KONTRUKSI NILAI KEBANGSAAN DALAM PILPRES 2009

3 06 2009

Oleh: Joko Siswanto

Ketika manusia yang mendiami bumi di kepulauan zamrud kathulistiwa ini masih hidup dalam kekuasaan Bangsa Belanda, maka yang dirasakan adalah kesengsaran dan keterbelakangan. Tatapan kehidupan mayoritas pribumi ke depan hanyalah suasana kegelapan di bawah bayang-bayang kekejian dan keserakahan kaum kulit putih/penjanjah. Potret buram kehidupan kelam manusia yang tinggal di kepulauan penuh pesona dan kekayaan alam ini ternyata menyadarkan dan membangunkan semangat segelintir pemuda pribumi yang terdidik bahwa kolonialisme, imperialisme dan feodalisme harus dilawan dengan menumbuhkan semangat senasib sepenanggungan dan kesadaran kolektif akan kebersamaan yang langgeng.
Empati akan kesengsaraan akibat perilaku penjajah dan munculnya niat luhur untuk membangun kebersamaan, maka para pemuda terdidik tersebut mengembangkan pemikiran dan gerakan kesadaran akan kesamaan nasib untuk membangun suatu bangsa. Untuk itu, lahirlah gerakan Budi Utomo (1908) sebagai cikal bakal kesadaran akan eksistensi bangsa. Budi utomo memberi spirit dan ilham bagi masyarakat khusunya para pemuda militan yang sadar akan mara bahaya perilaku penjanjah untuk membangun tekad bersama berjanji mati dan mukti demi ibu pertiwi. Perwakilan para pemuda dari seantero wilayah Nusantara pun menggalang kekuatan untuk bisa membentuk suatu rasa kebersamaan dan sehidup semati dalam ikatan sebagai bangsa (nation). Dan akhirnya, lahirlah Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928:

PERTAMA. Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mengakoe Bertoempah Darah Jang Satoe, Tanah Indonesia.
KEDOEA. Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mengakoe Berbangsa Jang Satoe, Bangsa Indonesia.
KETIGA. Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mendjoendjoeng Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia.
Peristiwa bersejarah yang amat penting di tahun 1908 dan 1928 tersebut merupakan landasan kehadiran adanya kebersamaan atas dasar ikatan nasib untuk membentuk suatu Bangsa Indonesia. Dorongan senasib inilah kemudian melahirkan gerakan-gerakan menentang dan melawan kolonialis Belanda dan Jepang yang akhirnya bisa merdeka pada tanggl 17 Agustu 1945. Dengan kemerdekaan itu, maka kedaulatan sudah ada di tangan Bangsa Indonesia. Bangsa lain atau penjanjah tak punya hak lagi untuk menindas dan mengatur Bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia yang dibayar mahal dengan perjuangan panjang dan pengorbanan harta dan nyawa pahlawan kusuma bangsa harus dipertahankan dan dijaga kesinambungannya oleh generasi penerus.
Berdasarkan proses sejarah tersebut, maka ciri pertama suatu paham kebangsaan atau nasionalisme Indonesia adalah kesamaan nasib dan ingin mewujudkan cita-cita bersama dalam kebhinekaan etnik yang diikat melalui bahasa pemersatu, Bahasa Indonesia. Bangsa Indonesai terbentuk bukan karena faktor kesamaan agama, etnik, bahasa, maupun wilayah akan tetapi tekad bersama untuk tetap bersatu dalam bingkai wilayah kepulauan Negara Indonesia. Kebinekaan dan warna warni etnik adalah kekuatan bangsa yang eksistensinya harus dijaga dan dihargai. Mereka semua mempunyai kontribusi terhadap kelahiran Bangsa dan Negara RI. Tidak ada dominasi yang besar dan tirani yang kecil. Mereka berhak tinggal di mana pun di muka bumi Indonesia. Mereka berhak mengembangkan kualitas komunalnya dan berhak dilindungi oleh Negara.
Dengan demikian, nilai kebangsaan Indonesia yang pertama adalah kebersamaan atau persatuan dan kesatuan. Hal ini harus dibedakan dengan nasionalisme Barat yang menonjolkan invidualisme/etnik sehingga selalu muncul anggapan bahwa bangsanya yang paling unggul sehingga selalu ada niat untuk menindas bangsa lain (bangsa penjanjah umumnya bangsa-bangsa Eropa: Belanda, Inggris, Perancis, Portugis, dsb).
Ciri kedua nilai kebangsaan Indonesia adalah sikap patriotisme dan semangat untuk mempertahankan kedaulatan Bangsa dan Negara sebagai bangsa yang merdeka, yang bebas dari segala macam bentuk penindasan fisik dari bangsa lain, bebas dari penguasaan wilayah atau sebagian wilayah dari bangsa lain. Sikap patriotisme yang tinggi demi kedaulatan negara dan martabat bangsa, maka rakyat akan rela berkorban dan berjuang tanpa pamrih atau imbalan semata-mata berbakti untuk menunjukkan kesetiaan dan kecintaan terhadap Bangsa dan Negara RI. Pendek kata, sikap nasionalisme atau kebangsaan adalah meletakkan kesetiaan dan kecintaan yang tinggi kepada Bangsa dan Negara.
Ciri ketiga nilai kebangsaan Indonesia adalah kemandirian untuk bersikap dalam menentukan nasib terbaik Bangsa. Kebebasan yang telah dipeluk tidak akan bermakna tanpa ada keberanian untuk mandiri dalam menentukan sikap hidup yang akan dijalani. Kemandirian bukan dibaca sebagai keangkuhan diri, tertutup dan tidak mau bekerjasama dengan bangsa lain, akan tetapi harus dimaknai sebagi prinsip tidak bersedia bekerjasama dengan bangsa atau pihak lain jika kerjasama itu bakal merugikan atau menggadaikan kedaulatan dan martabat bangsa dan negara. Kerjasama harus mengguntungkan semua pihak dan harus membawa kesejahteraan rakyat tanpa kehilangan harkat dana maratabat sebagai bangsa berdaulat.
Aktualisasi Nilai Kebangsaan
Kita menyadari bahwa nilai-nilai kebangsaan Indonesia: persatuan dan kesatuan, patriotisme dan kemandirian, awal mulanya tertanam dalam dada rakyat Indonesia karena Bangsa ini sadar mempunyai musuh bersama yakni kolonialisme, imperialisme dan juga fedodalisme yang menyengsarakan kehidupan rakyat. Setelah bangsa ini merdeka dan menapaki perjalanan sejaran dan berbagai pengalaman peristiwa politik serta dinamika dalam pergaulan dunia, maka nilai-nilai kebangsaan tersebut ada indikasi mengalami penurunan kualitas atau degradasi yang harus diaktualisasikan sesuai dengan tantangan dan ancaman penjajah dalam bentuk dan wajah yang berbeda.
Kolonialisme wajah baru, tidak lagi dalam bentuk invansi wilayah, tidak lagi melakukan penindasan-penindasan fisik, akan tetapi telah berubah dalam wujud suatu sistem atau mekanisme atau isme-isme baru atau kegiatan-kegiatan dalam berbagai aspek kehidupan (ekonomi, sosbud, politik, hukum, hankam) yang dapat memperlemah sikap patriotisme, sikap persatuan dan kesatuan, ketahanan dan kemandirian bangsa. Kolonialisme baru menjajah bangsa ini tidak dirasakan dan tidak disadari karena bertopeng ala dermawan dari langit dengan memberi berbagai bantuan, menjalin kerja sama dan sebagainya. Kolonialisme baru tidak saja dari bangsa lain tetapi bisa datang dari diri bangsa kita sendiri dalam bentuk perilaku dan cara berfikir yang sudah tidak linier. Singkatnya, saat ini dunia sudah menyebarkan virus ideologi dalam bentuk budaya global dengan ciri liberalisasi dan penggunaan teknologi informasi di semua aspek kehidupan dengan segala dampak negatifnya.
Kita tidak sadar, karena tertutup oleh gengsi diri agar tidak dikatakan katak dalam tempurung, maka kita rela menggadaikan kemandirian diri untuk terus menerus hidup di bawah ketiak bangsa lain. Budaya lokal dan kearifan lokal sebagai penopang awal jati diri bangsa sudah tergerus semakin menipis dan akhirnya akan hilang tinggal nostalgia yang tidak akan kembali kendatipun kita menangis histeris menguras air mata. Jadilah, kita tumbuh menjadi bangsa yang sangat tergantung kepada bangsa lain.
Agar bangsa ini, kita, tidak semakin terpuruk kepada kebiadaban budaya global yang ternyata menguntungkan bangsa yang lebih maju, maka kita harus berani meaktualisaikan kembali nilai-nilai kebangsaan dalam wujud yang baru. Nilai persatuan dan kesatuan harus diterjemahkan memberikan kesempatan dan pelung yang besar kepada komponen unsur bangsa ini mengembangkan potensinya dan kreativitasnya dengan pengendalaian dan pengawasan tetap ada pada kekuasaan tertinggi. Nilai patriotisme harus diterjemahkan dalam perilaku rakyat yang diharuskan mengutamakan dan mencintai hasil produk bangsa sendiri yang ditopang oleh kebijakan yang pro rakyat. Dan nilai kemandirian harus diartikan sebagai upaya mengutamakan dan mendahulukan kemampuan dan potensi bangsa sendiri atau menggelorakan kembali semangat “berdikari” (berdiri di atas kaki sendiri) di dada rakyat Indonesia.
Pilpres 2009 dan Muatan Nilai Kebangsaan
Pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung dengan dalih demokrasi sebenarnya merupakan liberalisasi dalam bidang politik yang mempunyai dampak luar biasa bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dampak positif yang diharapkan adalah terpilih pemimpin terbaik bagi rakyat dengan segala atribut positif yang disandangnya, yakni yang akuntabel, yang mempunyai legitimasi kuat, yang dipercaya rakyat, yang tidak korup, dan sebagainya. Namun, dalam proses demokratisasi pilpres dan pilkada juga membawa wajah buruk antara lain terjangkitnya virus kapitalisme politik dalam arti calon yang mempunyai modal kuat cenderung menggunakan politik uang karena melihat kelemahan pemilih yang mayoritas masih mengutamakan kepentingan sesaat demi memenuhi kebutuhan kelaparan ragawi.
Pilpres 2009 sudah di pelupuk mata. Tiga pasang calon dengan kombinasi latar belakang sipil-militer, wanita-pria, jawa – luar jawa, parpol – teknokrat mewarnai proses koalisi parpol yang cenderung dilandasi kepentingan kekuasaan. Sudahkah ketiganya mengangkat visi dan misi yang bermuatan nilai-nilai kebangsaan dalam format baru di atas?. Jika, merek mengusung nilai-nilai kebangsaan wajah baru, maka misi yang akan diwujudkan dalam program hendaknya mempunyai ciri-ciri antara lain, sebagai berikut:
– Dalam bidang ekonomi akan mengutamakan meningkatkan derajat dan kualitas hidup rakyat miskin dengan membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya tanpa harus mengandalkan bantuan dan modal asing tetapi lebih menekankan kepada kekuatan sendiri sehingga terpacu untuk berkompetisi dengan bangsa lain.
– Dalam bidang politik akan menekankan tindakan edukasi dan pencegahan liberalisasi politik yang mengarah kepada demoralisasi pelaksanaan demokrasi.
– Dalam bidang sosial-budaya seharusnya akan memberikan peran dan wewenang yang lebih besar kepada pemangku kepentingan untuk berkreativitas mengembangkan potensi dan karifan yang dimiliki sehingga mampu berkompetisi dengan bangsa lain tanpa kehilangan jati dirinya.
– Dalam bidang hukum mengupayakan sinergitas semua produk hukum yang berorientasi kepada demokratisasi/HAM yang dilandasi moralitas dan kultur bangsa.
– Dalam bidang hankam mengembangkan mekanisme atau sistem pertahanan dan keamanan yang melibatkan kesadaran rakyat sehingga menghindari tudingan militerisasi sipil.
Muatan nilai-nilai kebangsaan format baru tidak saja dapat diketahui dari kandungan visi dan misi, tetapi juga perilaku pasangan calon beserta tim kampanyenya. Dari tiga pasang calon presiden, dua calon presiden merupakan incumbent yang masih harus menuntaskan kebersamaannya memimpin bangsa ini sampai bulan Oktober mendatang. Ketika dinas sebagai partner kerja, namundi luar dinas sebagai kompetitor dan “head to head”. Pertanyaannya, mampukah mereka membedakan dan bisa mendahulukan untuk kepentingan yang lebih besar (bangsa dan negara). Kemudian kalau dirunut ke bawah, mampukah kepala daerah yang notabenenya juga dari parpol dan menjadi kaki tangan masing-masing pasangan calon dalam berkompetisi tidak merugikan kepentingan masyarakat lokal?. Rakyat akan menyaksikan kompetisi antar pemimpin di tingkat nasional dan di tingkat lokal yang sekaligus untuk menilai para pemimpin tersebut masih memegang nilai-nilai kebangsaan atau tidak. Mari kita diskusikan dan Kita tunggu. Terimakasih.

Palembang, 3 Juni 2009.
Catatan : Tulisan ini disajikan dalam seminar yang diselenggarakan Fakultas Hukum UNSRI tanggal 4 Juni 2009 di Hotel Aryaduta Palembang.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: