut tentu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Namun yang jelas faktor kandidat sangat menentukan karena pilkada lebih cenderung bersifat memilih figur kendati diusung oleh parpol.
Partisipasi rakyat yang naik dalam pilkada bupati di Sumsel ternyata tidak selalu demikian di daerah lain. Di Jawa Tengah angka rata-rata partisipasi yang mengikuti pilkada kabupaten/kota justru mengalami penurunan. KPU Jateng menyatakan bahwa partisipasi rakyat dalam pilkada di 17 kabupaten/kota di Jateng tahun 2010 rata-rata hanya 67,45 % dibandingkan tahun 2005 yang mencapai 73,51% (Suara Merdeka Cybernews, suaramerdeka.com.) Angka 67,45% jauh di bawah partisipasi dalam pilpres tahun 2009. Hal ini dapat dikarenakan faktor teknis administrasi disamping faktor ideologis-politis yang menyadikan rakyat apatis terhadap kegiatan pilkada.
Umumnya trend partisipasi dalam pilkada di Jawa mengalami penurunan dibandingkan dengan di luar Jawa. Apakah tingkat kesadaran masyarakat di jawa lebih rendah atau sebaliknya?. Apakah kinerja KPUD di Jawa yang kurang baik?. Apakah masyarakat sudah apatis, jenuh?. Dan sederet pertanyaan lain dapat dilontarkan. Jawaban yang pasti adalah perlu kajian mendalam sehingga dapat diketahui yang relatif pasti variabel apa saja yang berpengaruh secara signifikan. Namun yang jelas, faktor situasi politik lokal khusunya figur calon ikut mewarnai tingkat partisipasi rakyat dalam pilkada di daerahnya masing-masing.
Kembaqli ke pilkada bupati di Sumsel, jika dilihat per kabupaten tampak jelas ada yang partisipasinya menurun (OKU dan Musi Rawas) dan ada yang mengalami kenaikan (OI, OKUT dan OKUS). Dinamika partisipasi yang naik di tiga kabupaten ada dugaan karena faktor figur berpengaruh kuat. Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh LSM Gapura Sumsel sebelum pilkada berlangsung dikemukakan oleh Ismail Prabu Jaya bahwa calon incumbent di OI, OKU dan OKUS di atas angin untuk memenangi pilkada. Sedangkan incumbent di OKU dan Mura akan bersaing ketat dengan pendatang baru (Sumatera Ekspres, 18 Maret 2010). Dan hasilnya terbukti bahwa di tempat yang incumbentnya kuat dan masyarakat mengakui keberhasilannya maka cenderung partisipasinya tinggi. Hal ini yang juga terjadi dalam pilkada di Kota Surakarta. Walikota Surakarta, Joko Widodo, selaku incumbent merupakan walikota yang dicintai rakyatnya karena membawa Kota Surakarta menjadi maju dan mendapat berbagai penghargaan. Dan di sana partisipasinya dalam pilkada 2010 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah yang incumbentnya biasa-biasa atau lemah. Incumbent Joko Widodo dapat memenangkan pilkada di Surakarta menang mutlak yakni sebesar 90,09% (www.kotasolo.info) sehingga sangat membantu mendongkrak terjadinya angka partisipasinya menjadi tinggi. Pendek kata, ada kecenderungan kuat bahwa calon yang merakyat (lebih-lebih calon incumbent yang merakyat) mendorong rakyat untuk mau menggunakan hak pilihnya.
Kesimpulan
Berdasarkan analisis deskriptif mengenai partisipasi di atas, beberapa catatan penting perlu saya kemukakan di sini. Pertama ada kecenderungan partisipasi rakyat dalam pemilihan legislatif dan presiden semakin menurun meskipun penurunan ini masih dalam angka yang relatif baik dibandingkan dengan negara-negara yang demokrasinya sudah mapan. Tetapi jika tidak diantisipasi dengan membenahi kendala teknis dan ideologis akan berdampak kepada kualitas pemilu yang rendah. Kedua, rata-rata partisipasi dalam pilkada secara nasional memang ada kecenderungan menurun tetapi kalau dilihat per daerah partisipasinya ada yang naik ada yang turun (tidak pasti) dan ada kecenderungan bahwa yang incumbentnya dekat dengan rakyat maka partisipasinya relatif lebih tinggi.

Untuk itu, KPU sebagai penyelenggara harus lebih kerja keras dan berbenah diri meningkatkan profesionalitasnya untuk mampu mengatasi sebagian kendala teknis administratif. Peserta pemilu baik parpol maupun calon-calonnya hendaknya benar-benar yang layak jual dan dapat menjadi magnit bagi pemilih sehingga rakyat bergairah untuk berbondong-bondong menggunakan hak pilihnya tanpa ada mobilisasi uang dan kekuasaan. Terima kasih.

Palembang, 15 November 2010.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: