Harapan Kepada Pasangan Gubernur Sumsel yang Baru

27 11 2008

Oleh Joko Siswanto

Pasangan Gubernur Sumsel terpilih sesui jadwal yang ditetapkan akan dilantik pada tanggal 7 November 2008 yang sekaligus menandai berakhirnya serangkaian proses pemilu gubernur wakil gubernur Sumsel yang dilaksanakan 4 September lalu. Pasangan Alex Nurdin dan Edy Yusuf (ALDY) akhirnya menang tipis atas pasangan Syahrial Oesman dan Helmy Yahya (SOHE). Persaingan dua pasang kandidat sangat ketat, kompetitif dan mendebarkan sehingga masyarakat dan pengamat pun tidak berani memprediksi secara pasti siapa yang bakal menang, paling-paling bila ditanya akan dijawab “mereka sama-sama kuat” atau dijawab “siapa pun yang kalah atau yang menang hanya akan menang atau kalah tipis”. Hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga survey pun menunjukkan hasil yang kompetitif dan berbeda untuk masing-masing pasangan. Ada lembaga survey yang hasilnya untuk pasangan SOHE dan ada lembaga survey lain yang hasilnya untuk pasangan ALDY. Hasil hitung cepat tersebut tentu membuat masyarakat dan pendukungnya sempat bingung dan bertanya-tanya siapa sebenarnya yang menang.
Keraguan dan kebingungan masyarakat baru terjawab ketika KPU Sumsel sebagai lembaga yang mempunyai otoritas menghitung secara manual dan mengumumkan hasil pemenangnya mengeluarkan keputusan bahwa pasangan ALDY dinyatakan menang karena mengumpulkan suara lebih banyak dari pada pasangan SOHE. Atas hasil tersebut, tim pasangan SOHE sempat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, akan tetapi akhirnya gugatan tersebut dicabut dan mengakui hasil perhitungan dan keputusan KPU Sumsel. Sikap ini patut dihargai karena telah menunjukkan kesadaran dan kedewasaanya dalam berdemokrasi serta konsekuen atas kesepakatan moral siap kalah dan siap menang.
Permainan dan kompetisi politik dengan segala taktik dan strategi yang menguras biaya, tenaga dan pikiran telah berakhir. Semua itu sudah berlalu. Sekarang harus menatap ke depan kembali merajut kebersamaan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumsel.
Kendatipun pasangan Gubernur ALDY sudah berpengalam dalam bidang politik dan pemerintahan kiranya beberapa catatan yang saya anggap penting perlu dikemukakan pada kesempatan ini sekedar untuk mengingatkan sekaligus sebagai harapan.
Pertama, pasangan Gubernur ALDY segera untuk melakukan konsolidasi internal dalam tubuh organisasi pemerintah daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara arif agar kekompakan dapat kembali pulih. Kendatipun aturan menyatakan bahwa birokrasi/PNS harus netral dalam pemilihan kepala daerah, tetapi dalam prakteknya tidak semuanya demikian. Ada indikasi yang tersamar sejumlah PNS dan atau para pejabat tertentu atau malah ada kepala daerah (bupati/walikota) yang terang-terangan mendukung dan berpihak kepada salah satu pasangan calon.
Tradisi politik yang umumnya berlaku adalah bilamana ada pergantian pimpinan maka akan ada pula penggantian pejabat dan staf-staf pembantunya. Situasi seperti ini tentu meresahkan di kalangan mereka khususnya yang merasa berpihak kepada pasangan yang kalah. Teori kepemimpinan mengajarkan bahwa salah satu kewajiban pemimpin adalah harus bisa memberikan rasa tenteram dan aman bagi bawahannya. Terhadap mereka yang mendukung calon pasangan yang kalah atau musuh politiknya, hendaknya pasangan Gubernur ALDY dapat melakukan pendekatan secara arif untuk merangkulnya, bukan malah dipojokkan ataupun dimusuhi. Seandainya memang harus mengganti pejabat hendaknya didasarkan atas kebutuhan obyektif dan proporsional bukan karena politik balas jasa atau untuk menyingkirkan musuh politiknya
. . Prinsipnya, semua yang ada dalam tubuh birokrasi daerah yang selama ini dinilai telah menjadi musuh politik harus bisa “dijinakkan” untuk menjadi “bawahan” dan mitra yang loyal untuk menggalang kekuatan mewujudkan kepentingan bersama memajukan dan mensejahterakan masyarakat Sumsel. Kekompakan dalam tubuh birokrasi dari tingkat provinsi sampai di tingkat desa/kelurahan sangat penting dan dibutuhkan untuk melaksanakan dan mewujudkan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
Ada dugaan politik yang kuat bahwa penggantian pejabat eselon II oleh Gubernur Mahyudin belakangan ini ada kesan merupakan “pesan” pasangan gubernur terpilih. Dugaan seperti ini wajar karena akhir masa jabatan Gubernur Mahyudin tinggal menghitung hari tetapi masih mengambil keputusan yang sebenarnya akan lebih baik dilakukan oleh pasangan gubernur yang baru. Kebijakan ini tampaknya merupakan strategi pasangan gubernur terpilih untuk mengurangi kesan penilaian yang mungkin dianggap kurang sedap bahwa ganti gubernur akan ganti “kabinet” besar-besaran.
Adanya kehendak pasangan Gubernur ALDY untuk mengajak para mantan gubernur Sumsel untuk dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (entah sebagai tim penasehat atau apapun akan diposisikan) merupakan langkah yang sangat baik dan patut didukung untuk membangun tradisi politik yang sehat.
Kedua, pasangan Gubernur ALDY hendaknya juga segera untuk menghimpun dan berkomunikasi dengan kekuatan sosial politik yang ada dalam masyarakat untuk mencairkan kebekuan dan rasa “dendam” akibat pembilahan dan fragmentasi politik selama proses pemilukada. Pihak yang kalah umumnya akan timbul perasaan inferior, apatis atau mungkin akan bersikap oposan. Oleh karena itu, agar kelompok-kelompok sosial dan politik (khususnya pendukung pasangan calon yang kalah) tidak merasa tersingkir dan tidak tumbuh menjadi kekuatan oposan yang mungkin dapat merugikan maka sudah sepatutnya untuk diajak bergabung membangun kekuatan baru demi kepentingan bersama.
Ketiga, segera disosialisasikan visi dan misi secara luas dan lebih gamblang kepada masyarakat khususnya program-program yang dijanjikan untuk mengentaskan kemiskinan atau perbaikan perekonomian masyarakat. Kekuatan isi kampanye pasangan Gubernur ALDY adalah program sekolah dan berobat gratis. Program ini dipertaruhkan dengan sikap akan mengundurkan diri jika dalam satu tahun tidak terwujud. Masyarakat tidak akan lupa akan janji yang telah disampaikan dan masyarakat (khususnya yang miskin) sangat mendambakan akan kebutuhan yang mendasar ini. Oleh karena itu, informasi penjabaran makna program sekolah dan berobat gratis sangat dinantikan masyarakat untuk mencegah salah persepsi akan makna yang serba gratis tersebut.
Keempat, tradisikan untuk membangun dialog dengan semua pihak atau pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses penyusunan kebijakan publik maupun pelaksanaannya khususnya terhadap program-program pembangunan yang strategis dan akan mempunyai dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Model elitis dalam menyusun kebijakan publik di era demokratisasi dan transparansi ini sudah harus ditinggalkan dan harus diganti dengan melibatkan pemangku kepentingan. Hal ini penting untuk menumbuhkan sikap ikut bertanggung jawab dan rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap pelaksanaan dan hasil pembangunan.
Kelima, melanjutkan atau menyelesaikan atau mengembangkan program-program pembangunan yang belum tuntas atau belum baik yang telah dirintis para gubenur pendahulunya sehingga ada kesinambungan program sekaligus hal ini sebagai wujud pengakuan dan penghormatan terhadap kepemimpinan gubernur sebelumnya sepanjang memang program tersebut bermanfaat besar untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumsel.
Keenam, politik balas jasa terhadap pihak-pihak yang telah membantu dan bekerja keras demi kemenangan pasangan Gubernur ALDY seyogyanya dilakukan secara proporsional dan harus berani menjauhi perilaku KKN. Mereka yang merasa berjasa atas kemenangan ada kemungkinan akan berusaha ikut menikmati entah dalam bentuk untuk mendapatkan proyek atau jabatan dan lain-lain. Kriteria kemampuan, keahlihan, profesionalitas dan persyaratan yang sesuai aturan harus ditegakkan. Hal ini untuk menghindari dan mencegah terjadinya keterpurukan roda pemerintahan dan gerak pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.
Ketujuh, bahwa selama ini posisi wakil kepala daerah (wakil gubernur dan wakil bupati/walikota) belum atau tidak difungsikan secara maksimal sehingga ada kesan posisi wakil hanya dijadikan ban serep. Agar hal itu tidak terjadi, kiranya gubernur Sumsel yang baru dapat memberi tugas dan wewenang dalam bidang-bidang tertentu kepada wakil gubernur. Dengan adanya tugas khusus yang jelas dan tegas dari gubernur kepada wakilnya tersebut, maka diharapkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan berjalan lebih baik dan efektif
Mudah-mudahan ketujuh langkah penting tersebut mendapatkan perhatian pasangan Gubernur ALDY sehingga kepemimpinannya akan didukung oleh semua lapisan masyarakat dan stafnya (birokrasi) untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat Sumsel. Selamat atas pelantikannya semoga sukses. Terimakasih.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: