HARAPAN DAN EKSES OTONOMI DAERAH

9 01 2009

Oleh: Joko Siswanto
Otonomi daerah yang pelaksanaannya secara formal dicanangkan mulai 1 Januari lalu pada dasarnya merupakan solusi untuk mengatasi ketidakadilan dan ketidakmerataan pembagian kekayaan negara yang selama Orde Baru banyak tersedot ke Pusat dan hanya dinikmati oleh sekelompok orang. Selain itu, otonomi daerah seluas-luasnya juga untuk mencegah semakin kuatnya tuntutan berbagai daerah (khususnya yang kekayaan alamnya melimpah) yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan RI.
Namun, disamping alasan yang mendasar tersebut, ada maksud mulia yang juga sangat diharapkan masyarakat dari pelaksanaan otonomi daerah. Harapan-harapan tersebut antara lain:
Pertama, otonomi daerah diharapkan akan menjadikan Pemerintah bisa lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kalau selama ini kehadiran pemerintah masih dinilai belum optimal dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang ditandai antara lain aparatnya cenderung minta dilayani daripada melayani, kurang peka terhadap persoalan yang muncul dan kurang cepat dalam menyelesaikan persoalan, maka dengan otonomi daerah diharapkan pemerintah akan lebih tanggap dan cepat dalam mengatasi berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat serta akan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kebutuhannya sebaik mungkin tanpa pandang bulu.
Kedua, otonomi daerah diharapkan akan bisa mengembangkan kehidupan yang demokratis sampai di tingkat grassroot. Kalau selama ini dinilai bahwa masyarakat sangat tertekan dan takut karena rezim yang represif sehingga masyarakat kurang begitu peduli dan kurang partisipasinya dalam kegiatan politik, terutama dalam proses pengambilan keputusan publik, maka dengan otonomi daerah yang relatif luas diharapkan Pemerintah dan masyarakat bisa secara bersama-sama berperan aktif dalam menentukan keputusan-keputusan publik. Masyarakat diharapkan tidak akan takut dan ragu untuk mengemukakan dan menyampaikan aspirasinya atau melakukan kontrol melalui lembaga-lembaga politik yang ada. Pemerintah juga sangat diharapkan untuk mau dan bisa mendengar, memperhatikan, melihat dan menyerap aspirasi masyarakat dengan metode demokratis seperti public hearing, polling dan lain-lain.
Ketiga, Jika pada masa pemerintahan dan pembangunan yang masih sentralistis bisa berakibat adanya kesenjangan antara pusat dan daerah atau tidak adanya pemerataan penghasilan di masyarakat sehingga melahirkan masyarakat miskin/pra sejahtera di daerah yang cukup tinggi, maka dengan otonomi daerah yang relatif leluasa bisa mengatur dan mengurus segala sesuatu yang diinginkan diharapkan ada peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan.
Keempat, dengan otonomi daerah diharapkan masyarakat dan Pemerintah di daerah masing-masing mempunyai rasa tanggung jawab dan kepedulian yang lebih besar terhadap daerahnya di segala aspek kehidupan. Dengan kata lain, akan muncul semangat “kedaerahan” yang kompetitif dan positif dalam konteks Negara Kesatuan RI.
Harapan-harapan tersebut akan menjadi kenyataan tidak turun begitu saja datang dari langit, tetapi sangat tergantung dari kemauan dan sikap semua komponen masyarakat dan aparatur pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah daerah dituntut untuk kreatif berusaha dan meningkatkan kemampuan dirinya (SDM) terus menerus secara kompetitif.
Selain harapan-harapan tersebut di atas, ternyata ada ekses atau akibat negatif yang tidak diharapan dari pelaksanaan otonomi daerah yang perlu diwaspadai karena bisa menggagalkan tujuan dan harapan otonomi daerah. Ekses-ekses yang mungkin terjadi antara lain:
Pertama, adanya pemikiran, tuntutan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah bahwa putera daerah diutamakan untuk menduduki jabatan-jabatan dalam birokrasi pemerintahan. Ekses ini mulai dirasakan yang ditandai adanya gejala “penyingkiran” pejabat yang bukan putera daerah sebagaimana yang terjadi di lingkungan Pemda Irian Jaya. Harian Kompas (26/2/2001) memuat berita bahwa pejabat yang bukan asli Irian Jaya merasa tidak puas dan stres dengan kebijakan baru sehubungan dengan otonomi daerah 2001 yakni program Papuanisasi dengan mengutamakan putra asal Irian Jaya sehingga putra non-Irja merasa tersingkirkan dan beralih profesi antara lain aktif di LSM.
Contoh lain, ada kecenderungan kuat dalam masyarakat di beberapa daerah yang menuntut agar bupati atau gubernur atau pejabat penting lainnya di daerah harus dipangku oleh putera daerah. Akibatnya, mereka yang merasa putra daerah berbondong-bondong pulang kampung untuk mencalonkan diri sebagai gubenur atau bupati. Sebaliknya yang merasa bukan putra daerah (kendatipun lebih paham persoalan daerah karena lama tinggal di daerah itu) tidak ada keberanian nyali untuk mencalonkan diri karena bakal tersingkir.
Kesadaran etnis yang menguat dengan ditunjukkan berupa pemikiran, sikap dan tuntutan serta kebijakan seperti itu jelas-jelas sangat bertentangan dengan esensi demokrasi karena diskriminatif dan emosional, lebih-lebih tanpa memperhatikan aspek kelayakan baik segi ketrampilan maupun kemampuan. Jika hal ini tidak diwaspadai dan tidak diluruskan maka akan menimbulkan keresahan yang bisa menjadi pemicu konflik antar etnis yang semakin mengemuka belakangan ini.
Kedua, otonomi daerah bisa menimbulkan sikap jor-joran, gengsi-gensian atau berkompetisi secara negatif untuk hal-hal yang tidak begitu perlu dan penting antar daerah atau bersikap “kedaerahan” yang berlebihan dan tidak proporsional. Misalnya, daerah yang kaya bersikap congkak dan kurang bersahabat dengan daerah yang miskin, koordinasi dan kerja sama antar daerah kurang dikembangkan, dan kemunculan sikap anggapan bahwa daerahnya yang paling hebat sehingga tidak perlu bantuan dari daerah lain atau pemerintah di atasnya. Jika hal-hal demikian tidak diantisipasi dengan baik maka ada kecenderungan bisa terjadi konflik otonomi antar daerah yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
Ketiga, tidak mustahil otonomi daerah bisa menjadikan suatu daerah kuat secara ekonomis sehingga tidak menutup kemungkinan kurang begitu patuh kepada Pemerintah Pusat untuk kemudian memunculkan ide bahkan gerakan untuk melepaskan diri dari NKRI.
Keempat, otonomi daerah ternyata memberi inspirasi kepada masyarakat menuntut secepatnya mendirikan propinsi atau kabupaten baru yang tuntutan tersebut umumnya lebih condong didasari sikap emosional dan kepentingan pribadi/kelompok alias tanpa dilandasi perhitungan yang matang serta kelayakan untuk menjadi propinsi atau kabupaten.
Ekses-ekses tersebut harus dicegah seminimal mungkin untuk tidak terjadi dengan langkah awal mewaspadai dan menghilangkan setiap gejala yang dinilai negatif yang terjadi di daerah. Untuk itu, pemerintah propinsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat harus berani tegas bertindak sesuai kewenangan yang dimiliki di wilayahnya masing-masing untuk meluruskan gejala yang tidak sehat yang kemungkinan dilakukan oleh Daerah Kota/Kabupaten, dan Pemerintah Pusat harus terus menerus mengingatkan serta mengupayakan dengan sungguh-sungguh bahwa otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat di semua aspek kehidupan dan memperkokoh persatuan/kesatuan sebagaimana motto nasional “Bhineka Tunggal Ika”, bukan untuk menyengsarakan rakyat dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: