ADA APA DENGAN MESIN POLITIK PARPOL?

23 03 2009

Oleh : Joko Siswanto

Pendahuluan

Ketika jagad Indonesia berubah memasuki era demokratisasi melalui gerakan reformasi 1998 dengan ditandai suasana kebebasan bahwa manusia Indonesia boleh berserikat dengan mendirikan partai politik, maka mereka yang ditokohkan atau yang merasa tokoh dalam segala lapisan dan profesi berpacu tak mengenal waktu untuk mendirikan partai politik. Mereka sudah tidak sabar untuk segera ikut memeluk dan menggauli kekuasaan politik yang memang nyaman dan enak sebagaimana yang dinikmati oleh sekelompok tokoh pada masa Orde Baru. Legalitas mendirikan parpol yang diatur dengan UU Nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik ibarat syahwat politik yang selama ini tertahan dapat terpuaskan. Hasilnya, dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun yakni antara Juni 1998 s/d pelaksanaan Pemilu 1999 berdiri sebanyak 168 parpol, dan yang dapat ikut Pemilu 1999 sebanyak 48 parpol (API, 1999). Hasil pemilu 1999 menunjukkan bahwa 21 partai masuk DPR, di antaranya lima partai dapat digolongkan sebagai partai besar (PDI-P, Golkar, PKB, PPP, PAN) sedangkan 27 partai lainnya boleh dikatakan sebagai partai gurem karena perolehan kursinya tidak signifikan dan ada yang sama sekali nihil.
Demokratisasi dalam bidang politik terus bergulir sesuai dengan tuntutan masyarakat agar peserta pemilu diperberat, sistem pemilu dibenahi dan lembaga penyelenggara pemilu yang benar-benar harus netral sehingga diharapkan pemilu 2004 lebih berkualitas. UU parpol dan pemilu pun diganti dengan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Parpol dan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Parpol yang keok/kalah pada pemilu 1999 boleh ikut pemilu 2004 tapi harus ganti nama atau bergabung dengan parpol lainnya dan lolos verifikasi persyaratan yang diminta undang-undang. Akhirnya, parpol yang ikut Pemilu 2004 menyusut sampai separo dari pemilu 1999 yakni hanya 24 parpol. Dan yang mendapat kursi di DPR hanya 16 parpol, selebihnya gigit jari alias keok. Diantara 16 yang mendapat kursi, ada 7 parpol yang relatif dapat dikatakan parpol besar yakni Golkar, PDIP, PPP, PAN, PKB, PKS dan Partai Demokrat. Sebagai pendatang baru, Partai Demokrat sangat fenomenal dan mengejutkan karena harus berkompetisi dengan parpol lain yang sudah lama (Golkar, PDIP, PPP) dan yang sudah ikut Pemilu 1999 (PAN,PKB,PKS) tetapi pada Pemilu 2004 dapat langsung menggebrak sejajar dengan mereka. PKS juga patut mendapat apresiasi dan diperhitungkan karena dapat mendongkrak perolehan kursinya cukup signifikan sehingga dapat masuk dalam jajaran parpol elite yang relatif sejajar dengan PKB, PPP dan PAN. Jika Pemilu 1999 kemenangan berpihak kepada PDIP, maka pada Pemilu 2004 Partai Golkar boleh menepuk dada karena kembali berjaya dapat menunjukkan rimbunnya Beringin sehingga sang Bantengpun tersipu malu karena melorot pada urutan kedua.
Pemilu 2004 juga menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan politik di Indonesia untuk yang pertama kali pimpinan pemerintahan nasional (presiden) dipilih langsung oleh rakyat. Dan hasilnya sangat mengejutkan, karena di luar logika politik, bahwa yang bisa memenangkan pemilihan presiden 2004 adalah calon yang diusung oleh partai yang bukan pemenang pemilu, tetapi Partai Demokrat yang baru lahir. Calon dari partai pemenang dan parpol yang mapan, yakni Golkar, calonnya tumbang pada babak pertama. Kondisi seperti ini mendorong para ilmuwan politik dan praktisi politik untuk berfikir dan bertanya ada apa dengan parpol?. Muncul asumsi bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kemenangan pemilu parpol/legislatif dan kemenangan pemilu presiden/eksekutif. Dapat dinyatakan bahwa parpol pemenang di pemilu legislatif belum tentu dapat memenangkan pemilu eksekutif. Asumsi ini menjadi bertambah kuat dan akhirnya terbukti ketika dilangsungkan pemilu kepala daerah secara langsung di berbagai daerah bahwa ternyata parpol yang memenangkan pemilu legislatif di suatu daerah jagonya yang bertarung untuk pilkada kalah. Jago-jago dari parpol besar dalam pemilu kepala daerah ternyata tidak mesti bisa menang. Malahan ada sejumlah parpol yang tidak dapat kursi di DPRD justru jagonya menang (Pilkada Banyuwangi).
Perilaku pemilih di negeri ini ternyata sulit ditebak, tidak konsisten. Untuk memilih pemimpin ternyata rakyat tidak melihat latar belakang parpol yang mencalonkan. Rakyat lebih condong melihat figur, sosok atau pribadi calon. Kendati calon diusung dan didukung oleh parpol-parpol besar akan tetapi jika jagonya dinilai tak layak jual, rakyat bakalan tidak akan memilihnya. Fenomena ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi tingkat loyalitas anggota parpol, dedikasi pengurus dan kadar simpatisan terhadap parpol. Pendek kata, tingkat loyalitas anggota patut diragukan. Dedikasi pengurusnya pantas dipertanyakan. Dan simpatisan parpol layak dicurigai. Fenomena politik seperti ini mengundang pertanyaan ada apa dengan mesin politik parpol?.
Pemilu 2009 sudah diambang pintu. Parpol yang kalah dalam Pemilu 2004 masih terus berjuang dengan berganti baju dan para tokoh yang masih haus akan kekuasaan membuat parpol baru untuk sama-sama dengan parpol lama mencari legitimasi rakyat agar kembali bisa ikut mencicipi kekuasaan. Akhirnya parpol peserta pemilu 2009 bertambah menjadi 34 parpol. Masyarakat semakin dibuat bingung akan pilihannya. Waktu yang relatif pendek bagi parpol-parpol baru mengundang keraguan mungkinkah harapan untuk ikut meraup kekuasaan di Senayan dapat terpenuhi?. Dengan pertanyaan lain, apakah sudah ada mesin politik yang dapat digerakkan efektif untuk memenuhi ambisi itu?.
Tulisan pendek ini akan mencoba memancing pemikiran melalui pertanyaan global mengapa mesin politik parpol ngadat dalam pemilu legislatf dan eksekutif?. Bagaimana menggerakkan atau membuat mesin politik parpol dapat berjalan efektif? Sederet argumentasi yang bersifat hipotetif dapat dikemukakan di sini.

Mesin Politik Parpol
Merujuk kepada Kerangka Acuan tema seminar yang tentunya diambil dari kepustakaan ilmu politik, mesin politik partai dipahami sebagai sebuah sistem tak resmi dalam sebuah partai yang bekerja berdasarkan patronase, spoil sisyem, mekanisme kontrol di balik layar, serta ikatakan politik yang telah berlangsung lama di dalam struktur demokrasi perwakilan.
Dari pemahaman tersebut dapat dijabarkan bahwa spektrum mesin politik dapat menyebar dalam bentuk yang lebih variatif dan menembus dalam kelompok-kelompok baik dalam organisasi informal maupun formal, yang berorientasi pada profit maupun sosial. Ikatan-ikatan atau paguyuban-paguyuban atas dasar solidaritas emosional dan kepentingan seperti kedaerahan, kesukuaan, keagamaan, kekerabatan, alumni,, kepemudaan, organisasi kewanitaan, organisasi bisnis/ekonomi, koperasi, profesi, kemahasiswaan, olahraga, kesenian, media massa, sampai kepada organisasi kematian dapat dijadikan mesin politik.
Jadi, bagi penulis makna dan pemahaman mesin politik sebenarnya dapat meliputi kelembagaan sebagaimana yang disebutkan di atas maupun sistem dan mekanisme kerja internal parpol secara struktural dari tingkatan kepengurusan paling tinggi sampai dengan yang paling bawah. Mesin politik parpol merupakan jaringan kerja yang dibangun parpol di berbagai lahan kehidupan baik lahan sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain yang tujuannya untuk dijadikan sarana menebar pengaruh dan kekuatan dalam memenangkan suatu kompetisi politik melalui mekanisme pemilihan umum.

Tergantung Oknum Tokoh/ Elite
Dalam sejarah perjalanan pendirian partai politik di Indonesia, berdirinya parpol pada umumnya didirikan dan diprakarsai oleh seseorang atau segelintir orang yang dianggap tokoh (elite) di kalangan mereka. Sang tokoh ini memodali segalanya baik dari dana maupun pemikiran-pemikirannya. Umumnya didudukkan menjadi ketua umum atau pembina/penasehat dan kedudukan lainnya yang dianggap paling menentukan. Karena posisinya yang sangat kuat dan berpengaruh maka dalam diri partai tersebut berlaku “sabdo pandito ratu” atau omongan bos partai (ratu) pantang dibantah dan harus dilaksanakan. AD dan ART sekedar pelengkap organisasi yang sewaktu-waktu dapat diganti sesuai selera pendiri atau bos parpol. Forum tertinggii parpol bukan ajang dan sarana bagi anggota untuk mewujudkan kehendaknya tapi sekedar untuk mengformalkan kehendak sang tokoh pendiri parpol. Jika sang tokoh ini berjalan sesui dengan ketentuan dan bisa diterima oleh jajaran pengurusnya maupun anggotanya, maka parpol akan berjalan baik. Namun sebaliknya jika sang tokoh sekehendak sendiri dan mulai main kuasa alias tak lagi menghiraukan AD dan ART dan diantara pengurus atau anggota berani melawan, mulailah bibit-bibit konflik internal akan terjadi.
Partai model top-down seperti ini akan sulit mempunyai anggota dan pengurus yang mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi yang terbangun atas kesadaran akan ideologi partai akan tetapi semata-mata dilandasai faktor kepentingan sesaat, mungkin hanya sekedar ingin jabatan atau hanya sekedar ideologi “perut”. Seseorang masuk menjadi pengurus atau anggota cenderung mengharapkan dapat bayaran dari sang tokoh. Eksistensi dan keberlangsungan parpol bersifat untung-untungan dan tergantutng tingkat militansi dan semangat sang tokoh parpol. Jika sang tokoh parpol atau yang ditokohkan militansinya kendor dalam bergerak alias loyo, maka anak buah yang loyalitasnya semu ini akan juga loyo, demikian sebaliknya. Apabila dalam parpol tak ada kaderisiasasi yang sistemik maka ketika sang tokoh sudah tidak militan bukan hal yang aneh apabila parpol yang bersangkita manjadi lemah dan akhirnya bubar jalan tanpa kesan.
Kondisi parpol akan berbeda jika berdirinya suatu parpol bergerak dari basis organisasi massa yang telah mengakar kuat di masyarakat atau ditopang oleh organisasi massa yang sudah dipersiapkan secara matang. Kelahiran parpol yang bottom-up tentu akan lebih cepat mempunyai basis massa dan pengaruh yang kuat di masyarakat yang berarti ada kemungkinan besar mesin politik internal parpol akan mudah bergerak dan digerakkan.

Ideologi Parpol Tidak Jelas
Bagi parpol mestinya warna ideologi harus jelas, tegas dan operasional. Bukan seperti saat ini semua ideologi parpol nyaris sama, berwarna abu-abu yang tidak dapat dibedakan antara parpol yang satu dan yang lainnya. Hasil penelitian The Asia Foundation tentang Demokrasi di Indonesia pada tahun 2003 menunjukkan bahwa dua pertiga pemilih (66%) tidak mengetahui dan memahami perbedaan yang ada di antara partai-partai politik. Ternyata parpol baru sebatas mampu membedakan lewat warna jasnya saja, sedangkan ideologinya relatif sama, spektrum ideologi parpol sangat lebar, tidak fokus.
Secara kovensional warna ideologi parpol yang murni adalah nasionalisme, sosialisme, komunisme, kekristenan, keislaman, marhaenisme, dan mungkin kedaerahan atau keetrnisan atau kelas sosial. Tetapi sampai saat ini umumnya parpol jarang berideologi murni alias sudah menggunakan ideologi ramuan baru atau gabungan dan kombinasi berbagai ideologi, seperti nasional-religi, sosiolisme-kebangsaan atau sosioalisme-religi-nasionalisme, dan kombinasi lainnya. Kendatipun sudah menggunakan ideologi ramuan tetapi masih juga belum jelas. Mestinya dalam tataran operasional harus mempunyai warna perjuangan yang tegas dan jelas. Kendatipun Ideologi Pancasila tetap harus dijadikan koridor, bukankah Pancasila masih dapat dijabarkan dalam ideologi yang lebih bisa didekatksan kepada masyarakat. Seperti parpol yang berideologi keislaman (aspek Sila Pertama Pancasila) harus ada penekanan pada tataran operasional. Misalnya sama-sama parpol berideologi keislaman tetapi hendaknya mempunyai penekanan yang berbeda. Parpol warna keislaman yang satu lebih berorientasi kepada perjuangan keadilan sosial yang bernafaskan nilai-nilai islami, sedangkan yang lainnya selalu mengedepankan segala sesuatunya diperjuangkan melalui demokrasi yang mengedepankan musyawarah mufakat berdasarkan ajaran agama Islam. Jadi, jika ada masyarakat yang tertarik akan keadilan sosial yang berwarna islami akan menentukan pilihan kepada parpol yang berideologi keadilan sosial yng islami. Lagi, misalnya parpol yang mengaku berideologi kebangsaan (aspek Sila Ketiga) hendaknya harus bisa dibedakan dengan parpol lain yang sama-sama beridelogi kebangsaan, misalnya yang satu lebih menekankan kepada perjuangan kesejahteraan melalui pendekatan pengakuan akan pluralisme dan multikulturalisme, parpol yang lain lebih condong kepada pendekatan lintas agama dan etnis, dan seterusnya.
Adanya ideologi yang tegas, jelas dan operasional akan memudahkan dan mengarahkan kemana parpol harus berjuang dan bergerak. Anggota dan simpatisan juga relatif akan mudah dan terbantu untuk menjatuhkan pilihan. Dan ini akan menjadikan simpatisan dan anggota serta pengurus menjadi militan dan loyal terhadap parpol karena ada kesesuaian ideologi pribadi dan ideologi parpol. Akuntabilitas parpol juga dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini merupakan modal menjalin ikatan yang lebih emosioanl antara parpol dan masyarakat yang sekaligus akan terbangun mesin politik yang efektif. Tantangan bagi parpol adalah kemampuan untuk menyusun konsep ideologi yang jelas, tegas dan operasional. Dalam pidato pengukuhan guru besarnya, Prof Riswanda Imawan (2004:15) menuliskan bahwa mengabaikan eksistensi ideologi dalam suatu parpol sama dengan mencabut nyawa partai itu sendiri. Bila sampai ada pimpinan parpol atau pendiri parpol tidak memahami arti penting ideologi bagi partainya, maka sebenarnya mereka tidak paham akan dirinya sendiri. Layakkah mereka berharap orang lain memahaminya?

Sistem Internal Parpol Masih Lemah
Untuk mendapat kepercayaan dan menebar pengaruh kepada masyarakat atau pemilih, suatu parpol semestinya lebih dulu harus solid sistemnya dan kompak pengurusanya. Sistem internal parpol dibangun melalui aturan yang telah disepakati bersama melalui mekanisme yang demokratis dalam suatu forum yang sah dan dituangkan dalam konstitusi organisasi (AD dan ART). Konstitusi organisasi harus dijadikan landasan setiap gerak dan langkah organisasi baik ke dalam maupun ke luar. Kekompakan perilaku pengurus yang taat azas sangat dibutuhkan dan mutlak diwujudkan untuk menjadikan parpol mempunyai pamor positif. Tak kalah pentingnya sumber dana untuk operasional relatif memadai agar aktivitas organisasi bisa berjalan. Apakah kondisi seperti itu sudah berjalan di semua parpol ?. Belum!.
Konflik yang sering terjadi dalam parpol baik mengenai kepemimpinan maupun kepengurusan yang sering terjadi menunjukkan indikasi sistem internal parpol belum solid. Mekanisme untuk mengatasi krisis internal belum sistemik. Konstitusi organisasi mestinya dijadikan acuan untuk konsolidasi organisasi. Masing-masing yang berasa berjasa tehadap parpol ingin mengatur parpol sesuai selera dan kepentingan pribadi dengan mengangkangi konstitusi organisasi yang telah disepakati. Akibatnya bisa ditebak parpol tersebut akan kehabisan energi hanya untuk konsolidasi organisasi dan tidak ada waktu untuk mendekati masyarakat.
Partai kader/pengurus/pemilih dan partai massa/anggota sama-sama belum mempunyai kader dan atau anggota yang dinilai berkualitas dan militan. Kurangnya kader yang berkualitas dan militan akibat pola kaderisasi yang tidak jelas dan ini indikasi sistem internal parpol masih lemah. Adanya parpol yang membuka lowongan untuk menduduki jabatan di legislatif dan eksekutif dapat dikatakan bahwa parpol kekurangan anggota yang berkualitas, meskipun boleh saja hal ini dibantah oleh parpol dengan dalih demi proses demokratisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat.
Dampak yang lebih serius dari kecenderungan sebagai parpol pengurus atau kader daripada parpol massa, dan dengan menempatkan diri dalam koridor sebagai parpol yang tidak berideologi ekstrim tetapi berdideologi jalan tengah yang tidak jelas (abu-abu), maka kondisi ini berdampak kepada tingkat loyalitas dan kebanggaan sebagai pengurus dan anggota menjadi rendah. Masyarakat yang menjadi pengurus, anggota atau simpatisan parpol pada umumnya kurang berani terbuka dan terus terang atau malu-malu mengakui bahwa dirinya bagian dari suatu parpol. Pendek kata, rasa memiliki parpol, rasa terikat kepada parpol, rasa loyal, rasa mau dan rela berkorban dan rasa bangga terhadap parpol belum tumbuh di kalangan masyarakat.
Pendanaan atau sumber dana parpol sebagai unsur penggerak organisasi selalu menjadi kambing hitam dan masalah klasik. Iuran anggota sebagai bukti loyalitas anggota sekedar legalitas formalistik dalam berorganisasi yang tidak pernah bisa terwujud. Paradigma yang berkembang dalam masyarakat adalah menjadi anggota parpol kalau bisa untuk mencari lokak/kesempatan mendapat uang bukan untuk membuang uang. Akhirnya parpol tergantung dari sang tokoh yang berduit Duit tak ada organisasipun tak bergerak.
Struktur organisasi parpol yang sudah diberi kebebasan untuk dapat bergerak sampai di desa/kelurahan ternyata belum mampu dimanfaatkan sehingga massa di bawah tidak dapat digarap lebih baik. Keberadaan dan saluran organisasi parpol semakin ke bawah semakin tumpul. Pembinaan dan korrdinasi kelembagaan ke bawah melalui forum-forum pertemuan secara berkala di tingkat bawah (ranting) boleh dikatakan mandul.
Kemandulan parpol di tingkat bawah ini semakin sulit untuk disembuhkan karena sistem pemerintahan di tingkat desa khususnya dalam proses pemilihan kepala desa partai politik tidak dijadikan sebagai sarana rekrutmen calon tetapi melalui jalur independen. Maka sempurnalah parpol tidak dapat mengakar di masyarakat.

Parpol belum Berfungsi Baik
Dalam kepustkaan ilmu politik sudah menjadi hal yang baku bahwa keberadaan parpol di negara demokrasi menjalankan beberapa fungsi antara lain artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, komunikasi politik, rekrutmen politik, mengatur konflik dan pendidikan politik. Parpol yang baik tentu akan menjalankan fungsi-fungsi tersebut sehingga keberadaaanya dan perannya akan dirasakan oleh masyarakat dalam mewarnai dan mewujudkan denyut kemajuan kehidupan berpolitik untuk kesejahteraan. Namun dalam prakteknya sepak terjang parpol di Indonesia belum sebagaimana yang diharapkan seperti di “Republik Mimpi” . Parpol di Indonesia baru kelihatan hiruk pikuk dan tampak sibuk serta berbaik-baik dengan masyarakat menjelang pemilu legislatif maupun eksekutif. Jika pemilu sudah berlalu, maka kembali lupa dengan konstituennya. Pemilih dianggap penting pada saat pemilu saja. Habis manis sepah dibuang. Mereka pun cenderung sibuk dengan dirinya sendiri karena banyak permasalahan internal parpol yang muncul. Padahal kesempatan saat ini sudah sangat lebar untuk parpol berkiprah lebih besar. Era saat ini adalah era parpol untuk kembali unjuk gigi membangun citranya di tengah-tengah masyarakat. Peran dan fungsi parpol yang selama ini diambil alih oleh LSM mestinya harus direbut oleh parpol. Namun sudah 10 tahun reformasi bergulir aspek kualitas peran dan fungsi parpol nyaris sama seperti sebelum era demokratisasi kecuali hanya bertambah banyak (kuantitas). Pendek kata, kondisi parpol sekarang jumlahnya banyak tetapi belum atau tidak berkualitas.
Fungsi parpol yang tampak kelihatan menonjol baru pada fungsi rekrutmen politik. Hal ini karena untuk membentuk lembaga legislatif hanya dapat lewat parpol, demikian juga untuk menduduki jabatan kepala pemerintahan (presiden) harus lewat parpol dan untuk menjadi kepala daerah juga harus diusung oleh parpol (tapi sekarang sudah ada peluang untuk calon perseorangan untuk pemilu kepala daerah). Fungsi ini bagi parpol lebih menggiurkan untuk digarap karena hasilnya sangat nyata dan mempunyai posisi tawar yang kuat. Sayangnya dalam menggarap fungsi rekrutmen ini, yang berlangsung bukan proses yang berimplikasi kepada pendidikan politik dan kaderisasi akan tetapi berpotensi menjadi ajang transaksi jual beli kesempatan yang memperburuk citra parpol. Masyarakat sepertinya hanya dijadikan alat untuk meneguk keuntungan pengurus parpol. Bukan lagi rahasia kalau parpol “melacurkan diri” untuk dijadikan kendaraan pencalonan kepala daerah dengan meminta bayaran tinggi. Masyarakat atau kader parpol yang akan mencalonkan sebagai anggota legislatif harus bersedia membayar tinggi untuk nomor jadi. Sedangkan fungsi-fungsi lainnya seperti pendidikan politik bagi masyarakat atau memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan dan yang lain-lain masih belum mendapat perhatian yang sungguh-sungguh karena dianggap hasilnya tidak begitu tampak. Kondisi parpol yang seperti ini menjadikan masyarakat tidak percaya kepada parpol sehingga ketika berlangsung pemilihan langsung pimpinan eksekutif yang kemenangannya tidak terikat parpol para pemilih bebas menentukan pilihannya.

Penutup
Pendirian dan watak parpol yang bersifat elites sehingga lebih condong sebagai organisasi kader yang landasan ideologinya kurang jelas atau ideologi campuran dari segala isme atau mengambil jalan tengah yang akhirnya lebih bersifat catch-all party dan ditambah sistem internal parpol yang belum mapan, maka menjadikan perkembangan parpol di Indonesia tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik kecuali fungsi rekrutmen untuk menduduki jabatan legislatif dan eksekutif (presiden dan kepala daerah).
Keadaan parpol yang belum mampu berfungsi baik seperti itu berdampak kepada tingkat kepercayaan masyarakat kepada parpol menjadi lemah, dedikasi dan loyalitas pengurus dan anggota lebih cenderung didasarkan atas kebutuhan pragmatis non ideologis sehingga mesin parpol menjadi tidak berfungsi. Akibat dari itu semua akan sulit dan berat bagi parpol khususnya parpol baru untuk dalam waktu yang singkat membangun loyalitas anggota dan mencari simpatisan parpol untuk dapat meraup suara yang signifikan pada pemilu 2009 dengan tanpa mengandalkan “amunisi” untuk membeli suara pemilih. Maka politik uang akan semakin marak. Dengan demikian Kegiatan politik murni yang didasarkan pola hubungan politisi dan konstituen i tidak akan berjalan tanpa dibungkus ranah keagamaan, ekonomi dan adat karena sejak semula masyarakat dan pengurus parpol sendiri sudah dikondisikan untuk takut dan menjauhi ideologi (de-ideology).
Kemudian apa yang bisa diperbuat oleh parpol?. Meskipun berat dan butuh pemikiran mendalam dan waktu relatif lama, mau tidak mau parpol harus melakukan reposisi diri dengan merumuskan ulang akan ideologi yang dianut dan membangun jaringan organisasi di semua lahan kehidupan sebagai persemaian benih idelogi baru yang lebih jelas, lebih tegas dan operasional sehingga diharapkan ke depan tumbuh suasanya loyalitas dan dedikasi pengurus dan anggota parpol serta simpatisan dengan seluruh jaringannya yang benar-benar atas dasar kebutuhan politik, bukan karena semata-mata uang.! Semoga.

Palembang, 21 Juli 2008.

– Joko Siswanto, Lektor Kepala Ilmu Politik FISIP Universitas Sriwijaya.
– Disampaikan pada acara Seminar Publik Komunitas Dialog Partai Politik “Membangun Mesin Partai Politik”., oleh Komunitas Indonesia untuk Demokrasi pada tanggal 24 Juli 2008 di Palembang


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: