DILEMA ANAK-ANAK DI ARENA KAMPANYE: ANTARA SOSIALISASI DAN TRAUMA POLITIK

22 03 2009

Oleh : Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Tayangan berita kampanye Pemilu 2009 di televisi akhir-akhir ini diwarnai berita keterlibatan sejumlah anak-anak di arena kampanye rapat umum. Konsep anak-anak yang dimaksud tentu mereka yang belum mempunyai hak pilih ( 0 – 16 tahun). Keberadaan anak-anak di arena kampanye rapat umum tersebut bisa disebabkan oleh berbagai hal, antara lain diajak orang tuanya atau saudaranya, diajak temannya yang sudah mempunyai hak pilih (dewasa) atau datang atas kemauan sendiri karena rumahnya dekat arena kampanye. Jika anak-anak dimaksud masih berumur balita umumnya terpaksa diajak orang tuanya yang kepingin ikut kampanye tetapi di rumah tidak ada yang menemani atau memomong, atau memang sengaja diajak menghadiri kampanye sekaligus untuk menyenang-nyenangkan si anak menonton hiburan musik dan keramaian. Namun kalau anak-anak dimaksud sudah masuk kategori remaja (umur SD, SMP, SMU) dan mereka berkeinginan keras untuk datang dan pingin tahu kampanye yang umumnya dengan daya pikat pertunjukan musik, benarkah harus dilarang-larang?. Katakanlah sebagai contoh, di Lapangan Parkir Stadion Bumi Sriwijaya ada parpol yang sedang menggelar kampanye rapat umum dengan dimeriahkan pertunjukan musik dengan artis-artis idola yang terkenal, mungkinkah anak-anak remaja yang hanya karena belum mempunyai hak memilih kemudian dilarang-larang untuk menonton, apalagai tinggalnya hanya di sekitar arena kampanye.
Para orang tua yang membawa balita dan atau anak-anak remaja yang belum mempunyai hak pilih tersebut pada umumnya tidak mengetahui kalau keberadaan dan keikutsertaan mereka dalam arena kampanye dilarang. Mereka tentunya bertanya-tanya apa alasannya hanya untuk menonton musik mumpung gratis saja harus dilarang?. Apa bedanya dengan menonton musik di arena hajatan?, musik di perayaan Agustusan atau HUT RI?. Siapa sih yang tidak senang musik, apalagi anak-anak dalam masa pubertas musik merupakan identitas gaul.. Kalau kampanye rapat umum tidak ingin didatangi ibu-ibu membawa anak dan atau anak-anak remaja, tentunya kampanye harus dilarang dengan pertunjukan kesenian/musik.
Larangan anak-anak berada dalam arena kampanye rapat umum alasannya tidak jelas dan dasar hukumnya juga tidak eksplisit atau tidak tegas. Dalam UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye tidak satu pun pasal yang secara tegas melarang peserta kampanye membawa atau mengajak anak-anak. Dalam Pasal 84 ayat 2 huruf j UU Nomor 10 Tahun 2008 dikemukakan bahwa pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Tampaknya, kalimat tersebut salah satunya ditafsirkan atau diterjemahkan bahwa anak-anak masuk dalam kelompok warga negara yang tidak mempunyai hak memilih. Padahal anak-anak tersebut bukan tidak mempunyai hak memilih tetapi belum mempunyai hak memilih karena umurnya belum mencapai 17 tahun. Makna tidak mempunyai hak memilih semestinya diartikan sebagai hak yang hilang atau dicabut oleh lembaga pengadilan karena terkena kasus hukum yang menjadikan hak pilihnya hilang. Ataukah juga termasuk mereka yang tidak dapat mengunakan hak pilihnya karena tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap?. Penjelasan pasal 84 ayat 2 huruf j tersebut sama sekali tidak ada, yang berarti dianggap sudah cukup jelas. Penjelasannya hanya mengenai makna “dilarang mengikutsertakan” yang penjelasannya diartikan “dilarang melibatkan secara aktif”. Jadi, siapapun tanpa memandang jabatan, pekerjaan, jenis kelamin atau usia dan sebagainya, kalau hanya datang di arena kampanye menonton kampanye beserta hiburannya tidak dilarang, termasuk anak-anak yang diajak ibunya atau anak-anak remaja yang belum mempunyai hak memilih tetapi bisa datang sendiri ke arena kampanye rapat umum.
Kampanye pemilu tidak sekedar arena parpol atau caleg membujuk dan merayu pemilih agar nanti mendukung pada hari pemungutan suara, akan tetapi kampanye rapat umum sebagai bentuk pesta atau rapat juga merupakan sarana sosialisasi politik. Dalam kepustakaan politik, sosialisasi politik umumnya diberi makna proses yang terus berlanjut melalui sarana-sarana tertentu untuk mewariskan nilai-nilai budaya politik suatu bangsa dari generasi ke generasi. Sarana-sarana sosialisasi bisa melalui keluarga, teman bermain, sekolah, organisasi, media massa, rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, pesta-pesta, perayaan-perayaan, dan lain-lainnya. Proses mewariskan nilai budaya politik tersebut bisa dilakukan secara sadar atau disengaja seperti pendidikan di sekolah atau mungkin berlangsung tidak secara sadar, misalnya kebiasaan diskusi atau bermusyawarah dalami lingkungan keluarga merupakan sosialisasi nilai-nilai politik demokrasi, dan sebagainya.
Dari konteks sosialisasi politik, kehadiran atau keberadaan anak-anak di arena kampanye pemilu hendaknya harus dipandang sebagai hal yang penting dan positif. Anak-anak akan mendapat pengalaman yang luar biasa dan pengetahuan yang sama sekali baru. Peristiwa politik lima tahunan tersebut akan memberikan pelajaran yang berharga bagi anak-anak. Lihatlah, berita di televisi anak-anak tampak sangat senang mengenakan kaos kedodoran , ikat kepala dan topi yang bergambar parpol. sambil berjingkrak-jingkrak. . Mereka ikut meneriakkan yel-yel parpol dan mengacung-ngacungkan jari simbol nomor urut parpol. Perilaku anak-anak tersebut jangan dianggap sebagai perilaku yang salah. Mereka sedang dalam proses belajar mengenal nilai-nilai politik. Mereka kemudian dapat menyebutkan nama-nama parpol, mereka mengetahui arti kampanye dan pemilu meskipun sekedar kulit luarnya. Itu sudah cukup untuk memberikan pengetahuan politik bagi anak-anak SD, SMP dan SMU. Orang tua mungkin tidak menyadari akan hal ini, akan tetapi sebenarnya bagi si anak akan berpengaruh penting dalam meniti perjalanan sebagai manusia Indonesia yang akan bisa lebih memahami dan menghayati perilaku politik berdemokrasi.
Para pemimpin bangsa atau aktivis sosial politik umumnya lahir dari orang tua yang secara tidak sadar mendidik atau melibatkan anak-anaknya dalam kehidupan politik sehari-hari, termasuk mengajak atau menghadiri dalam kegiatan kampanye. Dari teori sosialisasi politik kiranya dapat dimengerti jika orang tuanya, misalnya, Kepala Desa kemudian anaknya juga menjadi Kepala Desa, orang tuanya Presiden anaknya juga menjadi Presiden, orang tuanya aktivis parpol dan menjadi anggota dewan anaknya juga kepingin mengikuti jejak orang tuanya, orang tuanya tentara anaknya juga menjadi tentara, dan sebagainya. Banyak contoh di negeri ini yang menjadi pemimpin bangsa karena sejak usia belia tidak secara sadar telah menjalani sosialisasi politik dalam kehidupan keluarga yang suka akan pergerakan dan perjuangan. Hal ini bisa terjadi karena tanpa sengaja setiap hari si anak telah dididik atau menerima “warisan” nilai budaya politik dan perilaku politik dari orang tuanya atau yang dianggap keluarganya. Proses seperti ini dalam masyarakat dikenal dengan pepatah “buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya” atau “air mengalir bergerak ke bawah”.
Pendeknya, keberadaan anak-anak di arena kampanye pemilu tanpa disadari merupakan sosialisasi politik yang sangat berharga yang kelak akan membantu dalam membentuk pola bersikap dan berperilaku dalam berpolitik. Mereka akan mendapat pengetahuan baru tentang nilai-nilai politik baik yang manifest (tahu istilah kampanye, istilah wakil rakyat, tahu istilah demokrasi, tahu nama parpol, nama caleg, tahu cara berpidato yang berapi-api, dll) atau nilai-nilai politik yang latent (sikap toleransi, sikap kebersamaan, sikap kesetiakawanan, sikap menghormati hak orang lain, dll).
Namun, kadang kala arena kampanye rapat umum menunjukkan wajah yang tidak bersahabat. Kampanye rapat umum berkecenderungan dan berpotensi terjadi keributan baik sesama kader satu parpol atau dengan kader parpol lain. Banyaknya massa yang sulit dikendalikan dan dikontrol acapkali timbul perilaku politik anarkhis atau kekerasan atau kerusuhan. Jika terjadi situasi chaostic seperti inilah yang dikhawatirkan anak-anak akan menjadi korban secara fisik dan psikis. Situasi chaostic secara psikis akan berpengaruh kepada perkembangan kejiwaan anak-anak. Anak-anak yang tingkat jiwa dan emosinya sedang dalam proses pertumbuhan kematangan yang positif akan terganggu dan akan mengalami trauma politik. Peristiwa kampanye pemilu yang buruk dan chaostic yang dialami akan membekas dalam dirinya yang mungkin akan sulit hilang, dan akibatnya lebih lanjut kelak dikemudian hari si anak yang sudah tumbuh besar akan memberikan penilaian yang negatif terhadap makna kampanye pemilu dan makna politik. Kondisi seperti itu tentu tidak diinginkan karena akan dapat berpengaruh dalam membangun sikap dan perilaku dalam berpolitik yang sehat.
Melarang dan menjatuhkan hukuman begitu saja kepada parpol atau orang tua yang membawa anak-anak atau melarang anak-anak datang dan mengusir mereka dari arena kampanye rapat umum, jelas merupakan tindakan yang kurang bisa dibenarkan atau tidak bijak karena dasar hukumnya tidak kuat juga secara tehnis akan mengalami kesulitan untuk mencegahnya. Kampanye rapat umum yang berjalan tertib dan aman dapat menjadi sarana sosialisasi politik yang penting dan positif bagi anak-anak dalam membentuk sikap dan perilaku politik di masa dewasa kelak. .
Untuk itu, langkah bijak yang bisa ditempuh antara lain harus dapat memberi jaminan yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa arena kampanye rapat umum akan berlangsung aman, lancar, tertib dan tidak akan berubah menjadi arena keributan. Upayakan ada tempat khusus yang relatif aman bagi orang tua yang membawa anak-anak atau tempat khusus anak-anak remaja yang belum mempunyai hak pilih untuk tidak membaur dengan mereka yang sudah dewasa sehingga mudah dikontrol dan dikendalikan. Tak kalah pentingnya yakni suguhan hiburan musik atau hiburanna lainnya hendaknya yang menarik dan mendidik secara politis kepada anak-anak, bukan yang memacu nafsu birahi. Dan yang terakhir, hendaknya Panwas harus bijak melihat kasus anak-anak di arena kampanye, jangan asal main larang dan menjatuhkan sanksi. Mereka, anak-anak remaja kendati belum mempunyai hak memilih, tetapi juga mempunyai hak kepingin tahu dan kepingin mempunyai pengalaman tentang hal-hal yang baru, dan hal-hal baru itu adalah hadir di arena kampanye rapat umum sebagai sarana sosialisasi politik. Mengapa harus dilarang kalau kampanye dijamin berlangsung tertib dan aman?. Semoga.

Palembang, 22 Maret 2009


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: