6 09 2009

MENUNGGU SBY MEMILIH PEMBANTU
Oleh : Joko Siswanto

Setelah pasangan presiden terpilih disahkan oleh KPU, kini giliran berita politik yang bakal menarik perhatian publik tidak lagi di Imam Bonjol (KPU) tetapi pindah di Cikeas atau Istana Presiden tentang seputar pembentukan kabinet. Pasangan SBY – Budiono yang bakal memimpin kembali negeri ini lima tahun ke depan. SBY tentu sudah mempersiapkan calon-calon yang bakal masuk barisan kabinetnya. Sejumlah parpol yang merasa masuk koalisi dengan Partai Demokrat pun pasti sudah menyodorkan nama-nama kadernya yang pantas duduk menjadi pembantu Presiden SBY di kabinet mendatang. Kemudian bagi mereka yang profesional dan merasa dirinya pantas menjadi menteri serta merasa berjasa dalam pemenangan SBY-Budiono, tentu juga tidak tinggal diam mencari perhatian agar dipilih SBY masuk dalam jajaran kabinetnya.
Jabatan menteri bagi politikus dan profesional dinilai sebagai puncak karier dan jauh lebih bergensi daripada “hanya” anggota dewan. Menjadi menteri, meskipun “pembantu”, namun seperti raja karena mempunyai wewenang relatif besar mengatur yang sangat menentukan di bidangnya masing-masing. Banyak yang bermimpi untuk menjadi menteri. Buktinya, jika anggota dewan ditarik pindah menjadi menteri tidak ada yang menolak. Bukti lain yang gres adalah dua menteri yang terpilih sebagai aggota dewan lebih baik mengundurkan diri daripada harus mundur dari jabatan menteri. Tentu mereka berharap akan dipilih kembali oleh SBY menduduki kursi menteri di kabinet yang baru.
Sistem pemerintahan presidensiil menempatkan presiden sebagai sentral wewenang yang luas dalam memilih menteri sebagai pembantu-pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan. Hak mutlak yang dimiliki presiden menjadikan presiden mempunyai “power full” dalam menentukan siapa yang layak duduk di kursi menteri sesuai dengan kehendak presiden. Akibatnya, tidak ada mekanisme baku yang digunakan dalam cara merekrut calon menteri. Dalam perjalanan sejarah negeri ini, setiap presiden terpilih mempunyai cara-cara sendiri untuk memilih pembantunya. Setiap presiden mempunyai gaya yang berbeda.
Presiden Soerharto melalui ajudannya akan menelpon ke rumah calon menteri yang bersangkutan (waktu itu belum ada HP) agar menghadap beliau di Istana atau di Cendana. Sampai ada anekdot di kalangan mereka (para politisi dan teknokrat) yang mengharapkan di telpon dari Istana atau Cendana menjelang akan dibentuk kabinet, bahwa semua anggota keluarga tidak boleh menggunakan telpon agar jika ada telpon masuk tidak terganggu. Waktu yang dibutuhkan atau jarak antara presiden dilantik sampai dengan terbentuknya kabinet berkisar antara 7 – 21 hari. Setelah seseorang ditetapkan menjadi menteri, oleh Presiden Soeharto tidak bakal diganti sampai masa baktinya berakhir (5 tahun). Karena Presiden Soeharto merupakan Pembina Golkar dan dalam setiap pemilu Golkar selalu memang mutlak maka Soeharto tidak mempunyai hambatan politik dan tidak pusing memikirkan koalisi dalam membentuk kabinet. Hal inilah salah satu yang menjadikan Presiden Soerharto tidak pernah melakukan bongkar pasang atau reshuffle kabinet.
Tiga presiden sesudah Presiden Soeharto karena menjabat dalam kondisi “transisi” maka dalam memilih menteri belum tampak polanya. Presiden Habibie hanya melanjutkan Soeharto selama 1 (satu) tahun. Presiden Gus Dur hanya separo jalan karena dilengserkan oleh MPR yang kemudian dilanjutkan oleh Megawati sebagai Presiden. Meskpun pola memilih pembantu-pembantunya belum berpola jelas, tetapi warna kabinet sudah pelangi dalam arti terdiri dari berbagai unsur parpol selain dari teknokrat atau profesional. Nama kabinet menunjukkan suasana pelangi itu, seperti Kabinet Reformasi Pembangunan (Presiden Habibie), Kabinet Persatuan Nasional (Presiden Gus Dur), dan Kabinet Gotong Royong (Presiden Megawati).
Susilo Bambang Yudoyono (SBY) berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa bakti 2004-2009 dilantik pada tanggal 20 Oktober 2004. Jauh hari sebelumnya, SBY berjanji dalam waktu 24 jam setelah pelantikan dirinya segera akan melantik kabinetnya. Dalam proses pemilih calon menteri ada cara baru yang diterapkan oleh SBY yakni memanggil sang calon menteri untuk datang ke Puri Cikeas kemudian “diuji” kelayakan dan kepatutan serta ditanyai seputar bidang tugas yang bakal diembannya.
Hal yang dinilai merepotkan SBY dalam pembentukan kabinet adalah harus mengakomodir keinginan sejumlah parpol yang mendukung SBY dan parpol lainnya yang menyodorkan kadernya untuk dijadikan menteri. Menyadari berhubung Partai Demokrat pengusung SBY bukan pemenang pemilu, maka mau tidak mau harus dapat menjalin kemesraan dengan parpol lain agar pemerintahan berjalan aman dan lancar. Caranya adalah dengan mengangkat kader parpol di luar parpol pendukung menjadi menteri untuk memperkuat barisan pemerintahannya. Masuklah kader-kader parpol lain yang sebenarnya menjadi kompetitornya ketika bertarung memperebutkan kursi presiden seperti PAN, Golkar, PPP, kecuali PDIP yang sudah melarang kadernya masuk jajaran kabinet SBY dan lebih memilih menjadi partai oposisi. Akibatnya, bentuk kabinet menjadi gemuk. Sebanyak 36 orang dilantik duduk sebagai menteri dan pejabat setingkat menteri. Karena warna-warni parpol inilah nama kabinet kemudian diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu yang dilantik tanggal 21 Oktober 2009 yakni sehari atau 24 jam setelah pelantikan SBY sebagai Presiden. Waktu yang singkat ini merupakan prestasi dan janji SBY dapat diwujudkan. Bandingkan jamannya Presiden Soeharto, kabinet yang paling cepat dilantik adalah 6 hari setelah pelantikan presiden.
Dalam perjalanannya, ternyata Kabinet Indonesia Bersatu tidak mulus. Sejumlah menteri menimbulkan masalah dan dinilai kurang tepat sehingga SBY melakukan reshuffle kabinet sampai tiga kali. Geser menggeser dan penggantian terpaksa harus dilakukan SBY karena selain tuntutan masyarakat juga ada desakan-desakan dari parpol. Pendek kata, Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009 dibentuk SBY melalui deal-deal politik yang relatif alot dan berdampak kurang baik terhadap kinerja kabinet terbukti sampai terjadi reshuffle kabinet tiga kali.
Belajar dari pengalaman yang kurang menyenangkan tersebut, dalam membentuk kabinet masa bakti 2009-2014 tentu SBY akan lebih hati-hati agar mereka yang dipilih menjadi menteri benar-benar the right man the right place. Dengan kemenangan lebih dari 60% sebagai Presiden dan Partai Demokrat juga unggul di parlemen, sebenarnya merupakan modal kuat bagi SBY untuk tidak terpengaruh oleh desakan parpol di luar koalisi. SBY akan lebih rileks dan lebih percaya diri untuk memilih pembantu-pembantunya sehingga ia pun berani menyatakan tidak butuh broker dalam memilih calon menteri. Suara parpol yang akan didengar tentu parpol yang berkoalisi dengannya seperti PKB, PPP, PAN dan PKS. Fatsoen politik harus dipegang teguh SBY agar tidak terjadi ganjalan komunikasi dengan parpol yang berkoalisi. Sah-sah saja parpol pendukung SBY menyodorkan sejumlah kader untuk dipilih menjadi menteri, akan tetapi hendaknya SBY jangan mengikuti kehendak parpol jika meminta jabatan menteri tententu. Pertimbangan kecakapan dan profesionalitas harus tetap diutamakan. Idealnya calon menteri adalah yang ahli di bidangnya dan didukung parpol koalisi.
Posisi Partai Golkar beserta koalisinya (Partai Hanura) dan PDIP beserta koalisinya (Partai Gerindra) harus secara tegas tidak dimasukkan dalam kabinet untuk menunjukkan ketegasan garis politik sekaligus untuk menciptakan kultur politik yang berwawasan chek and balances melalui mekanisme loyalitas oposisi. Jika SBY akan mengakomodir kader salah satu dari kelompok kompetitor tersebut, misalnya kader dari partai Golkar, maka kelihatan sekali bahwa SBY dengan Partai Demokratnya tidak menghargai terhadap partai koalisi dan terkesan ada kegamangan atau tidak percaya diri untuk melangkah tanpa partai besar. Dan ini akan menurunkan kredibilitas Partai Demokrat itu sendiri ke depan. Biarkan Golkar sekali-kali merasakan tidak terus menerus menjadi partai pemerintah. Bagi Golkar sendiri akan lebih baik di luar pemerintahan agar dapat lebih fokus memperbaiki diri yang berantakan dipimpin oleh Jusuf Kalla. Sikap PDIP yang tetap menjadi oposisi dan melarang kadernya duduk di kabinet SBY harus dihargai sebagai wujud kemauan membangun budaya check and balances yang sangat dibutuhkan dalam negara demokrasi, dan ini akan akan memberikan efek citra yang bagus bagi PDIP.
Untuk membentuk kabinet 2004-2009 kali ini sudah ada rambu-rambu yang harus ditaati oleh SBY yakni Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kementerian Negara. Dalam undang-undang tersebut memang tidak mengatur tata cara presiden melakukan seleksi menteri. Hal tersebut tetap menjadi wewenang presiden terpilih. Hanya saja, persyaratan-persyaratan apa yang harus diperhatikan presiden untuk dijadikan dasar memilih calon menteri sudah diatur dalam Pasal 22 ayat 2. Kemudian jumlah kementerian dan yang setingkat kementerian sudah ditetapkan sebanyak-banyak 34 (pasal 15). Jadi, tidak mungkin lagi presiden bebas menentukan jumlah menteri dan pejabat setingkat menteri seperti pada masa lalu. Kabinet SBY 2004-2009 pada awalnya 36 kementerian. Malahan Kabinet Pembangunan V masa Presiden Soeharto kelewat gemuk yakni sampai 44 pejabat menteri/setingkat menteri. Masa Presiden Habibie sampai 37 menteri/setingkat menteri. Masa Presiden Gus Dur sebanyak 36, dan hanya masa Presiden Megawati yang relatif ramping, yakni 33 menteri/setingkat menteri. Diharapkan kabinet 2009-2014 yang bakal dibentuk SBY dapat lebih ramping lagi dari kabinet 2004-2009 agar dapat efisien dan efektif tapi berkinerja bagus. Kecil itu indah, ramping itu juga indah.
Hal penting lagi dari UU Kementerian Negara adalah bahwa pembentukan kementerian paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah/janji. Meskipun ada tolerasi atau tenggang waktu relatif cukup, hendaknya SBY tetap berkomitmen seperti yang dulu, yakni sehari setelah pelantikan presiden maka presiden sudah melantik pembantu-pembantunya yang duduk dalam kabinet. Hal ini selain untuk menunjukkan keseriusan dan kepastian jalannya pemerintgahan juga akan membangun citra yang lebih baik. Dulu saja ketika ditekan-tekan banyak parpol SBY dapat lebih cepat melantik kabinetnya, sekarang yang relatif bebas tanpa tekanan parpol, tentu jauh lebih ada kepastian kabinet mendatang akan dilantik juga sehari setelah pelantikan dirinya sebagai presiden. Semoga.

Palembang, 6 September 2009.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: