PLUS MINUS PEMILU LEGISLATIF MODEL SUARA TERBANYAK PASCA PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI

19 02 2009

Oleh : Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Pendahuluan
Pemilihan umum sebagai satu-satunya sarana yang dianggap paling baik, sah dan representatif di negara-negara modern yang berpaham demokrasi dalam membentuk pemerintahan dan mengelola kekuasaan, ternyata masih juga ada rakyat yang tidak puas terhadap sistem pemilu yang digunakan. Setiap negara selalu berusaha mengikuti sistem yang dianggap paling tepat dengan situasi negaranya sehingga muncul varian-varian dari sistem pemilu induk (single member constituency/sistem distrik dan multi member constituency/sistem proporsional). Setiap sistem pemilu dengan berbagai variannya selalu mempunyai kekurangan dan kelebihan tetapi umumnya akan dicari solusi agar sistem yang digunakan sekecil mungkin merugikan pemilih, caleg, parpol dan tentu yang juga mampu mewujudkan pemerintahan yang stabil dan aspiratif.
Kualitas sistem pemilu dan pelaksanaannya di Indonesia setelah reformasi dinilai semakin lebih baik dan rakyat selalu berusaha mengkritisi kekurangan sistem yang ada agar dapat dibenahi sehingga akhirnya akan didapat suatu format sistem pemilu yang cocok untuk kondisi Bangsa dan Negara Indonesia.
Keputusan Mahkahmah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang mengabulkan tuntutan rakyat terhadap Pasal 214 huruf a, b, c, d dan huruf e UU Nomor 10 Tahun 2008 karena dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 sudah selayaknya dilihat dari perspektif upaya untuk mencari sistem pemilu yang lebih demokratis agar didapat anggota dewan yang benar-benar mau dan mampu mengabdi dan mewakili aspirasi rakyat.
Keputusan MK tersebut tentu membawa implikasi dan dampak yang luas tidak saja secara teknis dan politis tetapi juga ekonomi, sosial budaya, bahkan keamanan. Untuk itu, pada kesempatan ini saya berusaha untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangannya serta implikasinya dan dampaknya (hipotetif) yang dinilai signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Sistem Pemilu 2004
Sebelum masuk pada inti topik pembicaraan, akan lebih bijak untuk menengok sistem Pemilu 2004 yang menjadi pijakan munculnya pemikiran-pemikiran untuk memperbaiki kekuarangan yang terjadi. Sistem pemilu 2004 merupakan sistem yang relatif berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya kendatipun tetap masih berinduk pada sistem proporsional. Hal-hal penting yang diatur UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR/D dapat dikemukakan secara ringkas sebagaimana uraian berikut.
Sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional daftar calon terbuka (Pasal 6 ayat 1), artinya daftar nama caleg tidak sekedar hanya diumumkan kepada masyarakat dan kemudian disimpan oleh parpol (proporsional stesel daftar tertutup), akan tetapi nama calon legislatif (caleg) juga dicantumkan dalam surat suara di bawah nama dan gambar parpol yang mengusungnya.
Sistem ini memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih caleg yang diinginkan dengan memilih nama caleg dan gambar parpol. Kalau hanya memilih nama caleg saja maka aturan menyatakan tidak sah; akan tetapi kalau yang dipilih hanya tanda gambar parpol saja maka aturan menyatakan sah. Apabila parpol mendapatkan kursi, dan jika caleg yang dipilih mampu memenuhi bilangan pembagi pemilih (BPP), maka caleg yang bersangkutan sudah dipastikan dan diketahui secara terbuka akan mendapatkan kursi. Namun, jika tidak ada caleg yang mendapat suara sampai BPP maka kursi parpol tersebut akan diduduki oleh caleg berdasarkan nomor urut.
Ketentuan seperti itulah yang dinilai tidak adil. Caleg nomor sepatu atau nomor bawah meskipun mendapat suara lebih besar daripada caleg nomor urut kecil (satu) tidak akan dapat menduduki kursi dewan. Dampak dari aturan ini antara lain para caleg bernomor di atas nomor 3 (tiga) kurang mempunyai gairah untuk berkampanye dan berkorban banyak, kendatipun ada iming-iming BPP, tetapi sulit untuk meraihnya. Sebaliknya, caleg nomor urut kecil, lebih-lebih nomor satu, jika parpolnya dapat kursi dipastikan bakal duduk di kursi dewan.
Dampak kurang baik yang lain akibat ketentuan nomor kecil yang berpeluang besar untuk duduk di kursi dewan yakni konflik internal parpol dalam menentukan daftar caleg. Kendatipun dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 sudah diatur dalam Pasal 67 bahwa caleg yang diajukan partai politik merupakan hasil seleksi secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal parpol, akan tetapi praktek yang terjadi di internal parpol tidak seperti yang diminta undang-undang. Pengurus teras parpol yang merasa sudah bersusah payah mengurus, berkorban dan membesarkan parpol tentu tidak akan mau ditempatkan pada nomor-nomor bawah. Mereka selalu ditempatkan pada nomor-nomor jadi di setiap daerah pemilihan; atau kalau bukan pengurus teras parpol tetapi mempunyai konstribusi dana yang besar untuk parpol dapat dipastikan akan bertengger di daftar caleg nomor urut jadi; atau meskipun kualitas sebagai caleg dinilai rendah kalau kemampuan menyetor dana ke partai tinggi juga akan berpeluang besar menduduki kursi dewan.
Akibat ikutan lainnya adalah bahwa para wakil rakyat yang terpilih kurang begitu mengetahui masyarakat dan daerah pemilihannya karena umumnya caleg terpilih yang dipasang tidak berdomisili atau bukan dari daerah pemilihannya. Suara rakyat kurang dihargai dan kalah dengan nomor urut. Singkatnya, kadar representatifnya dan legitimasinya rendah karena bukan mendapat suara terbanyak dan bukan berasal dari daerah pemilihannya.
Kesimpulannya, aturan berdasarkan nomor urut dalam penetapan caleg terpilih pada sistem pemilu 2004 dinilai berdampak kurang baik karena dinilai tidak adil, terjadi praktek jual beli nomor urut dalam menentukan daftar caleg, dan caleg terpilih dinilai kadar representatif dan legitimasinya rendah.
Parpol yang tidak setuju dengan cara seperti itu kemudian membuat aturan internal parpol berupa kesepakatan atau pernjanjian, yakni caleg yang duduk di kursi dewan karena nomor urut, maka harus rela mundur atau ditarik (recall) setelah menduduki kursi dewan dalam kurun waktu tertentu kemudian diganti oleh caleg yang mendapat suara terbanyak. Jika mengingkari kesepakatan, parpol umumnya bertindak tegas dengan memecatnya sebagai anggota parpol.
Sitem Pemilu 2009
Kelemahan pemilu 2004 diupayakan untuk dibenahi khususnya dalam penetapan caleg terpilih. Masyarakat menghendaki agar yang ditetapkan sebagai caleg terpilih didasarkan atas urutan jumlah perolehan suara setiap caleg. Aspirasi masyarakat tersebut tidak diakomodir sepenuhnya oleh Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu. Sebagian besar elite parpol masih menginginkan ada kekuasaan parpol dalam menentukan caleg terpilih sehingga UU Nomor 10 tahun 2008 hanya mengkomodir caleg terpilih adalah yang memperoleh sekurang-kurangnya 30% dari BPP di daerah pemilihannya. Ketentuan lebih jelas dapat dibaca pada Pasal 214 ayat 1 UU Nomor 10 tahun 2009 yang isinya dapat didkemukakan sebagai berikut:
a. Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% BPP.
b. Bila jumlah caleg yang mendapat 30% BPP lebih banyak dari jumlah kursi yang diperoleh parpol tersebut, maka kursi diberikan kepada calon yang mempunyai nomor urut lebih kecil.
c. Bila terdapat dua caleg yang mendapat 30% BPP dengan perolehan suara yang sama, maka calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil.
d. Bila caleg 30% BPP jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh parpol maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada caleg berdasarkan nomor urut.
e. Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.
Kendatipun aturan baru tersebut sudah dinilai jauh lebih lunak daripada pemilu 2004 yakni caleg yang langsung terpilih tidak harus yang mencapai BPP tetapi cukup 30% saja dari BPP, akan tetapi jika tidak ada yang meraihnya tetap dikembalikan kepada nomor urut. Hal ini dinilai sama saja masih tetap menggunakan nomor urut sebagai acuan dalam menentukan caleg terpilih. Kesimpulannya, aturan masih dinilai tidak adil.
Keadilan telah Datang
Aturan penetapan calon terpilih versi pasal 214 ayat 1 huruf a,b,c,d dan huruf e UU Nomor 10 tahun 2008 yang digugat ke Mahkahmah Konstitusi oleh salah seorang caleg agar penetapan caleg terpilih hartus berdasarkan perolehan suara terbanyak akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Keputusan MK tersebut dinilai membawa keadilan meskipun ada yang merasa dirugikan khususnya para elite parpol dan bagi pejuang-pejuang kesetaraan gender dalam dunia politik. Terlepas dari perdebatan dari aspek hukum tentang aturan pelaksananya (apakah akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU atau cukup Peraturan KPU), pada kesempatan ini saya mencoba untuk hitung-hitungan hipotetif plus minus suara terbanyak dalam penetapan caleg terpilih. Perlu dikemukan bahwa makna suara terbanyak tidak dijelaskan dalam keputusan MK. Asumsi saya yang dimaksud makna suara terbanyak untuk menentukan caleg terpilih adalah suara terbanyak sederhana (pluralitas) atau lebih banyak dari caleg lainnya secara berurutan dalam satu parpol sesuai dengan jumlah perolehan kursi. Masyarakat menyebutnya berdasarkan ranking perolehan suara. Jadi, makna terbanyak bukan terbanyak mutlak atau mayoritas (50 % + 1) ,
Nilai plus pertama yang didapat dari aturan baru ini adalah calon terpilih dinilai lebih representatif dan legitimasinya jauh lebih kuat karena sudah selayaknya yang berhak mendapat kursi adalah caleg yang memang memperoleh dukungan rakyat yang paling banyak. Dalam kompetisi apapun dan dimanapun, termasuk dalam bidang politik, yang dijadikan ukuran pemenang umumnya yang memperoleh suara terbanyak baik perolehan suara terbanyak mutlak maupun terbanyak sederhana. Dengan demikian secara otomatis hal ini menghapus aturan internal yang dibuat oleh beberapa parpol berupa kesepakatan caleg suara terbanyak akan mengganti caleg terpilih nomor urut. Pendek kata aturan baru dinilai mambawa angin keadilan politik yang menjadikan caleg puas dan rakyat yang memilih juga senang.
Nilai plus kedua yang didapat adalah bahwa caleg dengan nomor urut besar yang selama ini loyo, kurang semangat, maka dengan aturan baru seperti mendapat suplemen menjadi lebih bergairah dan bersemangat untuk berkampanye demi memperoleh suara sebanyak-banyaknya karena ada harapan besar akan bisa duduk di kursi dewan. Para caleg akan berusaha keras mendekati atau untuk dekat dengan rakyat di daerah pemilihannya. Jika dengan aturan nomor urut caleg yang selama ini hanya tenang-tenang di Jakarta tinggal menunggu hasil pemilu, sekarang tidak akan bisa lagi berleha-leha. Untuk itu, caleg yang benar-benar kepingin duduk di kursi dewan harus mau “turun gunung” kerja keras mendekati rakyat. Semangat dan kegairahan caleg ini juga berimbas positif kepada perekonomian karena para caleg seperti berlomba kreatifitas untuk menarik perhatian pemilih dengan membuat berbagai atribut caleg, aneka ragam cendera mata dan iklan baik di media massa cetak dan elektronik, bahkan juga membuat website atau facebook/blog.
Nilai plus ketiga (jika aturan ini masih dipertahankan pada Pemilu 2014) dapat mencegah konflik internal dan menghapus politik uang dalam menyusun daftar caleg. Nomor urut sudah tidak mempunyai makna politis tetapi sekedar tanda atau kode saja. Caleg ditempatkan pada daftar caleg nomor berapa pun tidak akan begitu lagi menjadi persoalan penting. Konsekuensinya, parpol dituntut untuk mengembangkan metode penjaringan caleg yang relatif lebih transparan, obyektif berdasarkan kapasitas, kualitas dan kedekatannya kader parpol dengan rakyat.
Nilai plus keempat adalah ke depan akan dapat merangsang berlangsungnya proses kaderisasi dan pendidikan politik yang lebih intensif dalam diri parpol agar dapat dihasilkan kader-kader parpol yang relatif mempunyai kualitas yang sama dan dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, siapapun kader parpol yang duduk sebagai caleg dengan mengabaikan nomor urut, bila terpilih, semuanya sudah dinilai sebagai kader-kader parpol yang berkualitas.
Yang terakhir, kalau ini dinilai sebagai nilai plus, pemilu sebagai game menjadi tontonan yang lebih menarik karena siapa caleg yang bakal terpilih mempunyai peluang sama besar. Situasi yang free fight competition ini tentu memunculkan perilaku caleg yang menarik menjadi bahan pengamatan, kajian dan penelitian dalam bidang ilmu politik.
Lalu apa saja nilai minus caleg terpilih ditentukan oleh perolehan suara terbanyak?. Sebenarnya tidak ada nilai minusnya dengan aturan baru ini. Kalau pun ada lebih tepat dikatakan sebagai ekses atau dampak berupa perasaan sedih yang menimpa para elite parpol baik di pusat maupun di daerah. Bila selama ini elite parpol telah menikmati keuntungan nomor urut sebagai basis menentukan caleg terpilih, saat ini tinggal kenangan dan harus bekerja keras berkampanye. Dari sisi institusi parpol, jelas kekuasaan parpol (lebih tepat elite parpol) menjadi berkurang dan kepentingannya terganggu. Parpol tidak bisa lagi dengan mudah bertindak semaunya sendiri terhadap anggotanya atau kadernya. Jika selama ini petinggi parpol dengan mudah bisa menduduki kursi dewan, maka saat ini sulit untuk ditebak.
Ekses dari free fight competition atau ada yang mengatakan kanibalisasi politik berkecenderungan menimbulkan konflik sesama caleg baik di internal parpol dan atau antar caleg dengan lain parpol. Situasi seperti ini tentu mempunyai potensi akan menggangu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya pada saat kampanye.
Ekses lain yang patut diduga akan muncul adalah praktek jual beli suara sesama caleg. Hal ini mungkin bisa terjadi jika ada permintaan dan penawaran sesama caleg. Ada kemungkinan caleg yang nakal dan berduit akan membeli suara dari caleg yang memang mau untuk dijual karena kemungkinan dirinya juga tidak akan mendapatkan kursi.
Ekses lain adalah keseteraan gender di bidang politik. Selama ini, kaum wanita berusaha dan berjuang keras untuk meningkatkan jumlah wanita yang duduk di parlemen agar peran wanita dalam politik bisa lebih kuat dalam menentukan kebijakan publik yang sensitif gender. Salah satu upaya yang sudah berhasil adalah dengan menempatkan caleg wanita tidak lagi sebagai pelengkap 30% saja tetapi dalam UU Nomor 10 tahun 2009 diatur setiap tiga caleg harus ada satu caleg perempuan. Dengan cara seperti itu, jumlah caleg wanita yang terpilih duduk di dewan akan berpeluang besar. Akan tetapi dengan adanya keputusan MK menghapus nomor urut diganti dengan suara terbanyak, maka peluang dan harapan besar tersebut menjadi pupus. Caleg wanita harus bersaing ketat dengan caleg laki-laki. Nah, ketika caleg wanita harus bertarung bebas dengan caleg pria inilah yang menjadikan ada rasa under estimate seperti kalah sebelum bertempur bersaing dengan caleg pria. Free fight competition tidak mengenal jenis kelamin. Pemilu 2009 benar-benar perang antar caleg, sulit diprediksi siapa yang bakal jadi.
Penutup
Keputusan MK tentang suara terbanyak sebagai acuan dalam menetapkan caleg terplih pada Pemilu 2009 mempunyai banyak nilai plus daripada yang minus. Nilai plus tersebut antara lain menjadi lebih adil dan demokratis, dapat menghilangkan praktek jual beli nomor urut, lebih representatif dan legitimate, dan dapat mendorong perubahan dalam kinerja parpol untuk lebih baik khususnya dalam kaderisasi dan pendidikan politik bagi kader-kadernya. Jika ada nilai yang minus tidak lebih sebagai perasaan sedih sekelompok masyarakat karena kepentingannya terganggu. Terima kasih.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: