DEMI KEKUASAAN, KOALISI BINGUNG

14 05 2009

Oleh : Joko Siswanto

Pemilu legislatif sudah rampung dan hasilnya sudah diumumkan KPU. Sembilan parpol sudah dinyatakan lolos parlemen threshold dan perolehan kursi sudah jelas siapa mendapat berapa. Pemenangnya Partai Demokrat dan dua parpol pendatang baru dapat menggulingkan parpol lama yang dulu duduk di parlemen. Pendaftaran pasangan capres sudah langsung dibuka KPU tetapi hampir mendekati hari ketujuh (penutupan) juga belum satu pun parpol dan koalisi parpol datang ke KPU untuk mendaftarkan pasangan capresnya.
Golkar dan Hanura yang sudah mendeklarasikan capresnya dengan mengusung Jusuf Kalla dan Wiranto (JK-Win) dengan slogan “lebih cepat, lebih baik” saja belum mendaftarkan capresnya ke KPU apalagi capres yang belum mempunyai pasangan calon. Demokrat yang berjanji mengumumkan pasangan capresnya tanggal 11 Mei lalu juga batal diumumkan. PDIP yang sudah kebelet mengusung pasangan capres sampai sekarang belum juga menemukan calon pendamping Megawati. PDIP yang sudah intens membangun komunikasi politik dengan Gerindra menemui jalan buntu karena masing-masing tetap ngotot kepingin menjadi calon presiden. Akibatnya rencana koalisi PDIP-Gerindra bubar sebelum terjadi. PDIP pun menjadi bingung, dengan siapa harus berkoalisi karena kursi atau suaranya tidak memenuhi syarat. Gerindra pun gamang, dengan perolehan kursi yang hanya dapat 30 tidak mungkin mengusung capres sendirian. Semua saling intip dan tunggu. Detik-detik terakhir pendaftaran membuat jantung semakin dag dig dug dan rakyat harus menahan rasa pingin tahu siapa berpasangan dengan siapa yang akan diusung parpol dan koalisi parpol pada pilpres 9 Juli mendatang.
Koalisi yang benar dari segi moral dan kepentingan rakyat seharusnya koalisi parpol didasarkan atas kesamaan atau kemiripan ideologi/watak atau platform parpol. Sembilan parpol yang lolos parlemen threshold sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) koalisi. Pertama, parpol yang mempunyai ideologi atau roh menonjol ke arah nasionalis religius yakni Golkar dan Demokrat. Parpol tersebut ideologinya sangat mirip yang bisa menampung siapa saja dan aliran apa pun juga. Kedua, parpol yang orientasinya nasionalis sekuler dengan titik berat pada basis perjuangan wong cilik, yakni PDIP, Gerindra dan Hanura. Dan ketiga, partai yang berbasiskan Islam moderat yakni PKS, PAN, PKB dan PPP.
Jika koalisis atas dasar ideologi atau platform yang mirip tersebut terwujud, maka akan terbangun koalisi yang kokoh, berkesinambungan (permanen) dan ketiganya juga akan mudah dalam mengusung pasangan capres karena persyaratn kursi juga terpenuhi. Konstelasi politik masa depan juga semakin jelas dan riil dari tingkat nasional sampai di tingkat bawah. Tidak seperti sekarang ini karena koalisi dasarnya kepentingan elite, maka koalisinya tidak linier. Di tingkat nasional parpol bermusuhan sebaliknya di tingkat lokal bermesraan. Aneh bin ajaib. Tetapi tampaknya koalisis ideal atas dasar platform atau kemiripan ideologi belum bisa terwujud dan harus melalui proses yang lebih lama. Sekarang
Sekarang yang terjadi koalisi atas dasar kepentingan atau sakit hati. Sebagai pemenang pemilu, Demokrat berupaya akan membangun koalisi yang kokoh dan permanen baik di parlemen maupun di eksekutif. Pembina Partai Demokrat, SBY, secara tegas berkali-kali menyatakan dalam membangun koalisi harus ada kontrak politik yang jelas dan tegas. Namun, ternyata jalan yang dilalui tidak nyaman dan banyak rintangan. Parpol yang semula mesra bergandengan dengannya dan mirip ideloginya, yakni Golkar, sudah tidak mau lagi bermesraan dan lebih nyaman bercumbu ria dengan Hanura. Demokrat dinilai sombong dengan kemenangannya dan mendikte karena mempunyai capres yang bakal laris manis.
Kehendak Demokrat untuk membangun koalisi kokoh di parlemen dan pemerintahan menjadi berantakan. Untuk berkoalisi dengan parpol papan tengah yang berbasis Islam (PKS, PAN, PKB,PPP) sebenarnya sudah cukup kuat (314 kursi), tetapi Demokrat tampaknya masih kurang percaya diri. Demokrat masih kepingin semua parpol kalau bisa dirangkulnya. Untuk itu, Demokrat berusaha melakukan komunikasi politik dengan PDIP yang selama ini menjadi oposan pemerintahan SBY. Maukah PDIP menerima tawaran untuk bekoalisi?.
Sebagai parpol yang lantang diteriakkan oleh Ketua Umumnya sebagai partai oposisi dan sering saling sindir antara Megawati dan SBY dalam menyikapi suatu persoalan, maka komunikasi politik yang dicairkan oleh Hatta Rajasa sebagai Men Sekretaris Negara sudah memberikan sinyal bahwa SBY (Demokrat) perlu menjalin hubungan baik dengan PDIP. Seandainya PDIP bersedia menerima ajakan berkoalisi dengan Demokrat, maka PDIP ibarat menjilat ludah kembali. Harga diri partai sebagai partai oposan dan harga diri Ketua Umumnya akan jatuh karena bertekuk lutut dengan Demokrat baik di mata kadernya dan rakyat. Perilaku politik PDIP seperti ini tentu akan membuat kecewa partai lain yang sebelumnya sudah siap berjanji membangun koalisi besar (Golkar, Gerindra dan Hanura). Partai papan tengah yang berbasis Islam (PKS, PAN, PPP dan PKB) yang sudah menjalin hubungan manis dengan Demokrat juga merasa terganggu karena pasti jatah kursi di kabinet akan berkurang dan atau peluang menjadi cawapres relatif tertutup.
Dengan demikian, bila koalisi Demokrat-PDIP benar-benar terjadi maka landasannya sangat rapuh karena semata-mata bagi-bagi kue kekuasaan. Berkesan sangat nista dan murahan. Tetapi itulah politik, kepentingan dan kekuasaan sering kali membuat lupa akan moral. Kalau PDIP bersedia berkoalisi dengan Demokrat tentu ada permintaan yang disodorkan. Kemungkinan pertama, meminta jabatan wakil presiden dari kader PDIP (tentu bukan Megawati) dan kuota jabatan menteri harus lebih banyak dari parpol lain yang juga berkoalisi dengan demokrat. Kemungkinan kedua, bisa jadi jika cawapres dari luar PDIP (non parpol atau kader parpol lain), maka kader PDIP yang duduk di kabinet harus sama jumlahnya dengan kader dari Demokrat atau deal-deal lain yang dapat menguntungkan PDIP ke depan.
Namun, jika PDIP menolak tawaran Demokrat demi menjaga kewibawaan partai dan martabat Ketua Umumnya, maka PDIP harus merangkul parpol papan tenagfh yang berbasis Islam yang dinilai belum lengket betul dengan Demokrat, misalnya PPP, yang jumlah sudah memenuhi syarat untuk mengusung pasangan capres. Tinggal PPP mendampingi Megawati bersedia atau tidak karena tingkat kemenangan Megawati melawan SBY relatif kecil dan di sisi lain PPP kepingin ikut dalam kekuasaan. Jika, PDIP juga gagal menggandeng salah satu parpol Islam papan tengah maka resiko terpahit tidak dapat mengusung pasangan capres dan harus konsisten menjadi parpol oposan.
Gerindra yang sudah tidak ada titik temu dengan PDIP dan juga tidak mungkin mendekat ke Demokrat tentu tidak tinggal diam. Dengan hanya kekuatan 30 kursi sangat sadar tidak akan bisa mengusung Prabowo menjadi capres. Tetapi Gerindra bisa merayu empat parpol papan tengah membuat koalisi baru yakni Gerindra, PKS, PAN, PPP dan PKB. Posisi keempat parpol Islam sedang gundah karena calon wakil presiden yang disodorkan bakal tak dipakai karena tersiar kabar SBY bakal mengambil cawapres dari non parpol (Budiono?). Keinginan kelompok parpol Islam tersebut adalah agar wakilnya juga dari salah satu parpol Islam sehingga akan terjadi paduan yang harmonis antara nasionalis dan islamis. Jika keinginan tersebut tidak dipenuhi SBY, maka partai Islam tersebut akan kecewa dan kekecewaan paling ekstrem tentu meninggalkan Demokrat dan berkoalisi dengan Gerindra mengusung Prabowo menjadi capres dengan cawapres dari salah satu parpol Islam tersebut. Jika hal ini benar-benar terjadi maka pilpres akan kompetitif karena hanya Prabowo tampaknya yang bisa menandingi SBY.
Melihat kemungkinan muncul koalisi baru seperti ini, Demokrat akan semakin kelabakan dan menjadi kebingunan ditinggal sendiri. Demokrat benar-benar terjepit dan ditinggal lari semua parpol. Golkar sudah pergi karena sakit hati dan memadu kasih dengan Hanura, PDIP tdak mau berkoalisi demi gengsi, empat parpol Islam minggat karena kecewa.
Jika Demokrat mengusung pasangan capres sendirian dan akhirnya pasangan SBY menang, maka pemerintahan yang dimpin akan banyak rintangan dan tantangan. Di parlemen jelas akan banyak musuh dan ini menjadikan pemerintahan tidak akan efektif. Lalu apa yang mungkin dapat dilakukan Demokrat untuk kemungkinan ini tidak terjadi?. Jalan yang paling aman dan tepat adalah membatalkan rencana mengusung cawapres dari non parpol dan mengusung cawapres dari salah satu partai islam. Kalau ini bisa diwujudkan maka yang gigit jari adalah Gerindra dengan Prabowonya. Dengan demikian akhirnya yang muncul hanya dua pasang calon yakni pasangan capres koalisi Demokrat dan satunya dari koalisi Golkar. PDIP dan Gerindra harus siap menjadi oposan bergabung dengan parpol yang kalah calon pasangan capresnya. Ya, itulah, demi kekuasaan koalisi menjadi bingung. Mari kita tunggu.

(Tulisan ini dimuat di harian Berita Pagi Palembang, Rabu 13 Mei 2009)


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: